16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 704

Momen Kehangatan di Bastille Day, Prabowo Disalami Macron, Jadi Tamu Kehormatan Istimewa

Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat acara parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin (14/7). Aktual/TIM PRESIDEN PRABOWO

Paris, aktual.com — Suasana penuh hormat dan kehangatan mewarnai parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin (14/7). Dalam momen bersejarah ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir sebagai tamu kehormatan negara.

Kehadirannya bukan sekadar simbol diplomasi, tetapi juga pengakuan terhadap pentingnya kemitraan Indonesia dengan Prancis di panggung dunia Internasional.

Berdasarkan siaran live YouTube Istana Elysées, terlihat setelah melakukan inspeksi pasukan bersama jajaran militer, momen istimewa pun terjadi, Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di tribun kehormatan.

Menariknya, Prabowo menjadi orang kedua yang disalami Macron, tepat setelah Ibu Negara Prancis, Brigitte Marie Claude Macron. Sapaan itu bukan sekadar gestur formal, melainkan sinyal kuat akan pengakuan Pemerintah Prancis ke Indonesia saat ini.

Tak hanya itu, posisi duduk Presiden Prabowo pun mencuri perhatian. Ia duduk berdampingan langsung dengan Emmanuel Macron, menandai status kehormatannya dalam perayaan paling penting bagi bangsa Prancis tersebut.

Dengan pakaian khasnya jas abu-abu dan peci hitam, Prabowo menyatu dengan tamu kenegaraan di barisan pertama disamping presiden emanuel macron, selanjutnya bersama-sama menyaksikan parade pesawat terbang.

Sebagai perayaan Hari Nasional Prancis, Bastille Day mengenang penyerbuan Penjara Bastille pada 14 Juli 1789 simbol dari awal Revolusi Prancis dan lahirnya prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Keikutsertaan Indonesia dalam momen ini, termasuk partisipasi pasukan TNI Polri dalam parade militer, menjadi simbol eratnya kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis.

Kehadiran Prabowo tak hanya mencatat sejarah sebagai kepala negara Indonesia pertama yang diundang secara resmi ke Bastille Day, tapi juga memperlihatkan bagaimana diplomasi pertahanan dan kemanusiaan Indonesia makin diperhitungkan di kancah dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Komisi XII DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2026 Sebesar Rp8,11 Triliun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) menerima laporan dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kanan) saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Rapat Paripurna tersebut menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang. Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp8,11 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (14/7/2025).

“Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8,11 triliun,” ujar Bambang.

Angka ini mengalami lonjakan signifikan dibandingkan pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 yang hanya sebesar Rp3,91 triliun. Meski demikian, anggaran tahun 2025 sebelumnya sempat dipangkas sebesar 42,41% atau sekitar Rp1,65 triliun.

Pagu anggaran tahun 2026 ini akan menjadi bagian dari usulan resmi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dari total anggaran Rp8,11 triliun tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mendapat alokasi tertinggi sebesar Rp3,1 triliun. Disusul

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE): Rp880 miliar, Ditjen Ketenagalistrikan: Rp731 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM: Rp729 miliar, Badan Geologi: Rp695 miliar, Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba): Rp679 miliar, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM: Rp565 miliar, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas): Rp323 miliarm, Inspektorat Jenderal: Rp138 miliar, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA): Rp102 miliar, Dewan Energi Nasional (DEN): Rp77 miliar dan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum): Rp70 miliar

Rapat ini menandai langkah awal dalam penyusunan dan pembahasan anggaran sektor energi untuk tahun mendatang, yang dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong transisi energi bersih dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

DPR Usul Evaluasi Berkala Pastikan Sekolah Rakyat Sesuai Amanat Presiden

Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena mengusulkan agar pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto.

“Saya minta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” kata Mahdalena di Jakarta, Senin (14/7).

Hal tersebut dia sampaikan untuk merespons penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dimulai hari ini melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Lebih lanjut, Mahdalena mengatakan evaluasi berkala itu berperan penting dalam memastikan bahwa sekolah dengan sistem asrama masih berjalan dengan baik. Setiap kendala ataupun masalah, ujar dia, dapat segera diperbaiki dan ditangani melalui hasil evaluasi berkala tersebut.

“Presiden Prabowo mempunyai ekspektasi tinggi agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi milestone atau titik capaian bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan pendidikan layak,” kata dia.

Berikutnya, legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga meminta agar pemerintah memastikan pelajaran yang diberikan kepada siswa di Sekolah Rakyat sesuai dengan kurikulum yang sama dengan sekolah pada umumnya.

“Kami juga berharap ada peningkatan kualitas pendidikan sehingga targetnya pendidikan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dapat segera terwujud. Tentu saja ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia,” ujar dia.

Baca juga: Menko BG: Sekolah Rakyat berguna untuk penguatan ideologi Pancasila

Diketahui, Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Hingga hari ini, terdapat 63 titik operasional Sekolah Rakyat yang diresmikan, dengan 256 rombongan belajar (rombel), dengan jumlah siswa lebih dari 6.000, terdiri dari tiga rombel SD, 112 rombel SMP, dan 141 rombel SMA.

Enam puluh tiga titik tersebut tersebar di seluruh Indonesia, yakni 13 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Jawa, tiga lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dua lokasi, Sulawesi delapan lokasi, Maluku dua lokasi, dan Papua satu lokasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Nailul Huda: 7 Menteri Layak Direshuffle, PHK Meningkat dan Ekonomi Rakyat Tertekan

Nailul Huda: 7 Menteri Layak Direshuffle, PHK Meningkat dan Ekonomi Rakyat Tertekan

Jakarta, aktual.com — Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan dalam forum Dialog Aktual bertajuk “Kocok Ulang Kabinet Prabowo, 5 Menteri Layak Direshuffle”, yang digelar Minggu (13/7/2025).

Nailul menyoroti pelemahan daya beli masyarakat dan anjloknya konsumsi sektor sandang sebagai indikator melemahnya kondisi ekonomi nasional.

“Konsumsi sandang (barang tahan lama) mengalami pelemahan cukup dalam. Kondisi ini memicu PHK cukup masif di industri manufaktur,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sektor perdagangan ikut terdampak dari menurunnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yang berakibat pada merosotnya aktivitas perdagangan ritel.

“Perdagangan terkena imbas, dengan IKK (indeks keyakinan konsumen) yang menurun, akhirnya membuat perdagangan eceran juga mengalami musim paceklik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nailul memaparkan data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat drastis dalam awal tahun 2025.

“Ancaman PHK di depan mata. Dalam dua bulan awal 2025, terjadi kenaikan kasus PHK sebesar 141 persen (berdasarkan data Kemenaker). Menurut data Buruh dan Apindo, kasus PHK bisa mencapai 40 ribu lebih dalam dua bulan awal 2025,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Nailul mengungkapkan terdapat setidaknya tujuh menteri yang menurutnya patut diganti karena kinerja yang dianggap gagal atau kontroversial.

“Menurut saya ada 7 Menteri yang layak direshuffle, yaitu Airlangga Hartarto, karena kegagalan negosiasi dengan AS dan stimulus ekonomi yang tidak berdampak nyata. Zulkifli Hasan, akibat harga pangan yang bergejolak dan harga beras naik meski stok melimpah. Sri Mulyani Indrawati, terkait program CORETAX, penurunan penerimaan negara, serta kebijakan PPN 12 persen yang menuai polemik. Budi Arie, karena dugaan keterlibatan dalam judi online dan pembentukan koperasi Merah Putih. Bahlil Lahadalia, terkait kasus LPG 3G dan masalah dalam transisi energi. Dadan Hindayana, atas kasus keracunan dalam program MBG serta keterlambatan pembayaran dana MBG. Arief Prasetyo Adi, karena harga beras yang terus meningkat,” ucap Nailul tegas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jokowi Duga Ada Agenda Politik Besar di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran

Jokowi Duga Ada Agenda Politik Besar di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran

Solo, aktual.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menduga kuat bahwa isu ijazah palsu yang kembali mencuat belakangan ini bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan. Ia menilai ada agenda politik besar yang tengah dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Isu ini bahkan dikaitkan dengan tuntutan pemakzulan terhadap putra sulungnya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Solo, Senin (14/7) siang.

Menurut Jokowi, perasaan politiknya menunjukkan bahwa berbagai isu yang beredar akhir-akhir ini memiliki tujuan tertentu, yakni untuk menyerang reputasi politiknya dan merusak citra yang telah ia bangun selama ini.

“Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang, ya buat saya biasa-biasa saja lah,” ujarnya.

Jokowi juga menyinggung nama-nama yang gencar menghembuskan isu tersebut, seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Ia mengaitkannya pula dengan isu pemakzulan yang disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI.

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan berbagai manuver tersebut. Baginya, itu adalah bagian dari dinamika politik yang biasa terjadi.

“Termasuk itu (pemakzulan Gibran). Iya, jadi ijazah palsu, pemakzulan mas wapres. Saya kira ada agenda besar politik dan biasa saja lah, biasa,” terang dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai perkembangan kasus dugaan ijazah palsu yang kini sudah masuk tahap penyidikan, Jokowi menyatakan bahwa dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya. Ia pun menolak untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik di luar jalur hukum.

“Masak itu ditanyakan terus. Ini kan sudah dalam proses hukum, dalam proses hukum. Sudah saya baca kemarin, sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” ungkapnya.

Jokowi menambahkan bahwa dirinya siap menunjukkan ijazah asli miliknya, namun hanya jika diminta secara resmi dalam forum persidangan.

“Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya,” tandasnya.

Ia juga menegaskan kembali bahwa tidak akan menampilkan dokumen tersebut kepada publik di luar konteks pengadilan.

“Enggak, harus dalam sidang sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya milik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pelatin Timnas Malaysia Nantikan Duel Panas Lawan Indonesia

Pelatih timnas U-23 Malaysia Nafuzi Zain (kiri) saat mengikuti jumpa pers ASEAN U-23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/7/2025). ANTARA/Zaro Ezza Syachniar.

Jakarta, aktual.com – Pelatih timnas U-23 Malaysia Nafuzi Zain menyatakan sangat menantikan “duel panas” melawan Indonesia dalam laga terakhir Grup A ASEAN U-23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin pekan depan pukul 20.00 WIB.

“Saya rasa ini pertandingan yang menarik, terutama bagi tim Malaysia yang akan bermain di stadion ini, mengingat kapasitas suporter Indonesia yang kita tahu sangat fanatik. Saya mengharapkan pertandingan yang menarik dan Malaysia bisa menunjukkan performa yang baik,” kata Zain dalam jumpa pers di SUGBK, Senin (14/7).

Dalam semua kelompok umur, pertandingan Malaysia melawan Indonesia selalu panas karena menyedot perhatian besar dari suporter dan media.

Terakhir kali kedua tim bertemu dalam ajang ini terjadi di Thailand pada 2023. Kala itu, Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong kalah 1-2 pada penyisihan grup.

Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ramadhan Sananta pada babak pertama, namun dibalas dengan dua gol Malaysia yang diciptakan oleh Fergus Tierney.

“Kita tahu Indonesia, saya juga menghormati Filipina dan Brunei yang memang bagus, tetapi pertandingan melawan Indonesia ini diharapkan dapat memberikan performa terbaik,” kata pelatih berusia 46 tahun tersebut.

“Dan para pemain juga menikmati pertandingan yang menarik ini di hadapan suporter Indonesia, bermain dengan percaya diri.”

Zain lalu mengatakan, dengan bekal menjadi juara dan kualitas pemain, Indonesia favorit juara turnamen ini. Garuda Muda pernah sekali menjuarai turnamen ini, enam tahun lalu di Kamboja.

“Indonesia adalah tim favorit untuk menang karena keuntungan bermain sebagai tuan rumah dan di hadapan suporternya sendiri,” kata dia.

Sebelum pertemuan melawan Indonesia, Malaysia akan bertemu Filipina pada laga pertama, di SUGBK esok Selasa pukul 17.00 WIB.

Setelah itu, mereka akan melakoni laga kedua melawan Brunei Darussalam di tempat dan jam yang sama pada Jumat (18/7).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain