24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 78

Dialog MPR–Liga Muslim Dunia Tegaskan Kekuatan Pancasila untuk Harmoni Global

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dalam Dialog Kekuatan Ideologi Pancasila untuk Perdamaian Dunia bersama Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (MWL) H.E. Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam, terletak pada keteguhan spiritual dan nilai kebersamaan yang diajarkan para ulama dan tokoh masyarakat.

Hal itu disampaikan Ahmad Muzani dalam Dialog Kekuatan Ideologi Pancasila untuk Perdamaian Dunia bersama Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (MWL) H.E. Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa sendiri hadir bersama jajaran lainnya, yakni Asisten Sekretaris Jenderal bidang Hubungan Internasional, H.E. Dr. Mohammed Al-Majdouei; Asisten Sekretaris Jenderal bidang Komunikasi Korporat, Mr. Abdulwahab Al-Shehri; Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Yang Mulia Faisal Abdullah H. Amodi; serta Direktur Kantor MWL di Indonesia Abdulrahman Khayyat.

Ahmad Muzani sendiri didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, dan Mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan Mantan Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog Antaragama dan Antarperadaban, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Ahmad Muzani membuka dengan seruan syukur dan doa bagi korban bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta sejumlah provinsi lainnya.

“Data terakhir menunjukkan ratusan korban terdampak, dengan banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, tempat ibadah, hingga rumah warga mengalami kerusakan berat. Kita mendoakan mereka yang meninggal diterima amalnya oleh Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” ujarnya.

Ahmad Muzani menekankan bahwa Indonesia merupakan negeri subur yang sekaligus berada di kawasan rawan bencana. Menurutnya, kekuatan masyarakat Indonesia dalam menerima musibah sebagai ujian tidak lepas dari peran para ulama dan kiai yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta keyakinan bahwa setiap ujian meningkatkan derajat seseorang.

“Melalui pengajian dan majelis ilmu, para kiai membentuk ketangguhan masyarakat kita,” kata Ahmad Muzani.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Muzani menyoroti kekayaan keragaman bangsa yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, 713 bahasa daerah, ratusan suku, serta enam agama. Ia menegaskan bahwa sejak kemerdekaan, para pendiri bangsa telah bersepakat untuk berdiri dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan itu, menurutnya, harus terus dijaga.

“Negara ini memang tidak didirikan sebagai negara agama, tetapi agama tumbuh subur dan saling memperkuat. Dalam negara Pancasila, menjalankan ibadah sesuai keyakinan bukan hanya diperbolehkan, tetapi memperkokoh persatuan,” tuturnya.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kehadiran Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Yang Mulia Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Issa, dalam dialog tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kerukunan, persaudaraan, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat tumbuh kuat di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa peran ulama, kiai, dan pemimpin pesantren sangat besar dalam menjaga harmoni tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bahlil Usulkan Koalisi Permanen di Hadapan Prabowo: “Pemerintahan Butuh Stabilitas”

Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembentukan koalisi permanen bagi partai-partai pendukung pemerintah. Usulan itu ia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Menurut Bahlil, pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas politik jangka panjang. Karena itu, koalisi pendukung Prabowo–Gibran perlu memiliki komitmen yang solid.

“Partai Golkar berpandangan bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar ini izinkan kami memberikan saran: perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujarnya.

Bahlil menekankan pentingnya konsistensi dalam koalisi. Ia mengkritik model koalisi yang mudah berubah arah.

“Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” katanya.

Ia menambahkan bahwa partai-partai yang berada dalam koalisi pendukung pemerintahan seharusnya memiliki prinsip dan komitmen yang kuat.

“Kalau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau senang, senang bareng-bareng. Dan ini dibutuhkan gentleman, dibutuhkan gentleman yang kuat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung target perolehan kursi Partai Golkar pada Pemilu 2029. Ia menyebut partainya saat ini menguasai 102 kursi DPR RI, dan menargetkan jumlah yang lebih besar pada pemilu mendatang.

Dengan nada bercanda, Bahlil menyebut target tersebut bisa tercapai jika Golkar terus mendapat dukungan Presiden.

“Insyaallah besok targetnya harus di atas 102. Itu bisa terwujud kalau Bapak Presiden senyum bersama Golkar,” ujarnya sambil berkelakar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Prabowo Tegaskan Demokrasi Indonesia Tak Bisa Mengadopsi Sistem Negara Lain

Jakarta, Aktual.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak bisa mengadopsi sistem politik dari negara lain secara mentah-mentah. Menurutnya, politik nasional harus dibangun berdasarkan jati diri dan karakter bangsa sendiri.

Dalam pidatonya pada puncak HUT Ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025), Prabowo menekankan perlunya paradigma baru politik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Paradigma baru politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di Barat cocok sama kita,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung ironi negara-negara yang pernah menjajah Indonesia tetapi kini mengajarkan soal demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

“Dia ngajarin demokrasi ke kita, padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun. Dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM. Jadi rupanya demokrasi dan HAM itu sesuai selera,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa politik Indonesia harus bertumpu pada keyakinan terhadap kemampuan bangsa sendiri, serta menghargai sejarah dan perjuangan nasional.

Prabowo juga menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus memiliki ciri khas: bersaing secara sehat selama pemilu, namun kembali bersatu setelah kontestasi usai.

“Politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan saat pemilu, tetapi setelah selesai, kita bersatu dan bergotong royong,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BYD Care Salurkan Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

Jakarta, Aktual.com — PT BYD Motor Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp1,5 miliar untuk warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera melalui program BYD Care. Bantuan mulai didistribusikan sejak 3 Desember 2025, mencakup wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Distribusi di Sumatera Utara menjangkau Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Penyerahan simbolis dilakukan bersama pemerintah daerah dan diterima Wakil Gubernur Sumut serta BNPB Sumatera Utara.

“Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. BYD berupaya hadir secepat mungkin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, dalam keterangan tertulis Jumat (05/12/2025)

Di Sumatera Barat, bantuan disalurkan ke Padang, Solok, dan Padang Panjang, bekerja sama dengan Pemprov Sumbar dan Wali Kota Padang. Penyaluran ke sejumlah wilayah Aceh juga masih berlangsung.

Head of Public and Government Relations BYD Indonesia, Luther Panjaitan, menegaskan bahwa proses distribusi dilakukan melalui koordinasi dengan dealer Arista Group dan Bipo. “Kami memastikan bantuan benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan,” ujarnya.

BYD menyatakan akan terus memantau situasi di lapangan dan melanjutkan dukungan hingga proses pemulihan selesai.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Satgas PKH Dalami Kerusakan Hutan di Daerah Banjir

Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.

Jakarta, Aktual.com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai mendalami soal kerusakan hutan yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

“Di samping memberikan bantuan, tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Anang mengatakan, satgas akan menyelidiki penyebab kerusakan hutan pada tiga provinsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya proyek tambang pada hutan.

“Apakah ini nantinya akibat dari apa, apakah dari rusaknya kawasan hutan atau kayu-kayu tambang, nanti didalami. Yang jelas, tim PKH sudah bergerak,” ucapnya.

Apabila nantinya ditemukan unsur pidana, ia memastikan bahwa Satgas PKH akan menindak pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Polri membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait gelondongan kayu yang terbawa banjir saat banjir di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut sebagai tindak lanjut dari MoU (memorandum of understanding) antara Kemenhut dan Polri dalam ruang lingkup sinergi tugas dan fungsi dalam pembangunan kehutanan maka dibentuk tim kerja sama untuk melakukan investigasi asal usul kayu-kayu yang terseret banjir tersebut.

“Kemarin Pak Menko (PMK) Pratikno berserta Pak Mensesneg dan Seskab juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) bergerak. Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut,” kata Menhut.

“Bila ditemukan ada unsur pidana maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya,” tambahnya.

Dia menyebut jajaran Kemenhut sudah melakukan penyusuran sungai dengan bantuan drone untuk memantau jalur daerah aliran sungai (DAS) terdampak yang dilewati material kayu tersebut.

Pihaknya juga sudah menggunakan aplikasi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk melakukan analisis kayu terbawa banjir. Mulai dari jenis kayu, penampakan fisik kayu dan penampakan tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Tata Kelola Amburadul, NEXT Indonesia Center Desak Jumlah BUMN Karya Dipangkas

Jakarta, aktual.com – NEXT Indonesia Center menilai keberadaan BUMN karya semakin kehilangan alasan untuk dipertahankan. Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, mengatakan kondisi saat ini menunjukkan bahwa posisi BUMN karya tak lagi memiliki urgensi.

Ia menilai pemerintah tidak lagi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas, sementara keberadaan BUMN karya juga tidak pernah menjadi mandat undang-undang.

Menurut dia, sejumlah perusahaan pelat merah di sektor konstruksi juga terbukti menunjukkan kinerja yang lemah, terutama dari sisi keuangan.

Melihat situasi tersebut, ia menilai pemerintah tidak perlu mempertahankan banyak perusahaan serupa. “Kalau tetap mau punya BUMN karya, cukup satu saja,” ujar Herry.

Ia menambahkan bahwa perusahaan lainnya sebaiknya dibenahi lebih dulu dan kemudian diprivatisasi agar tidak terus membebani pemerintah. Herry menilai langkah perbaikan terutama diperlukan untuk perusahaan yang kini tengah berada dalam kondisi berat.

Ia berpendapat bahwa perusahaan yang sakit perlu diselamatkan lebih dulu sampai kembali stabil. Setelah itu, menurutnya, jumlah BUMN karya tidak perlu lagi dipertahankan hingga mencapai tujuh perusahaan seperti sekarang.

Ia juga menyoroti persoalan proyek fiktif di lingkungan BUMN, yang menurutnya disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan modern. Ia menjelaskan bahwa jabatan dewan komisaris kerap dijadikan ajang pembagian posisi, sehingga proses pemilihan menjadi longgar.

Kondisi itu, kata dia, membuat fungsi utama komisaris tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Pengawasannya jadi lemah,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut adanya kecenderungan tindakan balas jasa kepada pihak yang membantu pengangkatan pejabat BUMN.
Herry menilai akar masalah tata kelola yang buruk ini bersumber dari level tertinggi.

Ia menunjuk fenomena banyaknya pengurus partai politik yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Ia mencontohkan hal tersebut bisa dilihat pada beberapa pengurus PSI. Padahal, menurutnya, larangan rangkap jabatan sudah diatur jelas dalam berbagai regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri.

Regulasi-regulasi tersebut secara tegas melarang komisaris BUMN merangkap sebagai pengurus partai. Namun ia menilai aturan itu justru dilanggar oleh pihak yang membuatnya. Dalam pandangannya, permasalahan ini bermuara pada Kementerian BUMN, BP BUMN, dan Danantara. Ia juga menyinggung praktik rangkap jabatan di Danantara.

“Mungkin malu mau melarang yang lain,” kata Herry.

Kasus proyek fiktif di lingkungan BUMN kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pejabat PT Pembangunan Perumahan (PT PP) sebagai tersangka pada Selasa, 25 November 2025. Tersangka pertama adalah Didik Mardiyanto, Kepala Divisi Engineering, Procurement, and Construction PT PP.

Sementara itu, tersangka kedua yakni Herry Nurdy, Senior Manager yang membidangi keuangan dan SDM di Divisi EPC PT PP. KPK menduga keduanya terlibat dalam pengaturan dan penggunaan anggaran untuk proyek yang ternyata tidak pernah dijalankan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain