Pangkalpinang tak kekurangan potensi, tapi terlalu banyak dibiarkan pincang. Itulah pesan besar yang disampaikan Prof. Saparudin, atau yang lebih akrab disapa Prof. Udin, dalam wawancara bersama tim Aktual.com beberapa hari lalu.

Calon Wali Kota Pangkalpinang ini mengajak warga membuka mata atas ragam ketimpangan di jantung ibu kota Bangka Belitung. Mulai dari layanan publik yang terbatas, birokrasi yang pincang, hingga kota yang makin mahal namun tak menjanjikan penghasilan layak.

“Puskesmas 24 jam hanya ada tiga. Padahal itu bisa jadi tumpuan warga yang butuh rawat inap umum. Sekarang, RSUD jadi penuh karena pasien menumpuk,” beber Prof. Udin mengawali perbincangan.

Dia menyebut minimnya akses kesehatan sebagai penyumbat paling nyata dalam pemerataan layanan dasar. Ditambah lagi, banyak warga yang menunggak iuran BPJS bukan karena lalai, tetapi karena benar-benar tidak mampu.

“Ini bukan soal kemauan. Soal ekonomi,” ujarnya tegas.

Kesenjangan juga menjalar ke dunia pendidikan. Dari sepuluh SMP negeri yang ada di Pangkalpinang, hanya tiga yang dianggap favorit. Sisanya tertinggal jauh dari sisi mutu. Prof. Udin melihat ini sebagai alarm keras atas ketimpangan kualitas pendidikan.

“Padahal semua anak berhak atas pendidikan terbaik. Tapi hari ini yang kuat tambah kuat, yang lain ditinggal,” ujar dia.

Masalah lingkungan tak kalah pelik. Tumpukan sampah di kota itu bukan hanya tak terkelola, tapi bahkan jadi pemandangan dari udara, menyambut siapapun yang akan mendarat di Pangkalpinang.

“Kalau kita naik pesawat, mau mendarat di bandara, itu sampah kelihatan. Dan baunya pun sering sampai ke terminal kedatangan. Malu kita,” ujarnya getir.

Penataan kota yang semrawut, ruang publik yang dijajah PKL, dan perumahan yang dibangun serampangan turut menyumbang banjir musiman yang tak kunjung diatasi.

Prof. Udin yang juga akademikus ini turut menyoroti birokrasi pemerintahan yang sempat berjalan baik, tapi belakangan menyisakan ironi.

“Birokrasi di Bangka Belitung itu rata-rata profesional. Tapi entah kenapa, wali kota Pangkalpinang sekarang bisa jadi kaya luar biasa. Yang lain biasa saja,” sindirnya.

Dia menyinggung dugaan jual beli jabatan yang terjadi dalam masa kepemimpinan saat ini. “Ini soal manajemen. Kalau manajerialnya rusak, integritas ikut rusak,” katanya.

Urusan ekonomi tak luput dari sorotan. Prof. Udin menyebut Pangkalpinang sebagai kota dengan biaya hidup tinggi tapi minim infrastruktur penopang.

Pasokan logistik tersendat akibat pelabuhan pasang-surut. Kapal besar sulit bersandar. Jika air surut, kapal harus menunggu pasang. Biaya distribusi pun melonjak.

“Kondisi ini langsung memengaruhi harga barang. Warga yang jadi korban,” ujarnya.

Kondisi pasar tradisional pun tak kalah menyedihkan. Pasar kaget yang dulu bersifat sementara, kini tumbuh permanen karena lambannya pembangunan pasar resmi. Pasar induk yang ada sempit, dan sebelumnya bahkan bukan dirancang sebagai pasar besar.

“Pengelolaannya pun masih oleh dinas, belum dikelola profesional oleh BUMD. Arah pembenahannya tidak jelas,” tegas dia.

Namun Prof. Udin tak hanya bicara soal kerusakan. Dia juga menawarkan arah baru bagi Pangkalpinang, terutama lewat pengembangan kawasan industri. Menurutnya, kawasan peruntukan industri yang kini belum optimal bisa diangkat statusnya jadi kawasan industri resmi, karena lokasinya sangat strategis, berdampingan langsung dengan pelabuhan.

“Potensi mineral di luar timah juga besar. Kalau ini dikembangkan, kawasan industri jadi kunci,” katanya.

Tapi semua itu, dia tekankan, tak akan berhasil tanpa pelabuhan yang representatif dan terintegrasi.

Tak banyak yang tahu, Pangkalpinang dilintasi jalur laut tersibuk di Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1. Setiap 10–15 menit, kapal besar dari dan menuju Jakarta, Singapura, hingga Laut China Selatan melintas di Selat Gaspar.

“Kita bisa jadi hub logistik. Bisa pasok air, BBM, atau kebutuhan pokok kapal yang bersandar,” kata Prof. Udin.

Prof. Udin bahkan membuka gagasan agar pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil untuk kota yang jadi simpul pelayaran strategis nasional ini.

Dia juga melihat potensi besar dalam sektor MICE—Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Menurutnya, Pangkalpinang punya nilai lebih sebagai destinasi alternatif.

“Dari Jakarta ke Bali dua jam, ke Pangkalpinang cuma 45 menit. Pantainya indah, makanannya khas, budaya Tionghoa dan Melayu berpadu. Tapi belum pernah dikelola serius,” ujarnya.

Banyak perantau keturunan Tionghoa yang hanya kembali ke Pangkalpinang demi mencicipi kuliner masa kecil mereka.

Namun bagi Prof. Udin, pekerjaan adalah soal terpenting yang dikeluhkan warga. Ia menyoroti fakta bahwa UMR Pangkalpinang adalah tertinggi kedua nasional, Rp3,8 juta, namun penghasilan riil warga, khususnya sektor informal, hanya setengahnya.

“Coba kerja di kedai kopi, mana bisa UMR. Paling 1,5 juta. Ini nggak seimbang. Yang dibutuhkan adalah lapangan kerja dengan penghasilan yang layak,” tegasnya.

===============

WAWANCARA TIM AKTUAL.COM BERSAMA PROF. UDIN

Wawancara ini dilakukan oleh tim Aktual.com bersama Prof. Saparudin Masyarif, calon Wali Kota Pangkalpinang, dalam rangkaian penjajakan visi kandidat jelang Pilkada 2024.

Wawancara berlangsung pada Juli 2025, membahas langsung isu-isu krusial seputar kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di Kota Pangkalpinang.

Apa solusi Anda untuk mengurangi penumpukan pasien di RSUD?

Puskesmas yang 24 jam masih kurang. Cuma ada 3 puskesmas yang 24 jam. Harus ditingkatkan jumlahnya puskesmas yang 24 jam, sehingga bisa menampung pasien rawat inap yang umum, jadi tidak menumpuk di RSUD.

BPJS banyak masyarakat yang menunggak karena tidak mampu bayar. Faktor ekonomi sehingga tidak mampu bayar.

Bagaimana pemerataan kualitas pendidikan bisa diwujudkan?

Lebih kepada persoalan mutu pendidikan yang belum merata, jomplang satu sekolah dengan sekolah lain. SMP ada 10, tapi yang favorite hanya 3 SMP.

Mengapa persoalan sampah di kota ini tak kunjung teratasi?

Di Kota pangkal pinang, masalah lingkungan, harus segera di atasi, terutama sampah yang menumpuk, tidak terkelola dengan baik. Bahkan baunya sering tercium sampai bandara, karena bersebelahan. Tumpukan sampah itu sampai terlihat dari pesawat kalau kita mau landing. Sampah ini tidak bisa terpecahkan.

Apa regulasi ideal untuk menertibkan pengembang perumahan yang menyebabkan banjir?

Publik area juga kurang, ada public area banyak diisi PKL, memang penataan kotanya tidak tertata. Ini terkait juga dengan pengembang perumahan yang asal-asalan membangun. Dampaknya banjir di beberapa perumahan banjir terus.

Anda menyebut birokrasi di Bangka mumpuni. Lalu di mana letak persoalan utamanya?

Birokrasi di Bangka Belitung itu rata-rata mumpuni, dan integrasinya bagus. Dapat dikatakan, pejabat di bangka itu jarang yang kaya, cuma ya walikota pangkal pinang aja tidak tahu kenapa bisa kaya banget.

Birokrasi di Pangkal Pinang dari sisi personality bagus, professional. Penempatannya juga meritokrasi, hanya saat walikota sekarang, terjadi dugaan jual beli jabatan. Sebetulnya birokrasi itu soal manajemen saja.

Apa penyebab tingginya biaya hidup di Pangkalpinang?

Pangkalpinang itu biaya hidup tinggi, logistic dari luar, inflasi cukup tinggi. Keluar masuk barang, pelabuhannya pasang surut, kalau surut kapal tidak bisa masuk tidak bisa sandar.

Keluar masuk kapal menunggu air pasang, cost kan jadi tinggi. Kapal-kapal yang besar juga tidak bisa sandar, tidak bisa masuk Pelabuhan.

Pasar juga tidak memadai, kumuh, banyak pasar tumpah, pasar kaget yang tidak terkelola dengan baik. Perkembangan kota tidak dibarengi dengan pembangunan pasar.

Antisipasi pemerintahnya lambat, daerah yang berkembang lambat dibangun pasar, sehingga banyak pasar-pasar kaget. Pasar kaget jadi permanen. Pasar induk pun terlalu sempit areanya, sebelumnya pasar retail yang dipaksakan jadi pasar induk. Pengelolanya pun masih dinas, belum BUMD. Tidak jelas penataannya.

Kawasan Peruntukan Industri di Pangkalpinang dinilai potensial. Apa langkah konkret Anda untuk menaikkan statusnya?

Pangkalpinang punya Kawasan Peruntukkan Industri, ini potensi kalau dinaikkan statusnya jadi Kawasan Industri. Apalagi kawasannya dekat, bersebelahan dengan Pelabuhan. Industrinya juga lumayan, berpotensi dikembangkan.

Daerah di sekitar Pangkalpinang, juga kaya mineral di luar timah, kalau mulai dikembangkan maka kebutuhan Kawasan industri penting. Tapi Kawasan ini harus ditopang Pelabuhan sehingga bisa terintegrasi. Ini pelabuhannya belum representative kawasannya masih peruntukan.

Peningkatan sumber daya manusia karena pangkalpinang kota, harus fokus pada perdagangan dan perindustrian. Sangat mungkin dilakukan di pangkal pinang.

Apalagi, perairan antara Bangka dan Belitung itu jalur perdagangan internasional, teramai, jalur Alki 1. Kapal yang mau masuk ke Jakarta pasti masuk perairan selat gaspar, begitu juga dari Jakarta mau ke Singapura atau Laut China Selatan. Itu kapal yang melintas antara 10-15 menit sekali.

Pangkalpinang bisa menjadi semacam hub, kita pasok air, minyak, atau kebutuhan pangan bagi kapal yang melintas atau bersandar. Ini bisa juga kita mendorong agar pangkal pinang mendapat dana bagi hasil dari pemerintah pusat karena dilewati jalur ALKI 1.

Apa strategi Anda menjadikan kuliner lokal sebagai daya tarik wisatawan?
Potensi lainnya, bagaimana pangkalpinang menjadi pusat MICE, pertemuan, meeting, event. Kuliner di pangkalpinang juga menjadi daya Tarik, karena kuliner khas perpaduan tiongkok, melayu. Hari ini tidak dilakukan.

Kita misalkan, orang Jakarta mau ke pantai kalau ke Bali bisa 2 jam, tapi kalau ke pangkal pinang hanya 45 menit. Ini alternatif bagi orang Jakarta. Banyak orang-orang keturunan, hanya ke pangkalpinang karena rindu makanannya.

Saya punya konsep untuk akselerasi, bagaimana Pangkalpinang bisa menjadi tempat pertemuan. Karena potensinya sangat besar, sumber daya manusia, maupun sumber daya alam mendukung.

Mengapa masyarakat sulit mendapat pekerjaan dengan upah layak?

Yang paling utama pekerjaan. Pekerjaan di pangkal pinang tidak cukup, penghasilannya tidak UMR. UMR di sana itu nomor dua tertinggi di Indonesia, Rp3.876.600, tapi kontras dengan penghasilan masyarakatnya, orang bekerja di sana, non formal tidak mungkin bisa UMR.Seperti di coffe shop, dan lainnya tidak bisa UMR, paling setengah dari UMR.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto