Jakarta, aktual.com – Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), pengemudi ojek online (ojol) menggelar demo besar-besaran di sejumlah daerah dengan tuntutan utama potongan tarif aplikasi tak lebih dari 10 persen. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai, sudah saatnya negara hadir dan berpihak pada para pekerja platform digital.

Nurhadi menilai aksi unjuk rasa yang dipimpin Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) itu menggambarkan satu bentuk kebangkitan yang berbeda. Yakni kebangkitan para pekerja platform digital yang selama ini tertindas di balik istilah ‘mitra’.

“Pengemudi ojek online, taksi daring, hingga kurir logistik bukan hanya berjuang melawan panas dan hujan, tetapi mereka juga berjuang melawan sistem digital yang melucuti hak-hak dasar mereka sebagai pekerja,” ujar Nurhadi, Selasa (20/5/2025).

Nurhadi pun menyoroti pernyataan Ketua SPAI Lily Pujiati, yang menyebut bahwa pengemudi ojol kini hanya bisa membawa pulang Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Angka ini jauh di bawah upah minimum regional, apalagi jika dikurangi biaya operasional seperti bensin, perawatan kendaraan, dan cicilan motor. Sementara, perusahaan platform memotong hingga 70 persen dari biaya jasa.

Dalam satu kasus, pengemudi hanya menerima Rp 5.200 dari tarif Rp 18.000 untuk pengantaran makanan, jauh melampaui batas potongan maksimal 20 persen yang telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667 Tahun 2022.

Menurut Nurhadi, kesenjangan antara kerja keras di lapangan dan penghasilan yang diterima para driver ojol adalah potret nyata dari ketimpangan struktural dalam ekonomi digital Indonesia.

“Dengan status ‘mitra’, perusahaan platform berhasil menghindar dari kewajiban membayar gaji tetap, tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, cuti, dan perlindungan ketenagakerjaan lainnya. Ini adalah bentuk eksploitasi baru yang dikemas dengan teknologi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Padahal, kata Nurhadi, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengindikasikan bahwa hubungan kerja tetap bisa diakui meskipun dalam skema kemitraan jika memenuhi unsur upah, pekerjaan, dan perintah.

“Sayangnya, tanpa regulasi yang kuat, posisi tawar para pengemudi tetap rapuh,” tegas Nurhadi.

Terkait hal tersebut, Nurhadi menilai DPR punya tanggung jawab konstitusional untuk menjawab problem hukum dan sosial akibat disrupsi digital.

“Apa gunanya Omnibus Law Cipta Kerja yang katanya pro-investasi, jika ribuan pekerja digital tidak punya kepastian pendapatan, apalagi perlindungan?” ucapnya.

Nurhadi yang bertugas di Komisi Ketegakerjaan DPR itu beranggapan, diperlukan payung hukum baru berupa Undang-Undang Perlindungan Pekerja Digital yang secara tegas mengatur standar kerja layak.

Regulasi ini juga dapat mengatur soal transparansi algoritma platform, pembatasan komisi yang wajar, kewajiban jaminan sosial bagi pengemudi, hingga mendorong evaluasi terhadap kemitraan eksploitatif.

“Apakah status ‘mitra’ ini memang murni hubungan bisnis atau praktik penghindaran kewajiban perusahaan? Ini harus diaudit oleh negara,” jelas Nurhadi.

Adapun aksi demo hari ini diperkirakan diikuti oleh 25 ribu pengemudi ojol dari berbagai penjuru kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera yang telah masuk wilayah Jakarta secara bertahap. Di berbagai daerah lain di luar Jakarta, pada pengemudi ojol juga melakukan aksi unjuk rasa.

Massa ojol membawa sejumlah tuntutan. Mulai dari sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen, hingga meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.

Para mitra transportasi online ini juga menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Sejalan dengan tuntutan para ojol, Nurhadi pun menilai, pemerintah melalui kementerian terkait harus menindak tegas perusahaan aplikator nakal yang menerapkan potongan tarif sangat besar.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan perlu diberi tekanan politik agar tak lagi kompromistis terhadap perusahaan yang melanggar tarif, memanipulasi sistem bonus, dan mengabaikan perlindungan dasar pekerja.

“Demonstrasi para pengemudi ojek online bukan hanya soal uang, tapi juga martabat. Mereka adalah wajah nyata dari ekonomi digital yang selama ini diagung-agungkan sebagai masa depan,” ungkap Nurhadi.

Nurhadi menambahkan, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei harus menjadi momentum bagi DPR untuk membangkitkan sehatnya iklim pekerja informal seperti pengemudi ojol ini.

“Yang pasti, DPR melalui komisi-komisi terkait tidak tinggal diam. Selama ini kami di Komisi IX terus bekerja untuk memastikan mitra ojol diakui sebagai pekerja sehingga berhak mendapatkan perlindungan dasar ketenagakerjaan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano