16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 698

BPJPH Sebut Akan Fokus Pembiayaan 3,5 Juta Sertifikat Halal Gratis

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan. (ANTARA/HO-BPJPH)

Jakarta, aktual.com – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan pihaknya fokus kepada pembiayaan 3,5 juta sertifikat halal gratis hingga pembangunan Unit Pelayanan Teknis Jaminan Produk Halal (UPT JPH) pada 2026.

Hal itu menyusul persetujuan penambahan anggaran BPJPH tahun 2026 oleh Komisi VIII DPR RI senilai Rp2,1 triliun guna memperkuat pelaksanaan program sertifikasi halal serta mendekatkan dan mempermudah layanan halal kepada masyarakat.

“Di dalamnya, termasuk anggaran bagi pembiayaan 3,5 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Juga untuk membentuk Perwakilan BPJPH di seluruh Indonesia agar masyarakat lebih mudah dapatkan pelayanan sertifikasi halal,” ujar Haikal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (17/7).

Lebih lanjut, ia mengatakan itu merupakan tugas BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

“Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka BPJPH mempunyai visi besar di tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” kata Haikal.

“Visi ini sejalan dengan visi dan misi yang tertuang pada RPJMN tahun 2025-2029 dan merupakan bentuk dukungan BPJPH terhadap pencapaian Program Kerja Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar dia, menambahkan.

Selain itu, Haikal mengatakan anggaran tersebut juga akan digunakan juga untuk memperkuat program penyelenggaraan jaminan produk halal lainnya.

“Di antaranya, digitalisasi, sosialisasi dan edukasi, dan revisi Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan sebagainya,” ujar dia.

“Tentu ini semua akan kami jalankan dengan semangat efisiensi sebagaimana perintah Presiden, dengan mempertimbangkan skala prioritas program dan implikasinya bagi masyarakat luas,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Militer Israel Bombardir Istana Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa alias Abu Mohammed Al Julani Melarikan Diri

Istana Kepresidenan Suriah yang dibombardir IDF - foto tangkapan layar video Al Jazeera via X

Damaskus, Aktual.com – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan  serangan  di dekat Istana Kepresidenan Suriah di Ibu Kota Damaskus, dan menargetkan markas militer pemerintah Suriah di Damaskus, pada Rabu (16/7), waktu setempat. Media pemerintah Suriah melaporkan sejumlah orang  terluka dalam serangan tersebut.

Sementara Kementerian Kesehatan Suriah mengatakan tiga orang tewas dan 34 orang terluka dalam serangan Israel di pusat Kota Damaskus itu. Segera setelah serangan IDF ke Damaskus, Kementerian Dalam Negeri Suriah dan para pemimpin Druze mengumumkan perjanjian gencatan senjata baru.

Dilansir dari Long War Journal, serangan udara dari jet-jet tempur IDF terjadi setelah beberapa hari meningkatnya bentrokan di Kegubernuran Suwayda di Suriah selatan, yang merupakan rumah bagi minoritas Druze di negara itu. Para pejabat Israel  telah berulang kali memperingatkan  pemerintah Suriah bahwa IDF akan bertindak untuk melindungi warga Druze jika pertempuran tidak dihentikan.

Israel menyatakan intervensi mereka dilakukan untuk membela sekte minoritas Druze di barat daya Suriah, yang komunitasnya berbatasan dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Pasukan pemerintah Suriah telah bergabung dengan milisi Badui dalam bentrokan dengan kelompok bersenjata Druze di Kota Sweida, Suriah selatan.

Untuk diketahui, Druze atau Arab Druze adalah kelompok etno religius esoterik berbahasa Arab dari Asia Barat yang menganut agama Druze, sebuah agama Abrahamik, monoteistik, sinkretis, dan etnis berdasarkan ajaran Hamzah bin Ali bin Ahmad dan filsuf Yunani Kuno seperti Plato, Aristoteles, Pythagoras, dan Zenon dari Kition.

Pada Rabu (16/7), IDF menyatakan bahwa mereka menyerang markas militer rezim Suriah di wilayah Damaskus, Suriah. Laporan media  menggambarkan gedung tersebut sebagai markas besar Kementerian Pertahanan Suriah. Video serangan yang tersebar menunjukkan beberapa ledakan besar tepat setelah tengah hari di kantor Kementerian Pertahanan di pusat kota Damaskus.

Militer Israel menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa ”markas militer di Damaskus adalah lokasi para komandan rezim Suriah mengarahkan operasi tempur dan mengerahkan pasukan rezim ke wilayah As-Suwayda.” IDF juga menyatakan bahwa mereka menyerang ”target militer” di dekat Istana Kepresidenan Suriah.

”IDF terus memantau perkembangan dan tindakan rezim terhadap warga sipil Druze di Suriah selatan. Sesuai arahan dari eselon politik, IDF sedang melancarkan serangan di wilayah tersebut dan tetap siap menghadapi berbagai skenario,” demikian pernyataan militer Israel.

Para politisi Israel dari berbagai spektrum politik telah menyatakan  solidaritas mereka terhadap kaum Druze. Israel sendiri memiliki minoritas Druze yang cukup besar yang tinggal di desa-desa dan kota-kota di Israel utara. Pria Druze bertugas di IDF dan mendapat wajib militer serupa dengan orang Yahudi Israel.

Serangan IDF di Damaskus terjadi dalam konteks meningkatnya keterlibatan Israel di Suriah. Selama enam bulan terakhir, para pejabat Israel telah menyatakan bahwa Yerusalem akan bertindak untuk melindungi kaum Druze di Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

Pada bulan Mei, IDF  menargetkan area di dekat Istana Kepresidenan setelah serangan terhadap kaum Druze terjadi. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Israel telah berupaya untuk menjaga  demiliterisasi Suriah selatan,  setelah  jatuhnya  rezim Assad. IDF juga telah melakukan  serangan baru-baru ini  terhadap sel-sel yang didukung Iran dan aset militer bekas rezim Assad di Suriah selatan.

Serangan Israel baru-baru ini di Suriah dimulai pada 14 Juli, sehari setelah bentrokan antara suku Druze dan Badui di dekat Kota Suwayda. IDF memulai dengan serangan terhadap tank-tank yang digunakan oleh pasukan pemerintah Suriah, yang menurut militer Israel terlihat bergerak menuju wilayah Suwayda. ”Keberadaan aset-aset (militer) ini di Suriah selatan dapat menimbulkan ancaman bagi Negara Israel,” demikian pernyataan militer Israel.

Pada 15 Juli, ketika bentrokan berlanjut di Suwayda, militer Israel menyatakan : ”Sesuai arahan eselon politik, beberapa waktu lalu, IDF mulai menargetkan kendaraan militer milik pasukan rezim Suriah di wilayah As Suwayda di Suriah selatan.” Beberapa kendaraan terkena serangan, termasuk pengangkut personel lapis baja dan sebuah kendaraan yang memiliki sistem peluncur roket ganda, ungkap IDF.

”Kami berkomitmen untuk menjaga wilayah barat daya Suriah sebagai wilayah demiliterisasi di perbatasan Israel,” tegas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di hadapan tentara Israel, sekaligus menekankan bahwa Israel memiliki kewajiban kepada Druze.

”Saya harap kami tidak membutuhkan operasi lebih lanjut, dan itu sangat bergantung pada apa yang dipahami dan dilakukan, dan apa yang tidak dilakukan, di Damaskus,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang didistribusikan oleh Kantor Pers Pemerintah di Israel.

Pada Selasa (15/7), IDF menyatakan bahwa mereka mulai memfasilitasi pemulangan warga sipil Druze yang menyeberang ke Israel. Rekaman video menunjukkan warga sipil Druze kembali  ke Israel.

Pada Rabu (16/7), IDF mengerahkan pasukan tambahan  ke wilayah perbatasan Golan untuk memperkuat Divisi ke-210 , yang bertanggung jawab mempertahankan perbatasan. Kepala Staf Umum IDF, Eyal Zamir,  mengatakan  bahwa militer Israel akan meningkatkan serangan di Suriah untuk menghentikan serangan terhadap kaum Druze.

”IDF berkomitmen pada aliansi yang erat dengan saudara-saudara Druze kami dan oleh karena itu menyerang target di seluruh Suriah untuk melindungi mereka di wilayah Suwayda, Jabal al-Druze, dan di mana pun diperlukan,” demikian pernyataan militer Israel .

Masih pada Rabu (16/7), pelarian warga Druze yang kacau terjadi di perbatasan Israel, antara Majdal Shams dan Khader. Militer Israel mengatakan bahwa ”para tersangka” berusaha menyusup ke Israel dari Khader bersama warga sipil.  Video-video menunjukkan  orang-orang berusaha menyeberangi perbatasan dengan tergesa-gesa.

Kantor Menteri Pertahanan Israel mengatakan pada Rabu (16/7), Menteri Pertahanan Israel Katz mengunggah video yang menunjukkan serangan udara di Damaskus,  dan mengatakan  bahwa ”pukulan menyakitkan” telah dimulai bagi pemerintah Suriah.

Sementara dilansir dari NPR-Org, sejak milisi Islamis pimpinan Ahmed al-Sharaa alias Abu Mohammed Al Julani menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada tahun lalu, para pemimpin baru negara itu kesulitan mengonsolidasikan kendali. Serangan balas dendam sektarian yang dilakukan kelompok-kelompok Muslim Sunni terhadap minoritas di negara itu telah meluas. Ratusan warga sipil dari minoritas agama Alawi — sekte yang sama dengan keluarga Assad — telah terbunuh.

Bentrokan di Sweida terjadi setelah penculikan dan serangan bertubi-tubi antara suku Badui Sunni setempat dan faksi bersenjata Druze. Bentrokan tersebut dengan cepat berkobar menjadi bentrokan yang meluas di berbagai desa dan kota di wilayah tersebut, yang mengakibatkan penembakan dan pembakaran rumah-rumah.

Pasukan pemerintah Suriah yang turun tangan untuk memulihkan ketenangan kemudian bentrok dengan Druze. Di tengah pemadaman komunikasi ke wilayah tersebut, banyak warga Druze di luar Sweida panik memikirkan nasib keluarga mereka, dan berusaha ”mengungsi” ke Israel.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, pemantau konflik dan hak asasi yang berpusat di Inggris, mengatakan 260 orang telah tewas di daerah itu hingga Rabu pagi (16/7), termasuk empat anak-anak, lima wanita dan 138 tentara dan pasukan keamanan.

Ahmed al-Sharaa alias Abu Mohammed Al Julani Melarikan Diri

Pemimpin Suriah Ahmed al-Sharaa alias Abu Mohammed Al Julani – foto X

Setelah serangan IDF ke Damaskus, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa Ahmed al-Sharaa alias Abu Mohammed Al Julani harus dilenyapkan, dengan menganalogikan bahwa ”kepala ular harus dipenggal.”

Dalam sebuah rekaman video yang tersebar, terlihat Itamar Ben-Gvir menyampaikan pesan keras: ”Gambar-gambar mengejutkan dari Suriah. Sekali jihadis, tetap jihadis. Mereka yang membunuh, mencukur kumis, mempermalukan, memperkosa—tak perlu ada negosiasi. Satu-satunya yang bisa dilakukan terhadap Julani adalah melenyapkannya. Saya mencintai kaum Druze Israel dan mengirimkan pelukan hangat kepada mereka. Kita harus memenggal kepala ular itu!”

Sementara dari sebuah sumber anonim menyebutkan kalau saat ini Al-Julani diduga sudah melarikan diri dari Damaskus, dan diduga kuat saat ini berada di Kota Idlib, yang terletak di barat laut Suriah. Sebuah kota dekat perbatasan Turki, atau sekitar 59 kilometer  barat daya Kota Aleppo.

(Indra Bonaparte)

 

 

Puan Minta Rumah Sakit Asing yang Diizinkan Harus Tunduk pada Regulasi Nasional

Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan agar rumah sakit (RS) asing yang akan beroperasi di Indonesia tetap tunduk pada peraturan dan regulasi nasional yang berlaku. Penegasan ini disampaikan Puan menyusul rencana pemerintah mengizinkan RS asing beroperasi di dalam negeri.

“Memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tentu merupakan hal positif. Namun, RS asing yang berdiri di Indonesia harus patuh terhadap aturan nasional dan wajib melindungi hak-hak pasien, khususnya masyarakat Indonesia,” tegas Puan dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

Puan menyatakan bahwa DPR akan mengawal rencana kebijakan tersebut sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, baik dalam hal legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

“DPR RI akan terus memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, sektor kesehatan merupakan urusan strategis yang menyangkut kedaulatan negara. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan nasional dalam pelayanan kesehatan harus tetap dijaga, meskipun ada tawaran pelayanan global dari pihak luar.

“Kita jangan terbuai oleh iming-iming pelayanan global yang bisa mengurangi kedaulatan kita dalam sektor kesehatan nasional,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan alasan pemerintah mengizinkan RS asing untuk mengurangi jumlah warga yang berobat ke luar negeri. Namun menurutnya, langkah utama yang harus diambil adalah pembenahan sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.

“Jika orientasinya adalah agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri, maka yang harus dibenahi justru sistem dalam negeri: dari kualitas SDM medis, sistem rujukan yang efisien, teknologi medis lokal yang mumpuni, hingga penguatan tata kelola BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana membuka peluang bagi rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia. Hal itu disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa. Prabowo menilai, RS asing dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih berkualitas dengan biaya lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kejagung Sita Dokumen Investasi di Kantor GoTo, Terkait Korupsi Chromebook

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan sejumlah dokumen investasi saat melakukan penggeledahan di kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Jakarta. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2019 hingga 2022.

“Informasi yang kami dapat bahwa sudah dilakukan penggeledahan dan telah diambil beberapa dokumen yang terkait dengan investasi yang diterima oleh GOTO,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Anang menuturkan, dokumen yang diamankan tersebut diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara korupsi yang tengah disidik oleh Kejagung. Ia memastikan, penyidik akan mendalami seluruh barang bukti yang telah disita guna mengungkap secara terang peran-peran yang terlibat.

“Tentunya, dokumen-dokumen ini akan kami pelajari lebih lanjut untuk memastikan relevansinya dalam perkara yang sedang kami tangani,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung juga memeriksa dua nama besar yang pernah menjabat posisi strategis di lingkungan perusahaan GoTo. Mereka adalah mantan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Andre Soelistyo, dan Melissa Siska Juminto, bos perempuan pertama Tokopedia yang kini menjabat Presiden Direktur e-commerce ByteDance.

Keduanya diperiksa pada Senin (14/7/2025) dalam kapasitas berbeda: Andre sebagai Direktur PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, sementara Melissa sebagai pemilik PT Go-Jek Indonesia.

Materi pemeriksaan mencakup tugas dan fungsi keduanya selama menjabat, serta sejauh mana keterlibatan mereka dengan pihak-pihak lain yang telah dipanggil oleh penyidik dalam perkara ini. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mengonfirmasi sejumlah temuan hasil penggeledahan sebelumnya.

Untuk diketahui, Kejagung melakukan penggeledahan di kantor pusat GOTO, Selasa (8/7/2025). Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen fisik maupun barang bukti elektronik yang diduga berkaitan erat dengan aliran dana atau mekanisme kerja sama dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Hingga kini, penyidikan kasus ini masih terus dikembangkan, termasuk menelusuri potensi aliran dana investasi yang diduga berhubungan dengan proyek pengadaan bernilai triliunan rupiah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Lestari Moerdijat Ingatkan Pentingnya Kehati-hatian Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Denpasar, aktual.com – Butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.

“Tantangan dampak ekonomi global saat ini bukan merupakan hal yang mudah. Butuh kehati-hatian dalam menyikapi dinamika ekonomi yang terjadi, agar upaya memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan konstitusi bisa tetap direalisasikan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema BRICS dan Tarif Trump: Tantangan Baru Bagi Ekonomi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (16/7).

Diskusi yang dimoderatori Dr. Radityo Fajar Arianto, MBA (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR) itu menghadirkan Freddy Josep Pelawi SH, LLM
(Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI), Prof Dr. Telisa Aulia Falianty S.E M.E (Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia/FEB UI – Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Ekonomi), Riandy Laksono (Peneliti Departemen Ekonomi CSIS/Centre for Strategic and International Studies), dan Hidayat Hendra Sasmita (Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia/HIMKI Kab. Jepara).

Selain itu hadir pula Dr. Silverius Y. Soeharso. S.E., M.M., Psikolog (Dosen Psikologi Universitas Pancasila – Wakil Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem), sebagai penanggap.

Menurut Lestari, bergabungnya Indonesia dengan organisasi negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) pada tahun lalu, merupakan langkah strategis yang harus mampu membuka sejumlah peluang yang bisa mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, penting untuk mewujudkan persatuan setiap anak bangsa dalam menyikapi tantangan dampak dinamika ekonomi global yang terjadi saat ini.

Berbagai potensi ekonomi lokal, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga harus dimanfaatkan sebagai bagian dari solusi menghadapi tantangan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, dampak gejolak ekonomi global dapat dihadapi dan dijawab dengan kekuatan bersama setiap anak bangsa dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih baik.

Analis Perdagangan Ahli Madya, Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, Freddy Josep Pelawi mengungkapkan, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS diharapkan mampu mengatasi sejumlah hambatan perdagangan dengan sejumlah negara anggota BRICS.

Karena, menurut Josep, saat ini Indonesia masih menghadapi kendala perdagangan dengan Brasil dalam bentuk pemberlakuan anti-dumping pada produk baja, dan produk Indonesia dikenakan bea masuk imbalan.

Sementara itu, tambah dia, produk-produk Indonesia masih menghadapi masalah standar kualitas produk untuk masuk ke pasar Rusia.

Menurut Josep, berdasarkan sejumlah sanksi perdagangan yang dijatuhkan terhadap Iran oleh sejumlah negara, potensi peningkatan perdagangan Indonesia dengan Iran sangat terbuka.

Josep berpendapat, Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijakan untuk melakukan perdagangan terhadap sejumlah negara.

Program prioritas pemerintah saat ini, jelas Josep, melindungi pasar domestik dan berupaya memperluas ekspor ke wilayah yang baru, untuk meningkatkan volume perdagangan.

Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty berpendapat, keanggotaan Indonesia di BRICS mampu meningkatkan nilai tawar terhadap hegemoni negara-negara G7.

“Presiden Trump tidak suka dengan anggota BRICS karena akan mengganggu hegemoni AS terhadap sejumlah negara,” ujar Telisa.

Menurut Telisa, Indonesia tidak bisa beralih sepenuhnya dari Amerika Serikat, karena masih tergantung dengan dolar AS.

Dalam bernegosiasi, tegas Telisa, sejatinya tidak hanya digali dari sisi perdagangan. Menurut dia, harus dipertimbangkan juga sektor investasi, tenaga kerja, dan arus uang, secara menyeluruh.

Telisa menyayangkan, negosiasi Indonesia dengan AS hanya mempertimbangkan sisi perdagangan saja. Padahal, tegas Telisa, AS saat ini untung besar di sektor teknologi dan jasa dalam melakukan perdagangan dengan Indonesia.

Menurut Telisa, pemberian 0 tarif untuk sejumlah produk AS oleh Indonesia, berpotensi diminta juga oleh negara lain. Sehingga, ujar dia, dampak tidak langsung kesepakatan tarif Indonesia-AS harus segera diantisipasi.

“Jangan panik dalam bernegosiasi, jangan sampai hasilnya malah mengorbankan kedaulatan bangsa,” ujarnya.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono berpendapat, perang tarif AS-China berevolusi dari sekadar perang tarif menjadi upaya untuk menata ulang rantai pasok dunia.

Karena, jelas Riandy, yang akan dipermasalahkan dalam perang tarif AS ini bukan hanya soal made in China, tetapi juga made by China.

Indonesia, menurut Riandy, perlu melakukan ekstensifikasi investasi, karena AS akan mempersoalkan asal dari bahan baku sebuah produk.

Karena, jelas Riandy, tujuan perang dagang AS sejatinya adalah untuk menghambat sektor manufaktur China, sebagai antisipasi terjadinya perang terbuka di masa depan. Amerika, jelas dia, ingin mengurangi pengaruh China di sejumlah kawasan.

Pada perang tarif AS-China, jelas Riandy, isu transhipment menjadi isu penting. Dalam skema perdagangan AS-Vietnam, misalnya, tarif yang dikenakan AS terhadap produk Vietnam adalah 20%.

Namun, tambah dia, bila kedapatan produk itu hasil transhipment, produk Vietnam akan dikenakan tarif 40%. Menurut Riandy, skema perdagangan AS-Vietnam juga akan diterapkan pada skema perdagangan AS-Indonesia.

Riandy mengingatkan, agar dalam negosiasi perdagangan AS-Indonesia harus diperjelas definisi dari transhipment.

Karena, jelas dia, banyak produk-produk Indonesia menggunakan bahan baku dari luar negeri yang lebih kompetitif.

Ketua HIMKI Kabupaten Jepara, Hidayat Hendra Sasmita mengungkapkan, pada triwulan pertama 2025 indsutri furnitur di Jepara mengalami pertumbuhan 9,9% dari tahun lalu.

Hidayat mengaku optimistis terhadap kondisi saat ini, setelah tahun lalu menghadapi dampak perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan pasar furnitur turun 30%-40%.

Menurut Hidayat, industri furnitur mampu beradaptasi terhadap dampak perang Rusia-Ukraina.

Ketidakpastian dalam penerapan tarif oleh AS beberapa waktu lalu, tambah dia, sempat menekan volume ekspor furnitur ke AS hingga 50%.

Dosen Psikologi Universitas Pancasila, Silverius Y. Soeharso berpendapat, perang dagang yang dipicu penerapan tarif oleh AS terhadap sejumlah negara, bukan sekadar perang dagang, tetapi juga perang psikologis.

“Ini adalah perang psikologis yang sedang dimainkan oleh Trump. Jadi kalau kita panik menghadapi ini, kita akan kedodoran,” ujar Soeharso.

Kondisi saat ini, jelas Soeharso, adalah peluang. Selain BRICS, menurut dia, Australia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar sebagai salah satu negara tujuan ekspor.

Soeharso mendorong agar potensi sumber daya manusia (SDM) yang kita miliki harus didorong mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara.

“China dan India punya kebijakan untuk menempatkan warganya ke industri-industri di berbagai negara dunia,” ujarnya.

Wartawan senior, Saur Hutabarat, mengungkapkan, peluang-peluang di BRICS diperkirakan baru akan terbuka pada 2045, ketika GDP negara-negara anggota BRICS melampaui negara-negara G7.

Saat ini, ujar Saur, Indonesia mulai merintis jalan untuk menjemput sejumlah peluang itu, bersamaan dengan pencapaian Indonesia Emas pada 2045.

Selain itu, menurut Saur, masa pemerintahan Donald Trump tinggal 3,5 tahun lagi dan AS berpeluang besar dipimpin oleh presiden yang baru dan kemungkinan besar tidak melanjutkan kebijakan Trump.

Jadi, ujar Saur, membuang energi yang berlebihan dan terlalu reaktif menyikapi kebijakan Trump saat ini tidak terlalu bijaksana.

Karena itu, Saur berpendapat, Indonesia harus melihat ke dalam untuk segera menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah untuk membangun ekosistem bisnis dan investasi yang baik.

“Bila kepastian hukum masih seperti saat ini, saya khawatir tidak ada investor yang datang dan pengusaha tidak akan membangun usaha di sini,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

DPR Komisi IV Desak Penindakan Tegas Kasus Beras Oplosan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dan lembaga sektor pangan lainnya, Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menilai, temuan beras oplosan yang diungkap Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, telah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup.

“Pengungkapkan praktek pengoplosan ini dilakukan resmi dan lintas sektoral. Bukti-bukti terkait temuan juga lengkap. Aparat penegak hukum mestinya bisa segera membawa kasus pengoplosan beras ini ke tingkat penyidikan,” tegas Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu.

Pernyataan ini disampaikan Alex, merespon temuan beras oplosan oleh Kementrian Pertanian (Kementan) yang melakukan penelitian di 10 provinsi bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan unsur pengawasan lainnya.

Diketahui, Kementan dan tim, menguji 268 merek beras pada 13 laboratorium. Hasilnya, 212 merek bermasalah berdasarkan sejumlah kategori.

Yakni, 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) dan 21% memiliki berat kurang dari yang tertera di kemasan.

Akibat kecurangan yang dilakukan para pengusaha itu, Amran Sulaiman menegaskan, hal itu tidak sekadar merugikan konsumen secara kualitas beras yang dikonsumsi, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi.

Merek yang disebut Mentan Telah Dioplos:
1. Sania, Sovia, Fortune, dan Siip diproduksi oleh Wilmar Group.
2. Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Setra Pulen – milik Food Station Tjipinang Jaya.
3. Raja Platinum, Raja Ultima – milik PT Belitang Panen Raya.
4. Ayana – diproduksi oleh PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Tindakan tegas aparat penegak hukum ini, terang Alex, jangan sampai melukai rasa keadilan masyarakat karena hanya tajam kebawah tapi tumpul ke atas.

“Maksudnya, penegakan hukum jangan sampai hanya dilakukan pada pelaku di hilir (pedagang-red), tapi tidak mampu menjangkau hulu (pengusahanya-red),” tegas Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat, Alex meminta seluruh instansi yang berwenang segera menindaklanjuti temuan Kementan ini dengan cara mengklasifikasi tingkat kesalahan dalam kasus pengoplosan beras ini.

“Klasifikasi kesalahan ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik,” tegas Alex

Agar kejadian ini tak berulang, Alex juga meminta Bapanas yang sesuai peraturan perundang – undangan bertanggungjawab perihal keamanan pangan untuk menggali akar masalah munculnya praktek pengoplosan beras ini.

“Dengan peta masalah yang jelas, tentu langkah-langkah antisipasi bisa dirumuskan. Komisi IV, tentunya sangat siap mendukung langkah antisipatif itu,” terang anggota DPR RI Dapil Sumbar I ini.

“Sehingga, masyarakat tak dirugikan dalam mengonsumsi beras. Pengusaha juga bisa tenang dalam menggerakan bisnisnya,” tutup Alex.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain