12 Januari 2026
Beranda blog Halaman 735

Proyek Jalan Jadi Ajang Korupsi? Ini Kronologi OTT KPK Terhadap Kadis PUPR Sumut

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara berinisial TOPG, yang diduga terlibat dalam praktik suap proyek pembangunan jalan. OTT tersebut dilakukan pada Kamis malam (26/6/2025) di wilayah Mandailing Natal (Madina) dan menangkap total enam orang.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kegiatan OTT ini berawal dari informasi adanya rencana pertemuan antara pihak swasta dan pejabat daerah yang disertai penyerahan uang tunai dalam jumlah besar.

“Kami menerima informasi pada awal minggu ini tentang akan adanya penyerahan sejumlah uang dari pihak swasta ke pihak tertentu. Tim kami lalu melakukan serangkaian pemantauan di lapangan,” ujar Asep dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Sabtu (28/6/2025).

Asep menyebut, dari pemantauan tersebut, diketahui bahwa seorang pihak swasta menarik uang tunai sebesar Rp2 miliar, yang diduga kuat akan digunakan sebagai suap agar memperoleh proyek pembangunan dan rehabilitasi jalan yang segera dimulai di Sumatera Utara.

“Kami memantau bahwa pada Kamis malam ada pertemuan antara pihak swasta yakni saudara KIR dan Rei dengan saudara TOP di suatu tempat,” ujarnya.

Lebih lanjut, KPK juga menemukan bahwa proyek yang menjadi target suap merupakan bagian dari paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi jalan yang tersebar di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut, dengan total anggaran mencapai Rp231,8 miliar.

Menurut Asep, informasi mengenai pergerakan dana serta identifikasi proyek menjadi dasar kuat bagi KPK untuk melakukan penindakan. Ia mengungkapkan, dari total anggaran proyek tersebut, setidaknya Rp46 miliar dicurigai akan digunakan untuk menyuap berbagai pihak demi memperoleh proyek, bukan untuk kebutuhan pembangunan yang sebenarnya.

“Kami ingin mencegah pihak-pihak ini mendapatkan proyek, karena jika uang digunakan untuk menyuap, maka kualitas hasil pekerjaan infrastruktur pasti tidak akan maksimal,” tegasnya.

Dalam OTT tersebut, enam orang ditangkap, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

KPK menyatakan bahwa operasi ini merupakan bentuk respons cepat atas laporan masyarakat terkait dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut.

Saat ini, lembaga antirasuah masih melakukan pendalaman atas keterlibatan para pihak dan akan segera mengumumkan status hukum mereka setelah proses pemeriksaan awal selesai.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kapolda Jabar Membuka Polresta Bandung Run dalam rangka HUT Bhayangkara ke 79

Bandung, aktual.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung menggelar acara “Polresta Bandung Run 2025” yang dibuka langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan di Soreang, Kabupaten Bandung. Sabtu, (28/6).

Polresta Bandung Run ini diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pelajar, serta personel kepolisian dan TNI.

Tidak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi wadah penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolda Jabar menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga serta menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Polri untuk terus hadir dan bermanfaat di tengah masyarakat.

“Polri bukan hanya hadir dalam penegakan hukum, tapi juga dalam kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

“Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi kita semua,” sambungnya.

Ditempat yang sama, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono menuturkan bahwa selain lomba lari, Polresta Bandung juga menggelar sejumlah kegiatan sosial.

*Diantaranya, pembagian 1.000 paket sembako, layanan bhakti kesehatan gratis, serta sunatan massal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu*.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-79. Kami ingin menjadikan peringatan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” kata Kombes Pol Aldi.

Masyarakat yang hadir pun menyambut positif kegiatan tersebut. Banyak peserta mengaku senang karena bisa berolahraga bersama sambil mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial.

Dengan semangat “Polri untuk Masyarakat”, Polresta Bandung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan, melayani dengan humanis, dan membangun kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat.**

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Sinergi Dipercepat, Pembangunan Papua Barat Daya Diperkuat Lewat Kolaborasi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Abcandra Muhammad Akbar Supratman (tengah) berfoto bersama beberapa pejabat Pemprov Papua Barat Daya dalam kunjungan kerjanya di Papua Barat Daya. Aktual/DOK MPR RI

Papua Barat Daya, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Papua Barat Daya. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

“Papua Barat Daya adalah bagian penting dari Indonesia yang harus kita bangun bersama, tanpa meninggalkan siapa pun. Kunci suksesnya adalah kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah,” ujar Akbar saat menghadiri pertemuan strategis bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Akbar menegaskan, pendekatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan aspek administratif atau kebijakan formal dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menilai bahwa pelibatan tokoh adat, pemuka agama, pemuda, serta masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam memastikan program pembangunan tepat sasaran.

“Jika kita ingin pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, maka suara dan kearifan lokal harus menjadi bagian dari proses. Hanya dengan begitu, masyarakat Papua Barat Daya benar-benar dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya sinergi lintas sektor. Ia menilai kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi motor penggerak utama dalam pemerataan pembangunan di wilayahnya.

“Kami menyambut baik kerja sama yang dibangun bersama pemerintah pusat. Stabilitas keamanan yang kini mulai terjaga harus kita manfaatkan untuk mempercepat kemajuan Papua Barat Daya,” kata Elisa.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa wilayah yang sebelumnya sempat mengalami gangguan keamanan kini telah kembali kondusif. “Dua hari lalu kami mengunjungi Kisor, Kumurkek, dan Kamundan di Kabupaten Maybrat. Daerah tersebut kini aman dan masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Elisa juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan konservasi laut Raja Ampat yang kini secara administratif menjadi bagian dari Papua Barat Daya.

“Raja Ampat adalah karunia Tuhan yang tidak hanya milik Papua atau Indonesia, tetapi dunia. Kita harus menjaganya agar anak cucu kita tetap dapat menyaksikan keindahan ini,” tegasnya.

Baik Wakil Ketua MPR RI maupun Gubernur Papua Barat Daya sepakat bahwa kolaborasi, keamanan, dan pelestarian alam merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat Daya yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kejati Bengkulu Hitung Kerugian Negara Terkait Pelanggaran IUP Perusahaan Batu Bara

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar. ANTARA/Anggi Mayasari

Kota Bengkulu, aktual.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu saat ini tengah melakukan penghitungan kerugian negara terkait pelanggaran izin usaha pertambangan (IUP) oleh perusahaan tambang batu bara di daerah itu.

“Pemakaian lahan di luar perizinan, dari situ kemudian menimbulkan kerugian negara. Mereka melakukan pertambangan hingga masuk ke hutan lindung,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar di Kota Bengkulu, Sabtu (28/6).

Ia menyebut bahwa saat ini tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu tengah melakukan penyidikan dan mengumpulkan barang bukti tambahan terkait penetapan tersangka pada kasus tersebut.

Beberapa waktu lalu tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua kantor perusahaan tambang batu bara yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan kerugian negara.

Berdasarkan penggeledahan yang dilakukan, perusahaan tambang batu bara PT Ratu Samban Mining yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan lahan di luar izin usaha pertambangan dan lahan yang digunakan di luar IUP tersebut hingga merambah hutan lindung.

Menurut Victor, pihaknya juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dari pihak pemerintahan dan swasta hingga saksi ahli.

Sebelumnya, tim penyidik Pidsus Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan secara paksa di dua kantor perusahaan tambang batu bara yaitu Kantor PT Ratu Samban Mining dan kantor PT Tunas Bara Jaya yang berada di Kota Bengkulu.

“Untuk kasus yang sedang didalami penyidik Pidsus Kejati Bengkulu terkait dengan pertambahan itu ada operasi di luar izin operasi pertambangan yang ada. Sehingga operasi tersebut menyebabkan kerugian negara. Itu kenapa proses penyidikan ini bermuara pada penggeledahan pada 20 Juni 2025,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Ristianti Andriani.

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik Pidsus Kejati Bengkulu menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran IUP yang dilakukan oleh dua perusahaan tambang batu bara.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Iran Minta PBB Kecam Ancaman Terhadap Ali Khamenei

Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei - photo by Iranian Leader's Press Office - Handout/Getty Images)

Moskow, aktual.com – Iran meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam ancaman yang baru-baru ini dilontarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, kata Perwakilan Tetap Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani.

Presiden AS Donald Trump pada Jumat menulis di Truth Social bahwa dia “tahu persis” di mana Khamenei berada, tetapi tidak akan membiarkan Israel atau militer AS “mengakhiri hidupnya.”

Trump mengeklaim bahwa ia menyelamatkan Khamenei “dari kematian yang sangat buruk dan memalukan.”

“Ancaman sembrono dan disengaja oleh pejabat senior tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB, khususnya Pasal 2(4), yang secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara,” kata utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, dalam suratnya pada Jumat.

“Mereka juga melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang sudah kukuh, termasuk hak Kepala Negara untuk tidak diganggu gugat, dan merupakan hasutan yang jelas untuk melakukan terorisme negara,” imbuh surat tersebut.

Surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juni, Duta Besar Guyana untuk PBB Carolyn Rodriguez-Birkett, dan Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang.

Iravani meminta PBB mengutuk ancaman pembunuhan oleh Israel dan AS itu dan “mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan akuntabilitas atas tindakan-tindakan yang salah secara internasional ini.”

Baca juga: Pemimpin Tertinggi Iran: Rakyat kami akan menang

Misi Tetap Iran di PBB menyatakan di X bahwa mereka mendesak Guterres, Rodriguez-Birkett dan Yang untuk “menjalankan tanggung jawab hukum mereka terhadap retorika kriminal dan provokatif tersebut.”

Pada Kamis, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mendeklarasikan kemenangan Iran atas Israel setelah konflik yang berlangsung selama 12 hari.

Dia juga mengatakan bahwa Teheran yakin telah memenangkan konfrontasi dengan Washington, menyusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gempa Tektonik Guncang Wilayah Filipina Selatan

Ilustrasi gempa bumi. ANTARA/Anadolu/PY

Ankara, aktual.com – Gempa tektonik dengan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah lepas Pantai Timur Sarangani, Provinsi Davao Occidental, Filipina Selatan, Sabtu. Namun belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban jiwa, serta peringatan tsunami.

Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs) menyebutkan pusat gempa berada sekitar 98 kilometer bagian Timur pulau Sarangani dengan kedalaman 10 kilometer.

Menurut Manila Times mengutip keterangan Phivolcs, gempa tersebut merupakan gempa tektonik dengan Intensitas V dalam skala Phivolcs.

Getaran gempa dengan Intensitas V itu dirasakan di Malungon, Sarangani sedangkan getaran dengan Intensitas IV (empat) tercatat di Kiamba, Sarangani, dan Kota General Santos, South Cotabato.

The Manila Times awalnya melaporkan bahwa gempa yang mengguncang daerah Davao Occidental itu berkekuatan 6.9 magnitudo.

Sebelumnya getaran berkekuatan 6,3 magnitudo juga melanda lepas pantai Filipina pada Selasa.

Gempa bumi terjadi hampir setiap hari di Filipina karena wilayahnya berada di sepanjang “Cincin Api” Pasifik – zona aktivitas seismik intens yang membentang dari Jepang melalui Asia Tenggara dan sekitar Samudra Pasifik.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain