Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
17 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 691

Gurita Kredit Sritex, Kejagung Gebuk Pemberi Pinjaman Ngawur

Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Aktual/HO

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik korupsi sistematis dalam pemberian kredit ke PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan pemeriksaan terhadap Kepala Divisi Pembiayaan II LPEI, RFL, sebagai langkah krusial.

“Tim Jaksa Penyidik Pidsus memeriksa empat saksi termasuk RFL untuk memperkuat pembuktian perkara tersangka ISL dan kawan-kawan,” paparnya di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Tiga saksi lain yang ikut diperiksa adalah RR (Relationship Manager LPEI), MM (Kasir Sritex), dan PDSG (GM Inventory Sritex).

Skandal ini menjerat tiga bank BUMN, yaitu Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng, yang memberikan kredit senilai total Rp1,08 triliun kepada Sritex.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan total utang Sritex mencapai Rp3,58 triliun, mencakup sindikasi Rp2,5 triliun dari Bank BNI, BRI, dan LPEI.

“Selain kredit tersebut, Sritex juga mendapatkan pinjaman dari 20 bank swasta,” tambah Qohar.

Pelanggaran terang-terangan terjadi dalam prosedur pemberian kredit. Bank DKI dan Bank BJB disebut mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan.

“Mereka tidak melakukan analisis memadai dan melanggar SOP. Kredit tanpa jaminan hanya boleh untuk perusahaan peringkat A, sementara Sritex berperingkat BB- dari Fitch dan Moody’s,” tegas Qohar.

Pelanggaran ini melibatkan Dirut Bank DKI Zainuddin Mapa dan Pimpinan Divisi Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata. Dana triliunan rupiah pun dialihkan dari tujuan semula.

“Fakta hukum menunjukkan dana tidak digunakan untuk modal kerja, melainkan membayar utang dan membeli aset nonproduktif,” beber Qohar merujuk tindakan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto.

Akibatnya, kredit macet dengan kolektibilitas 5, dan aset Sritex yang dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang (Putusan No. 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024) tak mampu menutup kerugian negara Rp692,98 miliar.

Kejanggalan finansial Sritex memperkuat dugaan korupsi. Perusahaan yang 59,03% sahamnya dikuasai PT Huddleston Indonesia ini rugi US$1,08 miliar (Rp15,66 triliun) pada 2021, padahal setahun sebelumnya laba diraup US$85,32 juta (Rp1,24 triliun).

“Ini menjadi konsentrasi penyidik,” tandas Qohar.

Kejagung kini menjerat tiga tersangka utama: Iwan Lukminto (Dirut Sritex), Zainuddin Mapa, dan Dicky Syahbandinata. Mereka ditahan di Rutan Salemba sejak 21 Mei 2025 dengan tuduhan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

“Pemberian kredit melawan hukum ini menyebabkan kerugian negara yang sangat material,” tegas Supriatna.

LPEI sebagai salah satu pemberi kredit juga tengah disorot. Lembaga ini mencatat rugi Rp4,7 triliun pada 2019, berbalik drastis dari laba Rp171,6 miliar di 2018. Saat ini, 117 gugatan hukum mengincar LPEI di Mahkamah Agung, dan KPK menyelidiki 11 debiturnya yang berpotensi merugikan negara Rp11,7 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Jejak Korupsi EDC BRI, KPK Gempur Elvizar Cs

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) beralih dari EDC BRI konvensional ke sistem Android. Aktual/ DOK BRI

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada Rabu, 16 Juli 2025, lembaga antirasuah itu memeriksa 10 orang saksi terkait perkara yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Baca juga : elvizar diduga jadi aktor kunci dalam kasus edc bri dan digitalisasi spbu pertamina 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa hampir seluruh saksi hadir dalam pemeriksaan tersebut, kecuali satu orang yang meminta penjadwalan ulang.

“Saksi hadir, kecuali saksi DS yang meminta penjadwalan ulang,” ujar Budi dalam keterangan pada Jumat (18/7/2025).

Salah satu saksi kunci yang diperiksa adalah Elvizar, Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diperiksa bersama Danar Widyantoro, Direktur PT Bank Raya Indonesia. Dalam penyidikan, Danar diduga menerima instruksi dari pejabat tinggi BRI untuk hanya melakukan uji teknis terhadap dua jenis EDC yang diajukan oleh Elvizar dan PT Bringin Inti Teknologi.

Baca Juga : EDC BRI Jadi Lahan Korupsi, Ini Peran Catur Budi Harto dan Indra Utoyo dalam Skema Busuk

Sementara itu, 8 saksi lainnya adalah Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional PT Bringin Inti Teknologi periode 2019–2021; Arief Hadiwibowo, Assistant Vice President Fixed Assets Management & Procurement Policy Division BRI; serta Arif Lukman Rachmadi, pegawai Divisi RPT BRI pada 2018–2022.

Saksi lain yakni Budy Setiawan, Direktur Utama PT Genius Solusi Marpala (GSM) periode 2022–2024; serta Dhoni Ramadi Saharto Putra, Kepala Divisi Retail Payment BRI periode 2020–2023. Dua saksi lainnya adalah Dicky Erlangga dari Divisi APP BRI dan Dwi Karlina Firmani, Komisaris PT Soca Solusi Integra sejak 2020 hingga sekarang.

Sementara itu, satu saksi yang tidak hadir adalah Dedi Sunardi, SEVP Manajemen Aset Tetap dan Pengadaan BRI periode April–Juli 2020. Ia meminta penjadwalan ulang.

“Keterangan para saksi dibutuhkan untuk mendalami aturan, proses, dan pelaksanaan pengadaan EDC di Bank BRI,” jelas Budi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, korupsi EDC, yaitu mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto; Indra Utoyo yang menjabat sebagai Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi BRI; Dedi Sunardi selaku SEVP Manajemen Aset dan Pengadaan BRI; Elvizar, Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi; serta Rudy Suprayudi Kartadidjaja, Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perhitungan kerugian negara dalam perkara ini menggunakan metode real cost, yaitu berdasarkan biaya aktual yang seharusnya dikeluarkan oleh BRI. “Nilainya mencapai Rp 744.540.374.314,” ujar Asep.

KPK menduga proyek pengadaan EDC di tubuh BRI sarat dengan praktik manipulasi dan pengkondisian. Sebagian vendor dan pihak internal BRI diduga sengaja menyusun skema pengadaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dengan mengabaikan efisiensi dan kepentingan negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

KPK Sebentar Lagi Umumkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum mengumumkan nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun sebelumnya sempat menyatakan bahwa pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang sifatnya mendesak dan harus segera ditangani oleh lembaganya.

“Ini kan ada yang tiba-tiba sedang ditangani, ini ada OTT. OTT kan istilahnya harus diselesaikan segera. Nah yang ini (kasus CSR BI, red.) ter-pending, tetapi sebentar,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Asep menegaskan bahwa proses penyidikan kasus CSR BI-OJK tidak dihentikan, melainkan hanya tertunda sementara akibat prioritas penanganan OTT. Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar menantikan pengumuman resmi dari KPK.

“Kapan ditetapkan tersangkanya? Tunggu sebentar lagi,” ujar Asep singkat.

Meski pengumuman tersangka belum dilakukan, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) dalam kasus tersebut dan langsung disusul dengan pencekalan ke luar negeri terhadap para pihak yang diduga terlibat.

“Terbit sprindik kami, langsung diikuti dengan pencekalan terhadap tersangka dan pihak-pihak terkait,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pada 6 Juli 2025 lalu, KPK menyatakan telah mengantongi cukup alat bukti dan akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Namun hingga hari ini, 18 Juli 2025, publik belum juga mendapatkan kejelasan soal siapa pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kasus dugaan korupsi dana CSR dari dua lembaga strategis negara ini menjadi perhatian publik lantaran menyangkut dana sosial yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sejumlah pihak pun mendesak KPK agar lebih transparan dan tidak berlarut-larut dalam proses hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Warganet AS Kritik Trump Soal Tarif 0% untuk Indonesia: Kalah Negosiasi dengan Prabowo

Presiden AS, Donald Trump dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sorotan hangat di media sosial, terutama di kalangan warganet AS. Video viral dari TikTok, yang diunggah akun @thinkbyx dan @kclmft, menunjukkan bagaimana sejumlah warga AS merasa bahwa presiden mereka, Donald Trump, justru kalah dalam negosiasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam video berdurasi dua menit lebih, seorang warga AS bernama Nicholas memaparkan ketimpangan dalam skema tarif yang dihasilkan dari kesepakatan tersebut. Ia menyebut bahwa Trump keliru dalam menyatakan Amerika tidak membayar tarif.

Faktanya, justru barang-barang dari Indonesia yang dikenakan tarif 19% saat masuk ke pasar AS, sementara ekspor produk Amerika ke Indonesia dibebaskan dari tarif maupun hambatan non-tarif.

“Itu berarti semua yang diimpor ke Amerika Serikat, konsumen Amerika, untuk produk dari Indonesia membayar ekstra 19%. Dia bilang kita tidak membayar apa-apa. Padahal, justru orang Indonesia yang tidak membayar apa-apa,” ujar Nicholas dalam video yang kini telah ditonton ribuan kali.

“Jadi produk Amerika yang masuk ke Indonesia, mereka tidak membayar apa-apa untuk itu. Tidak, tidak ada biaya tambahan. Mereka tidak membayar biaya tambahan apa pun terkait tarif. Justru orang Amerika yang membayarnya,” lanjutnya.

Kritik senada juga datang dari akun WNA @kclmft yang menilai kesepakatan ini secara terbuka membuka pasar Indonesia bagi produk-produk peternak, petani, dan nelayan AS, tanpa perlindungan tarif yang berarti dari pihak Indonesia.

“Indonesia akan membayar Amerika Serikat tarif 19% untuk semua barang yang mereka ekspor kepada kita, yang berarti kita akan membayar tambahan 19% itu. Sementara ekspor AS ke Indonesia bebas tarif dan hambatan non-tarif. Bukankah itu kesepakatan yang luar biasa?” ungkap akun @kclmft dengan nada sarkastik.

“Jika ada pengiriman ulang dari negara dengan tarif lebih tinggi, maka tarif itu akan ditambahkan ke tarif yang dibayar Indonesia, artinya kita yang membayar. Terima kasih kepada rakyat Indonesia atas persahabatan dan komitmen Anda untuk menyeimbangkan defisit perdagangan kita,” tutupnya.

RI berhasil mencapai kesepakatan signifikan dengan AS, menurunkan potensi tarif impor dari 32% menjadi 19%. Perjanjian ini, yang diumumkan langsung oleh Trump.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

DPR Ingatkan Soal Efisiensi dan Akses, Perayaan HUT RI Ke – 80 Digelar di Jakarta

Ilustrasi Upacara Bendera HUT RI di Istana Negera
Ilustrasi Upacara Bendera HUT RI di Istana Negera. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Mohammad Toha, menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Toha, pelaksanaan upacara kenegaraan di Jakarta akan jauh lebih efisien, mengingat infrastruktur ibu kota saat ini sudah sangat memadai.

“Saya mendukung perayaan HUT RI ke-80 tetap di Jakarta. Jakarta punya infrastruktur lengkap, sehingga acara bisa berjalan meriah dan lancar. Selain itu, biayanya juga akan lebih hemat karena tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk sarana di IKN yang masih dalam tahap pembangunan,” ujar Toha kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Politisi asal Jawa Tengah itu menilai, memindahkan upacara kenegaraan ke IKN dalam kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya rampung akan membebani negara dengan anggaran tambahan yang tidak sedikit.

“Kita semua mendukung pembangunan IKN, tapi harus realistis. Peringatan HUT RI adalah acara bersejarah yang harus berjalan maksimal. Sudah tepat kalau diadakan di Jakarta,” tegasnya.

Toha juga menyoroti aspek aksesibilitas. Menurutnya, Jakarta lebih mudah dijangkau oleh para tamu undangan, termasuk pejabat tinggi negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat. Hal ini penting untuk menjamin kehadiran mereka dalam momentum penting nasional.

“Jakarta lebih terjangkau dan familiar. Dengan kondisi ini, pemerintah bisa fokus pada substansi perayaan tanpa terbebani persoalan teknis dan biaya tambahan,” tambah anggota DPR RI empat periode tersebut.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan bahwa peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025 akan dipusatkan di Jakarta. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana HUT ke-79 RI digelar secara simbolis di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Kepala Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa panitia pelaksana sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara. Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyelesaikan proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas saat upacara berlangsung.

Hasan juga menyampaikan bahwa masyarakat kini tengah menantikan pengumuman logo dan tema resmi peringatan HUT ke-80 RI. Rencananya, peluncuran logo tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Lestari Moerdijat: Bangun Fondasi Menyeluruh pada PAUD Demi Mewujudkan Generasi Penerus yang Tangguh

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Dorong peningkatan kualitas guru pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pemahaman masyarakat, agar mampu membangun fondasi menyeluruh bagi setiap anak bangsa untuk mewujudkan kualitas generasi penerus yang lebih baik.

“Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan dasar dari rangkaian proses pendidikan nasional yang harus dibangun secara menyeluruh dan terintegrasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/7).

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi kasar anak yang mengikuti PAUD hanya sekitar 36,3%. Angka itu dinilai masih rendah dan harus ditingkatkan, mengingat perkembangan otak anak mencapai 90% pada usia di bawah 6 tahun.

Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera direspon dengan mendorong kesadaran orang tua agar menyekolahkan anaknya pada PAUD.

Selain itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, para pemangku kepentingan berupaya menyediakan tenaga pendidik PAUD yang memiliki kompetensi.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.

Karena, tegas Rerie, pada tahapan PAUD sejatinya peserta didik tidak hanya dibentuk agar cerdas secara akademik.

Lebih dari itu, tambah dia, peserta didik harus ditanamkan agar memiliki kebiasaan yang sehat secara jasmani, kuat secara mental, matang secara emosional, dan tangguh secara sosial.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat mampu membangun ekosistem PAUD menjadi lebih baik, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkatakter kuat dan berdaya saing di masa datang.*

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...690691692...43,197Halaman 691 dari 43,197

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya