Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
3 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 758

Survei Ungkap: Presiden dan TNI Jadi Lembaga Negara Paling Dipercaya Publik

Menteri Pertahanan Prabowo mewakili Presiden RI memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun 2023 sebanyak 2.497 orang di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar, Jawa Barat, Jumat (11/8). Aktual/DOK KEMENHAN

Jakarta, aktual.com – Survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Mei 2025 tentang persepsi publik atas optimisme dan kinerja pemerintah menunjukkan bahwa Presiden dan TNI menjadi lembaga negara paling dipercaya publik.

“Kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara maupun sipil tidak banyak alami perubahan, Presiden dan TNI tetap berada di puncak daftar lembaga paling dipercaya publik,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengutip hasil survei dalam rilisnya, Minggu (1/5/2025).

Adapun, kata dia, tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga diduduki oleh partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.

Hasil survei mencatat secara berturut-turut 15 lembaga negara atau sipil yang dipercaya publik, yakni Presiden RI (97,5 persen), TNI (92,8 persen), Basarnas (86,3 persen), Kejaksaan Agung (76 persen), Mahkamah Konstitusi (74,3 persen), BPI Danantara (70,5 persen), dan Bawaslu (65 persen).

Selanjutnya, Mahkamah Agung (59,5 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (55,9 persen), Dewan Perwakilan Daerah (50,2 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat (48,1 persen), Polri (46,6 persen), Dewan Perwakilan Rakyat (45,8 persen), Komisi Pemilihan Umum (43,5 persen), dan partai politik (43 persen).

Survei tersebut mencatat pula bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto mencapai angka 81 persen.

“Sebanyak 81 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto,” kata Dedi.

Secara keseluruhan hasil survei nasional tersebut mencatat sebanyak 13 persen menyatakan sangat puas, 46 persen puas, 22 persen cukup puas, 15 persen tidak puas, dan empat persen sangat tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Dedi menyebut besaran angka kepuasan tersebut menjadi indikator kuat bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo masih dipercaya publik.

“Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi,” ujarnya.

Survei yang dilakukan pada 22–28 Mei 2025 itu melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan metode wawancara tatap muka secara langsung.

Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling untuk menjamin representativitas dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Akademisi Inggris: Palestina Cermin Lemahnya Pengaruh Umat Muslim di Dunia

Jakarta, aktual.com = Perjuangan Palestina merupakan tuntutan akan keadilan global yang lebih luas, kata akademisi Universitas Leeds, Inggris, Salman Sayyid, di sela-sela konferensi Reorienting Resistance, edisi keempat dari Critical Muslim Studies yang digelar di Istanbul, Sabtu (31/5/2025).

Menurut Sayyid, situasi di Palestina mencerminkan keterbatasan umat Muslim dalam mempengaruhi dunia maupun pemerintah mereka sendiri.

Ketidakmampuan untuk merespons secara efektif itu memunculkan pertanyaan besar tentang tata kelola global dan menunjukkan kegagalan tatanan liberal internasional dalam memenuhi keadilan bagi umat Muslim.

“Jika kita tidak bisa melindungi orang-orang yang menderita secara langsung di depan layar televisi kita dari kekejaman, maka tatanan dunia saat ini perlu dipikirkan ulang — apalagi ketika rakyat Palestina berhadapan dengan negara kolonial pemukim terakhir dari dunia Barat,” ujarnya.

Sayyid menambahkan bahwa perjuangan rakyat Palestina telah menggema ke seluruh penjuru dunia, tercermin dari meningkatnya dukungan internasional, termasuk sejumlah negara Amerika Latin yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.

Saat diwawancarai kantor berita Turki, Anadolu, Sayyid juga menyoroti bahwa sejak era Perang Dingin, konsep perlawanan telah dimarjinalkan di media dan institusi akademik Barat, dan keyakinan terhadap kesetaraan dalam tatanan liberal gagal mengatasi berbagai ketidakadilan.

Menurut Sayyid, konferensi yang mempertemukan para akademisi dan peneliti dari seluruh dunia seperti ini membantu menggeser perspektif sempit nasionalisme dengan memperkuat kerja sama lintas negara.

Dia pun menegaskan bahwa banyak tantangan dan peluang bersifat global seraya menekankan pentingnya membangun solidaritas transnasional untuk menciptakan dunia yang adil.

Selaras dengan hal tersebut, dia menjelaskan bahwa tujuan konferensi di Istambul ini adalah untuk meninjau ulang pengetahuan yang diproduksi tentang Islam dan umat Muslim dalam konteks dinamika global saat ini.

Dengan mengangkat tema “dekolonisasi dan emansipasi”, Sayyid menilai bahwa isu tersebut merupakan tantangan paling mendesak bagi masyarakat Muslim saat ini.

Meskipun banyak negara Islam telah meraih kemerdekaan formalnya 50 hingga 70 tahun lalu, ia mengatakan kedaulatan sejati masih belum terwujud.

Menyoroti kaitannya dengan demokrasi, Sayyid menegaskan bahwa jika suatu pemerintahan tidak bisa membuat keputusan secara independen, proses pemilu tidak memberikan kontribusi nyata terhadap pengambilan kebijakan publik.

“Tekad rakyat yang sejati hanya bisa terwujud jika pemerintah mampu mengambil keputusan secara otonom, bukan hanya mendengarkan tekanan kekuatan eksternal,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kasus Korupsi Sritex, Pakar Hukum Beri Dukungan Penuh ke Kejagung

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus berupaya mengusut tuntas kasus korupsi pada pemberian kredit dari beberapa bank ke PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Langkah tersebut pun didukung Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto.

Aan mengatakan, pailit dan korupsi memang dua kasus yang berbeda. Kepailitan merupakan proses perdata terkait hukum korporasi, sementara korupsi adalah masalah pidana.

Namun begitu, pengusutan perkaranya dapat berjalan bersamaan, baik perdata dan pidananya.

“Dua hal ini adalah hal yang berbeda. Karena kalau pailit yang memang benar-benar pailit tidak ada unsur pidana banyak juga, memang unsurnya pailit. Tapi juga ada yang pailit disertai unsur tidak pidana, yang juga terjadi di Sritex,” tutur Aan saat dihubungi wartawan, Minggu (1/6/2025).

“Jadi apa yang dilakukan Kejaksaan Agung menurut saya tepat, karena untuk mengungkapkan aspek pidananya. Perkara pailitnya itu kan di aspek perdata, itu biar berjalan sesuai mekanisme unsur perdata,” sambungnya.

Menurut Aan, dugaan pailit Sritex yang diakibatkan oleh korupsi menyebabkan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Sehingga, dia mendorong Kejagung dapat mengusut perkara pidana sebagaimana kewenangannya.

“Ya tidak ada masalah (pengusutan perdata dan pidana bersamaan). Ini kan kasus pidananya saya mengikuti ya, mengikuti dalam proses pailitnya ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu modus, dengan adanya pailit itu kemudian mengakibatkan adanya unsur pidana di dalamnya,” jelas dia.

Aan mengatakan, jika Kejagung tidak segera menegakkan proses pidana korupsi terhadap Sritex, maka akan menimbulkan lebih banyak kerugian, baik terhadap para pekerja lantaran niat jahat sengaja menjadikan pailit perusahaan, serta untuk negara akibat korupsi.

“Harus dimintai pertanggungjawaban. Dua-duanya (perkara perdata dan pidana) memang harus jalan,” Aan menandaskan.

Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Mereka adalah Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020, Dicky Syahbandinata. Kemudian Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020, Zainuddin Mappa dan Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022 Iwan Setiawan Lukminto.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, penyidik tengah mendalami ke mana pembayaran kredit oleh bos PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto (ISL), yakni untuk perusahaan atau pribadi.

“Nah itu yang sedang terus didalami, ke mana aliran penggunaan uang Rp692 miliar. Sehingga itu dikatakan sebagai kerugian uang negara. Kan kalau kita dengar penjelasan, ini kan sesungguhnya bahwa pemberian kredit ini kan harus digunakan untuk modal kerja,” tutur Harli kepada wartawan, dikutip Sabtu (24/5/2025).

Hasil temuan fakta di lapangan, bahwa tersangka Iwan Setiawan Lukminto menggunakan kredit ini untuk hal lainnya, termasuk urusan pembayaran utang.

“Nah ini sekarang yang sedang didalami oleh penyidik apakah pembayaran utang perusahaan atau uang pribadi. Tetapi sekiranya pun ini dilakukan untuk pembayaran utang perusahaan, nah ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan peruntukan. Karena di dalam akad atau kontrak pemberian kredit itu sudah disepakati, sudah diperjanjikan bahwa ini dilakukan untuk modal kerja,” jelas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Peringatan Pancasila, Lestari Moerdijat Serukan Alarm Moral untuk Bangsa

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momen untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/6/2025), dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni.

Dengan mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, Lestari—yang akrab disapa Rerie—menilai bahwa upaya memperkokoh ideologi Pancasila harus dimulai dari pemahaman yang mendalam dan pengamalan yang nyata oleh seluruh warga negara.

Rerie mengingatkan bahwa peningkatan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila tidak bisa hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pendidikan, sosialisasi, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

“Berbagai cara melalui pendidikan, sosialisasi, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus secara konsisten dilakukan agar peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, Rerie juga menekankan pentingnya perhatian serius dari para pemangku kepentingan dalam mendukung program-program yang menanamkan nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, generasi penerus mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dan dasar tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hanya dengan mengamalkan Pancasila secara konsisten, cita-cita Indonesia sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial dapat tercapai.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kendaraan Militer Israel Tabrak Bus Jamaah Haji Palestina di Jenin, Lansia Trauma

Jenin, aktual.com – Sebuah kendaraan militer Israel dilaporkan menabrak bus yang mengangkut jamaah haji Palestina di depan kantor Gubernur Jenin, Tepi Barat, pada Sabtu (31/5/2025) dini hari. Insiden ini terjadi saat bus tersebut bersiap menuju perbatasan Karama untuk melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi melalui Yordania.

Menurut laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA, kendaraan militer Israel “secara sengaja menabrakkan diri ke bus tersebut”, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan. Wakil Gubernur Jenin, Mansour al-Saadi, mengecam keras tindakan tersebut.

“Kendaraan pendudukan sengaja dan secara langsung menabrak bus saat sedang parkir di luar kantor gubernuran. Kebanyakan dari penumpang adalah orang tua dan menderita penyakit kronis, yang menambah trauma dan ketakutan,” ujarnya.

Sebagian besar penumpang bus adalah warga lanjut usia yang hendak menunaikan ibadah haji. Akibat insiden ini, mereka mengalami ketakutan dan trauma mendalam.

Insiden ini terjadi di tengah serangkaian operasi militer Israel di wilayah Tepi Barat. Pada hari yang sama, pasukan Israel juga dilaporkan menangkap dua warga Palestina di kota Silat al-Harithiya dan Tulkarem. Di Nablus, operasi militer menyasar Kamp Askar Baru dan Kamp al-Ain, dengan suara tembakan dan bom kejut terdengar selama serbuan tersebut, meskipun belum ada laporan mengenai korban luka maupun penangkapan.

Sejak awal tahun 2025, militer Israel telah meningkatkan intensitas serangan di kawasan utara Tepi Barat, dimulai dari Jenin dan sekitarnya, lalu merambah ke Tulkarem pada akhir Januari. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina, sejak pecahnya konflik di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, setidaknya 972 warga Palestina tewas dan lebih dari 7.000 lainnya mengalami luka-luka akibat operasi militer Israel dan aksi kekerasan oleh pemukim ilegal di berbagai wilayah Tepi Barat.

Insiden penabrakan bus jamaah haji ini menambah panjang daftar tindakan militer Israel yang menuai kecaman dari berbagai pihak internasional.

(Muhammad Taqiyuddin Sirojul H.)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kecam Kekejaman di Gaza, Barcelona Resmi Putuskan Hubungan dengan Israel

Palestinians inspect the rubble following Israeli strikes on in Gaza City on Saturday. Omar Al-Qattaa/AFP via Getty Images

Jakarta, aktual.com – Dewan Kota Barcelona secara resmi memutuskan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Israel dan menangguhkan perjanjian persahabatan dengan Tel Aviv-Jaffa sebagai bentuk protes atas pelanggaran hukum internasional dan hak asasi rakyat Palestina.

Melansir Al Jazeera, keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara yang didukung oleh partai sosialis yang sedang berkuasa, bersama kelompok kiri jauh dan pro-kemerdekaan.

Dalam mosi tersebut, mereka menyerukan penghentian semua hubungan resmi dengan Israel hingga ada penghormatan terhadap hukum internasional dan pemulihan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Wali Kota Barcelona Jaume Collboni mengatakan bahwa salah satu dampak konkret dari keputusan ini adalah penangguhan perjanjian persahabatan antara Barcelona dan Tel Aviv-Jaffa yang telah berjalan sejak 1998.

Dewan juga mendesak penyelenggara pameran dagang Fira de Barcelona untuk tidak menerima paviliun pemerintah Israel atau perusahaan yang terlibat dalam industri senjata maupun yang meraih keuntungan dari konflik Gaza.

Rekomendasi serupa ditujukan kepada Otoritas Pelabuhan Barcelona. “Penderitaan dan kematian di Gaza dalam satu setengah tahun terakhir, ditambah dengan serangan terbaru dari pemerintah Israel, membuat segala bentuk hubungan tidak lagi dapat dipertahankan,” tegasnya dalam sidang dewan tersebut, dikutip melalui Al Jazeera, Sabtu (31/5/2025).

Langkah ini bukan kali pertama Barcelona mengambil posisi kritis terhadap Israel. Pada 2023, mantan Wali Kota Ada Colau sempat mengambil tindakan serupa, namun kebijakan tersebut dibatalkan saat Collboni terpilih sebagai wali kota.

Kini, dengan eskalasi kekerasan terbaru di wilayah Gaza, Collboni dan mayoritas dewan kembali menegaskan sikap Barcelona terhadap konflik tersebut.

Keputusan ini mendapat sorotan luas, tidak hanya dari komunitas lokal, tetapi juga komunitas internasional yang memantau erat posisi kota-kota besar Eropa terhadap krisis kemanusiaan di Palestina.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...757758759...43,139Halaman 758 dari 43,139

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya