26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 788

Ledakan Misterius di Garut Tewaskan Belasan Orang

Mobil ambulans membawa korban ledakan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025). Aktual/HO

Garut, aktual.com – Belasan korban tewas diduga akibat ledakan amunisi yang sudah kedaluwarsa di kawasan pantai Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin pagi.

Camat Cibalong Dianavia Faizal membenarkan adanya ledakan di kawasan pantai Desa Sagara.

Terkait dengan kronologinya, Camat Dianavia Faizal tidak mengungkapkannya.

“Benar,” katanya saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat WhatsApp.

Informasi yang dihimpun sejumlah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk.

Keluarga dari salah seorang korban ledakan, Ela mengatakan bahwa saat ini saudaranya yang menjadi korban ledakan sudah dibawa ke RSUD Pameungpeuk untuk keperluan autopsi.

“Katanya almarhum mau diautopsi dahulu,” kata Ela saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler.

Saat ditanya kronologinya, Ela belum mengetahui secara jelas.

Namun, jumlah korban yang diketahuinya sebanyak 13 orang dibawa ke RSUD Pameungpeuk.

“Kronologinya belum tahu,” katanya.

Sebelumnya, tersebar informasi ada pelaksanaan peledakan amunisi yang sudah kedaluwarsa di kawasan pantai, Kecamatan Cibalong.

Sejumlah video juga tersebar di media sosial terkait dengan ledakan dan mobil ambulans yang mengevakuasi korban.

Penyelenggara Negara Pusat dan Daerah Diwanti-Wanti KPK Soal LHKPN

Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Aktual/DOK KPK

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau pejabat pusat dan daerah tingkat Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN hingga BUMD yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, bahwa seluruh pejabat atau penyelenggara negara wajib patuh untuk menyampaikan laporan harta kekayaan asetnya melalui LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Misalnya untuk promosi atau mutasi jabatan. Sehingga setiap wajib lapor terdorong untuk patuh dalam menyampaikan LHKPN,”kata Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta dikutip pada Senin 12 Mei 2025.

Menurut Juru Bicara KPK Budi, sebagaimana tugas fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya untuk mengungkap suatu kasus kejahatan tindak pidana korupsi awal mulanya dari LHKPN.

Diceritakan Budi, salah satunya KPK pernah mengungkap suatu kasus pejabat negara yang terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dari LHKPN serta laporan bukti kuat dari elemen masyarakat.

“Kalau kita ingat, KPK sebelumnya juga mengungkap dugaan gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) seorang penyelenggara negara, yang bermula dari pemeriksaan LHKPN dan informasi dari masyarakat,” kata Budi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan tenggat waktu pelaporan pejabat negara lewat LHKPN, tahun ini, jatuh pada 11 April 2025, bagi penyelenggara negara atau pejabat negara melaporkan LHKPNnya telah tenggat waktu, maka dari itu, status pelaporannya akan dinyatakan terlambat.

Seperti diketahui, KPK telah mencatat 404.761 Penyelenggara Negara sudah melaporkan aset hartanya ke LHKPN, sementara jumlah wajib lapor 415.875, tetapi masih ada Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN dengan total 11.114.

Menbud Sebut Islam di Indonesia Tumbuh dalam Tradisi Toleransi

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Islam di Indonesia tumbuh dalam tradisi yang penuh toleransi dan membentuk peradaban unik, terbuka dan penuh kearifan. ANTARA/HO-Kementerian Kebudayaan)

Jakarta, aktual.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Islam di Indonesia tumbuh dalam tradisi yang penuh toleransi dan membentuk peradaban unik, terbuka dan penuh kearifan sebagaimana tecermin dalam berbagai tradisi seperti halal bihalal hingga dakwah para Wali Songo.

“Wali Songo di Jawa pada akhir abad ke-14 menggunakan beragam dia dakwah, seperti wayang, gamelan, dan lagu-lagu Jawa dan upacara tradisional. Perpaduan harmonis ini mencerminkan warisan Islam untuk membawa pencerahan, sebagaimana disimbolkan oleh istilah Qurani misykat dari mana cahaya terpancar,” kata Menbud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/5).

Menteri Kebudayaan dalam kegiatan Cultural Dinner di Museum Nasional yang dihadiri oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengungkapkan langkah-langkah Indonesia dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya, termasuk pengajuan ke UNESCO tiga unsur budaya salah satunya tempe yang telah dilakukan, dan akan mengusulkan tradisi Iftar.

Selain itu, penemuan arkeologis penting seperti fosil Homo erectus di Jawa dan koin Dinasi Umayyah dan Abbasiyah di Sumatera Utara menambah kekayaan narasi sejarah Indonesia sebagai bagian dari peradaban Islam dunia.

Menbud Fadli Zon juga memamerkan keragaman budaya Indonesia serta di tengah tantangan global, seperti krisis iklim, ketegangan geopolitik, perang dan konflik, tema tata kelola yang baik dan institusi yang kuat sebagai pilar ketahanan sangat relevan dan harus terus diperjuangkan.

“Budaya tidak hanya merefleksikan masa lalu, tetapi juga membentuk tata kelola yang baik dan keadilan di masa depan,” ujarnya.

“Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan harus dihapuskan. Langkah kolektif untuk berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan dunia adalah suatu keniscayaan. Kita harus mengedepankan nilai-nilai Islam tentang perdamaian dan kesetaraan, memastikan suara mereka yang tak bersuara terdengar, hak menentukan nasib sendiri ditegakkan, dan keadilan budaya diwujudkan,” papar Menbud.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kebanggaan tersendiri dalam menjadi tuan rumah Sidang ke-19 Konferensi PUIC.

Dia pun mengajak saling bekerja sama untuk perdamaian dan kemakmuran demi masa depan dunia yang lebih cerah.

“Mari kita mulai bekerja bersama untuk memajukan perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bagi rakyat yang kita wakili dan untuk seluruh umat manusia,” katanya.

Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC) merupakan badan legislatif yang mewadahi parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Didirikan pada tahun 1999, PUIC kini memasuki tahun ke-25 dan menggelar Konferensi ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 12–15 Mei 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Paham Langkah Kepolisian Tangkap Mahasiswi ITB Tapi Masih Bisa Dibina

Ketua Komisi III Habiburokhman saat memimpin Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Amzulian Rifai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memahami langkah kepolisian yang menangkap seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS karena unggahan meme menyangkut kepala negara, tetapi mahasiswi itu masih bisa dibina.

Dia mengatakan gambar yang diunggah oleh SSS yang menyinggung kepala negara itu sangat tidak tepat karena tidak senonoh. Menurut dia, gambar yang diunggah SSS itu berisi Presiden Ke-7 Republik Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian, di sisi lain kami melihat adik mahasiswi tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina,” kata Habiburokhman dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Senin (12/5).

Untuk itu, sebagai ketua komisi yang membidangi urusan penegakan hukum di DPR RI, dia pun mengajukan diri sebagai penjamin agar penahanan SSS ditangguhkan. Dia pun sudah mengirim surat berkop resmi DPR RI yang ditujukan ke Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dalam surat itu, dia pun menjamin bahwa SSS tidak akan melarikan diri, menghilangkan dan merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Dia pun menjamin penangguhan penahanan itu tidak akan menghambat proses penegakan hukum.

Menurut dia, mahasiswi tersebut masih bisa diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa tindakan yang dia lakukan sangat tidak baik dan tidak pas.

Dia pun yakin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo adalah sosok yang bijaksana.

“Kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Kapolri, kami juga yakin adik mahasiswi tersebut bisa segera ditanggungkan penahanannya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BKSAP Tegaskan Dukungan Parlemen OKI untuk Palestina

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, dalam foto bersama saat pertemuan Komite Eksekutif Persatuan Parlemen Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar pada Senin (12/5/2025). Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan hasil positif dari pertemuan Komite Eksekutif Persatuan Parlemen Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar pada Senin (12/5/2025). Dalam pernyataannya, Mardani mengungkapkan bahwa dari total 15 anggota komite eksekutif, 11 hadir dalam pertemuan tersebut dan telah memenuhi kuorum untuk membahas sejumlah agenda strategis.

“Alhamdulillah, keseluruhan eksekutif komite dari 15, 11 yang hadir sudah memenuhi kuorum dan langsung kita bahas agenda untuk seluruh program di PUIC termasuk empat standing committee,” ujar Mardani di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, merujuk pada empat komite tetap yaitu urusan politik, kebudayaan, ekonomi, dan hukum.

Isu Palestina menjadi sorotan utama dalam forum ini. Dalam pembukaan, Mardani menyampaikan kembali komitmen seluruh anggota PUIC untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengecam kekejaman yang dilakukan oleh rezim zionis Israel.

“Semua sepakat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menghukum zionis Israel atas kekejaman dan genosidanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa para perwakilan dari Iran dan Arab Saudi pun menggarisbawahi pentingnya momentum saat ini untuk menunjukkan solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina.

“Ini momen paling menentukan bagi saudara kita di Palestina untuk mendapatkan bantuan dari kita semua,” imbuhnya.

Selain membahas isu Palestina, Mardani juga menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan institusi yang kuat (strong institutions) di negara-negara anggota Parlemen Kerja Sama Islam (OKI). Ia mengutip ajaran Nabi Muhammad SAW, “Ibda’ binafsik” atau “mulailah dari diri sendiri”, sebagai panggilan bagi negara-negara anggota untuk melakukan pembenahan internal.

“Kita tidak bisa menyalahkan Amerika atau Eropa kalau kita sendiri tidak memperbaiki diri. Caranya adalah dengan membangun good governance dan institusi yang kuat, bebas dari korupsi, serta mampu melayani rakyat,” jelasnya.

Politisi Fraksi PKS itu juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar anggota OKI merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, menurutnya, reformasi institusional adalah langkah penting agar negara-negara tersebut dapat berkembang menjadi negara maju dan memiliki kapasitas untuk bertindak secara kolektif di tingkat global.

Pertemuan PUIC ini juga menjadi forum penting bagi anggota parlemen negara-negara Islam untuk saling bertukar pandangan dan menyepakati langkah-langkah konkret ke depan. Diskusi dalam standing committee akan berlanjut hingga keesokan harinya untuk merumuskan kebijakan bersama.

Eddy Soeparno Dukung Koperasi Merah Putih, Penggerak Ekonomi Rakyat

Eddy Soeparno di sela-sela menghadiri pertemuan bersama Walikota Bogor Dedie Rachim, Senin (12/5). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyatakan dukungan penuhnya terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, koperasi adalah wadah ideal untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari bawah, sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih berkeadilan.

“Koperasi Merah Putih bukan hanya simbol, tetapi gerakan nyata untuk menghadirkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Kita perlu koperasi yang hidup dan aktif di desa-desa serta kelurahan-kelurahan, yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,”

Hal ini disampaikan Eddy Soeparno di sela-sela menghadiri pertemuan bersama Walikota Bogor Dedie Rachim, Senin (12/5).

Eddy menegaskan bahwa koperasi mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah. Ia mendorong agar koperasi tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat distribusi, produksi, dan inovasi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Kita harus pastikan Koperasi Merah Putih ini memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, hingga ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha mikro. Koperasi harus jadi tempat belajar, bertumbuh, dan berjejaring,” katanya.

Dalam sejumlah kunjungan kerja ke daerah, Doktor Ilmu Politik UI ini banyak menerima aspirasi dari warga yang berharap koperasi dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat: mulai dari permodalan hingga pemasaran produk. Karena itu, ia menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk membina koperasi secara menyeluruh.

“Pemerintah juga akan hadir dalam bentuk insentif, pelatihan, dan pengelolaan keuangan, sehingga Koperasi pun faham pengelolaan usaha secara modern dan profesional,” tegasnya.

Anggota DPR RI Komisi XII ini juga menekankan bahwa penguatan koperasi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

“Koperasi Merah Putih adalah rumah besar ekonomi rakyat. Mari kita jaga dan kembangkan bersama. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan, soal harga diri bangsa,” tutup Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain