23 Desember 2025
Beranda blog Halaman 813

Prabowo dan Relasinya Dengan Umat Islam

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ustaz Adi Hidayat (UAH) bersama sepuluh tokoh ulama dari Universitas Al-Azhar Mesir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/32025). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

Oleh: Bachtiar Nasir

Jakarta, aktual.com – Indonesia berpenduduk mayoritas umat Islam. Sekitar 86 persen. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan sejarah serta tata kelola dan desain arah masa depan bangsa.

Selain TNI, umat Islam merupakan kekuatan nasional yang menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia untuk merawat kesatuan dan persatuan. TNI dan umat Islam merupakan dua entitas kekuatan yang terbukti dalam sejarah mampu membangun sinergi dalam mengawal NKRI. Ini tidak berarti mengecilkan peran pihak lain yang juga memiliki kontribusi bagi perjalanan sejarah Indonesia. Tapi, peran TNI dan umat Islam dalam perjalanan bangsa ini cukup menonjol, terutama ketika menghadapi gerakan komunisme 1948 dan 1965.

Jauh sebelum kemerdekaan, di dalam tubuh umat Islam telah berdiri laskar ulama dan santri, yang dari komunitas ini lahir TKR (Tentara Keamanan Rakyat) sebelum akhirnya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Prabowo, presiden yang dilantik tanggal 20 Oktober 2024 lalu berasal dari dan besar di TNI. Prabowo pasti sadar betul terhadap peran umat Islam dalam mengawal kedaulatan bangsa ini. Mulai pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hinga ia terpilih menjadi presiden. “Jangan tanya tentang umat Islam, darahnya pasti merah putih”. Kira-kira itu kesimpulannya. Begitu juga dengan TNI.

Secara personal, Prabowo punya histori kedekatan dengan umat Islam. Kedekatan Prabowo dengan umat Islam bisa dilihat dari, pertama; dua kali pilpres yaitu 2014 dan 2019 Prabowo mendapat dukungan cukup militan dari tokoh-tokoh Islam. Pilpres 2024, meski terbagi, dukungan umat Islam terhadap Prabowo memberi kontribusi cukup besar bagi kemenangannya.

Kedua, setelah dilantik, Prabowo memilih strategi merangkul semua kelompok, tanpa terkecuali. Prabowo merangkul tidak hanya semua partai politik, tapi juga kelompok sosial dan umat Islam. Di awal kepemimpinan Prabowo, situasi politik cukup stabil, relatif tidak ada kegaduhan kecuali proses hukum yang membidik kejahatan korupsi kelas kakap. Sebuah langkah tegas yang telah mendapat apresiasi dan dukungan rakyat.

Ketiga, Prabowo menunjukkan dukungannya kepada umat Islam dalam konteks yang lebih luas. Ketegasan Prabowo berpihak kepada Palestina dan melakukan diplomasi untuk mendukung kemerdekan Palestina merupakan sikap yang dinilai sangat jelas terhadap umat Islam. Meski isu kemanusiaan yang tentu saja dikedepankan, namun dukungan kepada Palestina menunjukkan ketegasan posisi di tengah konflik global yang melibatkan bamyak negara, termasuk Amerika.

Stabilitas nasional yang menjadi syarat mutlak dan pondasi dalam membangun masa depan bangsa tidak akan bisa diwujudkan dengan efektif tanpa melibatkan umat Islam sebagai bagian penting bagi kekuatan nasional.

Persatuan umat Islam akan sangat bergantung kepada bagaimana pemimpin bangsa ini dalam menentukan strategi pendekatannya. Strategi merangkul bukan memukul jauh akan lebih taktis dan efektif bagi pemimpin dalam mengelola stabilitas negara ini. Nampaknya, strategi ini yang dipilih oleh Prabowo.

Maka, tidak ada alasan bagi semua pihak, khususnya umat Islam, selain mengambil kesempatan ini untuk membangun sinergi dalam mengambil peran dalam mendesain arah masa depan bangsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ahmad Muzani Ajak Perkuat Akhlak di Rakernas II Al Washliyah

Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) organisasi Islam nasional Al Jam’iyatul Washliyah. Acara yang mengusung tema “Penguatan Perbaikan Akhlak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/4/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menegaskan pentingnya peran organisasi Islam seperti Al Jam’iyatul Washliyah atau Al-Washliyah dalam memperkuat akhlak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Terlebih jika mengingat sejarah pendirian Al-Washliyah pada November 1930 oleh para santri yang berjuang menegakkan Islam dan kemerdekaan RI.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) organisasi Islam nasional Al Jam’iyatul Washliyah. Acara yang mengusung tema “Penguatan Perbaikan Akhlak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Ahmad Muzani menyampaikan, Al-Washliyah tidak hanya memperkuat keimanan umat Islam, tetapi juga berperan dalam pembangunan bangsa. Bahkan, lembaga pendidikan Al-Washliyah juga terbuka bagi pemeluk agama lain.

“Mereka sadar bahwa Nusantara butuh pendidikan, dakwah, dan kepedulian sosial. Tiga bidang inilah yang menjadi dasar gerakan Al-Washliyah,” ujarnya dalam pidato pembukaan.

Ia menuturkan, Al-Washliyah di satu sisi memperkuat agama, dan di sisi lain memperkuat kebangsaan. Agama yang kuat tidak mengganggu bangsa, sebaliknya bangsa yang kuat akan memperkuat agama. Dan hal itulah yang dikerjakan oleh para pejuang Al-Washliyah.

“Dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, antara Al-Washliyah dan Pancasila tidak pernah berbenturan. Justru sejalan. Indonesia dan Pancasila tidak terganggu oleh penguatan keimanan, bahkan semakin kokoh karena iman yang kuat,” tutur Ahmad Muzani.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Desainer Indonesia & Malaysia Siap Adu Karya! Daikin Proshop Designer Award Comeback!

Presiden Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia Shinji Miyata (kelima dari kanan), Managing Director Daikin Malaysia Sales and Service Lawrence Song (kelima dari kiri) dan Sales Manager Daikin Proshop PT Daikin Airconditioning Indonesia Selvi Ani Yongnata (tengah) bersama dewan juri DAIKIN Proshop Designer Award 2025 foto bersama usai konferensi pers Daikin Proshop Designer Award 2025 dengan tema “Originality” di Jakarta, Jumat (25/4/2025). Daikin secara resmi mengumumkan dimulainya kompetisi Daikin Proshop Designer Award 2025. Menjadi tahun kelima penyelenggaraannya, Daikin membuat tonggak baru dengan membawa kompetisi tahunan bagi pegiat arsitektur dan desain interior bagi kategori profesional dan mahasiswa ini ke tingkat yang lebih luas melalui kolaborasi Indonesia dan Malaysia. Daikin Proshop Designer Award berawal dari kebutuhan akan wadah bagi pegiat arsitektur dan desain interior di Indonesia, pada tingkatan profesional maupun mahasiswa, untuk berbagi visi mengenai hunian ideal dengan perhatian pada rancangan sistem tata udara. Tak hanya mengedepankan estetika, namun pula memberi kenyamanan dan kesehatan individu yang beraktivitas didalamnya. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Serangan Rusia ke Kyiv, Respon Trump: Vladimir, Hentikan !

Kyiv, Aktual.com – Serangkaian serangan mematikan rudal Rusia ke Ibukota Ukraina, Kyiv di tengah perundingan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, langsung direspon keras oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dilaporkan kalau militer Rusia dalam serangan ke Kyiv meluncurkan 145 pesawat nirawak dan 70 rudal, termasuk 11 rudal balistik.

Dilansir dari Euro News, Trump langsung mengeluarkan teguran langka kepada Vladimir Putin melalui akun media sosialnya, Truth Social yang mendesak pemimpin Rusia itu untuk berhenti menyerang. setelah serangkaian serangan mematikan di ibu kota Ukraina, Kyiv.

”Saya tidak senang dengan serangan Rusia di KYIV. Tidak perlu, dan waktunya sangat buruk. Vladimir, BERHENTI! 5.000 tentara tewas setiap minggu. Mari kita selesaikan Perjanjian Damai!” tulis Trump di akun Truth Social miliknya, Kamis (24/4).

Kekecewaan Trump meningkat karena upaya yang dipimpin AS untuk mencapai kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia hanya mengalami sedikit kemajuan.

Sebelumnya, Rusia menargetkan Kyiv dengan rentetan rudal dan drone selama berjam-jam, menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 90 lainnya. Hal itu adalah serangan paling mematikan di kota itu sejak Juli tahun lalu.

Sebelumnya, pada Rabu (23/4), Trump mengecam Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dengan menuduhnya memperpanjang ”medan pembantaian” dengan menolak menyerahkan Semenanjung Krimea yang diduduki Rusia sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan damai.

”Saya pikir akan lebih mudah untuk menghadapi Zelenskyy,” kata Trump kepada wartawan pada Rabu (23/4). ”Sejauh ini memang lebih sulit, tetapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa,” ujar Trump lagi.

Zelenskyy sendiri telah berulang kali mengulangi selama perang yang dimulai ketika Rusia menginvasi pada Februari 2022 bahwa mengakui wilayah yang diduduki sebagai milik Rusia merupakan garis merah bagi Ukraina.

Akhirnya Zelenskyy mengatakan pada Kamis (24/4) bahwa Ukraina telah menyetujui usulan gencatan senjata AS 44 hari yang lalu sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang dinegosiasikan, tetapi serangan Moskow terus berlanjut.

Sebelumnya, gelombang serangan dengan rudal dan drone itu berlangsung pada Rabu malam (23/4) waktu setempat. Akibat serangan itu 12 orang warga Kota Kyiv tewas, 90 orang terluka. Serangan itu juga menghancurkan gedung-gedung, dan memicu kebakaran.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Memanas, Militer India dan Pakistan Bentrok di Lembah Leepa Kashmir

Kashmir, Aktual.com – Bentrokan antara militer dua negara bertetangga, India dan Pakistan dilaporkan terjadi di Lembah Leepa, Kashmir pada Jumat (25/4) sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Belum ada laporan korban jiwa atau luka dalam bentrokan bersenjata tersebut.

Dilansir dari media Khaama Press, bentrokan yang terkonfirmasi tersebut terjadi di sepanjang Garis Kontrol (LoC) di Kashmir, sehingga memicu kekhawatiran akan eskalasi berbahaya antara kedua negara tetangga yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Salah satu postingan media sosial di platform X telah menyebarkan klaim tentang pertukaran pasukan di Lembah Leepa, meskipun belum ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan oleh kedua pemerintah.

Namun, Syed Ashfaq Gilani, seorang pejabat pemerintah di bagian wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, sudah mengatakan kepada AFP, bahwa pasukan saling tembak di sepanjang Garis Kontrol (LOC) yang memisahkan kedua negara. ”Tidak ada penembakan terhadap penduduk sipil,” katanya.

Sementara militer India mengonfirmasi telah terjadi penembakan senjata ringan dalam jumlah terbatas, yang dikatakannya ”dimulai oleh Pakistan”, seraya menambahkan bahwa penembakan itu telah direspons secara efektif.

Bentrokan yang dilaporkan terjadi beberapa hari setelah serangan militan mematikan di Pahalgam, Kashmir yang dikelola India, pada Selasa (22/4) yang menewaskan 26 wisatawan, dan puluhan lain terluka akibat ditembaki sekelompok pria bersenjata yang mengaku sebagai kelompok militan The Resistance Front (TRF), yang juga dikenal sebagai Kashmir Resistance. India menyalahkan Pakistan karena diduga mendukung para penyerang, sementara pejabat Pakistan dengan tegas membantah keterlibatan apa pun, menyebut peristiwa itu sebagai ”operasi bendera palsu”.

Sebagai tanggapan atas insiden Pahalgam, India telah memberlakukan serangkaian tindakan cepat dan tegas. Menurut Reuters, New Delhi telah menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang telah berlaku lama, menutup perbatasan Wagah, dan mengusir beberapa diplomat Pakistan. Sebagai balasan, Pakistan telah menutup wilayah udaranya untuk seluruh maskapai penerbangan India dan menghentikan perdagangan bilateral.

Sedangkan Perdana Menteri India Narendra Modi bersumpah akan memburu orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab atas pembunuhan 26 warga sipil di lokasi wisata populer Pahalgam di Kashmir. Kepolisian India mengidentifikasi dua dari tiga orang bersenjata yang melarikan diri sebagai warga Pakistan. ”Saya katakan kepada seluruh dunia, India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukungnya. Kami akan mengejar mereka sampai ke ujung Bumi,” tegas Modi.

Perkembangan ini telah menarik perhatian dunia. The Guardian melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif telah memperingatkan bahwa gangguan apa pun terhadap akses Pakistan ke perairan Sungai Indus akan dianggap sebagai tindakan perang. Meningkatnya ketegangan telah memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas, karena konfrontasi sebelumnya antara kedua negara atas Kashmir telah meningkat dengan cepat.

Meskipun belum ada konfirmasi, laporan aktivitas militer di sepanjang LoC telah tersebar luas di media sosial. Sebuah unggahan oleh @RT_com mengklaim bahwa baku tembak terjadi di sektor Lembah Leepa, meskipun verifikasi masih tertunda.

Berbicara kepada NPR, analis urusan strategis Dr. Happymon Jacob dari Universitas Jawaharlal Nehru mencatat, ”Pertempuran kecil di sepanjang LoC bukanlah hal yang tidak biasa, tetapi dalam iklim yang tidak menentu ini, bahkan insiden kecil berisiko disalahartikan sebagai awal dari sesuatu yang jauh lebih serius,” kata Jacob.

Sengketa Kashmir yang sudah berlangsung lama telah menjadi titik api antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan mereka pada tahun 1947. Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, kedua negara telah berperang sebanyak empat kali—tiga di antaranya memperebutkan Kashmir—serta sejumlah konfrontasi militer yang lebih kecil. Ketegangan menjadi lebih berbahaya setelah kedua negara mengembangkan senjata nuklir pada akhir tahun 1990-an.

Para analis kini memperingatkan adanya keretakan diplomatik. Michael Kugelman dari Wilson Center mengatakan kepada The Guardian, ”Langkah India untuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus menandai perubahan serius. Langkah ini menjadikan air sebagai senjata—sumber daya penting—dan mengisyaratkan bahwa New Delhi siap untuk meningkatkan tekanan terhadap Pakistan di luar cara konvensional.”

Terbaru dilaporkan sebuah bendungan di kawasan India, yang juga merupakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Baglihar India, yang menjadi pemasok 80 persen air untuk warga Pakistan sudah diblokir oleh pihak India.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mendagri Sebut Surakarta Jadi Daerah Istimewa Masih Dikaji

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat Pelantikan Serentak Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

Jakarta, aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan melakukan kajian mendalam mengenai kriteria Surakarta untuk menjadi daerah istimewa setelah adanya usulan dari kota tersebut.

“Namanya usulan boleh saja, tapi nanti kan kita akan kaji ada kriterianya. Apa alasannya nanti daerah istimewa,” kata Tito saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (25/4).

Dia menegaskan bahwa pengajuan status daerah istimewa bukan hanya dilihat dari sisi permintaan daerah, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Proses tersebut melibatkan kajian dari Kemendagri dan kemudian akan disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

“Kalau melihat kriteria ya kita akan naikkan kepada DPR RI juga. Karena itu kan bentukan satu daerah didasarkan kepada undang-undang. Jadi setiap daerah itu ada undang-undangnya,” ujarnya.

Tito juga mengingatkan bahwa usulan daerah istimewa berbeda dengan kebijakan pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pembentukan DOB memang telah moratorium sejak 2014, namun status daerah istimewa memerlukan perubahan undang-undang yang lebih kompleks.

Diketahui, ada usulan dari sejumlah tokoh masyarakat dan politisi Surakarta yang ingin menjadikan kota tersebut sebagai daerah istimewa, dengan alasan historis dan budaya yang kuat.

Kendati demikian, menurut Tito, segala usulan akan dievaluasi dengan hati-hati agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kamis (24/4), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyinggung Kota Surakarta atau Solo menjadi salah satu dari enam daerah di Indonesia yang diusulkan untuk menjadi Daerah Istimewa Surakarta.

“Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta,” kata Aria Bima usai rapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia menengarai usulan tersebut muncul karena Kota Surakarta memiliki kekhususan secara historis hingga kebudayaan.

Namun, ia memandang usulan Surakarta menjadi Daerah Istimewa Surakarta tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk saat ini.

Aria Bima lantas berkata, “Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini menjadi sesuatu hal yang penting dan urgen.”

Dia menekankan bahwa pengkajian suatu daerah untuk dapat menyandang status daerah istimewa haruslah mempertimbangkan berbagai faktor.

Sebab, daerah istimewa itu selalu mempunyai irisan antara kepentingan global, kepentingan pusat, kepentingan regional, dan kepentingan daerah itu sendiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain