1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 777

G7 Soroti Ketidakpastian Ekonomi Global akibat Ancaman Tarif Trump

Bendera negara-negara anggota G7. Aktual/ANADOLU

Kanada, aktual.com – Para pemimpin keuangan G7 telah menyuarakan kekhawatiran serius terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh pemberlakuan tarif impor besar-besaran oleh Presiden AS Donald Trump.

Hal itu disampaikan sejumlah pejabat yang menghadiri pertemuan tertutup para menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral G7—kelompok negara-negara maju dengan perekonomian terbesar—yang digelar di sebuah hotel di kawasan resor pegunungan Kanada pada Rabu (21/5).

Mereka berusaha mencari titik temu di antara negara-negara anggota G7, tetapi perbedaan pendapat tetap muncul, terutama yang berkaitan dengan tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina.

Meski demikian, mereka bersepakat untuk menjaga kekompakan dalam menghadapi tantangan bersama, menurut seorang pejabat Jepang yang berbicara secara anonim.

Diskusi hari pertama berlangsung di tengah situasi bahwa AS belum menandatangani perjanjian dagang formal dengan mitra-mitra utamanya, setelah Trump pada awal April mengumumkan tarif dagang besar-besaran terhadap hampir seluruh negara di dunia.

Pendekatan Trump yang konfrontatif di bidang perdagangan telah membuat prospek ekonomi global kian tak menentu.

Namun, Amerika Serikat dan China telah setuju untuk saling mengurangi tarif setelah kedua negara mencapai kesepakatan awal dalam perundingan tingkat tinggi di Swiss pekan lalu.

Menkeu AS Scott Bessent—tokoh sentral dalam negosiasi tarif Trump dengan negara-negara lain—turut hadir dalam diskusi tersebut.

Menkeu Jepang Katsunobu Kato mengatakan kepada wartawan, dia menyampaikan dalam diskusi bahwa ketimpangan perdagangan disebabkan oleh masalah-masalah mendasar dalam ekonomi suatu negara.

Dia juga mengatakan bahwa ketimpangan itu seharusnya diatasi dengan peningkatan permintaan domestik dan pengurangan defisit anggaran, bukan dengan tarif.

Sebagai ketua G7 tahun ini, Kanada menggelar pertemuan itu sebagai persiapan menjelang KTT tahunan di Kananaskis, Kanada, yang akan diadakan kurang dari sebulan lagi.

“Ini adalah momen sangat penting bagi G7 dan dunia. Peran kami adalah mengembalikan stabilitas dan pertumbuhan,” ujar Menkeu Kanada François-Philippe Champagne, kepada wartawan sebelum pertemuan itu. “Saya kira, itulah dua tujuan utama yang ingin kami capai.”

Meski ketegangan dengan AS belum reda terkait kebijakan tarif Trump, Champagne mengatakan bahwa semangat dari pertemuan G7 itu adalah “mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia.”

Para pemimpin keuangan dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa berencana merilis komunike bersama pada Kamis (22/5), hari terakhir pertemuan.

Namun, kemungkinan isi komunike itu akan terbentur pada perbedaan pandangan, terutama terkait kebijakan tarif AS.

Seorang sumber yang memahami posisi AS mengungkapkan bahwa Washington tidak akan menyetujui pernyataan bersama yang tidak selaras dengan prioritas mereka.

Dalam KTT di Italia tahun lalu, para pemimpin G7 menyatakan komitmen mereka terhadap sistem perdagangan multilateral yang bebas, adil, setara, dan transparan berdasarkan aturan.

Topik lain yang dibahas dalam pertemuan di Kanada itu adalah kelebihan kapasitas industri China dan praktik-praktik non-pasar (seperti subsidi), rencana pemulihan ekonomi Ukraina pascaperang, serta upaya memerangi kejahatan keuangan seperti pencucian uang.

Menkeu Ukraina Sergii Marchenko, yang diundang untuk mengikuti sebagian sesi diskusi secara langsung, menyatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintahnya menyerukan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia.

Pernyataan itu dia sampaikan di tengah lambatnya kemajuan dalam perundingan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

BGN Terapkan Langkah Preventif Pastikan Keamanan Pangan MBG

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (kanan) bersama Kepala Badan POM Taruna Ikrar (kiri) bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).Aktual/ANTARA

Jakarta, aktual.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan pihaknya telah melakukan beberapa langkah korektif-preventif terhadap kejadian keracunan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku yang selektif hingga penerapan protokol keamanan saat proses pengantaran makanan dari SPPG ke sekolah.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebutkan bahwa tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharuskan untuk menerapkan beberapa standar, yaitu food flow yang sesuai prinsip hazard analysis and critical control point (HACCP), higiene dapur, lean management, dan kapasitas semi industri.

“Dari lapangan kemarin, harus kita upgrade, karena kalau katering masih terlalu sederhana, sehingga harus mengikuti standar yang kita tetapkan, termasuk ruangan-ruangan untuk lean management, dimana ada barang masuk, kemudian penyimpanan basah, penyimpanan kering, refrigerator, dan seluruh peralatan, misalnya talenan untuk daging tidak boleh digunakan untuk sayur. Jadi, masing-masing ada peruntukannya, termasuk pisau dan lain-lain,” paparnya.

Dadan mengatakan di lokasi penerimaan pangan atau sekolah, juga telah ditetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dengan waktu maksimal untuk dapat dikonsumsi, mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa dan kewajiban uji organoleptik atau uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur terhadap makanan sebelum dibagikan.

“BGN juga melakukan penyegaran dan pelatihan terhadap penjamah makanan secara rutin,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong keterlibatan pihaknya di semua tahapan pengelolaan MBG sebagai upaya mengawal ketat aspek keamanan dan mutu pangan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyebut sejumlah titik kritis yang menjadi potensi keterlibatan BPOM dan harus diperhatikan untuk memastikan pengendalian bahaya, deteksi dini, dan tindakan korektif pada seluruh rantai penyiapan MBG, yaitu mulai dari penerimaan bahan baku dan wadah makanan, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, pembagian porsi dan pengemasan, distribusi, pengawasan pihak sekolah sampai ke pencucian, pengeringan, dan penyimpanan wadah makanan.

BGN dan BPOM menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5). RDP ini bertujuan membahas mengenai titik krusial pada aspek keamanan pangan dan penerapan standar SPPG, sekaligus mendiskusikan solusi yang efektif dan efisien dalam menjamin keamanan pangan pada program MBG.

Dalam kesempatan itu, Komisi IX DPR mendesak BPOM dan BGN untuk mengimplementasikan secara menyeluruh kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Kolaborasi yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama dalam sistem deteksi dini dan tanggap darurat pangan. Hal ini termasuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan serta memberikan edukasi keamanan pangan bagi pihak sekolah dan masyarakat penerima manfaat MBG.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Indonesia Darurat PHK, Puan Minta Pemerintah Respons Dengan Strategi Konkret

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah proaktif menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan yang merupakan hasil dari demokrasi harus hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.

“Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan Maharani, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengumumkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Per 20 Mei 2025, sudah ada 26.454 pekerja di-PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.

Menurut Puan, kenaikan angka PHK bukan sekadar statistik, tapi pengingat bahwa krisis ketenagakerjaan sudah semakin parah di Indonesia dan mendorong pemerintah merespons dengan strategi yang konkret.

“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” tegas mantan Menko PMK itu.

Puan pun mendorong pemerintah menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Ia meminta pemerintah tak hanya menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan bagi jutaan pekerja yang nasibnya terancam.

“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyoroti berbagai tantangan struktural yang masih menghambat kesejahteraan rakyat, termasuk kesenjangan bagi para pekerja. Karenanya, Puan memastikan DPR akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, termasuk bagi para tenaga kerja.

“Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera,” tuturnya.

“DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang dapat memberikan jalan bagi rakyat untuk menemukan solusi dalam bidang ekonomi; sehingga rakyat hidup nyaman, tentram, dan sejahtera,” imbuh Puan.

Ditambahkannya, kerja bersama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi fenomena badai PHK termasuk dari pelaku bisnis atau perusahaan sebagai pihak pemberi kerja. Puan menyebut, memastikan rakyat memperoleh kesejahteraan merupakan amanat konstitusi negara, yang salah satunya terkait jaminan pekerjaan sehingga negara harus hadir untuk rakyat

“Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.

“Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia,” tutup Puan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Polri Bersama Kementerian Siap Tertibkan Kendaraan ODOL, Angkutan Nakal Bakal Ditindak!

Kakorlantas Polri, Brigjen Pol Drs Agus Suryonugroho SH MHum memantau jalur Batang-Brebes menjelang mudik Lebaran 2025. Aktual/ DOK TRIBRATA

Jakarta, aktual.com – Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan jajaran pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk menertibkan kendaraan angkutan barang yang mengalami Over Dimensi dan Over Load. Langkah yang dilakukan melalui program “Menuju Zero Over Dimensi dan Over Load” ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar, bahkan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar serta kerusakan infrastruktur jalan, dalam beberapa waktu belakangan sangat marak.

“Untuk itu kami berkolaborasi dengan berbagai intansi dan Lembaga terkait untuk merespon dan memitigasi fenomena ini. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi mendengar kecelakan yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan tidak laik jalan,” kata Irjen Agus Suryonugroho, Kamis (20/5).

Penertiban ini, lanjut Agus, dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat hingga wilayah, dengan melibatkan Kementerian Koordinator Infrastruktur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Korlantas Polri, serta dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha logistik.

Agus menjelaskan, program penertiban kendaraan Over Dimensi dan Over Load akan dijalankan melalui tiga tahap utama. Yang pertama, akan dilakukan sosialisasi berupa kampanye masif melalui media cetak, televisi, dan media sosial. Kemudian, pendataan oleh petugas dari satuan wilayah dan Dinas Perhubungan terhadap kendaraan dan pemiliknya, serta memberikan edukasi terkait standar kendaraan yang berlaku.

Kedua, tahap peringatan, di mana kendaraan yang tidak sesuai ketentuan akan dihentikan, didata, diberi peringatan tertulis, serta ditempeli stiker khusus sebagai penanda kendaraan dalam pengawasan.

Ketiga, tahap penegakan hukum, dilaksanakan melalui Operasi Patuh 2025 secara nasional dan serentak, dengan fokus pada penindakan kendaraan Over Dimensi dan Over Load yang tetap beroperasi.

Untuk menyatukan visi dan strategi, pemerintah akan menggelar Video Conference nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Infrastruktur bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, serta Kakorlantas Polri. Seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga daerah akan mengikuti arahan guna menyamakan langkah pelaksanaan program ini.

Sementara itu, penertiban akan difokuskan pada, kendaraan angkutan yang terbukti Over Dimensi maupun Over Load. Kawasan pelabuhan, kawasan industri, pool kendaraan, serta ruas jalan tol dan jalan strategis lainnya.

Program “Menuju Zero Over Dimensi dan Over Load” sendiri tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kendaraan, tetapi juga menjadi upaya menyelamatkan nyawa dan menjaga ketahanan infrastruktur transportasi.

Pemerintah mengajak semua pihak, terutama pelaku usaha logistik dan angkutan, untuk mendukung program ini dengan menyesuaikan armada sesuai ketentuan serta tidak lagi mengoperasikan kendaraan yang tidak standar.

“Kami ingin menciptakan jalan yang aman, infrastruktur yang terlindungi, dan angkutan barang yang patuh hukum,” tegas Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bareskrim Polri Tangkap Enam Tersangka Penyebar Pornografi Anak di Grub Facebook

Pengungkapan kasus tindak pidana distribusi konten pornografi dan eksploitasi seksual anak melalui media sosial Facebook.

Jakarta, Aktual.com – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tindak pidana distribusi konten pornografi dan eksploitasi seksual anak melalui media sosial Facebook. Dalam pengungkapan ini, enam orang tersangka diamankan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, menyampaikan bahwa kasus ini bermula dari viralnya konten asusila dalam grup Facebook bernama Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Grup tersebut diketahui berisi unggahan foto dan video yang mengarah pada incest, termasuk eksploitasi terhadap anak.

“Media sosial kini menjadi ruang yang sangat rawan disalahgunakan untuk menyebarkan konten pornografi, termasuk terhadap anak-anak. Kami telah menindak 17 kasus dan menangkap 37 tersangka sepanjang tahun ini,” ujar Brigjen Pol Himawan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (21/5).

Penyidik menerbitkan tiga laporan polisi pada 16 Mei 2025 dan melakukan profiling serta monitoring akun-akun mencurigakan. Hasilnya, enam pelaku ditangkap di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Lampung. Salah satu pelaku berinisial MR merupakan admin sekaligus pembuat grup Fantasi Sedarah sejak Agustus 2024.

Dari tangan para pelaku, diamankan barang bukti berupa 8 unit handphone, 1 laptop, 1 PC, 3 akun Facebook, 5 akun email, serta ratusan konten bermuatan pornografi anak.

Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal berlapis dari UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp6 miliar.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO, Brigjen Pol Dr Nurul Azizah, menjelaskan bahwa sebagian korban diketahui masih anak-anak dengan usia 7 hingga 12 tahun. Modus para pelaku adalah memanfaatkan kedekatan hubungan keluarga maupun lingkungan untuk melakukan pelecehan seksual dan merekam aksi tersebut.

“Kami temukan korban anak di Jawa Tengah dan Bengkulu, yang menjadi sasaran pelaku dengan hubungan keluarga atau tetangga. Kami menerapkan pendekatan ramah anak dan melibatkan psikolog klinis dalam proses pemulihan korban,” tegas Brigjen Pol Nurul Azizah.

Saat ini, Polri tengah berkoordinasi dengan Kementerian PPPA, LPSK, dan instansi terkait untuk menjamin pemulihan korban secara menyeluruh, mulai dari rehabilitasi medis, hukum, hingga penyediaan rumah aman.

“Kami imbau masyarakat untuk tidak menyebarkan ulang konten tersebut. Mari bersama menjaga ruang digital dari konten-konten merusak dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual,” tutup Brigjen Pol Nurul Azizah.

Polri memastikan akan terus menindak tegas pelaku penyebaran konten asusila, khususnya yang melibatkan anak, dan mengajak masyarakat melapor jika menemukan indikasi serupa di ruang digital.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Penting! Sekolah Rakyat Wajib Prioritaskan Anak Miskin Ekstrem dan Berkelanjutan

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto di bawah naungan Kementerian Sosial. Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Menurut Achmad, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar dalam membentuk karakter anak-anak Indonesia melalui pendidikan yang terstruktur dan disiplin selama 12 tahun. Ia menyebut bahwa melalui pendidikan yang menyentuh langsung masyarakat miskin ekstrem, Sekolah Rakyat dapat melahirkan generasi pemimpin bangsa yang berkarakter dan memiliki jati diri Indonesia.

“Kita harapkan program ini tidak hanya berlangsung selama masa satu pemerintahan saja. Harus ada sistem dan regulasi yang menjamin keberlanjutan Sekolah Rakyat, bahkan setelah bergantinya rezim,” ujar Achmad dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Achmad juga menyoroti perlunya koordinasi antarlembaga negara dalam implementasi program ini. Pasalnya, Sekolah Rakyat menyangkut lintas sektor seperti pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan yang dirancang perlu menjamin keberhasilan output, tidak hanya dari segi akademik, tapi juga dari pembentukan karakter kebangsaan.

“Kalau sistemnya sudah dibangun dengan baik, Sekolah Rakyat bisa menjadi seperti SD INPRES zaman Orde Baru yang tetap dikenang hingga kini. Bedanya, ini menyasar kelompok masyarakat termiskin, untuk memastikan mereka tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan antar generasi,” imbuh Politisi dari Fraksi Partai Demokrat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin ekstrem mencapai sekitar 5,3 juta jiwa, atau setara dengan 1,95% dari total populasi. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara total pada 2027.

Karena itu, Achmad menekankan pentingnya penyusunan sistem yang berkelanjutan dan tepat sasaran, terutama untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Ia berharap anggaran besar yang digelontorkan untuk program ini digunakan secara efisien dan transparan, demi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Jangan sampai program ini hanya bersifat proyek jangka pendek. Kita harus membangun jati diri anak-anak bangsa dari akar rumput. Sekolah Rakyat ini adalah peluang emas untuk itu,” tutup Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain