Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
30 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 811

Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Bareskrim Periksa 26 Saksi dan Dokumen

Presiden Jokowi usai melaksakan upacara memperingati 17 Agustus di IKN.

Jakarta, Aktual.com – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat ini tengah melakukan penyelidikan adanya aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa aduan tersebut diajukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diketuai oleh Eggy Sudjana.

“Sebagaimana surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal pengaduan adanya temuan publik (dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten) cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis,” katanya, di Jakarta, Rabu (7/5).

Dikatakan Rahardjo bahwa dalam penyelidikan laporan tersebut, Dittipidum telah memeriksa 26 saksi, yaitu:

1. Pihak pengadu sebanyak empat orang.
2. Staf Universitas Gadjah Mada (UGM) sebanyak tiga orang.
3. Alumni Fakultas Kehutanan UGM sebanyak delapan orang.
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip DI Yogyakarta sebanyak satu orang.
5. Staf percetakan Perdana sebanyak satu orang.
6. Staf SMA Negeri 6 Surakarta sebanyak tiga orang.
7. Alumni SMA Negeri 6 Surakarta sebanyak empat orang.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen Pauddikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebanyak satu orang.
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sebanyak satu orang.
10. KPU pusat sebanyak satu orang.
11. KPU DKI Jakarta sebanyak satu orang.

Lebih lanjut, Rahardjo mengungkapkan selain memeriksa saksi, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah dokumen, di antaranya dokumen terkait awal masuk Jokowi menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sampai dengan lulus ujian sebanyak 34 lembar, dokumen dari Fakultas Kehutanan UGM sebanyak tiga bundel, hingga dokumen dari SMA Negeri 6 Surakarta sebanyak satu bundel.

“Telah dilakukan uji laboratorium terhadap dokumen awal masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sampai dengan lulus ujian skripsi dengan perbandingan dokumen dari teman satu angkatan yang masuk pada tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985,” ungkapnya.

KJRI Jeddah: Mukimin Dilarang Promosikan Tawaran Haji Tanpa Prosedur Resmi

Jamaah calon haji berjalan menuju terminal Syib Amir di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Selasa (4/6/2024). Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Daker Makkah mengimbau bagi jamaah calon haji Indonesia yang tiba di Makkah pada 06.00 hingga 17.00 waktu Arab Saudi (WAS) untuk melaksanakan umrah wajib pada 22.00 WAS, sementara yang tiba pukul 18.00 hingga 05.00 WAS dapat melaksanakannya pada 09.00 WAS dalam rangka menjaga kesehatan jamaah serta menghindari kepadatan di Masjidil Haram. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom

Jakarta, Aktual.com – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengimbau kepada seluruh mukimin atau WNI yang tinggal di Arab Saudi agar tidak mempromosikan tawaran berhaji tanpa prosedur resmi.

“KJRI mengimbau kepada WNI yang tinggal di Arab Saudi untuk menghindari berbagai promosi penyelenggaraan haji tanpa tasreh -izin-,” kata Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B. Ambary, Rabu (7/5).

Hal tersebut diungkapkan lantaran ditangkapnya seorang mukimin oleh otoritas keamanan Arab Saudi karena mempromosikan penyelenggaraan haji palsu.

Aparat keamanan di Makkah menangkap seorang warga negara Indonesia karena terlibat dalam penipuan terkait kampanye haji palsu.

Ia kedapatan mengunggah iklan kampanye haji yang menipu di media sosial, dengan menawarkan layanan perumahan dan transportasi palsu bagi jamaah di tempat-tempat suci.

Warga negara Indonesia tersebut dirujuk ke Kejaksaan Umum setelah mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

“Yang bersangkutan ditangkap atas tuduhan penipuan dan rencana menyelenggarakan ibadah haji ilegal -tanpa tasreh- dan terbukti melalui transaksi jual beli dengan petugas keamanan yang menyamar sebagai calon jamaah,” ungkap Yusron.

Menurut Yusron, pihak kepolisian menyampaikan bahwa yang bersangkutan mengakui tindakannya. Ditemukan juga bukti-bukti, yaitu penyiapan piagam untuk calon jamaahnya dan salinan promosi.

“Saudara KMR telah ditahan di penjara umum Syumaisi pada tanggal 29 April dan kasusnya dilimpahkan juga ke Kejaksaan Umum Makkah untuk proses lebih lanjut,” kata dia.

“KJRI akan memastikan hak-hak hukum yang bersangkutan terpenuhi dalam proses persidangan,” kata Yusron menambahkan.

Ia mengingatkan denda besar hingga SAR 100.000, hukuman penjara, dan deportasi akan dikenakan kepada semua pihak yang memfasilitasi penyelenggaraan haji tanpa tasreh.

Lantik Pejabat DKI, Pramono ‘Ngaku’ Kantongi Izin dari Kemendagri

Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan bahwa pihak telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melantik beberapa pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Kami telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional dan dari Kemendagri,” katanya, Rabu (7/5).

“Yang ketiga, sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta. Sehingga semua syarat sudah terpenuhi,” tambahnya.

Untuk diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 162 ayat (3) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada menyatakan, “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

Tak hanya itu, Pramono mengaku hal ini tidak menjadi masalah saat ditanya soal undang-undang tersebut. Sebab pelantikan pejabat Pemprov DKI Jakarta sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari berbagai pihak.

Lebih lanjut, Pramono menyebut alasannya memilih hari ini untuk melantik para pejabat adalah untuk melihat apakah mereka mau mematuhi peraturan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

“Bahkan saya, Pak Wagub dan Pak Sekda secara sengaja membuat pelantikan pada hari ini untuk membuktikan apakah mereka dengan baju kebesarannya putih-putih mau patuh,” imbuhnya.

 

Gates Foundation Sebut Tidak Bantu Program MBG

Direktur untuk Asia Selatan dan Tenggara Gates Foundation Hari Menon dalam acara media roundtable di Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Mecca Yumna

Jakarta, aktual.com – Gates Foundation mengatakan, pihaknya tidak membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena upaya peningkatan nutrisi dan penurunan stunting oleh mereka difokuskan pada anak di bawah lima tahun (balita).

Direktur untuk Asia Selatan dan Tenggara Gates Foundation Hari Menon mengatakan di Jakarta, Rabu (7/5), bahwa pada kunjungan ke Indonesia, Founder Gates Foundation Bill Gates diajak ke sekolah, sebagai bagian dari kunjungan spontan, untuk melihat pelaksanaan MBG.

“Jadi, kami belum terlibat dalam program (MBG) di sekolah, baik pada desainnya maupun implementasinya, sehingga tidak (dapat) memberikan saran (terkait program itu) saat ini,” katanya.

Hari menjelaskan, cara pihaknya bekerja adalah melihat apa yang pemerintah negara lakukan dan hal-hal yang diprioritaskannya. Kemudian melihat bagaimana pihaknya dapat menyumbangkan pengalaman, keahlian, dan solusi.

Jika ada kecocokan, katanya, maka pihaknya akan melibatkan diri. Dia menjelaskan bahwa kemitraan dengan pihaknya tidak murni untuk pembiayaan saja.

Selama sekitar 25 tahun, pihaknya menggunakan sumber dayanya untuk memahami sejumlah hal terkait kesehatan, seperti pemicu malnutrisi pada anak, apa yang meningkatkan risiko kesehatan pada anak, hingga mempelajari kondisi kesehatan perempuan yang dapat menyebabkan anak-anak lahir prematur, kurang berat badan, atau tidak berkembang secara baik.

Selain itu, pihaknya memiliki Exemplars in Global Health, sebuah inisiatif di mana mereka mendokumentasikan kisah sukses di bidang kesehatan, nutrisi, dan ekonomi oleh berbagai negara, serta menganalisisnya. Sebagai contoh, katanya, kisah Peru terkait nutrisi, atau layanan kesehatan primer di Vietnam.

“Kami juga, saya kira, mendokumentasikan Indonesia, karena penurunan stunting di Indonesia begitu mengagumkan. Itu sudah turun, saya kira, dari 35 persen ke 21 persen, sebuah perubahan yang mengagumkan, karena stunting begitu sulit diubah,” katanya.

Hari melanjutkan, pihaknya akan melibatkan diri apabila diajak oleh Pemerintah, dan menawarkan pengalaman serta pengetahuan yang relevan. Namun, katanya, pada beberapa kesempatan, pihaknya tidak terlibat apabila progres sudah jalan atau program sudah berlanjut.

“Hanya ketika (pengalaman dan keahlian kami) dibutuhkan kami mau berkontribusi,” katanya.

Dia mencontohkan, pihaknya membantu dalam bidang eliminasi TB di Indonesia dengan memperluas adopsi alat untuk diagnosis berbasis saliva, serta pengembangan vaksin jenis baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pakistan Tembak Jatuh 5 Jet Tempur India

Ilustrasi perbatasan India dan Pakistan. (ANTARA/Anadolu/py)

India, Aktual.com – Angkatan Udara Pakistan menembak jatuh lima jet tempur India. Penembakan itu terjadi di tengah ketegangan dua negara bertetangga itu setelah India melancarkan serangan rudal.

“Angkatan Udara Pakistan telah menembak jatuh sedikitnya lima jet tempur India sebagai respons terhadap agresi lintas batas yang dilancarkan India baru-baru ini,” kata Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif kepada stasiun penyiaran Geo TV, Selasa (7/5).

Sebelumnya, juru bicara militer Pakistan Letjen Ahmed Sharif Chaudhry juga telah memastikan jatuhnya dua jet tempur India.

“Ada laporan lain tentang berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Pakistan, di darat dan udara. Namun, dapat saya pastikan kepada Anda bahwa sedikitnya dua pesawat Angkatan Udara India telah jatuh,” kata Chaudhry.

Belum ada tanggapan dari pemerintah India terkait laporan media Pakistan mengenai jatuhnya jet-jet tempur mereka.

Sebelumnya, India melancarkan serangan rudal yang menyasar sejumlah kota di Pakistan dan wilayah Kashmir Pakistan.

Chaudhry mengatakan India telah menembakkan rudal ke kota Bahawalpur, Muridke, Bagh, Muzaffarabad dan Kotli dari wilayah mereka.

Dia membenarkan bahwa sedikitnya delapan orang tewas, 35 orang terluka, dan dua lainnya hilang.

Menurut sumber keamanan Pakistan, jet-jet India yang jatuh menjadi target “ketika berusaha menyerang Pakistan dari wilayah udara India.”

Jet-jet itu mencakup tiga pesawat Rafale, MiG-29, dan satu SU-30.

Di sepanjang Garis Kendali (Line of Control/LoC), yang membagi wilayah Jammu dan Kashmir yang disengketakan India dan Pakistan, tentara kedua negara saling menembak.

Eskalasi meningkat di antara kedua tetangga itu setelah terjadi serangan pada 22 April di Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikelola India, yang menewaskan 26 orang.

India menyalahkan Pakistan atas serangan itu dan menuding adanya keterkaitan lintas batas antara Pakistan dengan pelaku serangan. Namun, Pakistan membantah tudingan itu.

Puspom Komitmen Tidak Tutupi Kasus Pelanggaran Prajurit TNI

Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto (tiga kanan) bersama para komandan polisi militer TNI saat konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, aktual.com – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berkomitmen untuk tidak menutup-nutupi berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI, seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto mengatakan institusinya akan selalu transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi terkait kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI.

“Saya yakinkan bahwa kita tidak pernah menutup-nutupi suatu perkara, semuanya terbuka,” kata Yusri saat konferensi pers Rapat Koordinasi Polisi Militer TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu (7/5).

Yusri mencontohkan bahwa persidangan-persidangan dengan terdakwa prajurit TNI pada akhir-akhir ini digelar secara terbuka, termasuk persidangan kasus yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu.

Dengan keterbukaan itu, Danpuspom berharap masyarakat tetap mempercayai institusi militer, khususnya Polisi Militer TNI.

Yusri memastikan bahwa Polisi Militer tidak akan memiliki kepentingan apa pun dalam menindak prajurit TNI yang bermasalah.

“Jadi, kita hindari no viral, no justice,” katanya.

Selain itu, Yusri mengatakan bahwa Polisi Militer TNI maupun di setiap matra akan terus bersinergi dan berkomunikasi dengan kejaksaan serta kepolisian guna mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, moderen, dan adaptif.

Danpuspom menambahkan beberapa kasus yang melibatkan prajurit TNI beberapa waktu lalu, seperti kasus penembakan bos rental mobil oleh prajurit TNI di rest area jalan tol, pembunuhan wartawati oleh prajurit TNI AL di Kalsel, hingga kasus prajurit menembak mati sejumlah polisi di Lampung, sudah ditangani dengan cepat oleh satuan polisi militer di daerah tersebut.

“Alhamdulillah, semuanya sudah tertangani, sudah tertangani dan sudah dilimpahkan kepada oditur militer untuk dilakukan proses persidangan selanjutnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...810811812...43,128Halaman 811 dari 43,128

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya