Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
15 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 721

Sri Mulyani: Rp446 Triliun APBN Dialokasikan untuk 11 Program Prioritas Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024)
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp446,24 triliun dari APBN tahun ini untuk mendukung 11 program unggulan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, pada Rabu (4/6), Sri Mulyani menyatakan bahwa “APBN difungsikan sebagai instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung dunia usaha melalui kebijakan ekonomi yang bersifat countercyclical.”

Adapun rincian alokasi anggaran terhadap program-program prioritas tersebut meliputi:

Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp121 triliun

Program 3 Juta Rumah (FLPP): Rp41,88 triliun

Koperasi Desa Merah Putih: Rp200 triliun

Sekolah Rakyat: Rp11,6 triliun

Sekolah Unggul Garuda: Rp2 triliun

Rehabilitasi Sekolah: Rp19,5 triliun

Cek Kesehatan Gratis (CKG): Rp3,4 triliun

Penuntasan Tuberkulosis: Rp1,5 triliun

Pembangunan RS Berkualitas: Rp1,7 triliun

Lumbung Pangan: Rp23,16 triliun

Pembangunan Bendungan dan Irigasi: Rp20,5 triliun

Selain itu, pemerintah juga telah mencairkan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Hingga 2 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, total Rp10,54 triliun telah disalurkan kepada 1,79 juta pegawai pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Rp5,5 triliun untuk 715.030 PNS dan pejabat negara

Rp2,68 triliun untuk 492.900 prajurit TNI

Rp1,86 triliun untuk 472.740 anggota Polri

Rp380 miliar untuk 99.350 PPPK

Rp110 miliar untuk 14.760 pegawai PPNPN

Untuk kalangan pensiunan, realisasi pencairan telah mencapai Rp10,54 triliun, yang disalurkan melalui PT Taspen sebesar Rp10,11 triliun dan PT Asabri sebesar Rp430 miliar. Sementara itu, bagi ASN daerah, baru Rp100 miliar yang terealisasi untuk 20.890 pegawai dari 3 pemerintah daerah.

Lebih lanjut, pemerintah juga menambahkan stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Semoga dengan berbagai upaya ini, APBN mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara optimal,” kata Sri Mulyani.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gerakan Antikekerasan Tak Bisa Ditunda, Lestari Moerdijat Minta Segera Direalisasikan

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Penguatan langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat, harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan dan mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara.

“Upaya untuk memperkuat sinergi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan sebuah gerakan nasional antikekerasan terhadap perempuan dan anak, harus menjadi kepedulian setiap anak bangsa untuk memberikan dukungan sepenuhnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/7).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jumat (4/7) pekan lalu, menggelar Rapat Koordinasi Tim Inti Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA).

Rapat tersebut ditujukan untuk menyatukan pemahaman dan sinergi antar-kementerian/lembaga serta mitra strategis, dalam merespons kondisi darurat kekerasan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) per 3 Juli 2025 tercatat 14.039 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan lonjakan lebih dari 2.000 laporan hanya dalam 17 hari terakhir.

Menurut Lestari, kondisi kedaruratan kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut harus mendapat respon yang segera dari pihak-pihak terkait untuk mengatasinya.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, upaya melahirkan sebuah gerakan nasional antikekerasan harus diwujudkan dengan sejumlah langkah nyata.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, kebijakan yang kelak ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, harus dapat dipahami masyarakat luas.

Sehingga, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kebijakan yang ditujukan untuk melahirkan sebuah gerakan nasional antikekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa mendapat dukungan setiap warga negara.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan bersama masyarakat dapat segera mengatasi kedaruratan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, serta mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi setiap anak bangsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kejaksaan Agung Usulkan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun di RAPBN 2026

Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp18,5 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja lembaga penegak hukum itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.

Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna, menyampaikan bahwa usulan tersebut didasari oleh ketimpangan antara pagu indikatif 2026 sebesar Rp8,96 triliun dengan kebutuhan anggaran ideal yang diperkirakan mencapai Rp27,4 triliun.

“Pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp8,96 triliun masih belum memenuhi kebutuhan ideal Kejaksaan RI. Berdasarkan jumlah ideal tersebut, maka masih ada kekurangan anggaran mencapai Rp18,5 triliun,” ujar Narendra dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Senin (7/7/2025).

Ia menambahkan bahwa pagu tahun 2026 mengalami penurunan tajam sebesar 63,2 persen dibandingkan anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp24,2 triliun. Penurunan ini dikhawatirkan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan.

“Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal di tahun anggaran 2026,” tegasnya.

Di samping itu, Narendra mengungkap penambahan anggaran Rp18,5 triliun itu bakal digunakan untuk program penegak hukum Rp1,84 triliun dan program dukungan manajemen Rp16,6 triliun.

Narendra menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan ini secara resmi kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui surat dari Jaksa Agung.

“Untuk itu, kami telah mengajukan usulan tambahan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui surat Jaksa Agung,” tutupnya.

Kejaksaan berharap tambahan anggaran ini bisa mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum yang semakin kompleks, serta memastikan lembaga ini tetap adaptif dan profesional menghadapi tantangan hukum nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Polri Usulkan Tambahan Anggaran Rp63,7 Triliun dalam RAPBN 2026

Asrena Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat. Aktual/Capture TV PARLEMEN

Jakarta, aktual.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026. Usulan ini disampaikan langsung oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat, dalam rapat bersama DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).

Wahyu menjelaskan bahwa penambahan anggaran diperlukan karena pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah untuk Polri sebesar Rp109,6 triliun masih jauh dari kebutuhan ideal. Menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menyampaikan bahwa anggaran ideal Polri untuk tahun 2026 seharusnya mencapai Rp173,4 triliun.

“Sesuai usulan rencana kebutuhan anggaran yang telah kami kirimkan melalui surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2026, dan setelah menerima pagu indikatif sebesar Rp109,6 triliun, Polri masih mengalami kekurangan sebesar Rp63,7 triliun,” ujar Wahyu.

Ia merinci bahwa kekurangan anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga komponen utama, yakni belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai Rp4,8 Triliun. Digunakan untuk membayar gaji pegawai hasil rekrutmen baru dan menyesuaikan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80% untuk personel Polri dan ASN.

Selanjutnya, belanja barang sebesar Rp13,8 Triliun Dialokasikan untuk mendukung operasional kepolisian, termasuk peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama di wilayah perbatasan dan daerah terluar Indonesia.

Selain itu, anggaran akan dikucurkan untuk belanja modal sebesar Rp45,1 Triliun
Diprioritaskan untuk pengadaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), kapal pemburu cepat, serta peralatan penindakan untuk memperkuat penanganan berbagai kasus pidana.

Dengan demikian, Polri berharap kekurangan anggaran tersebut dapat segera diakomodasi dalam RAPBN 2026, agar pelaksanaan tugas dan fungsi institusi kepolisian berjalan optimal sesuai tantangan zaman.

“Sehingga pada tahun anggaran 2026, Polri mengusulkan kembali kekurangan tersebut untuk dialokasikan pada pagu atau alokasi anggaran 2026,” pungkas Wahyu.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Prabowo Tegaskan Komitmen Dukung Perdamaian Dunia Melalui BRICS

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan keadilan dalam tata kelola global.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mendampingi Presiden Prabowo menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7).

“Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan Bapak Presiden sejalan dengan hampir dari seluruh peserta mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan ‘global south’ dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” kata Airlangga dalam keterangannya, Senin.

Dalam pertemuan bertema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance” itu, Presiden Prabowo juga mengangkat pentingnya Bandung spirit dalam forum BRICS, terutama dalam memperjuangkan nasib negara-negara berkembang dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Dalam pandangan Indonesia, BRICS perlu menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara “global south” secara adil dan konsisten.

“Bapak Presiden menegaskan hubungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung spirit agar bisa dibawa dalam forum, dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut,” kata Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) yang turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut menambahkan bahwa sebagian besar pemimpin negara anggota BRICS menyoroti situasi global yang makin tidak menentu.

“Salah satu isu yang sangat banyak diangkat oleh negara anggota adalah pentingnya untuk BRICS mengambil kepemimpinan untuk ‘global south’ agar bisa mendorong me-reform sistem multilateral,” kata Tata.

Menurutnya, konsolidasi negara-negara “global south” dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas internasional dan menciptakan ruang pembangunan yang kondusif bagi negara-negara berkembang.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya reformasi serta menyambut baik solidaritas antaranggota BRICS untuk menciptakan sistem dunia yang lebih inklusif dan berimbang.

“Oleh karena itu, tadi semangatnya adalah bagaimana BRICS bisa berkontribusi untuk mendorong reformasi, untuk mendorong penguatan dari sistem multilateral itu sendiri,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Komisi III DPR Jadwal Ulang Besok Raker Bahas Revisi KUHP

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman Bersama Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu serta musisi Tantri 'Kotak' menggelar konferensi pers usai rapat tertutup di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6/2025). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Komisi III DPR RI membatalkan rencana rapat kerja (raker) pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (7/7/2025). Rapat tersebut diundur dan dijadwalkan ulang pada Selasa (8/7/2025) pukul 13.00 WIB.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan penundaan ini dalam keterangan resmi di Kompleks Parlemen Senayan. Ia menyebut bahwa raker besok akan tetap menghadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Menyampaikan kepada publik terkait RUU KUHAP yang rencananya raker hari ini dengan Mensesneg dan Menteri Hukum itu ditunda sampai besok, Selasa (8/7) jam 13.00 WIB,” ujar Habiburokhman.

Ia menegaskan bahwa agenda pembahasan RUU KUHAP ke depan akan difokuskan pada upaya peningkatan keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan hak-hak tersangka, serta penguatan peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

Namun, Habiburokhman juga memastikan bahwa revisi KUHAP tidak akan menyentuh aspek kewenangan antar-lembaga. Menurutnya, posisi institusi penegak hukum akan tetap dijaga sebagaimana yang berlaku selama ini.

“Dengan catatan, kita tidak mengutak-atik, tidak mengurangi, tidak menggeser kewenangan antara institusi. Jadi akan tetap ajeg sebagaimana selama ini,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Sementara itu, pemerintah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyebutkan bahwa total terdapat sekitar 6.000 poin masalah dan usulan perubahan yang tercantum dalam naskah DIM tersebut.

DIM disusun oleh tim lintas instansi, yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Sekretariat Negara. Penyusunan selesai dan ditandatangani pada Senin (23/6/2025), dan naskah tersebut dijadwalkan diserahkan ke DPR setelah masa sidang dibuka.

“Jumlah DIM sekitar 6.000,” ujar Edward dalam konferensi pers usai penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP di kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

Dengan jumlah DIM yang cukup besar, pembahasan revisi KUHAP diperkirakan akan berjalan panjang dan membutuhkan proses yang hati-hati agar tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...720721722...43,190Halaman 721 dari 43,190

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya