Jakrta, Aktual.com – Direktur Program Pusat Polling (Puspol) Indonesia Chamad Hojin melihat polemik pemakzulan Gibran, keluarga Solo hingga akun fufufafa, justru semakin menguatakan kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Bahwa ada pernak-pernik terkait Gibran saat proses pencalonan sebagai wakil presiden yang dinilai merusak Konstitusi dengan Keputusan MK, tapi itu kelompok kecil, bahkan sebetulnya memperkuat Pak Prabowo sendiri. Serangan itu bukan ke Pak Prabowo lebih ke Pak Jokowi dan keluarganya,” kata Hojin kepada aktual.com, Sabtu (12/7/2025)
Tak hanya itu, Hojin melihat, tudingan ijazah palsu Jokowi, dan usulan purnawirawan jenderal yang meminta pemakzulan Gibran, lebih menguntungkan Prabowo ketimbang mengganggu jalannya pemerintahan.
Ia pun melihat kinerja pemeritahan seperti Kejaksaan Agung yang terus mengungkap kasus mega korupsi, mulai berjalannya MBG, Kenaikan gaji ASN, hingga menguatnya dukungan politik yang terlihat dari membaiknya komunkasi dengan PDIP.
“All in, bagus, stabilitas politik bagus, stabilitas hukum juga cukup bagus, terutama kejaksaan luar biasa dalam menegakkan hukum dan mengusut kasus korupsi besar, kasus mafia. Begitu juga dengan kerja polisi yang mengusut kasus judol dan mafia judolnya, penegakan hukum lainnya juga gerak cepat,” papar Hojin.
Yang menjadi catatan, ungkapnya, adalah di sektor ekonomi makro, terkait pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal, dan masih jauh dari target.
“Kedodoran di tim ekonomi di sektor makro. Di sini Kemenkeu Menko Perekonomian, perlu menggerakkan pilar-pilar untuk meningkatkan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Jakarta, Aktual.com – 30 dari 55 Wakil Menteri (Wamen) di kabinet Presiden Prabowo rangkap jabatan di banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai kondisi ini membuat Pemerintahan Prabowo hanya cawe cawe jabatan, dan tidak ada bedanya dengan era Jokowi.
“Menurut catatan sampai hari ini sudah ada 30 menteri Kabinet Merah Putih yang diangkat sebagai Komisaris BUMN. Ini terlihat bahwa era Presiden Prabowo semakin tidak terarah dalam membangun Indonesia dan hanya sekedar bagi-bagi jabatan terhadap orang-orang disekitarnya,” kata Fernando, kepada wartawan, Sabtu (12/7/2025).
Fernando mempertanyakan apa urgensi dari dari rangkap jabatan para Wamen ini. Karena menurutnya tidak ada yang logis dari kebijakan rangkap jabatan ini.
“Apa pendapatan mereka sebagai wakil menteri masih kurang?. Kalau memang wakil menteri beban kerjanya terlalu ringan sehingga diberi tugas tambahan sebagai komisaris BUMN, sebaiknya bubarkan saja jabatan wakil menteri,” tegasnya.
Ia pun mendorong DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara), dengan memasukan frase larangan wakil menteri rangkap jabatan. Tak hanya itu ia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji meteri terhadap UU Nomor 39 Tahun 2008.
“Selain itu pada UU tersebut harus dicantumkan larangan pejabat lainnya yang memiliki konflik kepentingan apabila ditempat sebagai komisaris,” tegasnya.
Fernando menegaskan, masih banyak orang orang hebat dan mempunyai kapasitas untuk menjadi komisaris di BUMN, dan bukan Wamen.
“Masih banyak yang ahli untuk dapat ditempatkan sebagai komisaris mewakili pemerintah, tidak harus Wakil Menteri,” pungkasnya.
Kepala Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina, Kyrylo Budanov - foto X
Kyiv, Aktual.com – Kepala Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina, Kyrylo Budanov mengungkapkan kalau selama ini amunisi yang digunakan militer Rusia dalam operasinya di Ukraina mendapat pasokan dari Korea Utara. Tidak tanggung-tanggung, pasokan amunisi Korea Utara kepada Rusia mencapai 40 persen, dari seluruh amunisi yang digunakan.
Dilansir dari Pravda, hal tersebut diungkapkan Budanov saat diwawancara Bloomberg pada Jumat (11/7). Menurut Budanov, selain amunisi, Pyongyang juga mengirimkan persenjataan lain ke Moskow—termasuk rudal balistik dan sistem artileri. Sebagai imbalannya, Rusia menyediakan uang dan teknologi bagi Korea Utara, yang membantu meringankan isolasi internasional Pyongyang.
Budanov juga membeberkan, Korea Utara juga memasok Rusia dengan senjata lain, termasuk rudal balistik dan sistem artileri, diantaranya 120 sistem artileri jarak jauh dari Korea Utara, termasuk howitzer D-74, MLRS Tipe 63, BM-24, dan meriam Koksan 170 mm, di samping jutaan peluru yang mendukung operasi garis depan.
Budanov menambahkan bahwa Korea Utara memiliki cadangan yang besar, dengan produksi yang terus berlanjut sepanjang waktu. ”Senjata-senjata itu bagus,” ujar Budanov. ”Korea Utara punya stok senjata yang sangat besar dan produksinya berlangsung sepanjang waktu,” beber Budanov yang menjabat sebagai Kepala Intelijen sejak Agustus 2020 lalu.
Meskipun kerja sama militer antara Moskow dan Pyongyang semakin meningkat, Budanov menyatakan keyakinannya bahwa dukungan AS untuk Ukraina akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Ia juga menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara tambahan kemungkinan akan segera datang dari Washington.
Mengomentari lanskap politik AS, Budanov mengatakan: ”Posisi Trump konsisten, kita tidak boleh menilai dia berdasarkan karakteristik media. Sebagai kepala dinas khusus, saya tahu lebih banyak hal.”
Ia juga menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata sesegera mungkin — jauh sebelum akhir tahun 2025. ”Apakah realistis untuk melakukannya – ya. Apakah sulit – tidak. Dibutuhkan setidaknya tiga pihak – Ukraina, Rusia, dan AS. Dan kita akan mencapai posisi ini,” tegas Budanov.
Korea Utara Siap Kirim 30 Ribu Prajurit Lagi, Bantu Rusia Gempur Ukraina
Sepekan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan negaranya segera mengirimkan puluhan ribu pasukan tambahan untuk membantu Rusia dalam perang yang terus berlangsung di Ukraina. Berdasarkan laporan intelijen Ukraina, Pyongyang tengah bersiap mengirim antara 25 ribu hingga 30 ribu prajuritnya ke Rusia dalam beberapa bulan ke depan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersama pasukan yang akan dikirim ke Ukraina tahun lalu – foto X
Jumlah ini tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan pengerahan pertama Korea Utara pada November tahun lalu, yang hanya mengirim sekitar 11 ribu prajurit untuk membantu pertempuran di wilayah Kursk, Rusia. Namun dalam catatan intelijen Barat, dari pengerahan sebelumnya, sekitar 4 ribu tentara Korea Utara tewas atau terluka di medan tempur.
Namun Badan Intelijen Pertahanan Ukraina mengatakan pihaknya telah mendeteksi bahwa sejumlah pesawat militer Rusia telah dimodifikasi untuk mengangkut personel. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pengiriman pasukan besar-besaran sedang disiapkan.
Sedangkan menurut pantauan citra satelit menunjukkan aktivitas mencurigakan di pelabuhan Rusia yang sebelumnya digunakan dalam pengerahan militer, serta pergerakan pesawat kargo di Bandara Sunan, Korea Utara.
Kedatangan ribuan pasukan tambahan meskipun bukan tentara profesional terbaik, akan tetapi bisa menjadi beban tambahan secara psikologis dan strategis, yang pada akhirnya akan semakin membuat Ukraina menderita.
Senat AS Naikkan Bantuan Untuk Ukraina Jadi 500 Juta Dolar AS
Di sisi sebaliknya, dilaporkan kalau Senat AS telah menyetujui bantuan militer senilai 500 juta dolar AS untuk Ukraina sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2025. Persetujuan senat itu diputuskan melalui voting dengan suara 26 banding 1 pada Rabu (9/7). Hasil putusan Senat AS memperpanjang Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina hingga tahun 2028, meningkatkan pendanaan resmi dari 300 juta dolar AS menjadi 500 juta dolar AS, mulai tahun ini.
Teheran, Aktual.com – Seorang ulama Iran, Mansour Emami menawarkan hadiah uang sebesar 100 miliar Toman Iran, atau sekitar Rp 18,65 miliar bagi siapa saja yang dapat membawa kepala Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dilansir dari Iran Internasional yang berbasis di Inggris, Mansour Emami yang juga merupakan Kepala Organisasi Propaganda Islam Iran menjanjikan hadiah uang sebesar itu, menyusul fatwa yang dikeluarkan sejumlah ulama negara itu, termasuk ulama senior Iran, Ayatollah Besar Naser Makarem Shirazi yang menyerukan orang-orang untuk membunuh Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pada akhir Juni lalu .
Fatwa yang menyerukan pembunuhan Trump dan Netanyahu telah mendapatkan dukungan dari sekitar 10 ulama Iran lainnya dan menarik penggalangan dana secara online. Selain Mansour Emami dan Ayatollah Besar Naser Makarem Shirazi, ada ulama Alireza Panahian, Ayatollah Hossein Noori Hamedani dan sederet ulama penting Iran turut mengeluarkan fatwa yang sama.
ulama Iran, Mansour Emami saat mengumumkan hadiah uang 100 miliar Toman Iran bagi kepala Donald Trump – tangkapan layar X
”Siapa pun yang membawa kepala bajingan Trump akan menerima hadiah 100 miliar Toman,” kata Emami, yang juga menjabat sebagai Direktur Organisasi Dakwah Islam wilayah Provinsi Azerbaijan Barat, sebuah posisi jabatan yang ditunjuk oleh negara.
Tidak hanya tawaran hadiah dari Emami, fatwa pembunuhan terhadap Trump dan Netanyahu memicu penggalangan dana secara online. Untuk diketahui, kurs saat ini untuk 1 Toman Iran setara dengan 0.000013 dolar AS, atau Rp 0,1865 untuk 1 Toman Iran. ”Trump harus membayar harga atas agresi yang dilakukannya terhadap Republik Islam Iran,” lontar Emami.
Bahkan sebuah situs web Iran, thaar.ir, melakukan kampanye publik untuk penggalangan dana secara online bagi pembunuhan Trump. Situs tersebut baru-baru ini mengumumkan bahwa dana sebesar lebih dari 40,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 651 miliar telah terkumpul. Namun keaslian angka itu belum bisa diverifikasi secara independen.
Mohammad-Javad Larijani, mantan penasihat senior Khamenei, mengatakan kepada televisi pemerintah Iran kalau kehidupan Trump sudah tidak bisa santai lagi. ”Trump tidak bisa lagi berjemur di Mar-a-Lago,”kata Larijani, Rabu (9/7).
Dari ucapan Larijani, tersirat kalau Trump bisa setiap saat diserang drone Iran, dengan nada bercanda. Sedangkan Mar-a-Lago yang dimaksud adalah sebuah rumah dan National Historic Landmark di Palm Beach, Florida, yang dijadikan kediaman musim dingin bagi setiap presiden AS.
Hingga, Jumat (11/7) Kementerian Luar Negeri Iran belum memberi keterangan resmi terkait tawaran tersebut. Namun, Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya sempat menanggapi fatwa serupa dari ulama Ayatollah Naser Makarem Shirazi dengan mengatakan bahwa fatwa tersebut sama sekali tidak terkait dengan pemerintah Iran atau Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Gubernur Nusa Tenggaara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, Anggota Badan Sosialisasi MPR dari Kelompok DPD Abraham Liyanto, Anggota MPR Fraksi Gerindra Dapil Bali I Dewa Gede Agung Widiarsana, Sekjen MPR Siti Fauziah dan Ketua KWP Ariawan, berjalan usai menhadiri acara Sosialisasi MPR bersama Pemerintah Daerah yang bertajuk " Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembangunan Daerah", di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/7/2025). Dalam Forum ini disampaikan bahwa potensi terbesar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan d NTB berfokus pada lima bidang yaitu Pariwisata, Perikanan, Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Pertambangan, teruatama emas yang memiliki kandungan terbesar di Indonesia. Aktual/DOK WFT
1 dari 5
Sekjen MPR Siti Fauziah saat menyampaikan sambutan saat acara Sosialisasi MPR bersama Pemerintah Daerah yang bertajuk " Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembangunan Daerah", di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/7/2025).
Gubernur Nusa Tenggaara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, Anggota Badan Sosialisasi MPR dari Kelompok DPD Abraham Liyanto, Anggota MPR Fraksi Gerindra Dapil Bali I Dewa Gede Agung Widiarsana, Sekjen MPR Siti Fauziah dan Ketua KWP Ariawan, menhadiri acara Sosialisasi MPR bersama Pemerintah Daerah yang bertajuk " Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembangunan Daerah", di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/7/2025).
Gubernur Nusa Tenggaara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, Anggota Badan Sosialisasi MPR dari Kelompok DPD Abraham Liyanto, Anggota MPR Fraksi Gerindra Dapil Bali I Dewa Gede Agung Widiarsana, Sekjen MPR Siti Fauziah dan Ketua KWP Ariawan, menhadiri acara Sosialisasi MPR bersama Pemerintah Daerah yang bertajuk " Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembangunan Daerah", di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/7/2025).
Gubernur Nusa Tenggaara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, Anggota Badan Sosialisasi MPR dari Kelompok DPD Abraham Liyanto, Anggota MPR Fraksi Gerindra Dapil Bali I Dewa Gede Agung Widiarsana, Sekjen MPR Siti Fauziah dan Ketua KWP Ariawan, menhadiri acara Sosialisasi MPR bersama Pemerintah Daerah yang bertajuk " Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembangunan Daerah", di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/7/2025).
Ketua KWP Ariawan saat menyampaikan sambutan saat acara Sosialisasi MPR bersama Pemerintah Daerah yang bertajuk " Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembangunan Daerah", di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/7/2025).
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani bersama Ketua Mahkamah Agung, Sunarto saat bertemu di Gedung Mahkamah Agung, Jumat siang, 11 Juli 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi kenegaraan yang dilakukan Pimpinan MPR ke sejumlah lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus mendatang. Aktual/DOK MPR RI
Jakarta, aktual.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani bersama dua Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono dan Rusdi Kirana, menyambangi Gedung Mahkamah Agung, Jumat siang, 11 Juli 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi kenegaraan yang dilakukan Pimpinan MPR ke sejumlah lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus mendatang.
Rombongan diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dan sejumlah Hakim Agung. Di ruang pertemuan tertutup, kedua belah pihak berdiskusi selama lebih dari satu jam. Isu utama yang dibahas antara lain soal penegakan hukum, keadilan sosial, hingga wacana konstitusi Indonesia modern dalam kerangka Indonesia Emas 2045.
“Pertemuan ini adalah kunjungan balasan. Tapi lebih dari itu, kami berdiskusi secara mendalam tentang tantangan penegakan hukum dan masa depan konstitusi kita,” ujar Ahmad Muzani kepada wartawan usai pertemuan.
Muzani menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih berpihak pada pemenuhan hak asasi manusia. Menurut dia, rasa keadilan hanya akan tumbuh bila hukum mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Ia juga mendorong agar mekanisme mediasi diberi ruang lebih besar dalam sistem penyelesaian sengketa hukum.
“Mediasi sering kali terabaikan padahal secara konstitusional bisa menjadi jalan damai. Kalau ini bisa diperkuat, beban di pengadilan, termasuk MA, akan jauh berkurang,” kata Muzani.
Menjajaki Pemikiran Perlunya Konstitusi Modern
Tak hanya membahas hukum, dalam diskusi itu muncul pula wacana besar: apakah Indonesia memerlukan konstitusi modern setelah 2045. Wacana ini mengemuka seiring dengan makin dekatnya proyeksi Indonesia Emas 2045.
“Sudah saatnya para pemimpin lembaga negara mulai membuka ruang dialog tentang arah sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan, terkait menyongsong Indonesia Emas 2045 itu,” ujarnya.
Ketua MA Sunarto dalam pernyataannya menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga negara dalam menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks. Menurut dia, masing-masing lembaga memiliki mandat konstitusional yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.
“Permasalahan bangsa ini terlalu besar untuk ditangani oleh satu institusi. Kolaborasi, kerja sama, dan saling menghormati kewenangan adalah kunci,” kata Sunarto.
Setelah kunjungan ke Mahkamah Agung, Pimpinan MPR dijadwalkan akan melakukan pertemuan serupa ke Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. Rangkaian silaturahmi ini menjadi bagian dari persiapan menyongsong gelaran Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama Tahun 2025.
