24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 74

Gagalkan Aksi Ilegal! Satgas Tangkap WNA China Pembawa Nikel di Bandara Khusus IWIP

Jakarta, Aktual.com – Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara, menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial MY karena mencoba menyelundupkan bahan mineral ilegal. Penangkapan terjadi pada Jumat (5/12).

MY diketahui membawa lima bungkus nikel campuran serta empat bungkus nikel murni. “Saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan oleh aparat terkait, dan bahan mineral yang diselundupkan akan diteliti lebih lanjut oleh instansi berwenang,” ujar Komandan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, dalam keterangan persnya ditulis Senin (8/12).

Bandara khusus PT IWIP telah beroperasi sejak 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan. Namun, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum memenuhi standar minimal perangkat negara yang wajib hadir dalam fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang dan barang.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah menempatkan Satgas Terpadu di bandara PT IWIP sejak 29 November 2025. Satgas ini merupakan tim gabungan yang terdiri atas TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, Badan Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, BMKG, AirNav Indonesia, serta Avsec.

Febriel menegaskan bahwa keberadaan Satgas Terpadu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bandara khusus. Hal ini dianggap penting karena bandara tersebut memiliki tingkat mobilitas tinggi, termasuk pergerakan tenaga kerja asing dan distribusi logistik industri.

“Kegagalan penyelundupan ini menegaskan pentingnya keberadaan perangkat negara dalam tata kelola bandara khusus dan membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara serta mencegah praktik ilegal,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Ungkap Telah Buat Kajian Cegah Korupsi di Bidang Lingkungan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto memberikan keterangan usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025). (ANTARA/Rio Feisal)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto memberikan keterangan usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

Yogyakarta, aktual.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan lembaga antirasuah tersebut sudah membuat kajian pencegahan korupsi di bidang lingkungan.

“Ada, ada di pencegahan, ada di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12).

Setyo menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan jurnalis mengenai upaya pencegahan KPK terhadap korupsi di bidang lingkungan. Terlebih, beberapa waktu lalu terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sementara itu, ketika ditanya upaya hukum terhadap para penerima manfaat penebangan liar hutan, Setyo menjelaskan prioritas pertama bagi KPK pada saat ini adalah mengenai korban bencana.

Walaupun demikian, dia mengatakan langkah ke depan yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

“Untuk ke depannya, ya kami melihat di sana kan ada para penegak hukum juga. Kemudian selama ini juga kan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi kami dengan kementerian terkait dengan yang membidangi urusan-urusan sumber daya kan sudah berjalan,” katanya.

Sebelumnya, terjadi bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (7/12), total korban meninggal dunia akibat bencana di wilayah tersebut mencapai 921 jiwa, dan 392 jiwa masih dinyatakan hilang.

Sementara itu, pada 3 Desember 2025, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera tersebut untuk ditangani secara nasional, dan menjadi prioritas nasional.

Pada 7 Desember 2025, Presiden Prabowo menyampaikan tujuh arahan penting dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh.

Salah satunya adalah pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dari pemerintah untuk memastikan keselamatan dan pemulihan warga terdampak.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Zulhas Sebut Pemerintah Hapus Utang KUR Petani Terdampak Bencana Sumatera

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan saat jumpa pers, Jumat (31/1/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pemerintah akan mengeksekusi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana di Sumatera. Arahan itu disampaikan langsung Presiden ketika meninjau area pertanian yang rusak akibat banjir dan tanah longsor.

“Semua (KUR petani dihapus) yang terkena dampak bencana ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana alam itu tentu semua yang utang-piutang, pinjaman hapus ya,” ujar Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ketua Umum PAN itu menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap sektor pertanian. Karena itu, pemerintah juga akan mempercepat perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan bendungan yang rusak di tiga provinsi tersebut.

Meski kebijakan penghapusan KUR sudah dipastikan, Zulhas mengaku belum dapat merinci jumlah petani penerima manfaat maupun total nilai kredit yang akan dihapus.

Selain pemulihan sektor pertanian, pemerintah juga terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan warga terdampak bencana. Salah satunya dengan memperbesar pasokan pangan.

“Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat,” tegasnya.

Pemerintah berharap langkah terpadu mulai dari penanganan bencana, distribusi pangan, hingga perbaikan jangka panjang dapat mempercepat pemulihan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

(RACHMA PUTRI)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DPR Pertanyakan Kinerja Pertamina Soal Kelangkaan BBM di Sumut

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mempertanyakan kinerja Pertamina soal kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM setelah terjadinya bencana di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut ia, kelangkaan BBM masih terjadi setelah dua pekan sejak terjadinya bencana hingga menghambat distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat. Pertamina harus serius menangani agar kondisi tidak lebih memburuk.

“Sudah dua pekan sejak bencana terjadi, masalah kelangkaan BBM masih belum teratasi. Bantuan untuk korban bencana terhambat, aktivitas warga terhambat,” kata Bane dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (8/12).

Dia mengatakan penanganan bencana akan efektif ketika BBM tersedia. Maka, dia meminta Pertamina untuk kerja ekstra menghadirkan solusi nyata, termasuk memastikan ketersediaan BBM pada momentum Hari Raya Natal dan tahun baru.

“Maka pengadaan BBM ke Sumut harus dilakukan dengan segala upaya. Susah lewat darat, lewat laut. Susah lewat laut, tempuh lewat udara. Ini bukan kondisi normal, harus kerja ekstra,” katanya.

Menurut ia, kondisi kelangkaan BBM di beberapa daerah di Sumatera Utara sudah sangat memprihatinkan. Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bisa mencapai lebih dari lima jam hanya untuk menunggu giliran isi BBM.

Kalaupun mencari alternatif, menurut ia, masyarakat diberatkan dengan harga BBM eceran yang bisa melambung hingga dua kali lipat. Hal itu terjadi di Kabupaten Dairi dan Kota Pematangsiantar dengan harga pertalite sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter, dan solar Rp12.000 hingga Rp15.000 per liter.

“Layak kita mempertanyakan kinerja Pertamina. Jika tak mampu kerja sebaiknya direksi Pertamina dievaluasi,” katanya.

Ia pun mengingatkan bahwa jika ketersediaan BBM bermasalah maka mobilitas terhambat. Lalu jika tidak segera ditangani, akan mempengaruhi stabilitas harga bahan-bahan pokok.

“Masalah BBM ini jangan diremehkan karena dampaknya akan mempengaruhi banyak hal, utamanya untuk penanganan di lokasi bencana dan percepatan pemulihan dampaknya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kejar Target Pajak Nasional Rp614 Triliun, DJP Larang Cuti Desember 2025

Ilustrasi pajak. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, aktual.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengetatkan disiplin internal guna mengejar target penerimaan pajak 2025. Nota Dinas Dirjen Pajak Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 yang beredar dan diunggah akun Instagram @pajaksmart menegaskan larangan cuti bagi seluruh pimpinan unit selama Desember 2025.

Kebijakan tersebut diteken pada 2 Desember 2025 dan berlaku untuk seluruh jajaran DJP di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan pajak tetap optimal pada periode krusial penghujung tahun.

Dalam nota itu ditegaskan: “Dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak 2025, seluruh pimpinan unit di lingkungan DJP diminta untuk tidak mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025.”

Meski demikian, DJP tetap membuka ruang pengecualian bagi cuti terkait hari besar keagamaan dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari. Para pimpinan unit juga diinstruksikan mempertimbangkan capaian kinerja dalam menyetujui cuti pegawai.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli, mengatakan pengaturan cuti pada akhir tahun merupakan prosedur rutin untuk menjaga kualitas layanan.
“Ini bagian dari manajemen kepegawaian internal. Setiap akhir tahun, DJP memang menata ulang jadwal pegawai agar pelayanan tidak terganggu,” ujarnya.

Target Pajak Masih Jauh dari Realisasi

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober baru mencapai Rp1.459 triliun, atau 70,3% dari target APBN sebesar Rp2.076,9 triliun. Artinya, pemerintah masih harus mengejar sekitar Rp614 triliun hanya dalam waktu kurang dari dua bulan.

Meski tantangan berat, DJP tetap optimistis target penerimaan dapat tercapai. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memaparkan strategi percepatan dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada 24 November.

Menurut Bimo, DJP akan menggenjot penerimaan melalui: Dinamisasi kewajiban pembayaran pajak di sektor-sektor yang tumbuh positif. Optimalisasi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan sejak awal tahun. Penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan, korupsi, dan pencucian uang. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui implementasi sistem inti perpajakan Coretax.

Dengan kombinasi kebijakan internal dan strategi operasional tersebut, DJP berharap laju penerimaan pajak dapat terdorong maksimal hingga tutup tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Genjot Layanan Mobilitas, Bank Saqu Gaet Konsumen di Astra Auto Fest 2025

Jakarta, Aktual.com – Bank Saqu semakin menunjukkan agresivitasnya dalam membidik layanan keuangan di sektor otomotif. Langkah tersebut ditegaskan lewat partisipasi bank digital itu pada Astra Auto Fest 2025 yang berlangsung 4–7 Desember 2025 di Astra Biz Center BSD.

Sebagai bank digital yang membidik generasi produktif, Bank Saqu menghadirkan beragam fitur pengelolaan keuangan yang diklaim relevan untuk keputusan pembelian kendaraan hingga perawatan mobilitas jangka panjang. Fitur‐fitur seperti Tabungmatic, Busposito, pembukaan rekening instan, transaksi QRIS, serta pengelolaan pos pengeluaran disebut memudahkan konsumen merancang kebutuhan mobilitas secara lebih terstruktur.

Plt Presiden Direktur Bank Saqu, Leka Madiadipoera, menegaskan bahwa keputusan mobilitas masa kini tidak lagi hanya soal kendaraan, tetapi juga kesiapan finansial konsumen.

“Industri otomotif dan finansial kini semakin terhubung. Keputusan mobilitas bergeser, dimulai dari riset, simulasi, hingga perencanaan keuangan yang berlangsung secara instan,” ujarnya, Senin (8/12).

Selain mengedepankan solusi finansial untuk sektor otomotif, Bank Saqu juga membawa pendekatan gaya hidup aktif sebagai bagian dari strategi brand. Lewat komunitas Sunrise Society, bank ini mendorong pesan bahwa literasi dan pengelolaan keuangan yang sehat sejalan dengan ritme hidup produktif.

Komunitas yang dibentuk pada Juli 2025 itu kini telah memiliki lebih dari 1.103 anggota dan turut meramaikan gelaran Astra Auto Fest 2025 melalui sejumlah aktivitas.

“Dengan membawa Bank Saqu Sunrise Society ke Astra Auto Fest, kami ingin menunjukkan bahwa mobilitas, kebiasaan hidup aktif, dan kesiapan finansial saling berkaitan dalam mendukung keputusan konsumen,” tutup Leka.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain