16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 695

Rusia Bisa Gunakan Nuklir di Ukraina, Kalau AS dan NATO Terus Menerus Bantu Ukraina

Senjata nuklir Rusia saat parade militer di Moskow Rusia - foto X

Moskow, Aktual.com – Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov memperingatkan kalau negaranya siap menggunakan senjata nuklir di Ukraina, kalau Amerika Serikat dan NATO terus menerus membantu Ukraina dengan persenjataan, apalagi bantuan senjata nuklir.

Dilansir dari India Today, pemerintah Rusia sendiri telah mengingatkan bahwa kebijakan nuklirnya masih aktif setelah Presiden AS Donald Trump mengungkapkan rencana baru untuk mengirim senjata canggih ke Ukraina. ”Doktrin nuklir Rusia tetap berlaku, dan dengan demikian, semua ketentuannya tetap berlaku,” tegas Peskov, Rabu (16/7) waktu setempat.

Pernyataan Peskov muncul sehari setelah Trump mengumumkan bahwa AS dan NATO segera mengirim senjata canggih, termasuk sistem rudal Patriot untuk membantu Ukraina mempertahankan diri dari Rusia. Trump juga mengatakan bahwa negara-negara Eropa akan dapat membeli peralatan militer buatan AS untuk pertahanan Ukraina.

Meskipun bersikap tegas, Peskov mengatakan Rusia masih terbuka untuk perundingan damai. Ia menyebutkan bahwa Presiden Trump dan timnya saat ini memainkan peran utama dalam upaya memediasi konflik. ”Banyak pernyataan telah dibuat, banyak ungkapan kekecewaan telah disuarakan, tetapi kami tentu berharap ada juga tekanan dari pihak Ukraina,” kata Peskov.

Peskov juga menambahkan bahwa pertemuan antara Trump dan Putin ”dapat diatur dengan sangat cepat,” meskipun belum ada rencana resmi yang dikonfirmasi sejauh ini. Meskipun sebelumnya Trump  ”mengancam” Moskow bahwa AS akan mengenakan tarif impor hingga 100 persen terhadap Rusia, jika dalam 50 hari tidak juga berdamai dengan Ukraina.

Untuk diketahui, dalam doktrin nuklir Rusia, menyatakan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika negara tersebut — atau salah satu sekutunya — diserang, terutama jika penyerangnya adalah negara non-nuklir yang didukung oleh negara nuklir. Klausul tersebut dapat dianggap berlaku untuk Ukraina, karena Kyiv menerima dukungan militer yang sangat kuat dari AS dan NATO.

Pada Desember 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin memperbarui doktrin nuklir tersebut, agar Rusia lebih mudah membenarkan tindakan nuklir dalam kasus-kasus tertentu, termasuk ketika menghadapi ancaman senjata pemusnah massal.

NATO Tetap Ancaman Utama Rusia

Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergey Shoigu – foto X

Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergey Shoigu menegaskan kalau negaranya tetap memandang kalau Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tetap menjadi ancaman utama bagi keamanan Rusia.

Dilansir dari Kantor Berita Rusia, TASS, Shoigu menyampaikan hal itu dalam sebuah wawancara dengan harian Kommersant baru-baru ini di Moskow. ”Kita tidak boleh lupa, bahwa NATO masih tetap menjadi ancaman utama bagi keamanan nasional Rusia,” tegasnya.

Shoigu menyoroti fakta bahwa menurut data resmi, jumlah personel militer NATO setara dengan lebih dari 4 juta tentara, dan blok tersebut memiliki lebih dari 50 ribu tank dan kendaraan tempur lapis baja, lebih dari 7 ribu jet tempur, dan lebih dari 750 kapal perang.

Seperti yang ditegaskan Shoigu, rencana peningkatan anggaran militer NATO justru hanya akan memperkuat potensi ini. ”Selain itu, kita tidak boleh lupa bahwa negara-negara anggota aliansi mengoperasikan gugus sekitar 350 satelit militer dan sipil yang secara aktif digunakan melawan Rusia dalam konflik Ukraina. Angka ini belum termasuk ribuan satelit Starlink,” ungkap Shoigu.

(Indra Bonaparte)

 

 

 

 

 

Setelah Israel Mengebom Gereja Katolik, Paus Leo XIV Serukan Gencatan Senjata Segera di Gaza!

Reruntuhan Gereja Keluarga Kudus di Kota Gaza sesaat setelah dibombardir militer Israel - foto X

Vatikan, Aktual.com – Paus Leo XIV menyerukan gencatan senjata segera di Gaza setelah serangan udara Israel menewaskan dua orang di sebuah gereja Katolik di daerah kantong yang biasa berkomunikasi dengan mendiang Paus Fransiskus setiap malam untuk mendapatkan informasi terkini tentang konflik di Gaza.

Dilansir dari The National, 14 orang terluka dalam serangan militer zionis terhadap Gereja Keluarga Kudus di Kota Gaza, termasuk pendeta paroki Pastor Gabriel Romanelli. ”Yang Mulia Paus Leo XIV sangat berduka atas hilangnya nyawa dan cedera yang disebabkan oleh serangan militer terhadap Gereja Katolik Keluarga Kudus di Gaza,” demikian pernyataan yang dikeluarkan melalui Sekretaris Negara Vatikan, Pietro Parolin, Kamis (17/7).

”Yang Mulia Paus kembali menyerukan gencatan senjata segera dan menyampaikan harapan mendalamnya untuk dialog, rekonsiliasi, dan perdamaian abadi di kawasan ini.”

Menurut Patriarkat Latin Yerusalem, dua orang tewas dan gereja mengalami kerusakan parah dalam serangan itu. ”Mereka menargetkan situs suci yang saat ini menampung sekitar 600 orang pengungsi, yang mayoritas adalah anak-anak dan 54 orang berkebutuhan khusus. Ini adalah pelanggaran berat terhadap martabat manusia, dan pelanggaran terang-terangan terhadap kesucian hidup dan kesucian situs-situs keagamaan,” tegas Patriarkat Yerusalem.

Dilaporkan kalau pengeboman militer Israel tersebut menghancurkan sebagian besar kompleks. Akibatnya mereka yang berkebutuhan khusus terpaksa mengungsi dari area tersebut, beberapa di antaranya tidak dapat menerima respirator yang mereka andalkan untuk bertahan hidup.

Paus Leo XIV serukan gencatan senjata segera di Gaza – foto X

Pastor Carlos Ferrero, seorang pendeta di gereja tersebut, mengonfirmasi kepada The National bahwa dua orang telah meninggal dunia dan 14 orang lainnya terluka, termasuk Pastor Paroki Fr. Gabriel Romanelli yang juga menderita luka pada kaki.

Pihak militer Israel sendiri mengaku ”mengetahui laporan mengenai kerusakan” pada gereja dan adanya korban jiwa. ”Keadaan insiden sedang ditinjau,” kata pihak militer Israel. Mereka mengklaim kalau pihaknya telah melakukan ”segala upaya yang memungkinkan untuk mengurangi kerugian bagi warga sipil dan bangunan sipil, termasuk tempat-tempat ibadah.”

Sementara Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan pernyataan di platform pada X yang mengatakan ”hasil penyelidikan akan dipublikasikan secara transparan.”

”Israel tidak pernah menargetkan gereja atau situs keagamaan, dan menyesalkan segala bentuk kerusakan yang terjadi pada situs keagamaan atau warga sipil yang tidak terlibat,” kata militer Israel.

Gereja Dibombardir 15 Menit Setelah Ibadah

Seorang saksi mata, Suster Nabila Saleh, yang memimpin Sekolah Suster Rosario di kompleks gereja tersebut, sebelum kesehatannya yang buruk memaksanya meninggalkan wilayah itu tahun lalu, mengatakan kepada The National bahwa Israel membombardir gereja secara langsung.

Suster Nabila yang kini berada di Yordania mengatakan dia sudah berbicara dengan seorang pendeta paroki di Gaza pada Kamis pagi (17/7) yang mengonfirmasi serangan dan adanya korban jiwa serta luka dalam serangan itu.

Sebelumnya, Suster Nabila mengatakan kepada The National bahwa mendiang Paus Fransiskus biasa melakukan kontak komunikasi dengan gereja tersebut hampir setiap hari. Para pastor dan umat paroki mengatakan kunjungan tersebut berlangsung sekitar 15 menit, di mana Paus akan berbicara kepada para pemimpin gereja dan warga Palestina yang sedang berlindung di gereja.

Para saksi mata lainnya mengungkapkan, bahwa pengeboman mengatakan kepada The National bahwa gereja tersebut diserang 10 menit setelah peribadatan selesai. Seandainya terjadi lebih awal, kemungkinan akan ada lebih banyak korban jiwa, kata mereka. Tempat ibadah tersebut dianggap sebagai zona aman menurut hukum internasional.

”Seandainya mereka masih di dalam, kita pasti sudah menyaksikan pembantaian yang mengerikan,” kata Elyas Al Jelda, anggota Dewan Pembina Gereja Ortodoks Arab di Gaza. ”Serangan ini merupakan bagian dari serangan sistematis yang telah dihadapi gereja-gereja selama berbulan-bulan. Ini adalah upaya untuk menekan keluarga-keluarga Kristen agar pergi.”

Saksi lain menggambarkan suasana kacau saat tim tanggap darurat merespons serangan tersebut. Mohammed Saqqa Allah, seorang warga yang tinggal di dekat gereja, mengatakan ”sebagian besar korban luka adalah perempuan, orang-orang yang tidak terkait dengan konflik”.

Menurut Ismail Al Thawabta, direktur Kantor Media Pemerintah di Gaza, serangan itu adalah gereja ketiga yang melindungi warga sipil terlantar yang terkena serangan. ”Apa yang terjadi di gereja bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas dan disengaja untuk menghancurkan masyarakat Palestina, apa pun agamanya,” kata Ismail.

Serangan ini merupakan yang kedua kalinya kompleks Gereja Keluarga Kudus diserang oleh militer Israel sejak perang dimulai. ”Situasinya sangat mengerikan,” ujar Suster Nabila Saleh kepada The National . ”Saya tahu situasinya buruk karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk merespons akibat pengeboman tersebut.”

Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan: ”Serangan terhadap penduduk sipil yang telah dilakukan Israel selama berbulan-bulan tidak dapat diterima. Tidak ada tindakan militer yang dapat membenarkan perilaku tersebut.”

Gereja Katolik Roma sering menyerukan diakhirinya perang Gaza. Setidaknya 17 orang tewas dalam insiden terpisah pada Oktober 2023 ketika bom Israel menghantam Gereja Ortodoks Yunani bersejarah Santo Porphyrius di dekatnya.

(Indra Bonaparte)

Aksi Kemanusiaan di Gaza Tersisihkan Meskipun Gencatan Senjata Terjadi

PBB, aktual.com – Respons kemanusiaan yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gaza telah tersisihkan sejak gagalnya gencatan senjata pada Maret lalu, meskipun badan dunia tersebut telah melakukan pekerjaannya dengan baik, demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) Catherine Russell pada Rabu (16/7).

“Selama beberapa bulan terakhir, respons kemanusiaan yang dipimpin PBB telah tersisihkan meskipun faktanya bahwa selama gencatan senjata pada Maret, kami memberikan bantuan secara efisien dan aman,” ungkapnya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi kemanusiaan di Gaza.

Vaksin penting dan perawatan neonatal, layanan gizi yang menyelamatkan nyawa, dan akses terhadap air bersih telah terdampak, tutur Russell. Dirinya meminta para anggota Dewan Keamanan untuk memastikan bahwa UNICEF dan mitra-mitra kemanusiaan diizinkan untuk melakukan pekerjaan mereka.

“Kami telah membuktikan bahwa kebutuhan pokok, seperti obat-obatan, vaksin, air, makanan, dan nutrisi untuk bayi, dapat menjangkau mereka yang membutuhkan, di mana pun mereka berada, ketika kami memiliki akses yang memadai. Kita sangat membutuhkan kembalinya fungsi jalur bantuan yang dipimpin PBB dengan akses kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan melalui semua perlintasan (perbatasan) yang tersedia,” kata Russell.

Selain itu, Russell menegaskan kembali seruan sekretaris jenderal PBB untuk memastikan bahwa semua pengiriman bantuan didemiliterisasi dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, imparsialitas, netralitas, dan independensi. Russell merujuk pada metode militerisasi dalam penyaluran bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation) yang dijalankan oleh Amerika Serikat.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan di empat lokasi di seluruh Gaza di zona militer Israel yang terlarang, dan di sana warga sipil yang kelaparan masuk melalui jalur berpagar di bawah pengawasan kontraktor keamanan bersenjata.

Dari 27 Mei hingga 7 Juli, Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa sebanyak 798 warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, menjadi korban tewas saat mereka dengan putus asa berusaha mendapatkan makanan di atau dekat lokasi distribusi bantuan dan konvoi kemanusiaan, ungkap Russell. Lebih dari 17.000 anak dilaporkan terbunuh dan 33.000 lainnya terluka di Gaza sejak pecahnya perang pada Oktober 2023, atau rata-rata 28 anak tewas setiap hari, kata Russell.

“Coba bayangkan sejenak. Satu kelas penuh anak-anak tewas, setiap hari selama hampir dua tahun,” katanya.

Di Gaza, dampak kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak sungguh sangat besar. Hukum internasional jelas mengatakan semua pihak yang berkonflik harus melindungi warga sipil dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, tutur Russell, sembari juga menyerukan akses kemanusiaan tanpa hambatan dan gencatan senjata, serta upaya untuk mengakhiri perang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Elvizar Diduga Jadi Aktor Kunci dalam Kasus EDC BRI dan Digitalisasi SPBU Pertamina

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Nama Elvizar, Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi (PCS), kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkannya dengan dua proyek strategis nasional yang kini terjerat kasus dugaan korupsi: pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) di BRI dan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina.

KPK mendalami dugaan peran Elvizar dalam memuluskan proyek yang sarat rekayasa dan pengondisian sejak awal proses pengadaan. PT PCS diketahui menjadi salah satu vendor utama yang terlibat dalam dua proyek tersebut.

Dalam kasus EDC BRI periode 2020–2024, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto (CBH). Elvizar disebut menjadi penghubung antara pihak internal BRI dengan jaringan vendor swasta yang diarahkan memenangkan pengadaan.

“Indikasi pengaturan lelang dan penentuan spesifikasi teknis sejak awal sudah kami kantongi, termasuk peran beberapa pihak swasta seperti PT PCS,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.

Sementara itu, dalam kasus digitalisasi SPBU Pertamina, Elvizar kembali disebut terlibat melalui perusahaannya, PT PCS, yang mendapat kontrak pengadaan perangkat sistem monitoring distribusi BBM. Proyek ini dijalankan oleh Telkom dan anak usahanya, Telkomsigma, atas penugasan dari pemerintah dengan anggaran mencapai lebih dari Rp3,6 triliun.

KPK telah menetapkan dua pejabat Telkom berinisial DR dan W sebagai tersangka dalam proyek ini. Kedua tersangka diduga bersekongkol dalam penunjukan langsung vendor, termasuk PT PCS yang dipimpin Elvizar.

“Perusahaan yang sama muncul dalam dua proyek berbeda dengan pola pelanggaran yang mirip: pengondisian, penunjukan langsung, dan dugaan aliran dana tidak sah,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.

Elvizar diketahui pernah memiliki latar belakang profesional di lingkungan BUMN, termasuk afiliasi dengan Telkom Group, sebelum memimpin PT PCS. Jejak relasi itulah yang kini menjadi salah satu fokus penyidikan KPK.

Pemeriksaan terhadap Elvizar sudah dilakukan lebih dari dua kali. Dalam pemeriksaan terakhir pada pertengahan Juni 2025, KPK mengonfirmasi dugaan aliran dana dan komunikasi antara.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menggeledah kantor PT Pertamina, PT Telkom dan PT Bank Rakyat Indonesia terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023 yang sedang disidik sejak September 2024.

“Seharusnya KPK bergerak cepat untuk menggeledah dan mendapatkan bukti dokumen otentik. Ada indikasi awal yang kuat terkait korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina ini,” ujar Uchok kepada aktual.com, Kamis (17/7/2025) malam.

Uchok menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kewenangan penggeledahan diatur secara jelas dalam Pasal 12 dan Pasal 38. Ia juga mengingatkan agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu.

KPK sudah menetapkan Elvizar sebagai tersangka. Namun penyidik menyatakan penyelidikan terus bergulir dengan mengedepankan asas kehati-hatian, terutama karena kasus ini menyeret lebih dari satu BUMN besar dan sejumlah pejabat aktif maupun nonaktif.

“Kami tidak akan berhenti pada tersangka yang sudah ada. Setiap peran akan ditelusuri, termasuk pihak-pihak yang selama ini berada di balik layar,” tutup Asep Guntur.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Lestari Moerdijat Serukan Penguatan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Upaya untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak harus mendapat dukungan semua pihak dalam merealisasikannya.

“Langkah membangun sistem perlindungan yang baik bagi semua warga negara memerlukan dukungan penuh semua pihak terkait. Dorongan untuk memperkuat kelembagaan sistem perlindungan perempuan dan anak harus segera didukung dengan langkah-langkah nyata,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/7).

Pelaksana Harian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam siaran persnya, Sabtu (12/7), mendorong penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Selain itu, tambah dia, harus dipercepat pembentukan Direktorat Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat kewilayahan, untuk mendukung penegakan hukum kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sejak Januari-Juli 2025 terdapat 14.385 kasus kekerasan di Indonesia. Korban kekerasan tercatat 62,5% merupakan anak-anak dan 37,5% dewasa.

Dari jumlah kasus tersebut 80,7% ⁠korban kekerasan tersebut merupakan perempuan dan 19,3% lainnya laki-laki.

Menurut Lestari, selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan politcal will dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai dorongan dari Kantor Menkopolkam itu harus menjadi perhatian serius dari pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, dibutuhkan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, terkait pentingnya merealisasikan sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara.

Apalagi, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perlindungan terhadap setiap warga negara adalah bagian dari amanah konstitusi kita.

Rerie sangat berharap, langkah-langkah mewujudkan perlindungan perempuan dan anak yang baik dapat terus dilakukan, demi merealisasikan lahirnya sumber daya nasional (SDM) yang sehat dan berdaya saing di tanah air.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

AHY Dorong Perpres Logistik untuk Tingkatkan Jaminan Kesejahteraan Sopir Truk

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya keberlanjutan jaminan sosial bagi sopir truk, bukan sekadar upah yang layak.

“Upahnya bagaimana? Benefit untuk jaminan kesehatannya bagaimana? Jaminan ketenagakerjaannya juga harus dipastikan agar menyeluruh,” ujar AHY usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Kendaraan ODOL (Over Dimension‑Over Loading) di Jakarta, Kamis.

AHY menyebut bahwa perhatian untuk kesejahteraan para pengemudi telah menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Di dalam kerangka Astacita dan rencana aksi nasional, AHY menekankan bahwa tenaga kerja sopir mesti mendapat perlindungan kerja standar yang layak — mencakup upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.

Lebih lanjut, sejumlah poin penting dari rencana ini akan tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional, sejalan dengan kebijakan Indonesia Zero ODOL.

Mendukung hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menyatakan bahwa pendaftaran sopir truk di BPJS Ketenagakerjaan akan dimasukkan ke dalam upaya sistematis pemerintah untuk memperkuat jaminan sosial.

“Bukan hanya untuk kesejahteraan, melainkan juga perlindungan. Jadi, kalau misalnya penghasilan mereka di bawah UMR, nanti akan ada pengawasan dari Kemnaker,” jelas Kuntadi.

Kuntadi menambahkan bahwa pemerintah akan memberi teguran jika jam kerja sopir melebihi batas wajar. Ia juga mengidentifikasi dua skema pengupahan: pekerja formal dan skema informal.

Pada skema formal, sopir biasanya menerima upah layak dan jaminan sosial. Sebaliknya, yang informal sering kali mendapat bayaran berdasarkan jarak tempuh atau jumlah muatan, dan belum memenuhi standar upah minimum.

“Kami dorong agar semakin banyak sopir menjadi pekerja formal, sehingga standar gajinya sesuai UMP atau UMK,” tegas Kuntadi.

Berita Lain