Papua Barat Daya, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Papua Barat Daya. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
“Papua Barat Daya adalah bagian penting dari Indonesia yang harus kita bangun bersama, tanpa meninggalkan siapa pun. Kunci suksesnya adalah kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah,” ujar Akbar saat menghadiri pertemuan strategis bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Akbar menegaskan, pendekatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan aspek administratif atau kebijakan formal dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menilai bahwa pelibatan tokoh adat, pemuka agama, pemuda, serta masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam memastikan program pembangunan tepat sasaran.
“Jika kita ingin pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, maka suara dan kearifan lokal harus menjadi bagian dari proses. Hanya dengan begitu, masyarakat Papua Barat Daya benar-benar dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya sinergi lintas sektor. Ia menilai kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi motor penggerak utama dalam pemerataan pembangunan di wilayahnya.
“Kami menyambut baik kerja sama yang dibangun bersama pemerintah pusat. Stabilitas keamanan yang kini mulai terjaga harus kita manfaatkan untuk mempercepat kemajuan Papua Barat Daya,” kata Elisa.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa wilayah yang sebelumnya sempat mengalami gangguan keamanan kini telah kembali kondusif. “Dua hari lalu kami mengunjungi Kisor, Kumurkek, dan Kamundan di Kabupaten Maybrat. Daerah tersebut kini aman dan masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Elisa juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan konservasi laut Raja Ampat yang kini secara administratif menjadi bagian dari Papua Barat Daya.
“Raja Ampat adalah karunia Tuhan yang tidak hanya milik Papua atau Indonesia, tetapi dunia. Kita harus menjaganya agar anak cucu kita tetap dapat menyaksikan keindahan ini,” tegasnya.
Baik Wakil Ketua MPR RI maupun Gubernur Papua Barat Daya sepakat bahwa kolaborasi, keamanan, dan pelestarian alam merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat Daya yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
