3 Januari 2026
Beranda blog Halaman 759

Sekolah Swasta Gratis? Menko PMK Gerak Cepat Tindaklanjuti Putusan MK

ilustrasi anak sekolah.

Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.

Menurutnya, putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 soal frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, selaras dengan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang tidak membedakan jenis penyelenggara pendidikan.

“Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (1/6/2025).

Dikatakannya, putusan MK itu akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi keluarga tak mampu yang anaknya bersekolah di swasta akubat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Sebab itu, lanjutnya, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas strategi pengimplementasian putusan MK tersebut.

Adapun, strategi yang dimaksud mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola, dan evaluasi serta penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar bebas biaya dan menjangkau semua anak, termasuk yang berada di luar sistem formal, dan anak tidak sekolah.

“Menko PMK menilai putusan MK ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin pendidikan dasar yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi semua anak Indonesia,” tutup Pratikno.

Sependapat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga mengatakan pemerintah segera menjadwalkan pembahasan lanjutan dengan Kementerian terkait guna menelusuri pos dana yang bisa dialokasikan.

“Segera dilakukan pembahasan dengan Kementerian Pendidikan Dasar untuk menyisir pos dana yang bisa dialokasikan,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (30/5/2025).

Menurutnya, implementasi kebijakan pemerintah membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta membutuhkan pembahasan serius, terutama terkait sumber pendanaannya. Bima menyebutkan bahwa pembiayaan akan sangat membebani anggaran daerah.

“Yang jelas akan menyedot anggaran besar. APBD akan kesulitan. Belum memungkinkan kalau diterapkan tahun ini. Harus dibicarakan dulu dengan kementerian,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Respons Survei Indikator, Projo: Keyakinan Publik atas Keaslian Ijazah Jokowi Makin Kuat

Bareskrim Mabes Polri memberikan keterangan saat konferensi pers tentang hasil penyelidikan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan terbarunya, terkait tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga negara dan penegakan hukum. Salah satu poin yang dibahas, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Selasa (27/5). Hasilnya, 75,9% responden mengaku tahu dan pernah mendengar soal kasus ini dan hanya 24,1% sisanya berkata sebaliknya.

Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhatadi memaparkan, dari mereka yang mengaku tahu, hanya 18,7% yang menyatakan kepercayaan bahwa ijazah sarjana Jokowi yang diperdebatkan adalah palsu. Sedangkan, 69,7% atau suara mayoritas dari responden mengatakan sebaliknya.

Prof Burhanuddin menjelaskan, sebanyak 45% dari mereka mengaku tahu soal kasus ijazah Jokowi menjawab tidak percaya sama sekali dan 24,7% responden menjawab kurang percaya. Hanya 5% responden menjawab sangat percaya dan 13,7% menyatakan percaya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko menyatakan pihaknya menghormati hasil survei tersebut. Dengan begitu, dapat diyakini bahwa hal yang diperdebatkan soal ijazah palsu adalah salah.

“Kami menghormati apapun hasil survei pendapat publik. Kami juga meyakini ijazah S1 Pak Jokowi asli atau tidak palsu,” kata Handoko melalui pesan singkat kepada awak media, Sabtu (31/5/2025).

Handoko menambahkan, kasus ijazah palsu juga sudah dilakukan oleh Bareksrim Polri dan dari Serangkaian pemeriksaan saksi dan hasil uji lab forensik menyatakan bahwa ijazah presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah asli.

“Kasus tuduhan ijazah palsu sedang ditangani oleh Polri. Hasil penyelidikan memastikan ijazah S1 Pak Jokowi asli,” jelas Handoko.

Dengan semakin terangnya kasus ini, Handoko berharap semua pihak yang meragukan sebelumnya kini dapat meyakini bahwa apa yang diperdebatkan terkait ijazah palsu tidak terbukti dan diharapkan Mereka yang sebelumnya melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dapat mempertanggungjawabkan laporannya.

“Projo mendorong agar publik mendaptkan kejelasan dan kepastian dari penegak hukum. Para terlapor juga akan mempertanggungjawabkan tuduhannya,” dia menandasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kejagung Selidiki Akar Masalah! Dugaan Korupsi dan Penyebab Bangkrutnya Sritex Segera Terungkap

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, Aktual/HO

Jakarta, aktual.com — Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi Sritex akan membuka apa sebenarnya yang membuat pabrik tekstil yang dulu terbesar di Asia Tenggara ini mengalami kebangkrutan. Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak perlu ragu-ragu untuk mengusut tuntas dugaan adanya praktik korupsi dalam pemberian fasilitas kredit setotal Rp 3,6 triliun oleh bank-bank pemerintah nasional dan daerah untuk Sritex.

“Penanganan kasus ini justru akan mengungkap fenomena kenapa sebuah perusahaan ini bangkrut. Apa memang ‘bangkrut beneran’ apa ‘bangkrut bangkrutan’ . atau ada suatu permainan sehingga menjadi pailit,” ungkap Hibnu.

Langkah Kejagung ini akan menjadi pelajaran untuk korporasi bahwa fasilitas kredit harus benar-benar digunakan untuk penguatan korporasi. “Bukan menyimpang untuk hal-hal lain, apalagi digunakan untuk keuntungan pribadi,” jelas dia.

Penanganan kasus ini, lanjut Hibnu, karena kejaksaan melihat adanya penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit untuk Sritex. Dengan demikian, menurut Hibnu, kemungkinan penyelidikan kejaksaan tidak hanya ke pimpinan Sritex, tetapi juga akan mengarah ke bank-bank yang memberikan fasilitas kreditnya. “Apakah pemberi kredit sesuai dengan prosedur, apakah sesuai dengan sasaran,” kata dosen pengajar di Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto ini.

Kejagung telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Sritex 2005-2022 Irwan Setiawan Lukminto (ISL) sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Selain itu juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu Dicky Syahbandinata (DS) yang diketahui selaku Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank Jawa Barat (Jabar) Banten, serta Zainuddin Mappa selaku Dirut Bank DKI 2020.

Dalam pengusutan korupsi terkait PT Sritex ini, penyidik total sudah memeriksa 55 orang sebagai tersangka, dan satu ahli. Korupsi yang menyeret PT Sritex sebagai objek penyidikan, terkait dengan penyimpangan dan pemberian serta penggunaan fasilitas kredit setotal Rp 3,6 triliun oleh bank-bank pemerintah nasional dan daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Orang Muda dari Berbagai Negara Bongkar Taktik Licik Industri Rokok

Jakarta, aktual.com – Menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2025, sekumpulan komunitas orang muda dari berbagai negara berkumpul secara daring dalam sebuah diskusi internasional bertajuk “Breaking the Illusion: A Global Youth Conversation Unmasking Tobacco Industry Tactics”. Acara ini diinisiasi oleh Global Youth for Tobacco Control (Y4TC), berkolaborasi dengan Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), ASEAN Youth Organization, dan Beyond Health Indonesia.

Dalam sesi berdurasi satu jam tersebut, para pembicara muda dari Filipina, Indonesia, Kenya, dan Vietnam secara lugas membongkar berbagai trik manipulatif industri rokok yang menyasar banyak orang muda. Mulai dari desain produk menyerupai mainan, penggunaan rasa buah dan permen, iklan dan promosi di acara yang disukai orang muda, hingga infiltrasi dalam budaya pop dan media sosial.

*Judy Delos Reyes dari Filipina* membawa perspektif unik tentang bagaimana industri rokok menyusup ke dalam budaya orang muda dengan tidak selalu menjual rokok secara konvensional, tapi seolah menyulapnya menjadi gaya hidup yang ‘kekinian’. “Di Filipina, mereka mengundang DJ kelas dunia seperti Steve Aoki untuk tampil di acara yang berafiliasi dengan produsen rokok. Ini bukan hanya tentang promosi produk, tapi ini kampanye gaya hidup dan target utamanya adalah kami, generasi muda,” ungkap Judy.
Bagi Judy, keterlibatan figur budaya pop hanyalah puncak gunung es dari taktik industri untuk membangun citra bahwa rokok adalah bagian dari tren, bukan ancaman.

Gambaran itu terasa begitu dekat dengan realitas di Indonesia. *Nadhir Wardhana Salama* , dari Beyond Health Indonesia, menegaskan bahwa taktik industri rokok tak hanya menyusup ke gaya hidup, tetapi juga menembus ruang-ruang kebijakan publik yang seharusnya steril dari pengaruh korporasi. “Intervensi industri rokok di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut laporan Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mencapai poin 84. Bayangkan, pasal pengendalian tembakau pernah hilang dari UU Kesehatan di tahun 2009. Bahkan, kami melihat langsung bagaimana pejabat bisa terafiliasi dengan industri ini,” tegasnya.

Pola intervensi industri rokok seperti yang digambarkan Nadhir ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Dari benua Afrika, *Elvina Majiwa dari Kenya* , menunjukkan bahwa taktik serupa juga dijalankan dengan sangat sistematis dan berlapis. “BAT Kenya bahkan menggugat regulasi pengendalian tembakau hingga ke Mahkamah Agung. Mereka tak segan memanfaatkan organisasi pihak ketiga untuk menyuarakan argumen yang sama, demi melemahkan regulasi kesehatan,” ujarnya.

Meski Kenya telah memiliki kerangka hukum pengendalian tembakau yang kuat sejak tahun 2007, praktik di lapangan menunjukkan masih maraknya interaksi tidak perlu antara industri dan pejabat publik. Dalam konteks regional, Kenya menjadi lokasi strategis bagi operasi industri tembakau di Afrika, sehingga tekanan terhadap kebijakan kesehatan publik pun semakin intens.

Melengkapi pernyataan Elvina, *Huong Nhài dari Vietnam* tidak hanya membongkar taktik industri rokok, tetapi juga menguraikan bagaimana industri bekerja secara diam-diam dan terstruktur mendekati pemerintah, mendanai riset penuh misinformasi, hingga menciptakan organisasi bayangan untuk menekan kebijakan publik. “Mereka bahkan menyumbang ke rumah sakit saat pandemi, bukan karena peduli, tapi karena tahu citra baik bisa menjadi alat lobi paling kuat,” jelas Nhài.

Nhài menekankan pentingnya membangun sistem tangguh yang bisa mengenali dan menolak intervensi industri sejak awal. Ia mendorong agar pasal 5.3 Konvensi FCTC diintegrasikan ke strategi antikorupsi nasional, dan agar kesadaran lintas sektor seperti jurnalis, pejabat, hingga masyarakat terus diperkuat.

Salah satu momen paling menyentuh datang dari peserta termuda dalam diskusi ini, berinisial MJ, seorang siswa sekolah dasar berusia 11 tahun dari Indonesia. Meski masih belia, Jibriel mengikuti jalannya diskusi dengan penuh perhatian dan akhirnya menyampaikan pernyataan sederhana namun sangat mengena, “Saya berharap pemerintah bisa lebih melindungi saya dan teman-teman dari asap rokok, supaya kami bisa bermain di luar dengan aman,” tuturnya.

Pernyataan Jibriel menjadi pengingat kuat bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal regulasi atau strategi komunikasi. Ini tentang masa depan anak-anak seperti Jibriel, tentang hak setiap anak untuk tumbuh sehat dan aman dari paparan asap rokok.

Dari harapan polos seorang anak, nyala perjuangan itu diteruskan oleh mereka yang berdiri di garis depan, seperti *Manik Marganamahendra* . Sebagai Ketua Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) dan penerima Global Young Ambassador of The Year Award dari Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFL), Manik tidak bicara dari podium prestasi, tapi dari garis depan perjuangan.

Melihat semangat peserta yang tak surut meski menghadapi tantangan besar, Manik menyampaikan ajakan penuh daya yang terinspirasi dari simbol perlawanan dalam sebuah kisah fiksi yang lekat dengan generasi muda, Mockingjay.

“Ini bukan sekadar perlawanan terhadap industri rokok, tapi perebutan atas masa depan kita. Kita bukan penonton dalam kisah ini, tapi justru kitalah tokoh utamanya. Dan ketika kita bersatu, kita bisa jadi ‘Mockingjay’, yaitu simbol keberanian, suara perlawanan, dan harapan yang tak bisa dibungkam,” tegas Manik, mengakhiri sesi dengan semangat membara.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ekspor Ikan Mandek, HNSI Kepri Surati Kedubes China Minta Penjelasan

Ketua HNSI Kepri Eko Prihananto berfoto di depan Kedubes RRT di Jakarta sebelum menyerahkan surat permohonan untuk dibukannya lagi perdagangan ikan hidup di wilayah Kepri, Senin (26/5/2025). Aktual/ANTARA

Batam, aktual.com – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kepulauan Riau (DPD HNSI Kepri) menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkong (RRT) menyampaikan permohonan terkait terhentinya aktivitas ekspor ikan hidup dari Natuna, Anambas dan Bintan.

Ketua HNSI Kepri Eko Prihananto dihubungi ANTARA di Batam, Sabtu, mengatakan surat permohonan tersebut dikirimkan secara langsung ke kantor Kedubes China yang ada di Jakarta pada Senin (26/5).

“Betul, kami mengirimkan surat permohonan itu tanggal 26 Mei 2025,” kata Eko.

Dia menjelaskan pengiriman surat permohonan itu sebagai respon HNSI Kepri terhadap keresahan yang dialami nelayan pembudidaya ikan ekspor hidup yang ada di Natuna, Anambas dan Bintan karena sejak Maret 2025 hingga kini, kapal-kapal pengangkut ikan ekspor hidup dari Hongkong tak lagi datang ke sentra budidaya di wilayah tersebut.

“Kami meminta kepada Pemerintah China melalui kedubesnya untuk membuka kembali perdagangan antara pelaku budidaya di Indonesia khususnya Kepri dengan pembeli dari Hongkong atau China,” katanya.

Menurut Eko, terhentinya kapal-kapal Hongkong menjemput produk ikan hidup hasil budidaya tersebut tidak hanya terjadi di Kepri, tetapi di seluruh Indonesia, seperti klaster budidaya di Ambon, Bangka Belitung, Maratua, Bali dan Wakatobi.

Dia menyebut, selama ini aktivitas perdagangan antara pelaku budidaya ikan hidup di Indonesia sudah berlangsung sejak 1992 tidak ada masalah. Namun, baru kali ini terhenti.

“Biasanya nelayan-nelayan pembudidaya menjual ikan ke kapal-kapal pengangkut ikan hidup yang rutin masuk ke centra-centra budidaya, sudah dua bulan terakhir terhenti,” katanya.

Eko menyebut, terhentinya kapal-kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya di Indonesia karena kebijakan dari Pemerintah China dan menimbulkan dampak sosial bagi nelayan budidaya di wilayah tersebut.

“Dampak sosialnya, anak-anak nelayan yang kuliah di Jawa, orang tuanya enggak bisa kirim uang lagi, karena usahanya terhenti,” kata Eko.

Melalui surat permohonan tersebut, Eko berharap direspon dan aktivitas perdagangan ikan hidup di Natuna, Anambas dan Bintan dapat kembali pulih.

“Kami belum dapat balasan (surat), tapi kami sudah meminta kedubes untuk meminta ke Pemerintah China membuka kembali perdagangan ini,” kata Eko.

Sebelumnya, KKP menjelaskan alasan terhentinya kapal-kapal Hongkong mengambil ikan budidaya dari Natuna dan Anambas karena Pemerintah China memperketat aktivitas perdagangan melalui laut yang masuk ke Hongkong. Pengetatan ini imbas dari perang dagang antara Amerika dengan China, sehingga Pemerintah Beijing memperketat penjagaan masuknya barang-barang di pelabuhan Hongkong.

Terpisah, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau, Semuel Sandi Rundupadang mendukung upaya HNSI Kepri menyurati Kedutaan Besar China, karena persoalan tersebut solusinya diselesaikan di tataran pemerintah pusat.

“Kami telah melaporkan situasi ini ke pusat, untuk penyelesaian persoalan menjadi domain dari pemerintah pusat karena melibatkan dua negara,” ujar Semuel.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Sambut Iduladha 2025 dengan Puasa Tarwiyah, Ini Jadwal, Niat, dan Manfaatnya

Ilustrasi- Seseorang Sedang Berdoa kepada Allah

Jakarta, aktual.com – Sebelum Iduladha dilaksanakan oleh umat Islam, terdapat dua puasa sunnah yang bisa dikerjakan.

Puasa sunnah tersebut jatuh pada 8 dan 9 Dzulhijjah. Pada 8 Dzuhijjah, umat Islam dianjurkan untuk berpuasa Tarwiyah.

Kemudian pada hari selanjutnya pada 9 Dzulhijjah, dilakukan puasa sunnah Arafah.

Puasa ini dikerjakan bagi mereka yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

Kapan Puasa Tarwiyah?

Pada tahun ini, puasa Tarwiyah jatuh pada Rabu (4/6/2025).

Syekh Said Muhammad Ba’asyin, dalam kitabnya yang berjudul Busyral Karim, sebagaimana dikutip Ustadz Alhafiz, menjelaskan bahwa puasa selama delapan hari sebelum hari Arafah dianjurkan.

“Ini yang dimaksud dengan perkataan matan, ’10 Dzulhijjah’. Tetapi puasa pada 8 Dzulhijjah dianjurkan sebagai bentuk ihtiyath terhadap hari Arafah dan juga termasuk 8 hari pertama Dzulhijjah,” tulis Redaktur Pelaksana Keislaman NU Online itu.

Sebagai informasi, ada tiga pendapat mengenai penamaan tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut hari tarwiyah, yakni (1) perenungan Nabi Adam ketika membangun Ka’bah, (2) perenungan mendalam Nabi Ibrahim setelah bermimpi diperintah untuk menyembelih anaknya, dan (3) perenungan orang haji mengenai doa-doa yang hendak dipanjatkan pada hari Arafah nanti.

Hal ini sebagaimana ditulis Sunnatullah dalam tulisan berjudul Penamaan Hari Tarwiyah, Arafah, dan Keutamaannya.

Niat Puasa Tarwiyah

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin ‘an adā’i sunnati yaumit tarwiyah lillâhi ta‘ālā.

Artinya, “Aku berniat puasa sunnah Tarwiyah esok hari karena Allah SWT.”

Keutamaan Puasa Tarwiyah

Puasa Tarwiyah dapat menghapus dosa selama satu tahun. Hal itu dijelaskan dalam hadis berikut ini:

صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين

Artinya, “Puasa hari Tarwiyah dapat menghapus dosa setahun. Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa dua tahun,” (HR Abus Syekh Al-Ishfahani dan Ibnun Najar).

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain