25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 791

APINDO Apresiasi Polresta Bandung dalam Cegah Aksi Premanisme

Kab. Bandung, aktual.com – Polresta Bandung kembali melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu malam, 10 Mei 2025, mulai pukul 21.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Polresta Bandung dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bandung.

Dalam pelaksanaan KRYD tersebut, petugas melakukan patroli mobile di sejumlah titik strategis, kawasan industri, dan lokasi usaha yang berpotensi menjadi pusat aktivitas masyarakat, guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat serta para pelaku usaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bandung, Bapak Wilky Kurniawan, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polresta Bandung atas komitmennya dalam menciptakan rasa aman yang berkelanjutan. Menurutnya, kehadiran dan peran aktif Polresta Bandung dalam menjaga keamanan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan investasi di wilayah Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa Polresta Bandung berkomitmen untuk selalu hadir dalam memberikan jaminan keamanan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan investor.

“Selama ini kami hadir untuk memberikan jaminan kepada para pelaku usaha, agar mereka merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Keamanan adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Oleh karena itu, kami akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di berbagai sektor, khususnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan investasi,” tegas Kapolresta Bandung.

Sebagai wujud konkret dari komitmen tersebut, dalam kurun waktu empat bulan terakhir, Polresta Bandung telah menindak sebanyak 179 kasus, di antaranya terdapat 2 kasus premanisme yang terafiliasi ormas. Capaian ini menunjukkan keseriusan Polresta Bandung dalam menindak tegas setiap bentuk gangguan keamanan, khususnya yang dapat menghambat iklim usaha dan investasi di wilayah hukumnya.

Kegiatan KRYD ini diharapkan dapat terus menjaga suasana kondusif di Kabupaten Bandung, sekaligus menunjukkan bahwa sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha berjalan baik demi terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Ron)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tiga Pangkalan Udara Pakistan Diserang India, Pakistan Serang Balik

potongan rudal Brahmos India yang ditemukan di dekat pangkalan udara Pakistan yang diserang - foto X

Islamabad, Aktual.com – Eskalasi perang antara India dan Pakistan terus saja meningkat. Selain kontak senjata yang terus menerus di perbatasan dua negara, India dan Pakistan juga saling melancarkan serangan udara menggunakan rudal dari darat ke darat, serangan drone, maupun serangan menggunakan jet-jet tempur.

Terbaru, Militer Pakistan mengumumkan kalau militer India pada Sabtu (10/5) dini hari telah menyerang tiga pangkalan udara di Pakistan, termasuk satu yang ada di pinggiran kota. Hal itu disampaikan juru bicara militer Pakistan, Ahmed Sharif Chaudhry dalam siaran langsung yang disiarkan oleh televisi pemerintah yang mengatakan India telah menyerang dengan rudal yang menargetkan tiga pangkalan udara. ”Namun sebagian besar rudal telah dicegat dan tidak ada aset terbang yang rusak,” kata Chaudhry, seperti dikutip The Straits Times, Sabtu 10 Mei 2025.

Dilansir dari India Times, tiga pangkalan udara yang diserang militer India adalah pangkalan udara Noor Khan, pangkalan udara Rafiqui, dan pangkalan udara Murid. Namun Kolonel Sofia Qureshi yang merupakan perwira Korps Sinyal Angkatan Darat India menyebutkan, selain tiga pangkalan tersebut, militer India juga berhasil menghancurkan pangkalan udara Rahim Yar Khan dan pangkalan udara Sialkot, serta dua lokasi radar dan gudang amunisi Pakistan. Sebagian besar serangan India itu menggunakan rudal Brahmos berkecepatan hingga Mach 3 dengan jangkauan 500 hingga 800 kilometer.

Salah satu pangkalan yang menjadi sasaran, yakni pangkalan udara Nur Khan di kota garnisun, Rawalpindi dimana markas besar tentara Pakistan berlokasi,  yang berjarak sekitar 10 km dari ibu kota Islamabad. Pangkalan udara tersebut digunakan untuk menerima tamu kehormatan asing. Ironisnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir baru beberapa jam berangkat pulang dari pangkalan udara tersebut sebelum diserang.

Juru bicara Angkatan Darat Pakistan Letnan Jenderal Ahmad Sharif mengatakan bahwa aset angkatan udara Pakistan aman setelah serangan India. Ia menambahkan bahwa beberapa rudal Brahmos India juga menghantam wilayah Punjab timur India. ”Ini adalah provokasi tingkat tinggi,” ujar Sharif.

Letnan Jenderal Chaudhry, perwira tinggi Pakistan langsung merespon serangan itu dengan memperingatkan kalau Pakistan pasti membalasnya. ”Sekarang Anda tinggal menunggu tanggapan kami,” kata Letnan Jenderal Chaudhry memperingatkan India.

Peringatan Letjen Chaudhry terbukti, Sabtu siang (10/5) rudal-rudal Fateh yang memiliki jarak menengah menyerang fasilitas penyimpanan rudal dan pangkalan udara India di Pathankot dan Udhampur.

Dilansir dari DW, militer Pakistan melancarkan serangan udara terhadap India sebagai balasan. Ledakan terdengar di Srinagar, Jammu. Pihak militer Pakistan sendiri mengatakan serangan balasan telah dilancarkan terhadap lokasi militer India sebagai bagian dari ’Operasi Bunyan Marsoos’. Sementara militer India mengatakan puluhan drone bersenjata Pakistan berhasil ditembak jatuh di atas Amritsar.

Sedangkan Pakistan Civil Aviation mengatakan menutup wilayah udaranya mulai Sabtu dini hari (10/5) pukul 3:15 pagi waktu setempat, hingga hari Minggu tengah hari, menyusul  serangan India tersebut. Untuk diketahui, sejak serangan pertama yang dilakukan India ke Pakistan pada Rabu dini hari (7/5) lalu, tercatat lebih dari 60 orang telah dilaporkan tewas.

(Indra Bonaparte)

 

 

Kebangkitan Indonesia di Era Prabowo, Saatnya Kampus dan Riset Berperan Sentral

Oleh: Rahman Toha Budiarto

Jakarta, aktual.com – Akhirnya kita memasuki bulan Mei, sebuah masa waktu dimana bangsa Indonesia mengalami banyak peristiwa sejarah. Kita punya ingatan sejarah 2 Mei sebagai tonggak pendidikan nasional, ada 20 Mei sebagai tonggak kebangkitan nasional, bahkan kita punya 21 Mei sebagai tonggak Reformasi Indonesia. Maka sangat relevan ketika di bulan Mei ini kita sebagai bangsa senantiasa melakukan refleksi atas kondisi bangsa kita dan bagaimana bangsa kita melangkah ke depan.

Di era modern, salah satu aspek yang bisa menjadi faktor pendorong kebangkitan sebuah negara adalah penguasaan teknologi. Kita menyaksikan betapa negara yang memiliki kekuatan teknologi yang kuat dan maju, maka negara ini akan mampu merubah peta geopolitik nasional dan globalnya, terlepas apakah negara itu negara kecil atau negara besar. Penguasaan teknologi oleh suatu negara akan mempengaruhi cara negara tersebut untuk bersaing, bekerja sama, dan memproyeksikan kekuatan negara-negara lainnya. Kekuatan teknologi suatu negara akan menciptakan tantangan, harapan, bahkan ancaman bagi negara-negara di sekitarnya. Kita menyaksikan negara kecil seperti Singapura dengan kekuatan teknologi financianya, negara Taiwan dan Korea dengan teknologi digitalnya, termasuk negara Amerika dan Rusia dengan teknologi militernya. Kemajuan penguasaan sains dan teknologi sebuah negara tidak lepas dari kekuatan dan dukungan pemerintahannya bagi aktifitas riset dan pengembangan atas sains dan teknologi.

Kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia membawa harapan bagi untuk kebangkitan riset, sains dan pendidikan tinggi di negeri kita Indonesia. Hal ini tidak lepas dari seringnya pak Prabowo menekankan pentingnya mewujudkan kedaulatan ekonomi, kemandirian industri, dan kebangkitan bangsa yang berlandaskan pada kekuatan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Dan berbicara soal ilmupengetahuan (sains), riset dan teknologi, maka titik hubungnya adalah peran perguruan tinggi. Namun, kita tidak memungkiri sebuah situasi minimnya ideologisasi atau semangat kebangsaan dalam arah dan praktik riset serta pendidikan tinggi secara nasional.

Pengertian Ideologisasi

Ideologisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses penanaman, penyebaran, atau pembentukan suatu ideologi—yakni sistem nilai, keyakinan, atau gagasan—ke dalam individu, kelompok, atau institusi. Dalam konteks ini, ideologisasi bertujuan untuk membentuk cara berpikir, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan prinsip-prinsip tertentu yang dianggap penting oleh suatu gerakan, negara, atau kelompok sosial. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, ideologisasi dalam pendidikan tinggi. Ideologisasi berarti membentuk kampus sebagai pusat pencetak intelektual yang tidak hanya unggul secara keilmuan, tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan, integritas, kemandirian, dan kepemimpinan sosial. Kurikulum, budaya kampus, dan pembinaan mahasiswa diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah bagian dari proyek kebangsaan dan peradaban sebuah bangsa. Ini penting sekali agar ‘spirit nasionalisme’ menjadi jiwa dalam gerak pendidikan tinggi kita.

Kedua, ideologisasi dalam sains. Ideologisasi dalam sains berarti menempatkan ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai alat eksplorasi dan inovasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kemandirian, memperkuat jati diri bangsa, dan menjawab kebutuhan nasional. Ideologisasi sains menuntut agar setiap riset dan pengembangan teknologi senantiasa berpijak pada semangat kedaulatan, keadilan sosial, dan kemajuan kolektif, sehingga hasilnya tidak hanya memperkuat posisi Indonesia secara global, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini tidak terlepas dari riset yang tidak hanya berhenti pada publikasi atau prestise akademik, tetapi menjadi alat untuk menjawab tantangan nasional. Berbagai isu global seperti climate change, food security, poverty, healthcare perlu menjadi objek kajian akademisi kita namun harus tetap berorientasi nasional-global, yakni ‘semangat membangun bangsa’ dan ‘semangat tangan di atas’; bahwa hasil risetnya tidak hanya berguna bagi kepentingan kita tapi juga sebaiknya tantangan global.

Ketiga, ideologisasi dalam teknologi. Ideologisasi teknologi berarti memastikan bahwa pengembangan dan adopsi teknologi dilakukan dengan kemandirian nasional sebagai tujuan utama. Ini mencakup penciptaan teknologi dalam negeri, penguatan industri strategis nasional, dan penghindaran ketergantungan pada negara lain dalam sektor-sektor kritis seperti keuangan, pemerintahan, energi, transportasi, air dan komunikasi. Termasuk dalam hal ini adalah teknologi pertahanan dan keamanan serta mengembangkan artificial intelligence (AI) yang meaningful bagi pertumbuhan ekonomi. Artinya, teknologi haruslah menjadi pendorong kreativitas, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara singkat, ideologisasi dapat dimaknai sebagai ‘peneguhan arah, nilai, dan tujuan kolektif dalam dunia akademik, agar seluruh daya intelektual bangsa diarahkan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkarakter kuat.’ Sejalan dengan itu, maka big ideas untuk kebangkitan Indonesia dari Presiden Prabowo perlu diinternalisasi sebagai cara pandang dan kebijakan strategis pendidikan tinggi, sains dan riset.

Big ideas Prabowo Subianto

Jika kita perhatikan berbagai pidato dan pemikirannya, tampak bahwa visi kebangkitan Indonesia menurut Prabowo Subianto berakar pada semangat membangun negara yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing. Semangatnya berbasis pada kepentingan nasional (national interest) kita sebagai bangsa. Sebagai seorang patriot,Prabowo menekankan pentingnya kemandirian dalam pangan, energi, dan industri, sekaligus memperkuat pertahanan nasional agar Indonesia tak bergantung pada pihak asing. Dalam pandangannya, kebangkitan bangsa dimulai dari penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas, riset, dan inovasi. Prabowo juga mendorong transformasi ekonomi nasional dari ketergantungan pada komoditas mentah menjadi ekonomi berbasis hilirisasi dan industri bernilai tambah.

Dunia kampus dan lembaga riset diharapkan menjadi motor penggerak, dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat menjadi fondasi dalam mencapai citacita tersebut. Sejauh ini, tampak ada kecenderungan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi seakan kehilangan elan vital—roh ideologis yang mendasari misi kebangsaan dalam pengembangan sains. Korea Selatan, Taiwan, Singapura adalah contoh negara kecil yang menempatkan riset sebagai tulang punggung kebangkitan nasional.

Implementasi Ideologisasi

Implementasi ideologisasi adalah sebuah upaya kongkrit yang bisa dilakukan oleh semua stake holder negara untuk memajukan sains dan teknologi. Urgensi ideologisasi riset di era Prabowo harus diwujudkan dalam beberapa langkah konkret.

Pertama, peningkatan dana riset. Suka tidak suka, penyediaan dana riset akan menunjukan sejauh mana pemerintah tersebut berpihak bagi kemajuan sains dan teknologi. Hasil kajian Research & Development World (R & D World) menyebutkan besaran anggaran riset yang berasal dari APBN dan non-APBN bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Anggaran riset 2021 sebesar 2 miliar dollar AS, naik menjadi 8,2 miliar dollar AS (2022), kemudian naik lagi menjadi 12,10 miliar dollar AS (2023), lalu kembali turun menjadi 4,5 miliar dollar AS (2024). Rasio anggaran riset juga masih sangat rendah, yaitu antara 0,2 persen-0,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 10 tahun terakhir. Angka ini kalah jauh dibandingkan China (2,08 persen), Singapura (1,98 persen) ataupun Malaysia (1,15 persen) (World Bank, 2023). Artinya menjadi PR bagi pemerintah dan stake holder negeri ini bagaimana bias meningkatkan anggaran riset untuk pengembangan sains dan teknologi.

Kedua , menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi yang patut didukung oleh para pihak. Karena perguruan tinggi sudah memiliki infrastruktur dasar dalam pengembangan riset dan teknologi, seperti sumber day manusia, laboratorium, dan ekosistem riset di dalamnya. Perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai aktor pendorong utama dalam membentuk kemandirian ekonomi nasional brebasis sains dan teknologi, bukan sekadar pencetak ijazah. Karena itu kesejahteraan dosen dan akademisi juga menjadi konsekuensi logis . Negara harus memberikan insentif yang layak bagi mereka yang mendedikasikan hidupnya dalam dunia riset dan pengajaran. Hal ini akan memicu semangat dan produktivitas dalam menciptakan SDM unggul dan impactful yang siap menghadapi tantangan global. Selain itu, universitas riset dengan otonomi luas dalam hal kurikulum, pendanaan, dan pengelolaan aset akan membuka ruang lebih besar untuk kebebasan akademik yang bertanggung jawab dan visioner.Namun, perguruan tinggi juga harus menjaga integritas akademik dan membangun budaya antikorupsi. Dengan demikian, lingkungan pendidikan tinggi tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga menjadi panutan moral bagi masyarakat. Untuk itu, negara (pemerintah) juga bisa juga mengajak kelompok masyarakat sipil lain dan dunia usaha untuk menjadi motor penggerak industry strtaegis nasonal yang berbasis hasil riset dan inovasi anak bangsa.

Ketiga, digitalisasi pendidikan tinggi, hal ini bisa mendukung reformasi pendidikan di era Prabowo. Pemanfaatan teknologi digital akan menciptakan system pembelajaran yang lebih inklusif, efisien, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Mahasiswa pascasarjana dan peneliti pascadoktoral harus dilibatkan secara aktif dalam proyek riset jangka panjang, termasuk kehadiran research fellow dari luar negeri, sehingga budaya riset tumbuh secara organik di lingkungan akademik. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri juga penting untuk saling tukar-menukar bekerja sama dalam transfer pengetahuan dan best practices terkait isu tertentu.

Keempat, hilirisasi hasil riset. Penelitian tidak boleh berakhir di jurnal atau laboratorium. Harus ada mekanisme yang mendorong transformasi hasil riset menjadi produk, teknologi, atau kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan industri. Hal ini akan menjadikan pendidikan tinggi tidak hanya sebagai pusat keunggulan (center of excellence) dalam ranah keilmuan, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional—termasuk subsector ekonomi kreatif yang saat ini tumbuh signifikan. Dalam hal ini, dibutuhkan semangat transformatif di kalangan sivitas akademika agar berbagai hasil riset ditransformasikan menjadi berbagai produk yang impactful bagi dunia industri dan masyarakat.

Kelima, pembinaan kemahasiswaan. Dalam rangka mendukung visi kebangkitan Indonesia sesuai visi Prabowo Subianto, pembinaan kemahasiswaan harus diarahkan pada penguatan karakter kebangsaan, kemandirian, dan daya saing global. Mahasiswa perlu dibina menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental, berintegritas memiliki jiwa kepemimpinan. Program pembinaan harus menanamkan nilai-nilai patriotisme, kedisiplinan, semangat gotong royong, dan kepedulian sosial agar mahasiswa tumbuh sebagai pemimpin masa depan yang mampu membawa Indonesia ke arah kedaulatan dan kemandirian nasional. Selain itu, pembinaan kemahasiswaan perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan praktis, inovasi, dan kewirausahaan. Kampus harus menjadi ekosistem yang mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam riset terapan, proyek sosial, dan inkubasi usaha rintisan berbasis teknologi. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan kolaborasi industri, mahasiswa dapat didorong untuk menciptakan solusi bagi tantangan bangsa, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial yang sejalan dengan visi Prabowo untuk menciptakan sumber daya manusia unggul yang berperan dalam pembangunan nasional berbasis inovasi dan kemandirian.

Karakter mahasiswa juga dapat diarahkan pada bagaimana menciptakan mahasiswa sebagai ‘manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab’ sesuai dengan tujuanpendidikan nasional kita. Ketangguhan personal—dengan berbagai keutamaan di atas—olehnya itu cukup penting dalam karakter mahasiswa.

Beberapa gagasan terkait dengan urgensi ideologisasi riset, sains, dan pendidikan tinggi dalam pandangan kami penting untuk disinergikan oleh semua pihak dengan semangat kebersamaan dalam menciptakan kebangkitan Indonesia. Dunia akademik harus proaktif mendukung visi besar pemerintahan Prabowo dalam menciptakan ekosistem pendidikan dan riset yang berdaya saing tinggi dan berdampak luas. Inilah saatnya membangun Indonesia yang maju melalui kekuatan pengetahuan dan inovasi, demi kedaulatan bangsa dan kejayaan masa depan kita.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

HNW Desak Uni Eropa Bertindak Nyata, Bukan Sekadar Kecam Israel

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung pernyataan yang disampaikan oleh pemimpin Uni Eropa agar Israel segera membuka blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina yang telah berlangsung selama dua bulan. Tapi HNW mengkritisi karena mestinya Uni Eropa dapat menekan Israel agar sejarah kelam ‘holocaust’ yang dahulu terjadi atas bangsa Yahudi di kawasan Eropa, tidak terulang kembali dengan dipraktekkannya holocaust oleh Israel yang yahudi itu terhadap bangsa Palestina di Gaza.

“Sebagai bukti keseriusan pernyataan Uni Eropa, seharusnya Uni Eropa secara langsung melakukan langkah-langkah politik, ekonomi, sosial dan militer untuk menekan Israel, agar membuka blokade bantuan ke Gaza, agar tragedi kemanusiaan seperti holocaust yang dahulu terjadi atas bangsa Yahudi di kawasan Eropa tidak terulang kembali dan menimpa warga Gaza di Palestina,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu(10/5).

HNW sapaan akrabnya tragedi kemanusiaan holocaust yang diklaim menyebabkan terbunuhnya sekitar 6 juta warga Yahudi di kawasan Eropa merupakan pengalaman buruk yang dijadikan dalih legalisasi adanya negara Israel, mestinya tidak boleh terulang kembali apalagi dilakukan sendiri oleh bangsa Yahudi di negara Israel, terhadap siapa pun, apalagi terhadap kepada bangsa Palestina, yang dahulu sangat ramah dan baik hati menerima para diaspora Yahudi korban holocaust Nazi, dengan kini diberlakukan blokade kemanusiaan total atas Gaza, yang menghadirkan tragedi genosida dengan kelaparan massal di Jalur Gaza akibat blokade bantuan kemanusiaan dan serangan Israel yang terus berlangsung. “Ini terutama harus menjadi tanggung jawab negara-negara Uni Eropa untuk menghentikannya. Bukan hanya urusan negara-negara Arab (Timur Tengah), atau negara-negara muslim saja.
Karena kalau dilihat dari sejarah terbentuknya negara Israel yang menjajah bangsa Palestina, negara-negara di kawasan Eropa yang tergabung ke dalam Uni Eropa seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih. Pasalnya, para warga Israel yang menduduki tanah dan menjajah Palestina berasal dari kawasan Eropa tersebut,” jelasnya.

“Seharusnya ada tanggung jawab yang lebih dan dibebankan kepada negara-negara Eropa tersebut, karena persoalan penjajahan Israel terhadap Palestina dimulai dari sana,” tukasnya.

HNW mengatakan Uni Eropa yang mempunyai kekuatan politik, militer dan  ekonomi, seharusnya bisa lebih berani dari masyarakat  Eropa penolak kejahatan kemanusiaan Israel atas Gaza di Eropa. Misalnya, seperti Federasi Serikat Buruh Norwegia dengan jutaan anggotanya yang berani mengeluarkan keputusan untuk memboikot segala bentuk barang dan investasi yang berkaitan dengan Israel. Juga 30-an aktivis yang kembali mencoba menerobos blokade Israel atas Gaza dengan perahu kemanusiaannya, sekalipun ditenggelamkan oleh Israel.

“Apalagi saat ini juga dikabarkan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Turmp yang merupakan sekutu terdekat dengan Israel sudah merenggang hubungannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini semakin menunjukkan bahwa membabibuta mendukung Israel lebih banyak menghadirkan mudharat bagi kepentingan nasionalnya,” tukasnya.

Oleh karena itu, HNW berharap agar Uni Eropa juga bisa ikut bertindak lebih konkret untuk menghentikan genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan bisa sampai ke penduduk Gaza, Palestina, bukan hanya sekadar menyampaikan pernyataan. “Apabila para aktivis di Eropa juga pernah berani mencoba menerobos beberapa tahun lalu dalam program kapal Freedom Flotilla, lalu dihentikan atau ditenggelamkan Israel, maka tentu Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bisa bertindak lebih dari itu,” tukasnya.

“Uni Eropa dan negara-negara anggotanya yang menjadi anggota ICC dan ICJ (yang keduanya bermarkas di Belanda/Eropa) dan menyetujui Resolusi PBB terkait illegalitas pendudukan Israel, mestinya melaksanakan keputusan-keputusan itu, dan tidak malah melakukan tindakan represif terhadap demo-demo damai membela Gaza dan yang mengkritisi laku genosida/holocaust Israel terhadap Gaza seperti tindakan represif yang terjadi di Jerman, Belanda, Perancis dan Inggris,” ujarnya.

“Dan mestinya negara-negara Uni Eropa kemudian bisa bertindak langsung dengan mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bila itu mereka lakukan kecil kemungkinan Israel berani menghalangi apalagi menenggelamkan kapal bantuan dari Uni Eropa. Mengingat mereka memiliki hubungan baik diplomatik dan dagang satu sama lain. Dan bahkan mungkin sikap serius Uni Eropa akan lebih didengarkan oleh Israel. Apalagi kalau Uni Eropa termasuk Jerman,  mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi dan negara Israelnya yang dulu hadir dengan klaim sebagai korban holocaust, seharusnya tidak melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi seperti yang dilakukan sekarang oleh Israel atas Gaza dengan melakukan holocaust, genosida dan sekaligus apartheid terhadap Gaza/Palestina. Dan kalau itu semua dilakukan Uni Eropa, maka mereka akan membuat sejarah, menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Biro Travel Gunakan Visa Nonhaji

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Hasan Basri Agus. ANTARA/HO-Fraksi Golkar DPR

Jakarta, aktual.com – Anggota DPR dari Fraksi Golkar Hasan Basri Agus mendesak pemerintah menindak tegas biro perjalanan (travel) yang memberangkatkan jemaah calon haji ke Tanah Suci menggunakan visa nonhaji, seperti visa ziarah, kerja, atau bisnis.

Padahal, pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sudah secara tegas melarang praktik tersebut.

“Penggunaan visa nonhaji untuk ibadah haji adalah tindakan ilegal yang sangat berisiko bagi para jemaah. Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan pelaksanaan ibadah haji dengan visa haji resmi yang diperoleh melalui kuota nasional,” kata Hasan Basri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Politikus Partai Golkar itu juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum biro travel serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam modus pemberangkatan jamaah menggunakan visa nonhaji.

“Tindakan mereka membahayakan para jemaah haji. Jika ketahuan, mereka bisa ditahan, dideportasi, dan tidak mendapat pelayanan di Tanah Suci. Ini jelas bentuk penelantaran dan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Hasan Basri juga meminta Kementerian Agama bersama Kepolisian dan Ditjen Imigrasi meningkatkan pengawasan dan melakukan pengusutan terhadap biro travel nakal.

“Kementerian Agama dan BPH (Badan Penyelenggara Haji) harus bertindak tegas dengan mencabut izin, membekukan operasional, serta memasukkan biro travel pelanggar ke daftar hitam. Tak boleh ada toleransi bagi yang memanfaatkan ketidaktahuan jemaah demi keuntungan pribadi,” tegas anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama Imigrasi menggagalkan keberangkatan 36 calon jemaah haji ilegal yang berasal dari Tegal, Makassar, Jakarta, hingga Medan.

Mereka kedapatan menggunakan visa nonhaji dan hendak terbang menggunakan SriLankan Airlines dengan rute Jakarta–Colombo–Jeddah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Keracunan di Bogor, Eddy Soeparno Serukan Evaluasi Kualitas MBG

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno merespons kasus keracunan Siswa di Kota Bogor yang diduga akibat makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal.

Sampai hari ini, Sabtu (10/5), total siswa yang mengalami keracunan terus bertambah hingga mencapai 171 orang.

Bagi Eddy Soeparno, peristiwa di Bogor dan juga sebelumnya di Cianjur menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat dan meningkatkan perbaikan bagi pelaksanaan program MBG ke depannya.

“Program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda kita. Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Eddy yang juga Anggota DPR RI Dapil Bogor dan Cianjur ini mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus ini dan yakin proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, Eddy memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil)-nya.

“Saya memberikan perhatian penuh pada kasus ini karena terjadi di Dapil saya Kota Bogor dan Cianjur. Insya Allah saya siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan agar ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN),” ungkapnya.

Ia juga mendukung langkah cepat Walikota Bogor Dedie Rachim yang melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

“Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik, dengan standar kesehatan, keamanan dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizinya juga meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional, termasuk dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.

“Dalam program sebesar MBG, semua aspek teknis, dari bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal. Ini demi memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi,” lanjutnya.

Anggota DPR RI Komisi XII ini juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, agar kepercayaan terhadap program-program pemerintah dapat terus terjaga.

“Keterbukaan informasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan,” tutup Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain