28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 79

Uji Coba SSA di Lebak Bulus Mulai Berlaku, Dishub Imbau Warga Waspada

Petugas Unit Peralatan dan Perbekalan (Alkal) Dinas Bina Marga DKI Jakarta memasang beton pembatas jalan di kawasan Jalan Proklamasi Jakarta, Selasa (10/4). Sehubungan dengan diberlakukannya uji coba underpass Matraman-Salemba, ruas Jalan Proklamasi yang semula satu arah akan dilakukan rekayasa lalu lintas menjadi dua arah, dengan pemasangan pembatas beton jalan. Rekayasan lalu lintas tersebut juga diberlakukan dengan adanya penyesuaian traffic light di Simpang Megaria, Cikini, terkait dengan rencana pengaturan lalu lintas, pembuatan spanduk serta brosur terkait rekayasa lalu lintas kawasan Matraman. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai menerapkan uji coba pengaturan sistem satu arah (SSA) di kawasan Jalan Lebak Bulus II dan III, Jakarta Selatan. Kebijakan ini dilakukan guna memperlancar arus lalu lintas yang selama ini kerap padat.

Uji coba dimulai pada Selasa dan berlaku setiap hari Senin-Jumat, pukul 06.00–10.00 WIB, kecuali hari libur. Pengaturan ini akan berlangsung hingga 16 Desember 2025.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan akan mengalami perubahan arah selama masa uji coba. Lalu lintas di Jalan Lebak Bulus II diberlakukan satu arah dari segmen Jalan Lebak Bulus IV menuju simpang Haji Nasin.

Sementara Jalan Lebak Bulus III, yang sebelumnya dua arah, kini menjadi satu arah dari timur ke barat, mulai simpang Jalan Fatmawati hingga simpang Jalan Lebak Bulus IV. Kemudian, Jalan Lebak Bulus II dari simpang Jalan Lebak Bulus V sampai Jalan Lebak Bulus I juga dialihkan menjadi satu arah dari timur ke barat.

Untuk ruas lain, Jalan Lebak Bulus IV dan Jalan Lebak Bulus III tetap diberlakukan dua arah. Pengguna jalan dari Jalan Lebak Bulus II menuju Jalan Lebak Bulus III dapat memanfaatkan jalur Jalan RS Fatmawati, lalu melakukan putar balik di depan One Belpark–Jalan Lebak Bulus III.

Syafrin mengimbau masyarakat agar menyesuaikan diri dengan pengaturan baru, mematuhi rambu-rambu, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Utamakan keselamatan dan patuhi seluruh petunjuk yang ada,” ujarnya.

Zulhas Bela Diri Soal Angkat Beras di Lokasi Bencana dan Tanggapi Isu Izin Tebang Hutan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Aktual/ANTARA

Jakarta, Aktual.com – Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan penjelasan terkait aksinya memikul karung beras di lokasi bencana Sumatera serta kabar izin penebangan hutan yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Penjelasan tersebut disampaikan Zulhas saat menghadiri Bisnis Indonesia Group Conference di Jakarta, Senin (8/12). Di hadapan para undangan, ia menegaskan tidak mempermasalahkan kritik yang muncul setelah videonya menggotong beras viral.

“Apa saja mau ngata-ngatain saya, tidak ada masalah. Saya maafkan. Yang penting bantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ujar Zulhas.

Ia mengaku sempat menjadi bahan candaan masyarakat ketika berolahraga di kawasan Sudirman. “Ada ibu-ibu yang bilang, ‘Pak Zul, berasnya mana? Nggak gotong beras?’ Saya jawab, ‘Saya lagi olahraga karena kecapean gotong beras’. Semua ketawa,” katanya.

Zulhas menegaskan aksinya bukan pencitraan, melainkan kebiasaan yang ditanamkan almarhum ibunya sejak kecil. Prinsip berbagi, katanya, tetap ia pegang hingga kini.

“Saya diperintah ibu saya, tiap hari harus memberi bantuan. Dalam Islam itu ayatnya jelas,” ujarnya.

Ia menuturkan kebiasaan membagikan beras sudah dilakukan sejak usia enam tahun. Setiap kunjungan daerah, Zulhas hampir selalu membawa beras kemasan 5 kilogram untuk dibagikan kepada warga.

“Biasa saya gotong beras. Kalau saya ke daerah, tanya teman-teman saya, pasti saya bagi-bagi,” kata Ketua Umum PAN itu.

Selain beras, Zulhas juga memastikan selalu membawa uang tunai yang biasanya habis dibagikan setelah kegiatan. “Kantong saya selalu ada uang, dan pulang sudah kosong. Itu tiap hari. Kalau orang lain menganggap aneh, ya tidak apa-apa, saya maafkan,” ujarnya.

Tanggapi Isu Izin Tebang Hutan Tesso Nilo

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas menanggapi kembali isu izin penebangan hutan yang viral setelah cuplikan video dirinya bersama aktor Hollywood Harrison Ford pada 2013 beredar.

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah menerbitkan izin pembukaan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

“Bencana terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara Tesso Nilo berada di Riau. Tapi tetap saja salahkan saya. Ya tidak apa-apa, saya maafkan,” ujarnya.

Zulhas menegaskan Tesso Nilo merupakan kawasan taman nasional yang tidak boleh diberi izin apa pun. Menurutnya, tidak ada menteri kehutanan yang berani mengeluarkan izin di wilayah tersebut karena dapat berujung pidana.

“Tidak ada menteri kehutanan yang mungkin memberi izin Tesso Nilo. Kalau memberi izin, langsung masuk penjara,” katanya.

Ia juga mengklarifikasi isu pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare. Pelepasan tersebut, kata Zulhas, dilakukan untuk memberikan kepastian hukum tata ruang bagi lahan yang telah digunakan masyarakat, bukan untuk membuka izin baru bagi perusahaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Air yang Menelan Negeri: Kisah Bencana yang Menguji Solidaritas Sumatera

Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.

Jakarta, Aktual.com – Air, yang selama ini identik dengan kehidupan, berubah menjadi kekuatan yang memutus kehidupan. Dalam hitungan jam, limpahan itu menyapu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir tersebut membawa gelondongan kayu, seng berkarat, rumah-rumah, dan mimpi yang tak sempat terselamatkan.

Di bawah derasnya arus, jembatan runtuh, listrik padam, dan komunikasi terputus. Warga berlarian mencari perlindungan, merenggut apa yang masih bisa diselamatkan. November, yang biasanya menyimpan rasa hangat menjelang pergantian tahun, berubah menjadi bulan yang penuh duka.

Dalam kekacauan itu, terngiang lagu Sherina Munaf, “Indonesia Menangis.”
Bukan sekadar lirik, melainkan gambaran nyata dimana alam yang dilukai, dan luka itu akhirnya kembali menghantam manusia.

Namun air mata saja tak cukup. Di tengah kehancuran, yang dibutuhkan adalah tangan-tangan yang bekerja, hati-hati yang tulus, dan keberanian untuk menolong sesama.

Ribuan Jiwa Mengungsi, Ribuan Luka Menunggu Perhatian

Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 847 ribu pengungsi, dengan Aceh menanggung beban terbesar. Jembatan yang dulu menghubungkan kehidupan, kini tinggal nama. Ketiadaan listrik memperburuk kondisi. 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terganggu operasionalnya.

Di tengah kekurangan itu, penyakit bermunculan: demam, batuk, diare, hingga ISPA yang paling banyak menyerang anak-anak. Setiap napas yang tersengal menjadi pengingat betapa rapuhnya kehidupan di tengah bencana.

Negeri Bergerak: Dokter, Relawan, dan Bantuan Mengalir

Respons pemerintah tak menunggu lama. Obat-obatan dikirim, alat kesehatan dipenuhi, dan kerja sama dengan Pertamina memastikan listrik tetap menyala bagi fasilitas vital seperti bank darah.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dokter magang turun langsung ke lapangan. Kemenkes merespons, mengirim para magang dan spesialis, dibantu Kemenhan untuk membimbing para tenaga muda itu.

Komunikasi yang sempat terganggu dipastikan kembali normal berkat Starlink. Penyedia layanan itu bahkan membebaskan biaya, menepis kabar adanya pungutan liar.

Di sisi lain, solidaritas tumbuh dari berbagai arah. NTT menyumbang Rp1,5 miliar, sebuah tanda bahwa rasa kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah.

Palang Merah Indonesia mengirim 1.070 kantong darah, satu demi satu, untuk mereka yang membutuhkan—ibu yang kehilangan banyak darah, korban luka berat, dan pasien yang harus menjalani operasi.

Aset Negara Dikerahkan, Jalan dan Jembatan Disiapkan Kembali

Kementerian, lembaga, TNI, dan Polri bekerja tanpa jeda. Evakuasi, pemulihan, dan penilaian kerusakan dilakukan bersamaan. Menko PMK Pratikno menyebut percepatan rekonstruksi akan menjadi fokus: jalan, jembatan, jaringan listrik—semua harus bangkit kembali agar kehidupan kembali normal.

Mencari Akar Luka: Audit lingkungan diminta

Namun bencana tidak pernah berdiri tanpa sebab. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta penghentian sementara aktivitas perusahaan di DAS Batang Toru, termasuk sawit, tambang, dan pembangkit listrik.

Inspeksi udara dan darat menunjukkan bahwa kerusakan alam mungkin diperburuk aktivitas manusia. Audit lingkungan pun dilakukan, bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi mencari cara agar bencana tidak kembali.

Di Tengah Luka, Solidaritas Menjadi Penopang

Air telah menelan banyak hal seperti rumah, jalan, dan rasa aman. Namun yang tersisa adalah sesuatu yang tak dapat hilang yakni solidaritas.

Di setiap sudut bencana, ada tangan yang menolong, doa yang dipanjatkan, dan harapan yang tetap bertahan. Karena di negeri yang diuji seperti ini, kekuatan terbesar bukan sekadar infrastruktur, melainkan manusia-manusia yang tak berhenti memberi.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bupati Aceh Diperiksa di Inpektorat Aceh

Banda Aceh, aktual.com – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dijadwalkan diperiksa di Kantor Inspektorat Aceh, Senin (8/12) namun hingga pukul 18.56 WIB orang nomor satu di Aceh Selatan itu belum terlihat di kantor tersebut.

“Info terakhir yang kami terima, Bupati Aceh Selatan diperiksa di Kantor Inspektorat Aceh oleh Itjen Kemendagri,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin (9/12).

Ia menjelaskan, dirinya hingga saat ini belum menerima informasi terbaru terkait pemeriksaan Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan ibadah umrah di saat penanganan bencana banjir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mirwan M.S menyatakan tidak sanggup untuk menangani bencana yang terjadi di wilayahnya, karena terdampak banjir bandang dan longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Namun, pada 2 Desember 2025, Mirwan M. S. bersama istri memutuskan berangkat umrah dan menuai kritikan sebab wilayahnya masih terdampak bencana tersebut.

Pada 5 Desember 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin kepada Mirwan M. S. untuk melaksanakan umrah pada masa tanggap darurat di wilayah itu.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra juga memberhentikan Mirwan M. S. dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra di Aceh Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bencana, Amanah, dan Tanggung Jawab yang Tak Boleh Ditunda

Jakarta, Aktual.com – Dalam beberapa hari terakhir, publik kembali dikejutkan oleh rangkaian bencana yang terjadi di wilayah Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban. Banyak yang kehilangan orang tercinta, bahkan ada yang masih dinyatakan hilang. Rumah dan harta benda pun tak dapat diselamatkan.

Setiap bencana mengingatkan kita bahwa manusia, sekuat apa pun upayanya, tidak pernah benar-benar menguasai alam. Kita hanyalah hamba yang hidup dalam ketetapan dan kekuasaan Allah SWT. Namun musibah bukan sekadar fenomena geologis atau meteorologis; ia sekaligus menjadi cermin sosial, moral, dan spiritual bagi umat maupun para pemimpinnya.

Allah SWT berfirman:

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍۗ ۝٣٠

“Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri; dan Allah memaafkan sebagian besar (kesalahan-kesalahan kalian).” (QS. Asy-Syura: 30)

Ayat ini mengingatkan bahwa musibah bukan hanya daftar kerusakan dan angka korban. Ia adalah ujian integritas, ujian atas akuntabilitas sistem, serta ujian bagi siapa pun yang memegang amanah publik.

Negeri Bergerak Cepat — Tetapi Siapa yang Seharusnya Tercepat? 

Hampir di setiap bencana, pola yang berulang tetap terlihat: masyarakat selalu bergerak paling awal. Relawan datang dengan kendaraan seadanya. Anak-anak muda memikul logistik tanpa komando resmi. Warga saling menolong sebelum koordinasi formal terbentuk.

Fenomena ini menjadi kebanggaan sekaligus menyisakan pertanyaan yang tidak boleh dihindari: mengapa spontanitas warga kerap lebih cepat daripada instruksi struktural?

Pertanyaan itu bukan bentuk perlawanan, tetapi refleksi. Kritik adalah bagian dari ikhtiar menjaga amanah, bukan upaya meruntuhkan wibawa.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda tersebut tidak memberi ruang bagi kelambanan ketika nyawa menjadi taruhannya.

Amanah Bukan Retorika, tetapi Tindakan 

Pemerintah tentu memiliki keterbatasan. Namun keterbatasan tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk menunda keputusan darurat. Birokrasi bukan alasan untuk memperlambat penyaluran bantuan. Dalam konteks kebencanaan, waktu bukan sekadar angka, waktu adalah nyawa. Setiap menit yang hilang adalah bagian dari amanah yang terabaikan.

Allah SWT menegaskan:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)

Amanah penyelamatan warga adalah tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sekadar prosedur teknis pemerintahan.

Kritik Berwajah Doa

Redaksi memandang bahwa kritik masyarakat terhadap pemerintah dalam situasi bencana tidak boleh dipahami sebagai ancaman terhadap stabilitas, tetapi sebagai pengingat moral. Kritisisme yang lahir dari empati adalah bagian dari tradisi demokrasi sekaligus nilai dalam Islam: saling menasihati dalam kebenaran.

Namun kritik tersebut harus disertai doa dan itikad baik. Karena tujuan kritik bukan menjatuhkan, melainkan memperbaiki. Negara yang kuat bukan negara yang steril dari kritik, tetapi negara yang mau mendengarkan kritik.

Untuk pemerintah agar mempercepat kebijakan tanggap darurat di semua level pemerintahan. Memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan terpadu, bukan parsial.
Menghilangkan hambatan administratif dalam distribusi bantuan. Menetapkan keselamatan warga sebagai prioritas absolut dalam setiap pengambilan keputusan.

Di tengah ujian yang berat ini, setidaknya kita meminta kepada Sang Pencipta dengan memanjatkan doa:

“Ya Allah, kuatkan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Bimbing para pemimpin kami agar menjalankan amanah dengan jujur, cepat, dan adil. Lindungilah negeri ini dari bencana dan kelalaian.”

Wallahu’alam Bishowab

(Andy Abdul Hamid)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPU Bersiap Hadapi Dominasi Pemilih Gen Z dan Tantangan AI di pemilu 2029

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan mulai melakukan persiapan Pemilu 2029. KPU memprediksi Pemilu mendatang akan diwarnai dominasi pemilih dari generasi muda 9gen Z) dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), hal tersebut mengacu pada berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Sebanyak 204 juta proporsi Gen Z-nya, Gen Z dengan milenial itu 58%. Data BPS dengan pertambahan potensi penduduk, kira-kira di 2029, itu Gen Z dan milenial akan mencapai proporsi 60-70%,” kata Komisioner KPU RI, August Mellaz saatMedia Gathering KPU RI bertema Sinergi Pilar Demokrasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin malam (08/12/2025).

Agust menjelaskan, Gen Z berbeda dengan generasi di Pemilu sebeumnya, dimana generasi ini mempunyai  karakter sendiri, karena tumbuh diera teknologi dan banjir informasi. “Mereka generasi-generasi baru yang tidak lagi terikat dengan model-model kelembagaan konvensional,” jelasnya.

Perubahan karakter pemilih ke arah digital ini membuat KPU harus mengubah cara kerja, agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan pemilih. Oleh karena itu salah satunya, concern KPU kedepan adalah mengadapatsi dengan kecerdasan buatan atau AI yang menjadi tantangan demokrasi electoral Pemilu mendatang.

Agust mencontohkan kasus Pemilu di Slovakia pada 2023, ketika video deepfak yang meniru salah satu kandidat nyaris mengguncang hasil pemilu. Bahkan gangguan serupa terus meningkat di Eropa hingga puncaknya pada 2025. Atasa dasar itu dengan mayoritas pemilih digital native, ancaman manipulasi, informasi berbasis AI diperkirakan akan semakin menantang pada Pemilu mendatang.

“Kita sudah tidak bicara lagi teknologi informasi, tetapi sudah bicara artificial intelligence (AI). Perkembangan AI punya potensi sangat serius mengganggu stabilitas demokrasi elektoral negara,” tegasnya.

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain