23 Desember 2025
Beranda blog Halaman 7

Mendiktisaintek Dorong Sains Berdampak, Riset Tak Lagi Berhenti di Laboratorium

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/11/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/11/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.

Jakarta, aktual.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pengembangan sains dan teknologi di Indonesia harus bergeser dari sekadar pencapaian angka-angka menuju kebermanfaatan nyata bagi masyarakat.

“Sains tidak boleh eksklusif, teknologi harus dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan pengetahuan tidak boleh tumbuh meninggalkan masyarakat,” katanya melalui keterangan di Jakarta, Minggu (21/12).

Brian menegaskan pihaknya ingin membangun paradigma baru dimana teknologi tidak lagi berjarak dari kehidupan sehari-hari melalui Program Semesta.

Ia juga menyoroti tantangan besar dalam hilirisasi riset, yaitu Death Valley atau “Lembah Kematian” inovasi.

Menteri mendorong agar prototipe hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi bertransformasi menjadi produk komersial untuk menekan ketergantungan impor.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Dirjen Saintek) Kemdiktisaintek Ahmad Najib Burhani melaporkan bahwa kolaborasi strategis antara Kemdiktisaintek dan LPDP telah membuahkan hasil nyata.

Ia menyebut, sebanyak 137 poster dan produk inovasi dari Program Semesta mencakup skema In Saintek, Tera Saintek, Resona Saintek, dan Berdikari dipamerkan sebagai bukti kedaulatan berpikir bangsa.

Najib menambahkan, 100 karya terbaik dari program berdikari akan dirangkum dalam sebuah buku yang akan diluncurkan agar lebih mudah diakses publik.

“Seratus kisah yang tersaji dalam buku itu memperlihatkan bahwa sains dan teknologi tidak berdiri di luar masyarakat. Di situlah sains dan teknologi menemukan makna sosialnya, bukan sekadar sebagai simbol kemajuan, tetapi sebagai motor penggerak yang memperkuat daya hidup, produktivitas, dan ketahanan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, Najib memaparkan sejumlah produk riset seperti pemanfaatan sabut kelapa dari Politeknik ATMI Surakarta, inovasi berbasis IoT untuk lahan kering di NTT oleh Politeknik Negeri Kupang, teknologi jagung sen organik oleh Politeknik Pertanian Negeri Kupang, serta transformasi limbah pasar menjadi pakan ayam oleh Universitas Papua menjadi sejumlah produk riset unggulan yang rampung pada 2025 ini.

Kemdiktisaintek juga memperkenalkan skema Suryakanta yang merupakan sebuah inisiatif baru untuk mengukur dampak perguruan tinggi.

“Melalui Suryakanta, kita ingin menggeser fokus kinerja dari yang tadinya hanya menghitung jumlah riset, menjadi mengukur seberapa besar manfaat riset tersebut bagi masyarakat luas,” tutur Ahmad Najib Burhani.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Harga Pangan Merangkak Naik, Cabai Rawit Merah Tembus Rp72.750 per Kg

Cabai rawit merah dan komoditas pangan lainnya yang dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta
Cabai rawit merah dan komoditas pangan lainnya yang dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah tembus Rp72.750 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp33.000 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Minggu (21/12) pukul 09.40 WIB selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah Rp52.900 per kg, lalu bawang putih di harga Rp39.950 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.400 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.350 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp15.900 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.800 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.100 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.650 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp55.150 per kg, cabai merah keriting Rp60.150 per kg, dan cabai rawit hijau Rp60.650 per kg.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp41.900 per kg, daging sapi kualitas I Rp141.300 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp133.350 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.800 per kg, gula pasir lokal Rp18.200 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.850 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.500 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.500 per liter.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Memanas Usai Rentetan OTT Jaksa, Hubungan Kejagung–KPK Disebut Retak

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Relasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah berada dalam tensi tinggi. Korps Adhyaksa disebut melayangkan keberatan serius hingga mengancam tidak memperpanjang masa penugasan jaksa penuntut umum (JPU) yang selama ini diperbantukan di lembaga antirasuah.

Informasi tersebut menyebutkan, sikap keras Kejagung disampaikan langsung kepada pimpinan KPK dalam pertemuan di Gedung Merah Putih pada Jumat, 19 Desember 2025. Dalam pertemuan itu, Kejagung diwakili oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Yadyn Palebangan.

“Marah-marah. Katanya semua JPU yang dipekerjakan di KPK tidak akan diperpanjang kalau KPK terus-terusan bigini,” ujar seorang sumber, Sabtu, 20 Desember 2025.

Kemarahan tersebut diduga dipicu oleh operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyasar pimpinan kejaksaan di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 18 Desember 2025. Sehari sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap dua jaksa di wilayah Tangerang, Banten, masing-masing bertugas di Kejari Kabupaten Tangerang dan Kejati Banten.

Disebutkan pula, Febrie Adriansyah dan Yadyn Palebangan mendatangi pimpinan KPK beberapa jam setelah KPK melimpahkan berkas perkara dan tersangka hasil OTT di Banten kepada Kejagung. Pelimpahan itu dilakukan dengan alasan Kejagung mengklaim telah lebih dulu menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas perkara tersebut.

Namun demikian, isu memanasnya hubungan kedua lembaga itu dibantah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. Ia menegaskan tidak ada ancaman maupun kemarahan sebagaimana informasi yang beredar.

“Enggak ada dan enggak benar,” kata Anang singkat saat dikonfirmasi.

Menurut Anang, kehadiran jajaran Kejaksaan di KPK semata-mata dalam rangka proses penyerahan pihak-pihak yang terjaring OTT di Banten.

“Yang hadir saat penyerahan yang kena OTT Banten itu staf ahli Pak Sarjono Turin, Direktur Penyidikan, Kapuspenkum, Pak Yadyn, dan tim,” ujarnya.

Sementara itu, terkait OTT di Hulu Sungai Utara, KPK telah menetapkan tiga jaksa sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri HSU Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU Asis Budianto, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Taruna Fariadi.

Ketiganya diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di HSU, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dari OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti aliran dana sebesar Rp804 juta.

Selain itu, nama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, turut dikaitkan dengan OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Dua rumah yang diduga terkait dengan Eddy, masing-masing di Cikarang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan, telah disegel KPK.

Dalam perkara Bekasi, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan sebagai tersangka dugaan suap.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Harga Emas di Pegadaian Kompak Alami Kenaikan

Pramuniaga menunjukkan emas di Galeri 24 Pegadaian Area Aceh, Banda Aceh, Aceh, Kamis (17/4/2025). ANTARA FOTO/Khalis Surry/nym

Jakarta, aktual.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (21/12), menunjukkan dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.

Harga jual emas Galeri24 naik dari awalnya Rp2.511.000 menjadi Rp2.519.000 atau naik Rp8.000 per gram.

Begitu pula emas UBS turut naik dari semula Rp2.554.000 menjadi Rp2.564.000 atau naik Rp10.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.386.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.564.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp5.088.000

‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp12.572.000

‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp25.010.000

‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp62.404.000

‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp124.551.000

‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp249.004.000

‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp622.326.000

‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.243.191.000

‎Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.321.000

‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.519.000.

‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.963.000

‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp12.316.000

‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp24.566.000

‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp61.263.000

‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp122.429.000

‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp244.737.000

‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp607.950.000

‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.215.898.000

‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.431.795.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Terima Masukan dari 100 Kelompok Masyarakat

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan pihaknya telah menerima masukan dari 100 kelompok masyarakat dan lebih dari 300 masukan tertulis.

“Perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara, kami sudah menerima lebih dari 100 kelompok masyarakat yang secara aktif memberi masukan dalam rangka reformasi kepolisian dan juga lebih dari 300 masukan tertulis,” kata Jimly di Jakarta, Sabtu (21/12).

Hal itu disampaikan Jimly usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga Republik Indonesia di Jakarta, Sabtu.

Jimly mengatakan pihaknya juga mengadakan pertemuan di berbagai daerah dengan sejumlah kelompok masyarakat, masih terkait dengan masukan untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Ia mengatakan banyaknya masukan yang diterima oleh Komisi Reformasi menggambarkan besarnya perhatian publik terhadap kemajuan Korps Bhayangkara.

“Perhatian masyarakat kita mengenai kepolisian luar biasa, (Polri) adalah aparat negara yang sangat dicintai oleh rakyat, tetapi bersamaan dengan itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan,” ujarnya.

Jimly mengatakan kekompakan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan berbagai instansi pemerintah bisa segera menghasilkan keputusan konkret yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Ia juga berharap publik tidak terpengaruh dengan berbagai isu kontraproduktif yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mudah-mudahan ini nanti dengan kompaknya ya, antar-Komisi Percepatan Reformasi dengan pemerintah, mudah-mudahan ini akan mengarahkan perhatian masyarakat lebih produktif ke depan. Tidak usah lagi terlalu risau gitu dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita,” tuturnya.

Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian atau Komisi Reformasi Polri merupakan salah satu janji Presiden Prabowo untuk memenuhi aspirasi masyarakat mengenai reformasi internal Polri, terutama setelah muncul berbagai desakan dari berbagai kelompok masyarakat pada akhir Agustus 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menuju TA 2026, Sekjen MPR RI Dorong Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola Sekretariat

(Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M. Aktual/DOK MPR RI

Tangerang, aktual.com – Menyongsong realisasi Tahun Anggaran (TA) 2026, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M., berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan internal serta tata kelola administrasi, sekaligus mengevaluasi kinerja seluruh lini jajaran sekretariat.

Langkah tersebut adalah wujud demi mengoptimalkan fungsi Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai tulang punggung pendukung kebijakan pimpinan MPR RI.

Hal itu disampaikan oleh Siti Fauziah, dalam kegiatan Rapat Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI dengan mengusung tema “Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Optimalisasi Kinerja Tahun Anggaran 2026”, di Tangerang, Banten, Jumat (19/12/2025).

Perempuan yang akrab disapa Ibu Titi ini mengajak seluruh peserta untuk menumbuhkan empati terhadap saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah mengalami musibah.

Tidak hanya itu ia juga mengimbau kepada seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam penggalangan donasi sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

“Rapat kerja ini bukan hanya sekadar forum evaluasi, melainkan juga sarana untuk membangun kebersamaan dan kepedulian,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja dan administrasi, termasuk evaluasi struktur organisasi, serta pembenahan struktur perpustakaan, termasuk risalah yang hingga kini masih menjadi perhatian.

Keterlibatan lintas unit kerja juga menurutnya penting, terlebih dalam berbagai program strategis MPR RI, seperti Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar, Lomba Baris-Berbaris dan Tata Upacara, serta Debat Konstitusi yang rencananya akan kembali dilaksanakan pada tahun 2026.

“Semua unit kerja harus dilibatkan. Jangan hanya satu atau dua biro saja. Kita adalah satu tim,” tegasnya.

Perempuan pertama yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal MPR RI ini juga menekankan pentingnya pemahaman pegawai terhadap aset-aset MPR RI, seperti Gedung Merdeka Bandung, Mess Bandung, Rumah Dinas, serta gedung-gedung lain yang perlu terus dijaga dan disertifikasi.

Ia juga mendorong peningkatan koordinasi dengan DPR RI dan DPD RI, khususnya terkait akses, keamanan, dan pemanfaatan fasilitas bersama agar seluruh pegawai dapat bekerja dengan optimal dan nyaman.

Di akhir, Ibu Titi juga memberikan apresiasinya atas berbagai prestasi yang diraih unit-unit kerja MPR RI. Ia menegaskan bahwa setiap capaian merupakan hasil kinerja bersama, bukan kerja individu semata.

“Dengan kebersamaan, doa , dan kerja sama, kita berharap seluruh rencana perbaikan dan peningkatan kinerja MPR RI dapat terwujud demi pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya.

Untuk diketahui kegiatan ini diikuti oleh 408 pegawai. Rapat kerja ini sekaligus menjadi perekat tali silaturahmi antar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Kontitusi, Hentoro Cahyono, S.H., M.H., Deputi Bidang Administrasi, Heri Herawan, S.H., para Kepala Biro di Sekretariat Jenderal MPR RI, para pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, dan pejabat fungsional.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain