Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
24 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 76

MaxDecal Art Party 2025 Perkuat Tren Modifikasi Motor, Hadirkan 170 Seniman dan 50 Modifikator

Jakarta, Aktual.com – MaxDecal memperkuat posisinya di industri stiker dan modifikasi motor melalui MaxDecal Art Party 2025 yang digelar pada 6–7 Desember 2025 di Brickhall, Fatmawati, Jakarta Selatan. Acara yang didukung Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) ini mempertemukan 170 seniman dan 50 modifikator untuk mendorong pertumbuhan custom culture otomotif di Indonesia.

Project Director & RnD MaxDecal, Nofian Hendra, mengatakan konsep Art Party dipilih untuk menghadirkan pengalaman yang lebih relevan bagi komunitas otomotif. “Kami ingin menghadirkan suasana yang mencerminkan semangat ekonomi kreatif. Menggabungkan seni dan otomotif memberi pengalaman lebih menyenangkan dibanding pameran biasa,” ujarnya.

Ia menyoroti pesatnya pertumbuhan modifikasi motor, terutama penggunaan stiker sebagai komponen utama personalisasi. “Minat penggunaan stiker untuk roda dua terus meningkat. Tren ini menggerakkan industri modifikasi di berbagai daerah,” kata Nofian.

Melalui Moto Art Show, perusahaan meluncurkan produk Xtreme Series serta menghadirkan sesi Live Printing bersama PT Mulia Mandiri Supply. Pengunjung dapat melihat langsung proses produksi decal, berkonsultasi mengenai teknik pemasangan, hingga mendapatkan rekomendasi perangkat pendukung untuk menghasilkan stiker berkualitas tinggi.

Kontes modifikasi motor menjadi magnet utama, dengan 10 kategori terbaik yang seluruhnya berkaitan dengan penggunaan stiker—menegaskan bahwa stiker merupakan elemen penting dalam dunia modifikasi. Selain itu, 10 motor milik jurnalis yang telah dimodifikasi juga dipamerkan untuk menunjukkan tren desain terkini di segmen roda dua.

MaxDecal Art Party menghadirkan Build Offline Market yang menyatukan kreator dan modifikator dalam satu ruang kolaboratif. Melalui Art Education, peserta mendapatkan pelatihan desain, crafting, pemasaran, hingga penggunaan mesin agar mampu bersaing di industri otomotif kreatif.

Nofian menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual (IP) menjadi fondasi penting bagi industri modifikasi. “IP melindungi ide dan karya kreator. Ini membuat industri tumbuh sehat, baik di seni maupun otomotif,” ujarnya. Ekraf juga memfasilitasi pendaftaran IP langsung di lokasi acara untuk mempermudah kreator mengamankan karya mereka.

Sementara itu, Wakil Menteri dan Badan Ekraf Indonesia, Irene Umar, menyebut Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat custom culture di Asia. “Indonesia punya budaya, keunikan, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Kita harus mendorong sektor ini melampaui normalitas,” ujarnya.

Irene menilai pasar sepeda motor Indonesia, yang merupakan terbesar di dunia, menjadi peluang strategis bagi kreator stiker dan modifikator. “Konsumen motor sekarang ingin tampil unik. Stiker lokal memberi identitas dan karakter yang tidak dimiliki produk massal,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara industri otomotif dan kreator lokal. “Ini sesuai arahan Presiden: jangan lagi ego sektor. Ketika seni dan otomotif bersatu, efek ekonominya besar,” ujar Irene.

Irene juga menyoroti potensi bisnis lisensi. “Pendapatan kreator bisa datang dari licensing fee, bukan hanya penjualan produk. Model ini sudah terbukti sukses secara global,” ujarnya.

MaxDecal berencana menjadikan Art Party dan Moto Art Show sebagai agenda tahunan untuk memperkuat ekosistem modifikasi motor dan industri stiker nasional. “Masa depan personalisasi otomotif sangat cerah. Kreativitas anak muda terus berkembang,” tutup Nofian.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bongkar Dugaan Aktivitas Ilegal di Batam, Konten Kreator Ferry Kesuma Diperiksa Polisi

Jakarta, aktual.com – Konten kreator Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Ferry Kesuma menjalani pemeriksaan di Polda Kepri setelah dilaporkan oleh PT Pasific Propertindo Perkasa. Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah konten Ferry yang menyoroti aktivitas perusahaan itu di wilayah Kepri.

Pemeriksaan dilakukan pada Jumat, 5 Desember 2025 sejak pagi hingga sore hari. Ferry memberikan keterangan terkait video-video yang ia unggah di YouTube dan Tiktok.

Dalam salah satu kontennya di YouTube Shorts, Ferry membahas dugaan penguasaan sekitar 4.000 meter tanah aset Badan Pengelolaan (BP) Batam oleh PT Pasific Propertindo Perkasa yang kini digunakan sebagai lokasi penampungan sampah sementara (TPS).

Ia juga mengangkat dugaan keterlibatan perusahaan tersebut di bawah komisarisnya, Bobby Jayanto, dalam perobohan Hotel Purajaya di Batam. Ferry mempertanyakan mengapa dugaan itu belum ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Tokoh Lembaga Adat Melayu Kepri, Datok Rury Afriansyah, mempertanyakan proses pemeriksaan terhadap Ferry. “Harusnya Ferry diminta klarifikasi sebagai terlapor dengan pelapor. Tidak langsung naik ke penyidikan,” kata Rury.

Rury, yang juga pengelola Hotel Purajaya yang dirobohkan pada 2023, menduga pemeriksaan itu berpotensi membungkam kebebasan berpendapat. Ia menilai Ferry selama ini konsisten menyoroti berbagai dugaan aktivitas ilegal di Batam.

“Ferry membongkar rokok ilegal, impor beras ilegal dan isu lainnya,” ujarnya.

Rury berharap, proses hukum di Polda Kepri berjalan secara transparan dan profesional, tidak tebang pilih dan berpegang pada prinsip keadilan. “Saat ini di Mabes Polri sudah banyak perubahan dalam menangani kasus. Sesuai dengan semangat reformasi kepolisian yang sudah dideklarasikan oleh Presiden Prabowo,” tegasnya.

Menurutnya, pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Pak Jimmly dan ada juga Pak Mahfud tak lain agar polri berubah tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. “Semangat reformasi kepolisian harus menjalar dari atas hingga ke bawah,” ucapnya.

Ferry menambahkan, surat panggilan polisi diterima istrinya pada 1 Desember 2025. Ia mengaku dihubungi aparat saat sedang berada di pusat perbelanjaan Top 100.

“Saat itu polisi mondar-mandir mengikuti saya berbelanja. Saya digedor di parkiran dan baru di situ diberikan surat panggilan,” kata Ferry.

Menurut Ferry, laporan terhadapnya dibuat pada 22 September oleh Bobby Jayanto. Ia datang memenuhi panggilan pada 5 Desember di Polda Kepri dan diperiksa oleh penyidik Morina, Kanit Julius Silaen, serta Ipda Esi Aryanto dari Subdit 5 Ditreskrimsus.

Ferry mengatakan ia ditanya soal dugaan pencemaran nama baik. “Saya tanya, unsur fitnahnya di mana,” ujarnya.

Ia menyinggung soal tudingan penyerobotan lahan yang sebelumnya muncul dari Saparudin, yang disebut mewakafkan lahan untuk TPS bagi sekitar 90 ribu warga. Ferry mempertanyakan mengapa lahan itu kemudian beralih ke PT Pasific Propertindo Perkasa.

Ferry menyampaikan setelah pemeriksaan, ia sebagai saksi diminta menyerahkan akun media sosial hingga alat perekam seperti telepon seluler dan stabilizer. “Padahal cuma satu akun yang bermasalah. Instagram, YouTube, Facebook, Tiktok, follower sudah ratusan. Mau bagaimana ini? Mau dibungkam,” ucapnya.

Ia juga mengaku pernah ditawari suap oleh seorang pejabat terkait kasus Purajaya namun menolak. Ia menyebut ada tekanan dari berbagai pihak agar ia menghentikan kontennya.

“Mereka mau bungkam saya untuk bungkam rokok ilegal, reklamasi ilegal,” ujarnya.

Ia juga mengaku diminta menurunkan konten Purajaya dan mendapat tekanan dari beberapa LSM. Ferry memperkirakan masih akan dipanggil kembali.

Ferry berharap tidak ada warga yang mengalami kriminalisasi saat menyuarakan persoalan publik. “Saya sebagai konten kreator menyuarakan suara masyarakat. Jangan ada seperti saya dibungkam sementara data dan bukti ada,” katanya.

Tim Aktual.com telah berupaya menghubungi akun Instagram Humas Polda Kepri dan Direktur Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Silvester Simamora, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Korban Meninggal Bencana Alam Sumut Jadi 318 Jiwa

Medan, Aktual.com – Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara mencatat korban meninggal dunia akibat bencana alam yang melanda provinsi itu bertambah menjadi 318 orang.

Berdasarkan laporan Pusdalops per Sabtu (6/12/2025) pukul 08.00 WIB yang diterima di Medan, mencatat jumlah korban meninggal dunia bertambah enam orang dari sebelumnya tercatat 312 data per Jumat, pukul 08.00 WIB.

Pusdalops PB mendata 318 orang yang meninggal dunia tersebut tersebar di 12 dari 17 kabupaten/kota yang terlanda.

Pusdalops merinci korban meninggal berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 35 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 91 orang, Kabupaten Tapanuli Selatan 85 orang, Kota Sibolga 53 orang, Kabupaten Humbang Hasundutan sembilan orang dan Kota Padangsidimpuan satu orang.

Selain itu, Kabupaten Pakpak Bharat dua orang, Kota Medan 12 orang, Kabupaten Langkat 11 orang, Kabupaten Deliserdang 17 orang, Kabupaten Nias satu orang dan Kabupaten Nias Selatan satu orang.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut.

“Data merupakan update 6 Desember 2025 pukul 08.00 WIB,” ujarnya.

Dia mengatakan, berbagai upaya penanganan bencana telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.

“Untuk perkembangan atas bencana itu akan terus diinformasikan termasuk data-datanya,” kata dia.

Pusdalops PB mendata kabupaten/kota yang terlanda bencana alam yakni Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Sibolga.

Selain itu, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangberdagai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Lalu, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Batubara serta Kabupaten Mandailing Natal.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

WNA China Selundupkan Mineral di Bandara Khusus PT IWIP Halmahera Tengah

Barang bukti penyeludupan bahan mineral oleh WNA China di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara. (Sumber: Dok Kejagung)

Jakarta, Aktual.com –  Satuan Tugas Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT IWIP, Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, menggagalkan percobaan penyelundupan bahan mineral. Aksi tersebut dilakukan pada Jumat, 5 Desember 2025, oleh seorang WNA asal China berinisial MY.

Pelaku kedapatan membawa lima pack serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni. Barang tersebut hendak dibawa melalui penerbangan Super Air Jet rute Weda Bay-Manado sebelum berhasil diamankan petugas.

Kepuspenkum, Anang Supriatna menyebut, “Pelaku sudah diproses lebih lanjut oleh aparat terkait.” Ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (6/12/2025)

Aksi penyelundupan itu terjadi pada Jumat pagi ketika petugas melakukan pemeriksaan rutin di area keberangkatan. Pengamanan dilakukan cepat setelah serbuk mineral teridentifikasi selama proses screening.

Ia menjelaskan bahwa seluruh barang bukti akan diteliti oleh instansi teknis yang berwenang. Aktivitas pelaku sebelumnya telah terdeteksi Satgas Penertiban Kawasan Hutan Halilintar yang melakukan pengawasan penyelundupan pertambangan.

Anang menegaskan, “Deteksi awal satgas menunjukkan pengawasan berjalan efektif di kawasan industri.”

Bandara Khusus PT IWIP diketahui telah beroperasi sejak 2019 setelah menerima izin Kementerian Perhubungan. Bandara ini mendapat izin penerbangan internasional pada pada 8 Agustus 2025, bersamaaan dengan bandara khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Izin diberikan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Namun, usai viral penemuan tidak adanya perangkat negara di bandara khusus PT IMIP Morowali, 25 November 2025, Kemenhub tiba-tiba sudah mencabutnya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 55 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025.

Kepmenhub ini mencabut status sebagai bandara internasional terhadap bandara khusus PT IWIP dan PT IMIP.

Melalui temuan pada 25 November 2025 terhadap bandara PT IMIP, Pemerintah menempatkan Satgas Terpadu sejak 29 November 2025. Satgas ini terdiri dari unsur TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, AirNav, BMKG, AvSec, dan berbagai karantina yang relevan.

Evaluasi pemerintah mengungkapkan bahwa bandara PT IMIP dan PT IWIP belum memenuhi standar minimal perangkat negara yang harus hadir dalam fasilitas penerbangan publik. Kondisi itu mendorong pemerintah memperkuat kehadiran institusi negara di seluruh titik operasi bandara.

Anang menyebut keberhasilan pencegahan penyelundupan membuktikan pentingnya kehadiran perangkat negara di bandara khusus. Ia menilai koordinasi lintas instansi telah mempertegas pengawasan terhadap praktik ilegal dan perlindungan sumber daya strategis.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi satgas juga berperan memastikan aktivitas penerbangan berjalan sesuai ketentuan.

Penguatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh arus orang dan barang mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan nasional serta kedaulatan atas sumber daya mineral.

Laporan: Muhammad Hamidan Multazam

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Polemik Tobat Nasuha Memanas, Respons PKB dan Raja Juli Saling Berbalas Pernyataan

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Arief/vel.

Jakarta, aktual.com – Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai permintaan maaf Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pernyataan tobat nasuha merupakan sikap kerendahan hati. Namun, ia menyayangkan respons Raja Juli yang menurutnya justru menunjukkan sikap sombong.

“Saya tidak paham pastinya. Tapi, kalaupun benar, itu bentuk rendah hati Cak Imin. Tapi sayang, kerendahhatian Cak Imin dijawab dengan kesombongan Raja Juli,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).

Daniel menambahkan bahwa semestinya Raja Juli menunjukkan apresiasi karena telah diingatkan sebagai sesama sahabat. Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan tidak hanya bertanggung jawab kepada presiden, tetapi juga kepada publik dan Tuhan.

“Harusnya berterima kasih sudah diingatkan sebagai sahabat karena setiap amanat jabatan, selain bertanggung jawab ke Presiden, tapi juga kepada publik dan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Cak Imin saat itu tidak sedang mengarahkan atau memerintahkan siapa pun. Anggota Komisi IV DPR tersebut menjelaskan bahwa ajakan tobat ekologi sudah lama disuarakan oleh Cak Imin.

“Cak Imin saat itu tidak lagi perintah siapa pun, Cak Imin hanya menyampaikan pesan kemanusiaan, sebagai bentuk keresahan yang muncul dari hatinya, sekaligus mengingatkan dirinya sendiri dan mengajak semua pihak untuk menjaga Ibu Alam kita,” ujar Daniel Johan.

“Ajakan untuk tobat ekologi sudah sejak lama disampaikan Cak Imin kepada seluruh kader PKB termasuk kepada dirinya sendiri. Jadi bukan baru saat ini aja. Ini adalah panggilan kemanusiaan sebelum kerusakan-kerusakan yang lebih parah menghantam kehidupan kita bersama akibat perbuatan dan kebijakan yang kita buat sendiri,” sambungnya.

Daniel kemudian menyampaikan pesan yang disebutnya berasal dari Cak Imin terkait dinamika yang terjadi. Pesan tersebut, menurutnya, menekankan pentingnya fokus pada perbaikan lingkungan, bukan memperkeruh suasana.

“Arahan Cak Imin cuma memberi pantun WA ke-saya. Jalan-jalan ke Kampung Radio Dalam, (cakep..!). Jangan lupa beli rambutan (cakep..!). Kita ini mau memperbaiki alam, bukan mencari keributan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni menyebut bahwa Cak Imin telah meminta maaf atas pernyataan tentang tobat nasuha. Ia mengatakan bahwa permintaan maaf itu disampaikan melalui pesan WhatsApp.

“Soal tobat, tobat bareng-bareng tadi kata Bu Alien. Saya alhamdulillah sudah mendapat WA dari Pak, Gus Imin, beliau mengatakan minta maaf kepada saya. Mengatakan bahwa bukan itu maksudnya,” kata Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).

Raja Juli menilai langkah Cak Imin tersebut sebagai tindakan yang bijaksana, dan ia mengaku menerima permintaan maaf itu.

“Beliau secara gentle saya kira minta maaf. Dan saya kira, saya terima maaf beliau karena memang bukan itu maksud beliau. Beliau mengatakan demikian kepada saya,” ungkap Raja Juli.

Ia juga mengingatkan agar sesama menteri tidak saling merendahkan kinerja satu sama lain. Menurutnya, seluruh anggota kabinet harus menjaga soliditas demi stabilitas nasional.

“Dan sebagai sesama menteri, saya katakan kita harus kompak, nggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan antara kementerian yang lain,” ujar Raja Juli.

“Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus Disertasi Bahlil, Ko-Promotor Minta Maaf

Gedung Rektorat Universitas Indonesia Foto: Ist

Depok, Aktual.com – Universitas Indonesia (UI) menerima pernyataan permohonan maaf dari salah satu ko-promotor disertasi Bahlil Lahadalia, Teguh Dartanto, yang ditujukan kepada sivitas akademika dan masyarakat.

‎‎Penyampaian permohonan maaf ini merupakan bagian dari kewajiban dalam sanksi pembinaan yang dijatuhkan terhadap dirinya sesuai Keputusan Rektor UI No. 474/SK/R/UI/2025, setelah ditemukannya pelanggaran akademik dalam proses pembimbingan disertasi tersebut.

Rektor UI Heri Hermansyah menegaskan permohonan maaf tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme etik UI. Pernyataan permohonan maaf dari Teguh Dartanto diterima UI pada 29 November 2025.

“Pernyataan permohonan maaf ini menunjukkan keseriusan pihak yang bersangkutan dalam menjalankan sanksi pembinaan. UI akan terus menjaga integritas akademik tanpa syarat dan tanpa tebang pilih,” ujar Heri dalam keterangannya di Depok, Sabtu, (6/12/2025.

UI menilai langkah ini sebagai bagian dari proses pemulihan iklim akademik dan komitmen untuk memperkuat budaya integritas. Dengan ini, UI akan melakukan koordinasi dengan empat organ utama untuk menindaklanjuti pernyataan tersebut secara kelembagaan.

‎‎Sebagai institusi pendidikan, kata dia, UI menempatkan integritas akademik sebagai pilar utama. Karena itu, sanksi yang dijatuhkan bukan bersifat menghukum, tetapi merupakan bagian dari pembinaan demi menjaga mutu akademik UI.

Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro menegaskan UI konsisten menjalankan mekanisme etik tanpa pengecualian.

‎‎“Seluruh pihak yang terlibat, baik promotor, ko-promotor, manajemen sekolah, maupun mahasiswa, telah dikenai sanksi pembinaan sesuai tingkat tanggung jawabnya. UI tidak tebang pilih dalam menegakkan standar akademik,” ujar dia.

‎‎Ia menambahkan, penegakan integritas akademik dilakukan bukan hanya melalui penjatuhan sanksi, tetapi juga melalui pembinaan untuk meningkatkan kualitas akademik dan perubahan perilaku.

‎‎“Mahasiswa diwajibkan melakukan revisi substantif pada disertasinya. Sementara para pembimbing dikenai pembinaan melalui larangan kegiatan akademik tertentu,” kata Erwin.

‎‎Dalam proses penyusunan disertasi, Bahlil Lahadalia, mahasiswa S3 Program Doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), terdapat beberapa pihak yang bertugas sebagai pembimbing, yaitu Promotor Chandra Wijaya, serta dua Ko-promotor, yaitu Teguh Dartanto dan Athor Subroto.

‎‎Evaluasi menyeluruh yang dilakukan UI menemukan adanya pelanggaran akademik dan etik dari seluruh unsur pembimbing, sehingga masing-masing dikenai sanksi pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Sanksi terhadap Teguh Dartanto mencakup larangan mengajar dan membimbing selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama dua tahun, serta kewajiban menyampaikan permohonan maaf kepada sivitas akademika dan masyarakat.

‎‎Sanksi yang sama dalam tingkatannya dijatuhkan kepada Promotor dan Ko-promotor lainnya, yakni larangan mengajar, larangan menerima mahasiswa bimbingan, serta pembatasan keterlibatan dalam jabatan struktural dalam periode tertentu.

‎‎Keputusan sanksi tidak diambil secara sepihak, melainkan merupakan keputusan bersama empat organ utama UI, yaitu Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB).

Empat organ tersebut secara serempak menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan revisi disertasi serta melengkapi persyaratan tambahan berupa publikasi ilmiah.

Revisi Disertasi dan Terbitkan Publikasi Ilmiah

Sebelumnya, Heri Hermansyah mengatakan Bahlil Lahadalia diharuskan melakukan perbaikan atau revisi disertasi dan menambah publikasi ilmiah, sebelum dinyatakan lulus

Heri menjelaskan bahwa kedua mandat tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) individual terhadap kasus disertasi Bahlil Lahadalia.

“Kalau isi SK-nya, ada dua. Yang pertama adalah menunda yudisium sampai revisi selesai. Yang kedua, menambah publikasi ilmiah. Jadi, kita lembaga pendidikan tentunya juga membina, bukan membinasakan,” kata Heri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Heri menjelaskan, mandat untuk Bahlil menyelesaikan revisi dan menambah publikasi ilmiah itu merupakan kesepakatan bersama dari dirinya sebagai rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Dewan Guru Besar (DGB) dan Senat Akademik.

Ia juga menegaskan soal status Bahlil sebagai mahasiswa S3 Kampus Kuning itu belum dinyatakan lulus karena Bahlil belum melalui proses yudisium yang menjadi penentuan nilai dan kelulusannya di UI.

Yudisium dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban akademik, dan menjadi syarat untuk mengikuti wisuda sebagai tanda kelulusan.

“Belum lulus. Mahasiswa lulus itu ada suatu proses yang disebut yudisium itu. Nah, beliau belum sampai ke yudisium itu,” kata Heri.

Keputusan pihak UI untuk melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan kasus disertasi Bahlil Lahadalia, ini merupakan hasil dari rangkaian pertemuan empat organ UI.

Keputusan melakukan pembinaan terhadap kasus disertasi Bahlil tersebut juga sudah melewati proses yang panjang oleh pihak kampus yang berjalan sejak November 2024.

“Saya kan jadi rektor bulan Desember, jadi bahkan sebelum saya diangkat di rektor, proses itu sudah berjalan. Dan saya diangkat rektor bulan Desember, walaupun itu terjadi sebelum saya menjadi rektor, itu sudah menjadi kewajiban saya untuk menyelesaikannya sampai tuntas,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

1...757677...43,109Halaman 76 dari 43,109

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya