12 April 2026
Beranda blog Halaman 74

Boni Hargens Soal Mudik Aman dan Mudik Gratis Presisi: Wujud Nyata Transformasi Polri

Jakarta, aktual.com – Analis Politik Senior Boni Hargens mengungkapkan Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan perayaan Idul Fitri tahun ini melalui program Mudik Gratis Polri Presisi 2026. Menurut Boni, program tersebut bukan sekadar inisiatif seremonial, melainkan wujud konkret dari perubahan paradigma Polri dalam memandang hubungannya dengan masyarakat dan wujud nyata transformasi Polri, dari paradigma kekuasaan menjadi paradigma pelayanan.

“Program Mudik Gratis Polri Presisi 2026 menjadi cerminan nyata transformasi wajah institusi kepolisian Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebuah transformasi budaya kelembagaan yang fundamental, dari power approach menuju servant approach, kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujar Boni Hargens kepada wartawan, Senin (23/3/2026).

Boni mengatakan, dengan menghadirkan program mudik gratis, Polri secara aktif meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib. Menurut dia, totalitas pengabdian personel Polri dalam momen ini tidak dapat diragukan lagi.

“Pengamanan arus mudik dan balik dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan lalu lintas di titik-titik kritis, pendampingan perjalanan, hingga pelayanan informasi bagi para pemudik. Dedikasi ini mencerminkan semangat korps yang telah berubah secara mendasar dalam memaknai tugas dan tanggung jawab kepada bangsa,” beber dia.

Boni mengatakan, transformasi yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar perubahan kosmetik atau pergantian seragam semata. Transformasi tersebut merupakan sebuah pergeseran paradigma yang dalam dan menyeluruh, dari power approach (pendekatan kekuasaan) yang menjadi ciri dominan tradisi kepolisian lama, menuju servant approach (pendekatan pelayanan) sebagai fondasi baru identitas institusi.

Dalam tradisi lama, institusi kepolisian kerap diposisikan dan memposisikan dirinya, sebagai entitas yang berkuasa atas masyarakat. Relasi yang terbangun cenderung hierarkis dan satu arah, polisi memerintah, masyarakat mematuhi. Pendekatan ini, meskipun memiliki logika ketertiban tersendiri, pada kenyataannya menjauhkan polisi dari masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

“Sebaliknya, servant approach menempatkan personel kepolisian sebagai pelayan publik yang hadir untuk membantu, melindungi, dan memberdayakan masyarakat. Dalam pendekatan ini, kewenangan tetap ada, namun digunakan sebagai alat untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan, bukan sebagai instrumen intimidasi atau dominasi,” jelas dia.

Karena itu, Boni Hargens menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak mendapatkan apresiasi yang tulus atas keberhasilannya dalam mewujudkan slogan PRESISI dalam situasi dan konteks yang tepat. Menurut dia, kepemimpinan yang efektif tidak hanya soal memiliki visi yang baik, tetapi soal kemampuan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

“Program Mudik Gratis Polri Presisi 2026 adalah salah satu bukti paling konkret dari keberhasilan kepemimpinan ini. Dengan mengintegrasikan pelayanan langsung kepada masyarakat ke dalam fungsi pengamanan, Kapolri berhasil menunjukkan bahwa kepolisian modern bisa sekaligus menjaga ketertiban dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat yang dilayaninya,” beber Boni yang juga pernah mendalami ilmu criminal justice system di Universitas Walden, Amerika Serikat.

“Lebih dari itu, kepemimpinan Listyo Sigit telah meletakkan fondasi budaya kelembagaan baru yang berpotensi bertahan dan berkembang melampaui masa jabatannya — sebuah warisan institusional yang sesungguhnya paling berharga bagi sebuah organisasi negara,” kata Boni menambahkan.

Pengorbanan di Balik Seragam Brigadir Fajar

Boni Hargens juga menyoroti pengorbanan tak ternilai anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir Fajar Permana yang gugur dalam tugas pengamanan mudik. Menurut Boni, gugurnya Brigadir Fajar merupakan fakta yang menjadi pengingat keras bahwa setiap momen keamanan yang dirasakan masyarakat adalah buah dari dedikasi, bahkan nyawa, para penjaga ketertiban.

“Kepergian Brigadir Fajar dalam menjalankan tugas merupakan bukti paling autentik dari totalitas Polri. Ini bukan sekadar statistik pengabdian, melainkan cerminan dari transformasi nilai yang benar-benar telah meresap ke dalam jiwa korps kepolisian. Personel yang rela berkorban jiwa dalam menjalankan tugas pelayanan adalah personel yang telah menghayati makna sejati dari servant approach,” jelas dia.

Karena itu, kata Boni, pengorbanan semacam ini sepatutnya mendapat apresiasi dan penghormatan seluruh bangsa. Menurut dia, gugurnya seorang personel dalam tugas pengamanan mudik mengingatkan bahwa keamanan dan kenyamanan yang masyarakat nikmati selama perjalanan Idul Fitri tidak datang begitu saja, melainkan diperjuangkan dengan sepenuh hati oleh para abdi negara yang berdiri tegak di setiap sudut jalanan.

“Gugurnya Brigadir Fajar dalam tugas adalah bukti paling autentik bahwa transformasi nilai Polri bukan sekadar slogan, melainkan jiwa yang dihayati hingga pengorbanan tertinggi. Setiap personel yang bertugas di lapangan membawa beban tanggung jawab yang besar demi keselamatan jutaan pemudik Indonesia,” ungkap dia.

Society Policing dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Lebih lanjut, Boni mengatakan perkembangan positif dalam kinerja Polri memiliki implikasi yang jauh melampaui urusan keamanan sehari-hari. Menurut Boni, transformasi ini sangat signifikan dalam rangka memperkuat society policing, bukan sekadar hubungan antara penegak hukum dan objek penegakan hukum.

Society policing adalah sebuah konsep di mana masyarakat dan kepolisian bekerja bahu-membahu sebagai mitra setara dalam menciptakan keamanan. Penguatan society policing ini, kata Boni Hargens, merupakan fondasi kritis bagi kerja sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

“Dalam paradigma Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian menempati posisi sebagai penjaga gerbang utama (gatekeeper). Artinya, kualitas dan integritas kinerja kepolisian akan menentukan kualitas seluruh proses peradilan pidana yang mengikutinya,mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemasyarakatan,” tutur dia.

Polri dan Penguatan Kepercayaan Publik

Boni Hargens juga mengatakan, kemajuan yang ditunjukkan Polri berpotensi besar mengubah persepsi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara mendasar dan berkelanjutan. Dia mencatat bahwa ada pergeseran persepsi yang nyata di mana dahulu polisi kerap dianggap kurang ramah dengan masyarakat, bahkan dalam banyak kasus dipandang dengan rasa takut atau ketidakpercayaan.

“Namun dengan tren transformasi yang sedang berlangsung, Polri berpotensi menyatu dan dicintai oleh masyarakat, sebuah kondisi ideal yang menjadi cita-cita institusi kepolisian di negara-negara demokrasi maju,” kata dia.

Boni Hargens menilai Polri sedang dalam jalur transformasi yang benar dan bermakna. Menurut dia, perubahan dari power approach menuju servant approach bukan sekadar retorika, tetapi nyata sebagaimana kenyataan yang dirasakan jutaan pemudik Indonesia di setiap momen Idul Fitri.

“Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menempatkan PRESISI bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai kompas arah yang benar-benar memandu tindakan di lapangan. Ini adalah pencapaian kepemimpinan yang langka dan patut diapresiasi secara objektif oleh seluruh komponen bangsa, terlepas dari dinamika politik yang melatarinya,” kata dia.

Ke depan, tambah Boni, tugas untuk mempertahankan dan memperdalam transformasi ini tetaplah besar. Kepercayaan publik yang mulai tumbuh harus dijaga dengan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas.

“Namun fondasi telah diletakkan dan itu adalah langkah terpenting. Polri yang dicintai masyarakat, yang menyatu dalam society policing, dan yang berfungsi optimal sebagai penjaga gerbang dalam sistem peradilan pidana terpadu, adalah Polri yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Indonesia yang demokratis, adil, dan berkeadaban,” pungkas Boni.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wakapolda NTT Apresiasi Posko Angleb 2026 Pelabuhan Waingapu

Sumba NTT, aktual.com — Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Wakapolda NTT), Brigjen Pol. Baskoro Tri Prabowo, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Waingapu dalam rangka meninjau kesiapan serta pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran Tahun 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda NTT memberikan apresiasi atas kinerja Posko Angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Waingapu yang dinilai berjalan lancar, aman, dan terkendali. Penyelenggaraan layanan dinilai mampu menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang responsif, cepat, dan humanis.

Kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, kelancaran alur pelayanan penumpang, serta efektivitas pengamanan terpadu selama masa angkutan Lebaran. Wakapolda NTT meninjau langsung fasilitas pelabuhan, proses embarkasi dan debarkasi penumpang, serta Posko Terpadu yang menjadi pusat koordinasi lintas instansi.

Keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Lebaran di Pelabuhan Waingapu tidak terlepas dari sinergi solid antara Polri dan Kementerian Perhubungan, yang terwujud melalui koordinasi efektif, pengamanan terpadu, serta pengawasan operasional yang optimal. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan arus mudik dan balik berjalan dengan selamat, tertib, dan berdaya guna.

Kepala KSOP Waingapu, Dr. Fadly Afand Djafar, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kualitas pelayanan selama periode Angkutan Lebaran.

“Kami terus mengoptimalkan Posko Terpadu Angkutan Lebaran sebagai pusat kendali operasional dan pelayanan. Melalui sinergi dengan TNI/Polri, operator pelabuhan, serta instansi terkait, kami berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut,” ujar Dr. Fadly Afand Djafar.

Sementara itu, Kapolres Sumba Timur, AKBP Dr. Gede Harimbawa, S.E., S.H., M.H., M.I.Kom., menegaskan bahwa jajaran Polri siap mendukung penuh kelancaran dan keamanan Angkutan Lebaran di wilayahnya.

“Kami memastikan pengamanan di kawasan pelabuhan dan sekitarnya berjalan optimal melalui penguatan personel, patroli rutin, serta pengawasan terpadu. Sinergi dengan KSOP dan seluruh stakeholder menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat selama masa Angkutan Lebaran,” ungkap AKBP Gede Harimbawa.

Selain itu, KSOP Waingapu juga mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk selalu mematuhi ketentuan keselamatan, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta merencanakan perjalanan dengan baik guna mendukung kelancaran bersama.

Dengan kesiapan yang matang dan koordinasi yang kuat antar instansi, pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Waingapu diharapkan dapat terus berjalan secara optimal, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Panas Ekstrem Melanda Wilayah Indonesia, Eddy Soeparno: Saatnya Gencarkan Aksi Iklim

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan paparannya dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025, di Ruang Delegasi MPR, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Jakarta, aktual.com – BMKG merilis suhu udara tertinggi di Indonesia pada tanggal 18 Maret yang lalu. Jakarta menempati posisi teratas dengan suhu mencapai 35,6 derajat Celsius disusul Ciputat, dengan suhu 35,5 derajat Celsius dan Tangerang, dengan suhu 35,4 derajat Celsius.

Menanggapi fenomena panas ekstrem, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan perlunya kebijakan dan aksi yang responsif menghadapi kondisi iklim yang telah memasuki fase mengkhawatirkan.

“Pasca Covid 19 lima tahun yang lalu, saya telah menyerukan pentingnya penanganan masalah iklim yang menyebabkan kenaikan suhu bumi akibat emisi karbon, lonjakan polusi dan laju deforstasi yang tinggi,”

“Bahkan hari ini, saya sudah tidak mau menyebut kondisi ini sebagai kondisi perubahan iklim (climate change), tetapi sudah sepantasnya disebut sebagai krisis iklim (climate crisis). Kenaikan suhu yang belum pernah dialami sebelumnya, kenaikan polusi udara, lambatnya program reforestasi yang kalah dengan laju deforestasi, merupakan diantara permasalahan iklim yang tengah kita hadapi,” tegasnya.

Eddy menegaskan pentingnya komitmen politik dan pelaksanaan berbagai program mitigasi, adaptasi dan edukasi di bidang pengelolaan iklim, agar seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam menangani permasalahan iklim saat ini.

“Dukungan politik yang kuat telah ditunjukkan Presiden Prabowo, yang disampaikan di berbagai forum dalam dan luar negeri. Sudah sepatutnya seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah bekerja sama untuk mempercepat aksi iklim, karena krisis iklim tidak mengenal suku, ras, gender, usia dan latar belakang lainnya,”

Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan, bentuk climate action baik di hilir dan hulu merupakan suatu kesatuan yang harus berjalan seiring dan seirama.

“Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, penanaman pohon dan penggunaan transportasi publik berbasis listrik misalnya, akan jauh lebih ekonomis ketimbang menanggung biaya rekonstruksi akibat bencana alam yang disebabkan degradasi kawasan hutan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Waketum PAN ini mendorong pembahasan legislasi tentang pengelolaan iklim, yang merupakan “tuntunan” untuk penanganan krisis iklim, agar program aksi iklim Indonesia didukung oleh produk hukum yang kuat

“Kita telah memiliki RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026. Saya berharap kita bisa segera membahas dan mengesahkannya karena penanganan krisis iklim tidak akan efektif tanpa legislasi yang kuat.

“Bagaimanapun legislasi inilah yang kelak akan menyelamatkan Indonesia dari bencana-bencana alam berikutnya, karena krisis iklim sesungguhnya adalah krisis peradaban,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Iran Ancam Balasan Serangan Jika AS-Israel Serang Infrastruktur Energi

Rudal balistik darat ke darat dengan jangkauan 2.000 km bernama Khaibar dipamerkan di Tehran, Iran, Kamis (25/3/2023). /ANTARA FOTO/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS/foc.
Rudal balistik darat ke darat dengan jangkauan 2.000 km bernama Khaibar dipamerkan di Tehran, Iran, Kamis (25/3/2023). /ANTARA FOTO/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS/foc.

Istanbul, Aktual.com – Iran mengancam akan menargetkan seluruh infrastruktur milik Amerika Serikat (AS) dan Israel di Timur Tengah jika fasilitas energi mereka diserang. Ancaman ini muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dengan AS dan Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, menegaskan bahwa Teheran tidak akan tinggal diam jika infrastruktur strategisnya menjadi sasaran serangan.

“Jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang, seluruh infrastruktur energi, teknologi informasi, dan desalinasi milik Amerika Serikat dan rezim Israel di kawasan akan menjadi sasaran,” ujarnya, dikutip dari kantor berita Fars, Minggu (22/3/2026).

Ancaman tersebut disampaikan setelah Presiden AS, Donald Trump, memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam atau menghadapi serangan terhadap fasilitas vitalnya. Selat Hormuz sendiri dilaporkan mengalami gangguan signifikan sejak awal Maret, yang turut mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga memperingatkan bahwa negaranya akan bertindak “tanpa pengekangan” jika serangan terhadap infrastruktur Iran terus berlanjut.

Ketegangan meningkat sejak 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan gabungan ke sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, serta sejumlah komandan militer dan warga sipil.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah. Iran juga menuduh AS dan Israel menyerang kapal sipil di Teluk Persia.

“AS dan Israel, karena terus mengalami kekalahan di medan perang, mulai menyerang kapal sipil dan penumpang di Teluk Persia,” kata Zolfaghari, dikutip dari stasiun televisi Iran SNN. Ia menegaskan bahwa jika serangan tersebut berlanjut, Iran akan mengambil tindakan balasan yang serius.

Di sisi lain, Presiden Perhimpunan Bulan Sabit Merah Iran, Pirhossein Kolivand, mengungkapkan dampak besar serangan terhadap fasilitas sipil. Menurutnya, lebih dari 80.000 lokasi sipil telah diserang sejak konflik dimulai.

Ia merinci, lebih dari 20.000 lokasi berada di Teheran, sementara lebih dari 60.000 lainnya tersebar di berbagai wilayah Iran. Selain itu, sekitar 18.790 unit komersial, 266 pusat kesehatan, dan 498 sekolah turut menjadi sasaran.

“Serangan ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional,” ujar Kolivand.

Ia menambahkan, sedikitnya 12 tenaga kesehatan tewas dan lebih dari 90 lainnya terluka. Ratusan korban jiwa lainnya, termasuk anak-anak dan 231 perempuan, juga dilaporkan meninggal dunia sejak konflik berlangsung.

Eskalasi konflik ini memicu kekhawatiran global, terutama terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan jalur distribusi energi dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Arus Balik Dimulai, Menhub Siapkan Strategi Penyeberangan Sumatra–Jawa

Sejumlah kendaraan roda empat saat bergerak menuju kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten, pada masa arus balil hari keempat setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Minggu (14/4/2024). ANTARA/Aloysius Lewokeda.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi arus balik Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah, khususnya pada lintas penyeberangan Sumatra–Jawa. Langkah ini dilakukan guna memastikan perjalanan pemudik kembali berjalan lancar dan terkendali.

“Puncak arus mudik sudah kita lewati. Saat ini, fokus kita adalah memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang,” ujar Dudy dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).

Ia menjelaskan, strategi tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan arus mudik. Kementerian Perhubungan juga telah menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan di kantor PT ASDP Indonesia Ferry di Merak.

Dalam menghadapi lonjakan kendaraan, pemerintah akan mempercepat penerapan mekanisme tiba–bongkar–berangkat (TBB). Selain itu, dilakukan simulasi kapasitas layanan dengan skema operasional lima hingga enam dermaga guna meningkatkan daya tampung pelabuhan.

Antisipasi juga difokuskan pada potensi kepadatan di kawasan Pelabuhan Bakauheni agar tidak menghambat proses bongkar muat. Optimalisasi rest area dilakukan melalui koordinasi dengan Korlantas Polri dalam pengaturan arus kendaraan.

Selain itu, pemerintah menyiapkan opsi penggunaan lintas alternatif melalui Pelabuhan Panjang menuju Krakatau Bandar Samudra (KBS) jika terjadi penumpukan kendaraan. Pemanfaatan teknologi juga diperkuat dengan penggunaan drone untuk memantau kondisi lapangan secara real-time.

Di sisi hulu, penerapan delaying system dilakukan dengan mengoptimalkan buffer zone dan rest area di Pulau Sumatra. Sistem ini bertujuan menahan kendaraan sebelum memasuki pelabuhan guna mencegah antrean panjang.

Menhub menegaskan, hasil evaluasi arus mudik menjadi dasar perbaikan strategi arus balik. “Setiap catatan selama arus mudik harus segera kita perbaiki. Jangan menunggu masalah membesar. Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi, puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026. Meski secara umum berjalan baik, masih terdapat sejumlah catatan, terutama terkait penerapan TBB yang belum optimal di seluruh dermaga.

Ke depan, Dudy meminta agar penerapan TBB dapat diperluas hingga lima sampai enam dermaga. “Penerapan TBB harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Jika terjadi lonjakan, harus bisa segera diberlakukan secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengendalian arus kendaraan di kawasan pelabuhan serta penertiban sistem tiket melalui platform Ferizy dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket.

“Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan, ketertiban, dan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya.

Menhub memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam arus balik Lebaran tahun ini. “Kelancaran itu penting, tetapi keselamatan adalah yang utama,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

OKI Kecam Serangan Israel ke Suriah, Tegaskan Pelanggaran Kedaulatan dan Ancam Stabilitas Kawasan

Ilustrasi - Organisasi Konferensi negara-negara Islam (OKI) (istimewa)
Ilustrasi - Organisasi Konferensi negara-negara Islam (OKI) (istimewa)

Jeddah, aktual.com – Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam serangan yang dilancarkan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap infrastruktur militer di Suriah selatan.

Sekretariat Jenderal menyampaikan kecaman keras atas pelanggaran berkelanjutan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.

Mereka juga mengecam upaya untuk merusak keamanan dan stabilitasnya serta usaha untuk mengganggu perdamaian di kawasan itu.

Sekretariat tersebut menyatakan bahwa pasukan pendudukan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas berlanjutnya serangan-serangan tersebut.

Sekretariat Jenderal menegaskan kembali dukungan dan solidaritas OKI terhadap Suriah.

Mereka menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak guna mengimplementasikan resolusi dan hukum yang relevan untuk memastikan penghormatan terhadap kedaulatan, persatuan, keamanan, dan stabilitas Suriah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain