12 April 2026
Beranda blog Halaman 73

Arus Balik, One Way Nasional Dimulai Siang Ini dari Kalikangkung ke Cikampek

Pelabuhan Penajam
Kendaraan pemudik saat keluar dari kapal di Pelabuhan Penajam. DOK/NET

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai mengatur strategi menghadapi lonjakan arus balik Lebaran. Skema satu arah atau one way nasional menuju Jakarta dipastikan berlaku mulai Selasa, 24 Maret 2026, pukul 14.00 WIB.

Kebijakan ini tidak sekadar rekayasa teknis, melainkan langkah antisipatif menghadapi potensi kepadatan besar yang diperkirakan terjadi pada puncak arus balik. Kakorlantas Polri Irjen Agus menyebut, penerapan one way akan dilepas langsung oleh Kapolri bersama sejumlah menteri.

“Prioritas untuk traffic yang cukup tinggi adalah one way nasional arus balik yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 besok pada pukul 14.00 yang flag off-nya langsung dipimpin Bapak Kapolri dan beberapa Menteri yang hadir,” kata Irjen Agus kepada wartawan, Senin (23/3/2026).

Skema ini akan diberlakukan dari Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 70 Tol Cikampek Utama—jalur utama yang selama ini menjadi titik krusial pergerakan kendaraan dari arah timur menuju Jakarta.

Sehari jelang penerapan, Korlantas mulai menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar pengendara memahami pola lalu lintas yang akan berubah drastis selama rekayasa berlangsung.

Prediksi kepadatan bukan tanpa dasar. Pada puncak arus mudik sebelumnya, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai 270 ribu unit dalam satu hari. Angka itu menjadi cermin potensi lonjakan saat arus balik.

“Satu hari arus puncaknya adalah 270 ribu kendaraan tentunya arus balik cukup tinggi. Sampai saat ini sudah 43% yang baru kembali ke Jakarta maka dari itu akan kami kelola dengan baik dengan mekanisme rekayasa lalu lintas,” jelas Irjen Agus.

Korlantas pun menyiapkan sejumlah skenario untuk mengurai kepadatan. Namun di saat yang sama, masyarakat diminta tidak memusatkan perjalanan pulang hanya pada satu hari.

Imbauan ini disampaikan untuk mencegah penumpukan kendaraan di titik-titik krusial, terutama di sekitar Km 70 arah Jakarta yang kerap menjadi simpul kemacetan saat volume kendaraan membludak.

“Ketika flow-nya lalinnya sudah rendah itu bisa kita kelola kemungkinan akan kita cabut. Oleh sebab itu (pemudik) jangan fokus (pulang) di tanggal 24, nanti akan terjadi penumpukan di Km 70 sampai arah Jakarta. Ini yang harus kita antisipasi sehingga bisa terurai,” ujar Agus.

Kebijakan one way sendiri tidak bersifat kaku. Jika volume kendaraan masih tinggi, skema ini berpotensi diperpanjang hingga 25 bahkan 26 Maret.

“Jadi one way nasional arus balik bukan hanya di tanggal 24, tanggal 25 pun kita perpanjang ketika bangkitan arus tinggi,” tambahnya.

Dengan skenario tersebut, Korlantas berharap arus balik tidak menumpuk dalam satu waktu, melainkan terdistribusi lebih merata—menghindari kemacetan panjang yang kerap menjadi cerita berulang setiap musim Lebaran.

Kepadatan Mulai Terasa di Tol Cipularang

Sinyal kepadatan arus balik sebenarnya mulai terlihat lebih awal. Pada H+2 Lebaran, Senin (23/3), arus kendaraan menuju Jakarta di Tol Cipularang terpantau mulai melambat.

Pantauan di lapangan sekitar pukul 19.28 WIB menunjukkan antrean kendaraan mulai terasa sejak Km 78. Laju kendaraan tersendat, dengan kecepatan rata-rata hanya berkisar 20 hingga 30 km per jam. Sementara itu, arus sebaliknya menuju Bandung relatif lancar.

Kepadatan tersebut berangsur terurai di sekitar Km 75, tepat saat kendaraan memasuki percabangan menuju jalur tol fungsional yang mengarah ke Jakarta-Cikampek. Setelah melewati titik itu, pengendara kembali bisa memacu kendaraan dengan kecepatan rata-rata 60 hingga 80 km per jam.

Pengoperasian jalur fungsional tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mengurai beban lalu lintas. Berdasarkan informasi Jasa Marga melalui akun X, atas diskresi kepolisian, jalur fungsional Tol Jakarta-Cikampek II Selatan telah dibuka sejak pukul 09.25 WIB, dari Km 77 Sadang Tol Cipularang hingga Gerbang Tol Bojongmangu.

Di tingkat kebijakan, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memaksakan perjalanan di puncak arus balik. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut, lonjakan tertinggi diprediksi terjadi pada 24, 28, dan 29 Maret 2026.

“Berdasarkan data perhitungan yang kami dapatkan di JMTC, puncak arus balik diprediksi akan jatuh pada hari Selasa, 24 Maret 2026, dengan perkiraan volume lebih dari 285 ribu kendaraan. Jumlah ini lebih besar dari puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 sebesar 270.315 kendaraan,” ujar Dudy.

Ia menekankan, penyebaran waktu perjalanan menjadi kunci untuk menghindari kepadatan ekstrem. Dengan distribusi arus yang lebih merata, risiko kemacetan panjang bisa ditekan.

“Untuk itu, kami imbau masyarakat dapat kembali ke Jabotabek pada 23 Maret 2026 dengan memanfaatkan cuti bersama, atau pada periode 25-27 Maret 2025 dengan memanfaatkan masa Work From Anywhere (WFA) yang diimbau Pemerintah,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

KPK Jebloskan Kembali Bekas Menag Yaqut Cholil ke Bui

Sidang putusan praperadilan Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (11/3/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Sidang putusan praperadilan Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (11/3/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), ke Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih setelah sebelumnya sempat dialihkan ke tahanan rumah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pengalihan status penahanan itu resmi dilakukan pada Senin, 23 Maret 2026.

“Senin tanggal 23 Maret 2026, KPK melakukan proses pengalihan jenis penahanan terhadap Tersangka Sdr. YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, dari tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan Rutan KPK,” ujar Budi melalui keterangan pers yang diterima, Senin (23/3/2026) malam.

Sebelumnya, YCQ sempat tidak berada di Rutan Merah Putih sejak Kamis (19/3). Keputusan itu memantik tanda tanya publik karena dilakukan tanpa penjelasan terbuka pada awalnya.

Meski telah dikembalikan ke rutan, KPK menyatakan proses administrasi penahanan masih berjalan. Salah satu tahap yang harus dilalui adalah pemeriksaan kesehatan terhadap mantan Menteri Agama tersebut.

“Untuk saat ini, pemeriksaan kesehatan oleh Dokter masih berlangsung di RS Bhayangkara TK. I.R Said Sukanto, Jakarta Timur,” ungkap Budi.

KPK memastikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji tetap berjalan. Penyidik disebut terus melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Kita sama-sama tunggu hasil tes kesehatan ini,” kata Budi.

Menanggapi sorotan publik terkait perubahan status penahanan YCQ, KPK menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat dalam mengawal perkara tersebut.
“Kami akan update terus perkembangannya,” tutup Budi.

Di sisi lain, langkah KPK yang sempat mengalihkan penahanan YCQ menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pengamat hukum menilai perubahan status penahanan yang tidak disertai penjelasan awal yang transparan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Ada pula pandangan yang menyoroti perlunya standar yang konsisten dalam penanganan tahanan kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik. Ketidakkonsistenan dinilai bisa menimbulkan kesan perlakuan khusus.

Sejumlah aktivis antikorupsi juga mengingatkan agar KPK tetap menjaga akuntabilitas dalam setiap keputusan, termasuk soal pengalihan jenis penahanan. Mereka menilai keterbukaan informasi sejak awal menjadi kunci agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Ancaman Tanpa Nalar Trump dan Penjajah Zionis

Gelombang kelegaan sempat menyapu Iran ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan serangan terhadap infrastruktur energi negara itu. Pernyataan tersebut muncul setelah ia mengklaim adanya percakapan produktif dengan Teheran. Klaim yang segera dibantah Iran, baik secara langsung maupun melalui jalur perantara.

Kendati demikian, ruang diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Turki melalui Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, serta Oman lewat Badr Albusaidi, tetap menjaga komunikasi intensif melalui sambungan telepon dengan pihak-pihak terkait di Teheran dan Washington. Jalur ini menjadi satu-satunya penghubung di tengah meningkatnya ketegangan.

Namun suasana di dalam negeri Iran jauh dari tenang. Ancaman yang belum sepenuhnya hilang membuat masyarakat hidup dalam kecemasan, setidaknya hingga akhir pekan. Sebagian kalangan menilai ancaman terhadap pasokan listrik hanya pengalihan dari tujuan yang lebih strategis, yakni upaya menguasai Selat Hormuz.

Reaksi publik pun beragam, mulai dari sikap menantang, kemarahan, hingga ketakutan. Potensi pemadaman listrik berskala besar menjadi bayangan yang mengkhawatirkan, terutama bagi kelompok rentan.

Dikutip dari theguardian.com, seorang jurnalis yang juga analis politik Iran, Ahmad Zeidabadi, menggambarkan skenario tersebut dengan nada suram. Ia mengatakan, “Jika aliran listrik ke 90 juta orang terputus, rumah dan jalanan akan gelap gulita, para lansia dan penyandang disabilitas akan terperangkap di gedung-gedung apartemen, dan air, gas, bensin, serta solar akan menjadi langka, yang kemudian segera diikuti oleh kekurangan makanan, kebersihan, dan transportasi.”

Zeidabadi bahkan menyebut ancaman itu sebagai “ancaman terbesar yang ditimbulkan terhadap negara kita atau negara mana pun di dunia sepanjang sejarah”. Ia menambahkan, “Jika rakyat Amerika atau negara lain tidak menghentikan makhluk biadab ini, Timur Tengah akan langsung menjadi neraka yang tak terbayangkan dan kemudian menjadi tanah tandus dan tidak layak huni.”

Dari lingkar kekuasaan, nada serupa muncul. Yousef Pezeshkian, putra Presiden Iran Masoud Pezeshkian, memperingatkan konsekuensi timbal balik dari setiap serangan. “Ketika Amerika menyerang infrastruktur, konsekuensinya akan kembali kepada Anda. Anda tidak bisa mengatakan ‘Saya akan memutus aliran listrik Anda, tetapi Anda tidak boleh memutus aliran listrik saya.’ Apa pun yang kita lakukan cepat atau lambat akan kembali menghantui kita. Ini adalah hukum alam dan sistem penciptaan. Inilah kehormatan dunia,” ujarnya.

Kritik juga datang dari kalangan hukum. Pengacara internasional Reza Nasri menilai, bahwa serangan terhadap pembangkit listrik, jika benar terjadi, bukan sekadar dampak perang, melainkan tindakan yang direncanakan. Ia menyoroti lemahnya pengawasan legislatif dan yudisial di Amerika Serikat sebagai indikasi adanya persoalan mendasar dalam sistem politik negara tersebut.

Di sisi teknis, sejumlah pakar energi menilai serangan tidak akan mudah melumpuhkan Iran. Mohammad Enayati menyebut jaringan listrik Iran yang mencapai kapasitas 100.000 megawatt tersebar luas, sehingga sulit dihancurkan hanya dengan beberapa serangan udara. Ia juga mencatat bahwa konsumsi listrik sedang menurun akibat liburan musim semi, yang justru mempermudah pengelolaan jaringan.

Eksodus warga dari Teheran pun meningkat. Lalu lintas di jalur keluar kota padat, dan diperkirakan lebih dari tiga juta orang telah mengungsi di dalam negeri akibat situasi perang.

Dari perspektif diplomatik, mantan duta besar Iran untuk Inggris, Mohsen Baharvand, mengecam kemungkinan serangan terhadap fasilitas sipil. “Tidak ada kehormatan atau kredibilitas kepada negara adidaya jika negara tersebut menyerang fasilitas sipil dengan senjata canggih dan destruktif serta menyebabkan masalah kritis bagi negara sipil,” ujarnya.

Ia juga menilai tindakan semacam itu tidak perlu lagi dibuktikan sebagai kejahatan perang. “Tidak perlu membuktikan terjadinya kejahatan perang ketika seorang pemimpin dunia menganggap operasi militer dan pembunuhan orang sebagai semacam hiburan atau kesenangan,” katanya.

Di tengah tekanan, Iran tetap membuka ruang diplomasi. Baharvand menyebut Selat Hormuz masih bisa menjadi “kartu untuk perdamaian”. Namun di sisi lain, Garda Revolusi menegaskan kesiapan untuk membalas dengan menyerang infrastruktur energi di kawasan Teluk, langkah yang berpotensi memicu krisis ekonomi dan kemanusiaan yang lebih luas.

Kekhawatiran juga meningkat terkait kemungkinan pengiriman pasukan darat AS untuk merebut Pulau Kharg, pusat ekspor minyak Iran. Mantan wakil ketua parlemen Ali Motahari bahkan menilai ancaman terhadap pembangkit listrik hanyalah tipuan untuk menutupi rencana tersebut.

Dewan Pertahanan Iran memperingatkan konsekuensi serius jika wilayahnya diserang. “Setiap upaya musuh untuk menyerang pantai atau pulau-pulau Iran secara alami akan menyebabkan pemasangan ranjau di semua jalur akses dan jalur komunikasi di Teluk Persia dan pantainya dengan berbagai ranjau laut termasuk ranjau penyelam yang dapat ditempatkan dari pantai,” demikian pernyataan mereka.

Pernyataan itu menegaskan bahwa seluruh Teluk Persia berpotensi terblokir dalam waktu lama, mengingat pengalaman masa lalu ketika ribuan ranjau laut sulit dibersihkan.

Sementara itu, Iran juga membantah tuduhan pengiriman rudal balistik antarbenua ke arah pangkalan militer Inggris di Diego Garcia. Pemerintah Inggris sendiri menyatakan tidak ada penilaian spesifik bahwa Iran menargetkan wilayah mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Boni Hargens Soal Mudik Aman dan Mudik Gratis Presisi: Wujud Nyata Transformasi Polri

Jakarta, aktual.com – Analis Politik Senior Boni Hargens mengungkapkan Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan perayaan Idul Fitri tahun ini melalui program Mudik Gratis Polri Presisi 2026. Menurut Boni, program tersebut bukan sekadar inisiatif seremonial, melainkan wujud konkret dari perubahan paradigma Polri dalam memandang hubungannya dengan masyarakat dan wujud nyata transformasi Polri, dari paradigma kekuasaan menjadi paradigma pelayanan.

“Program Mudik Gratis Polri Presisi 2026 menjadi cerminan nyata transformasi wajah institusi kepolisian Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebuah transformasi budaya kelembagaan yang fundamental, dari power approach menuju servant approach, kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujar Boni Hargens kepada wartawan, Senin (23/3/2026).

Boni mengatakan, dengan menghadirkan program mudik gratis, Polri secara aktif meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib. Menurut dia, totalitas pengabdian personel Polri dalam momen ini tidak dapat diragukan lagi.

“Pengamanan arus mudik dan balik dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan lalu lintas di titik-titik kritis, pendampingan perjalanan, hingga pelayanan informasi bagi para pemudik. Dedikasi ini mencerminkan semangat korps yang telah berubah secara mendasar dalam memaknai tugas dan tanggung jawab kepada bangsa,” beber dia.

Boni mengatakan, transformasi yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar perubahan kosmetik atau pergantian seragam semata. Transformasi tersebut merupakan sebuah pergeseran paradigma yang dalam dan menyeluruh, dari power approach (pendekatan kekuasaan) yang menjadi ciri dominan tradisi kepolisian lama, menuju servant approach (pendekatan pelayanan) sebagai fondasi baru identitas institusi.

Dalam tradisi lama, institusi kepolisian kerap diposisikan dan memposisikan dirinya, sebagai entitas yang berkuasa atas masyarakat. Relasi yang terbangun cenderung hierarkis dan satu arah, polisi memerintah, masyarakat mematuhi. Pendekatan ini, meskipun memiliki logika ketertiban tersendiri, pada kenyataannya menjauhkan polisi dari masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

“Sebaliknya, servant approach menempatkan personel kepolisian sebagai pelayan publik yang hadir untuk membantu, melindungi, dan memberdayakan masyarakat. Dalam pendekatan ini, kewenangan tetap ada, namun digunakan sebagai alat untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan, bukan sebagai instrumen intimidasi atau dominasi,” jelas dia.

Karena itu, Boni Hargens menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak mendapatkan apresiasi yang tulus atas keberhasilannya dalam mewujudkan slogan PRESISI dalam situasi dan konteks yang tepat. Menurut dia, kepemimpinan yang efektif tidak hanya soal memiliki visi yang baik, tetapi soal kemampuan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

“Program Mudik Gratis Polri Presisi 2026 adalah salah satu bukti paling konkret dari keberhasilan kepemimpinan ini. Dengan mengintegrasikan pelayanan langsung kepada masyarakat ke dalam fungsi pengamanan, Kapolri berhasil menunjukkan bahwa kepolisian modern bisa sekaligus menjaga ketertiban dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat yang dilayaninya,” beber Boni yang juga pernah mendalami ilmu criminal justice system di Universitas Walden, Amerika Serikat.

“Lebih dari itu, kepemimpinan Listyo Sigit telah meletakkan fondasi budaya kelembagaan baru yang berpotensi bertahan dan berkembang melampaui masa jabatannya — sebuah warisan institusional yang sesungguhnya paling berharga bagi sebuah organisasi negara,” kata Boni menambahkan.

Pengorbanan di Balik Seragam Brigadir Fajar

Boni Hargens juga menyoroti pengorbanan tak ternilai anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir Fajar Permana yang gugur dalam tugas pengamanan mudik. Menurut Boni, gugurnya Brigadir Fajar merupakan fakta yang menjadi pengingat keras bahwa setiap momen keamanan yang dirasakan masyarakat adalah buah dari dedikasi, bahkan nyawa, para penjaga ketertiban.

“Kepergian Brigadir Fajar dalam menjalankan tugas merupakan bukti paling autentik dari totalitas Polri. Ini bukan sekadar statistik pengabdian, melainkan cerminan dari transformasi nilai yang benar-benar telah meresap ke dalam jiwa korps kepolisian. Personel yang rela berkorban jiwa dalam menjalankan tugas pelayanan adalah personel yang telah menghayati makna sejati dari servant approach,” jelas dia.

Karena itu, kata Boni, pengorbanan semacam ini sepatutnya mendapat apresiasi dan penghormatan seluruh bangsa. Menurut dia, gugurnya seorang personel dalam tugas pengamanan mudik mengingatkan bahwa keamanan dan kenyamanan yang masyarakat nikmati selama perjalanan Idul Fitri tidak datang begitu saja, melainkan diperjuangkan dengan sepenuh hati oleh para abdi negara yang berdiri tegak di setiap sudut jalanan.

“Gugurnya Brigadir Fajar dalam tugas adalah bukti paling autentik bahwa transformasi nilai Polri bukan sekadar slogan, melainkan jiwa yang dihayati hingga pengorbanan tertinggi. Setiap personel yang bertugas di lapangan membawa beban tanggung jawab yang besar demi keselamatan jutaan pemudik Indonesia,” ungkap dia.

Society Policing dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Lebih lanjut, Boni mengatakan perkembangan positif dalam kinerja Polri memiliki implikasi yang jauh melampaui urusan keamanan sehari-hari. Menurut Boni, transformasi ini sangat signifikan dalam rangka memperkuat society policing, bukan sekadar hubungan antara penegak hukum dan objek penegakan hukum.

Society policing adalah sebuah konsep di mana masyarakat dan kepolisian bekerja bahu-membahu sebagai mitra setara dalam menciptakan keamanan. Penguatan society policing ini, kata Boni Hargens, merupakan fondasi kritis bagi kerja sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

“Dalam paradigma Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian menempati posisi sebagai penjaga gerbang utama (gatekeeper). Artinya, kualitas dan integritas kinerja kepolisian akan menentukan kualitas seluruh proses peradilan pidana yang mengikutinya,mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemasyarakatan,” tutur dia.

Polri dan Penguatan Kepercayaan Publik

Boni Hargens juga mengatakan, kemajuan yang ditunjukkan Polri berpotensi besar mengubah persepsi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara mendasar dan berkelanjutan. Dia mencatat bahwa ada pergeseran persepsi yang nyata di mana dahulu polisi kerap dianggap kurang ramah dengan masyarakat, bahkan dalam banyak kasus dipandang dengan rasa takut atau ketidakpercayaan.

“Namun dengan tren transformasi yang sedang berlangsung, Polri berpotensi menyatu dan dicintai oleh masyarakat, sebuah kondisi ideal yang menjadi cita-cita institusi kepolisian di negara-negara demokrasi maju,” kata dia.

Boni Hargens menilai Polri sedang dalam jalur transformasi yang benar dan bermakna. Menurut dia, perubahan dari power approach menuju servant approach bukan sekadar retorika, tetapi nyata sebagaimana kenyataan yang dirasakan jutaan pemudik Indonesia di setiap momen Idul Fitri.

“Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menempatkan PRESISI bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai kompas arah yang benar-benar memandu tindakan di lapangan. Ini adalah pencapaian kepemimpinan yang langka dan patut diapresiasi secara objektif oleh seluruh komponen bangsa, terlepas dari dinamika politik yang melatarinya,” kata dia.

Ke depan, tambah Boni, tugas untuk mempertahankan dan memperdalam transformasi ini tetaplah besar. Kepercayaan publik yang mulai tumbuh harus dijaga dengan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas.

“Namun fondasi telah diletakkan dan itu adalah langkah terpenting. Polri yang dicintai masyarakat, yang menyatu dalam society policing, dan yang berfungsi optimal sebagai penjaga gerbang dalam sistem peradilan pidana terpadu, adalah Polri yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Indonesia yang demokratis, adil, dan berkeadaban,” pungkas Boni.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wakapolda NTT Apresiasi Posko Angleb 2026 Pelabuhan Waingapu

Sumba NTT, aktual.com — Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Wakapolda NTT), Brigjen Pol. Baskoro Tri Prabowo, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Waingapu dalam rangka meninjau kesiapan serta pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran Tahun 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda NTT memberikan apresiasi atas kinerja Posko Angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Waingapu yang dinilai berjalan lancar, aman, dan terkendali. Penyelenggaraan layanan dinilai mampu menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang responsif, cepat, dan humanis.

Kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, kelancaran alur pelayanan penumpang, serta efektivitas pengamanan terpadu selama masa angkutan Lebaran. Wakapolda NTT meninjau langsung fasilitas pelabuhan, proses embarkasi dan debarkasi penumpang, serta Posko Terpadu yang menjadi pusat koordinasi lintas instansi.

Keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Lebaran di Pelabuhan Waingapu tidak terlepas dari sinergi solid antara Polri dan Kementerian Perhubungan, yang terwujud melalui koordinasi efektif, pengamanan terpadu, serta pengawasan operasional yang optimal. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan arus mudik dan balik berjalan dengan selamat, tertib, dan berdaya guna.

Kepala KSOP Waingapu, Dr. Fadly Afand Djafar, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kualitas pelayanan selama periode Angkutan Lebaran.

“Kami terus mengoptimalkan Posko Terpadu Angkutan Lebaran sebagai pusat kendali operasional dan pelayanan. Melalui sinergi dengan TNI/Polri, operator pelabuhan, serta instansi terkait, kami berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut,” ujar Dr. Fadly Afand Djafar.

Sementara itu, Kapolres Sumba Timur, AKBP Dr. Gede Harimbawa, S.E., S.H., M.H., M.I.Kom., menegaskan bahwa jajaran Polri siap mendukung penuh kelancaran dan keamanan Angkutan Lebaran di wilayahnya.

“Kami memastikan pengamanan di kawasan pelabuhan dan sekitarnya berjalan optimal melalui penguatan personel, patroli rutin, serta pengawasan terpadu. Sinergi dengan KSOP dan seluruh stakeholder menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat selama masa Angkutan Lebaran,” ungkap AKBP Gede Harimbawa.

Selain itu, KSOP Waingapu juga mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk selalu mematuhi ketentuan keselamatan, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta merencanakan perjalanan dengan baik guna mendukung kelancaran bersama.

Dengan kesiapan yang matang dan koordinasi yang kuat antar instansi, pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Waingapu diharapkan dapat terus berjalan secara optimal, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Panas Ekstrem Melanda Wilayah Indonesia, Eddy Soeparno: Saatnya Gencarkan Aksi Iklim

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan paparannya dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025, di Ruang Delegasi MPR, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Jakarta, aktual.com – BMKG merilis suhu udara tertinggi di Indonesia pada tanggal 18 Maret yang lalu. Jakarta menempati posisi teratas dengan suhu mencapai 35,6 derajat Celsius disusul Ciputat, dengan suhu 35,5 derajat Celsius dan Tangerang, dengan suhu 35,4 derajat Celsius.

Menanggapi fenomena panas ekstrem, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan perlunya kebijakan dan aksi yang responsif menghadapi kondisi iklim yang telah memasuki fase mengkhawatirkan.

“Pasca Covid 19 lima tahun yang lalu, saya telah menyerukan pentingnya penanganan masalah iklim yang menyebabkan kenaikan suhu bumi akibat emisi karbon, lonjakan polusi dan laju deforstasi yang tinggi,”

“Bahkan hari ini, saya sudah tidak mau menyebut kondisi ini sebagai kondisi perubahan iklim (climate change), tetapi sudah sepantasnya disebut sebagai krisis iklim (climate crisis). Kenaikan suhu yang belum pernah dialami sebelumnya, kenaikan polusi udara, lambatnya program reforestasi yang kalah dengan laju deforestasi, merupakan diantara permasalahan iklim yang tengah kita hadapi,” tegasnya.

Eddy menegaskan pentingnya komitmen politik dan pelaksanaan berbagai program mitigasi, adaptasi dan edukasi di bidang pengelolaan iklim, agar seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam menangani permasalahan iklim saat ini.

“Dukungan politik yang kuat telah ditunjukkan Presiden Prabowo, yang disampaikan di berbagai forum dalam dan luar negeri. Sudah sepatutnya seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah bekerja sama untuk mempercepat aksi iklim, karena krisis iklim tidak mengenal suku, ras, gender, usia dan latar belakang lainnya,”

Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan, bentuk climate action baik di hilir dan hulu merupakan suatu kesatuan yang harus berjalan seiring dan seirama.

“Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, penanaman pohon dan penggunaan transportasi publik berbasis listrik misalnya, akan jauh lebih ekonomis ketimbang menanggung biaya rekonstruksi akibat bencana alam yang disebabkan degradasi kawasan hutan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Waketum PAN ini mendorong pembahasan legislasi tentang pengelolaan iklim, yang merupakan “tuntunan” untuk penanganan krisis iklim, agar program aksi iklim Indonesia didukung oleh produk hukum yang kuat

“Kita telah memiliki RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026. Saya berharap kita bisa segera membahas dan mengesahkannya karena penanganan krisis iklim tidak akan efektif tanpa legislasi yang kuat.

“Bagaimanapun legislasi inilah yang kelak akan menyelamatkan Indonesia dari bencana-bencana alam berikutnya, karena krisis iklim sesungguhnya adalah krisis peradaban,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Berita Lain