16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 703

Mentan Tegaskan Tidak Ada Toleransi Soal Kecurangan Beras

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Aktual/HO-Humas Kementan

Jakarta, aktual.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik kecurangan beras demi menjaga keadilan pasar, melindungi petani dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (15/7), mengatakan praktik kecurangan beras seperti pengoplosan merupakan tindakan yang menghalangi semangat swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan menindak tegas praktik seperti ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan juga semangat swasembada pangan,” katanya.

Ia mengatakan hal itu menyikapi praktik adanya dugaan kecurangan perdagangan beras yang dilakukan sejumlah perusahaan besar dengan 212 merek yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh Satgas Pangan Polri.

Amran mengaku telah menelpon langsung Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Kejaksaan Agung melaporkan praktik curang tersebut sekaligus menyerahkan daftar 212 merek beras yang diduga menyalahi aturan dalam perdagangan.

Ia mengatakan sebanyak 212 dari total 268 merek beras yang diinvestigasi oleh jajarannya bersama Satgas Pangan Polri, Badan Pangan Nasional, hingga Kejaksaan Agung ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pengambilan sampel dalam investigasi itu dilakukan sejak 6-23 Juni 2025, terkumpul 268 sampel beras dari berbagai titik di 10 provinsi, yakni Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), pasar dan tempat penjual beras di Jabodetabek, lalu pasar dan tempat penjual beras di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, di pasar dan tempat penjual beras di Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara; Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga pasar dan tempat penjual beras di Jawa Barat.

Kementerian Pertanian menaksir kerugian konsumen dari praktik kecurangan itu diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri mengatakan pada Selasa kembali memeriksa produsen beras nakal yang diduga melanggar mutu dan takaran.

Hal itu dikonfirmasi singkat oleh Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (14/7) siang.

“Ada,” katanya, menjawab pertanyaan wartawan terkait pemeriksaan lanjutan produsen beras nakal tersebut.

Ketika awak media menanyakan berapa jumlah produsen beras nakal yang diperiksa hingga kini, jenderal polisi bintang satu itu belum bisa membeberkan.

Sebelumnya, pada Kamis (10/7), Satgas Pangan Polri memeriksa empat produsen beras yang diduga melanggar mutu dan takaran sebagai langkah penyelidikan. Empat produsen beras itu berinisial WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Dorong Prabowo Siapkan Peta Jalan Kedaulatan Pangan Yang Jelas

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Seokarnoputri didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat melakukan panen raya padi MSP yang merupakan hasil persilangan bibit pac lokal temuan peneliti Surono Danua Di Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (4/4/2019). Megawati memberikan dukungan penuh pada penelitian di sektor pangan. Megawati yakin peneliti dan perekayasa Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan penelitian dan inovasi di sektor pangan. Bagi Megawati penelitian di sektor pangan merupakan prasyarat penting tercapainya kedaulatan pangan yang merupakan salah satu upaya membumikan Pancasila. AKTUAL/HO

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping mendorong program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto akan mampu berkelanjutan jika memiliki peta jalan yang jelas. Dan peta tersebut minimal dengan konsep 20 tahun ke depan.

“Peta jalan kedaulatan pangan berkelanjutan harus jelas dan berpijak dengan kaki sendiri, potensi bangsa sendiri, komitmen pemimpin tertinggi, anggaran yang cukup serta regenerasi petani yang sungguh – sungguh” kata Riyono dalam keterangan tertulis yang di kutip Aktual.com, Selasa (15/7/2025).

Memarutnya tenggang waktu tersebut tepat dengan Indonesia emas pada 2045 mendatang. Dan sesuai dengan harapan banyak orang akan tingginya angkatan kerja yang paling produktif serta kemampuan ekonomi yang tangguh.

“Pangan adalah fondasi kehidupan, pangan adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara, pangan separo problem negara. Kuat di pangan, negara akan kuat dan disegani dunia” tegasnya.

Politikus PKS ini menambahkan, jalan menuju kedaulatan pangan pasti berliku, ada tantangan kepemilikan lahan, mekanisasi mesin pertanian, sumber daya manusia petani, perubahan iklim dan tantangan global lainnya.

Meski banyak tantangan, swasembada pangan pernah dialami Indonesia pada era Presiden Soeharto. Namun di era reformasi hingga saat ini pangan nyaris dikuasai sepenuhnya oleh swasta. Negara hanya berperan administrasi dan petani hanya pekerja, belum menjadi pemain pangan.

“Presiden Prabowo punya kesempatan membuat peta jalan swasembada berkelanjutan sampai 2045. Tahun 2026 semoga tercapai swasembada beras dan jagung, 2027 – 2029 mengejar produksi keledai dan garam sebagai produk strategis yang sampai saat mengandalkan impor,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Hari Ini Emas Antam Turun Jadi Rp1.914 Juta/Gram

Emas Batangan Antam

Jakarta, aktual.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (15/7) mengalami penurunan Rp10.000 dari semula Rp1.924.000 menjadi Rp1.914.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke Rp1.758.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.007.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.914.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.768.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.627.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.345.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.635.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.462.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.845.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.612.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp463.765.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp927.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.854.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kejagung Periksa Mantan Presiden Tokopedia Terkait Kasus Chromebook

Jakarta, aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto (MSJ) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019—2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta, Selasa (15/7), mengatakan bahwa Melissa diperiksa atas perannya sebagai pemilik PT Gojek Indonesia.

“Senin (14/7), penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa MSJ selaku pemilik PT Gojek Indonesia,” kata Harli.

Selain Melissa, lanjut dia, penyidik juga memeriksa memeriksa mantan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Andre Soelistyo (AS).

“AS selaku Direktur PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tahun 2020,” katanya.

Satu saksi lainnya adalah FHK selaku Senior Division Manager PT Datascript.

Harli mengatakan bahwa pemeriksaan itu dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang dimaksud.

Sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menggeledah kantor GoTo pada Selasa (8/7).

Terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan, yaitu berupa dokumen, surat-surat, dan alat elektronik, seperti flashdisk.

Barang bukti yang disita tersebut pun diverifikasi dan didalami untuk kebutuhan penyidikan.

Saat ini, Kejagung tengah menyidik perkara dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019—2022.

Sebelumnya Kapuspenkum Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020.

“Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada sistem operasi Chrome,” katanya.

Padahal, kata dia, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif.

Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan operasi sistem Chrome.

Dari sisi anggaran, Harli mengatakan bahwa pengadaan itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun.

Dana hampir puluhan triliun tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan (DSP) dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus (DAK).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ultimatum AS : Jika Dalam 50 Hari Rusia Tidak Damai dengan Ukraina, Trump Berlakukan Tarif Impor 100 Persen Kepada Rusia

Donald Trump dan Mark Rutte dalam sebuah forum pertemuan - foto X

Washington, Aktual.com – Presiden Donald Trump dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Gedung Putih, pada Senin (14/7), keduanya mengumumkan kesepakatan bahwa negara-negara Eropa akan membeli senjata AS untuk dikirim ke Ukraina.

Dilansir dari ABC News, dalam pertemuan itu, Trump juga mengancam akan mengenakan ”tarif yang sangat berat” kepada Rusia, jika tidak ada kesepakatan damai dengan Ukraina dalam 50 hari ke depan. Trump mengancam akan menaikkan tarif impor hingga 100 persen terhadap Rusia.

Pernyataan Trump itu disampaikan bersama Sekjen NATO Mark Rutte di Ruang Oval pada Senin (14/7), dengan mengancam ”tarif berat” terhadap Rusia. ”Kami sangat, sangat tidak senang dengan mereka,” kata Trump tentang Rusia. ”Dan kami akan menerapkan tarif yang sangat berat jika tidak ada kesepakatan dalam 50 hari.”

”Tarif sekitar 100 persen. Anda tahu apa artinya. Tapi hari ini kita akan membahas hal lain,” lanjut Trump, lalu membahas persenjataan untuk Ukraina.

Masih dilaporkan ABC News, saat ditanyakan kapan sistem rudal pertahanan udara Patriot akan dikirimkan ke Ukraina. Trump menjawab bahwa diperkirakan beberapa senjata, termasuk sistem Patriot, segera tiba di Ukraina. ”Beberapa akan segera tiba, dalam beberapa hari,” kata Trump di Gedung Putih, Senin siang (14/7) waktu setempat.

Ia juga mengungkapkan, beberapa negara Eropa yang memiliki sistem pertahanan Patriot juga akan mentransfernya ke Ukraina. ”Mereka akan segera tiba,” ujar Trump.

Sedangkan Sekjen NATO Mark Rutte menimpali dengan mengatakan pengiriman senjata berikutnya ke Ukraina akan mencakup lebih banyak peralatan militer selain sistem rudal Patriot.

Terkait pertemuan antara Trump dan Mark Rutte, mereka juga mengumumkan kesepakatan persenjataan untuk membantu Ukraina di tengah serangan Rusia yang sedang gencar-gencarnya.

”Kami telah membuat kesepakatan hari ini, di mana kami akan mengirimkan senjata kepada mereka dan mereka akan membayarnya. AS tidak akan menerima pembayaran apa pun,” kata Trump. ”Kami tidak akan membelinya, tetapi kami akan memproduksinya dan mereka akan membayarnya.”

Sementara Mark Rutte menyebut kesepakatan itu ”sangat besar” dan mengatakan ini adalah langkah maju dari Eropa. ”Ini adalah gelombang pertama, dan akan ada lebih banyak lagi. Negara-negara Eropa ingin menjadi bagian darinya,” kata Rutte.

Sementara dilansir dari BBC,  perubahan sikap Trump yang dramatis menunjukkan ia telah kehabisan kesabaran terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, tulis koresponden BBC di Amerika Utara, Anthony Zurcher.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia telah melakukan pembicaraan ”produktif” dengan utusan AS untuk Ukraina, Keith Kellogg, di Kyiv hari ini.

Di Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pembicaraan mengenai Ukraina ”sangat penting” untuk dilanjutkan.

Zurcher menganalisis, terkait ultimatum 50 hari dari Trump kepada Rusia untuk gencatan senjata, setidaknya di depan umum, Trump melampiaskan rasa frustasinya terhadap Vladimir Putin. Namun, 50 hari memberi Kremlin banyak ruang untuk bermanuver. Dengan kata lain, waktu untuk mengajukan tawaran balasan yang mencegah ancaman sanksi. Dengan laju serangan saat ini, 50 hari secara teoritis juga memberi Rusia waktu untuk meluncurkan hingga 25 ribu drone dan rudal tambahan ke Ukraina selama pemboman malam harinya.

(Indra Bonaparte)

 

 

AS Desak Komitmen Jepang dan Australia Jika Terjadi Perang dengan China di Taiwan

Armada AL China dlm sebuah latihan - foto X

Washington, Aktual.com – Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Pertahanan AS mendesak Jepang dan Australia untuk memperjelas sikap dan peran apa yang akan mereka mainkan, jika AS dan China berperang memperebutkan Taiwan. Desakan  Pentagon ini telah membuat frustasi Jepang dan Australia yang merupakan sekutu penting AS di Indo-Pasifik.

Dilansir dari Financial Times, Elbridge Colby, wakil menteri pertahanan AS untuk kebijakan, telah mendesak masalah tersebut dalam pertemuan dengan pejabat pertahanan Jepang dan Australia dalam beberapa bulan terakhir, kata lima orang yang mengetahui diskusi dalam pertemuan tersebut.

AS menuntut untuk mengetahui apa yang akan dilakukan sekutunya itu,  jika terjadi perang atas Taiwan. Pemerintahan Trump mengatakan pihaknya berusaha mencegah perang, namun tetap meminta komitmen dari Australia dan Jepang jika perang benar-benar meletus. Desakan Colby demi meyakinkan sekutu AS di Indo-Pasifik, agar meningkatkan pencegahan dan mempersiapkan potensi perang atas Taiwan.

Colby sendiri menulis di akun X, bahwa Pentagon sedang melaksanakan agenda Presiden Donald Trump untuk ”memulihkan pencegahan dan mencapai perdamaian melalui kekuatan”. Ia mengatakan bahwa hal itu termasuk ”mendesak sekutu (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan upaya lain yang terkait dengan pertahanan kolektif kita”.

Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan bahwa ”tema yang mendorong” diskusi dengan sekutu adalah ”untuk mengintensifkan dan mempercepat upaya memperkuat pencegahan dengan cara yang seimbang dan adil”.

Pejabat AS itu menambahkan: ”Kami tidak mencari perang. Kami juga tidak ingin mendominasi China sendiri. Yang kami lakukan adalah memastikan AS dan sekutunya memiliki kekuatan militer untuk mendukung diplomasi dan menjamin perdamaian.”

Pembicaraan tersebut mencakup upaya untuk membujuk sekutu agar meningkatkan anggaran pertahanan di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait ancaman China terhadap Taiwan. Namun, permintaan komitmen terkait perang atas pulau tersebut merupakan tuntutan baru dari AS.

”Perencanaan operasional konkret dan latihan yang secara langsung berkaitan dengan kontingensi Taiwan sedang berjalan bersama Jepang dan Australia,” ujar seorang sumber. ”Namun, permintaan ini mengejutkan Tokyo dan Canberra karena AS sendiri tidak memberikan jaminan cek kosong kepada Taiwan.”

Sementara itu, Zack Cooper, pakar Asia di American Enterprise Institute, mengatakan: ”Sangat sulit untuk membuat sekutu memberikan informasi spesifik tentang apa yang akan mereka lakukan dalam konflik Taiwan, jika mereka tidak mengetahui konteks skenarionya maupun respons Amerika sendiri.”

”Presiden Trump belum berkomitmen untuk membela Taiwan, jadi tidak realistis bagi AS untuk menuntut komitmen yang jelas dari pihak lain.”

Dorongan ini ditujukan kepada pejabat pertahanan Jepang dan Australia, bukan pejabat yang lebih tinggi. Sumber kedua mengatakan ada ”rasa heran bersama” dari perwakilan di Jepang, Australia, dan sekutu AS lainnya.

Sedangkan Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa ”sulit untuk menjawab pertanyaan hipotesis tentang ‘darurat Taiwan’.” Kementerian tersebut menyatakan bahwa respons apa pun akan ”dilaksanakan secara individual dan spesifik sesuai dengan konstitusi, hukum internasional, serta hukum dan peraturan domestik”.

Sementara Menteri Industri Pertahanan Australia, Pat Conroy, pada Minggu (13/7) menolak untuk berkomitmen terlebih dahulu untuk mengirim pasukan Australia guna berpartisipasi dalam konflik apa pun, termasuk konflik di Taiwan. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk melakukannya atau tidak ”akan dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa”.

”Itulah posisi kami,” ujar Conroy kepada stasiun penyiaran Australia, ABC. Ia menambahkan: ”Kami tidak terlibat dalam hal-hal hipotesis.”

Namun perdebatan tentang perencanaan Taiwan muncul saat Tokyo dan Canberra merasakan tekanan dari Trump untuk meningkatkan pengeluaran, yang menurut sekutu Colby sangat penting mengingat meningkatnya ancaman dari China di kawasan Indo-Pasifik.

”Kami akan menemui sekutu-sekutu kami di Indo-Pasifik, sangat mirip dengan apa yang dilakukan presiden di Eropa, dan mengatakan bahwa ini adalah lingkungan yang mengancam,” kata pejabat AS tersebut. ”Tentu saja, beberapa di antaranya merupakan pembicaraan yang sulit, termasuk mengenai anggaran pertahanan. Namun, kami yakin ini akan membawa kita semua ke posisi yang lebih baik.”

Situasi ini sangat sensitif bagi Jepang karena dorongan untuk pengeluaran lebih banyak — termasuk satu dorongan dari Colby yang ditegur secara terbuka oleh Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba — muncul menjelang pemilihan majelis tinggi pada tanggal 20 Juli.

(Indra Bonaparte)

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Lain