Massachusetts, Aktual.com – Lebih dari 150 universitas di Amerika Serikat menandatangani surat yang mengecam pemerintahan Donald Trump. Kecaman terhadap Trump ini ditandatangani oleh para pemimpin Harvard, Princeton, dan Brown yang berisi kecaman atas campur tangan pemerintah yang tidak semestinya dari Gedung Putih.
Dilansir dari The Guardian, Kamis (24/4), menandatangani petisi berisi kecaman atas intervensi politik dan intervensi pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pendidikan tinggi oleh pemerintahan Trump – tanda terkuat sejauh ini bahwa lembaga pendidikan AS sedang membentuk front persatuan melawan serangan luar biasa pemerintah terhadap independensi mereka.
Pernyataan tersebut , yang diterbitkan Selasa pagi (22/4) oleh Asosiasi Universitas dan Perguruan Tinggi Amerika, muncul beberapa minggu setelah kampanye pemerintah yang gencar menentang pendidikan tinggi, dan beberapa jam setelah Universitas Harvard menjadi sekolah pertama yang menggugat pemerintah atas ancaman terhadap pendanaannya.
Harvard adalah salah satu dari beberapa institusi yang dilanda pemotongan dana besar-besaran dalam beberapa minggu terakhir dan menuntut mereka melepaskan otonomi institusional yang signifikan.
Para penandatangan berasal dari sekolah negeri besar, perguruan tinggi seni liberal kecil, dan institusi Liga Ivy, termasuk presiden Harvard, Princeton, dan Brown.
Dalam pernyataan tersebut, para presiden universitas, serta para pemimpin sejumlah perkumpulan ilmiah mengatakan bahwa mereka berbicara dengan ”satu suara” dan menyerukan ”keterlibatan yang konstruktif” dengan pihak administrasi.
”Kami terbuka terhadap reformasi yang konstruktif dan tidak menentang pengawasan pemerintah yang sah,” tulis mereka. ”Namun, kami harus menentang campur tangan pemerintah yang tidak semestinya dalam kehidupan mereka yang belajar, tinggal, dan bekerja di kampus kami.”
Gugatan Harvard muncul setelah pemerintah mengumumkan akan membekukan dana federal senilai 2,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 39 triliun. Selain itu Donald Trump mengancam akan mencabut status bebas pajaknya, atas klaim bahwa universitas tersebut gagal melindungi mahasiswa Yahudi dari protes pro-Palestina. Gugatan dan pernyataan tersebut, jika digabungkan, menandai respons yang semakin kuat dari universitas setelah apa yang awalnya tampak sebagai pendekatan yang suam-suam kuku.
Sementara beberapa pemimpin universitas dalam beberapa minggu terakhir mengkritik administrasi dan mengindikasikan mereka tidak akan mematuhi tuntutannya, pernyataan tersebut menandai pertama kalinya para presiden berbicara secara kolektif tentang masalah tersebut.
Kecaman bersama itu muncul menyusul pertemuan lebih dari 100 pemimpin universitas yang dipanggil oleh AAC&U dan Akademi Seni dan Sains Amerika minggu lalu untuk ”bersatu untuk berbicara di saat yang sangat sulit ini,” kata Lynn Pasquerella, presiden AAC&U.
Pasquerella mengatakan bahwa terdapat ”kesepakatan luas” di berbagai lembaga akademis tentang perlunya mengambil sikap kolektif.
”Banyak yang telah ditulis tentang strategi membanjiri zona ini yang digunakan dalam serangan terkini terhadap pendidikan tinggi, dan ini adalah strategi yang dirancang untuk membanjiri para pemimpin kampus dengan rentetan arahan, perintah eksekutif, dan pengumuman kebijakan yang membuat mustahil untuk menanggapi semuanya sekaligus,” masih kata Lynn Pasquerella.
Pasquerella juga menjelaskan mengapa butuh waktu hingga sekarang untuk tanggapan bersama. ”Para pemimpin kampus telah menghadapi banyak hal selama beberapa bulan terakhir, dan saya pikir itu sebagian alasannya, tetapi juga karena mereka dibatasi oleh dewan, oleh banyak konstituen yang sering meminta mereka untuk melakukan hal-hal yang bertentangan satu sama lain,” lanjut Pasquerella.
Untuk dikeahui, pemerintah AS di bawah Presiden Trump telah mengeluarkan serangkaian tindakan yang ditujukan pada universitas-universitas yang oleh kalangan kanan digambarkan sebagai ’musuh’ – beberapa dengan kedok memerangi dugaan antisemitisme di kampus-kampus dan yang lainnya dalam upaya eksplisit untuk memberantas inisiatif-inisiatif keberagaman dan inklusivitas.
Miliaran dana federal terancam kecuali universitas-universitas mematuhi tuntutan-tuntutan ekstrem, seperti mengeluarkan departemen-departemen akademik dari kendali fakultas, ”mengaudit” sudut pandang mahasiswa dan fakultas, dan bekerja sama dengan otoritas federal saat mereka menargetkan mahasiswa-mahasiswa internasional untuk ditahan dan dideportasi.
Bersamaan dengan tindakan-tindakannya terhadap Harvard, ia telah mengancam dan dalam beberapa kasus menahan jutaan dana lagi dari berbagai universitas, diantaranya Cornell, Northwestern, Brown, Columbia, Princeton, dan University of Pennsylvania. Universitas Columbia sebagian besar telah menerima persyaratan administrasi untuk memulihkan pendanaan , termasuk menempatkan departemen akademik di bawah pengawasan luar.
Tindakan terhadap sekolah-sekolah tersebut, yang telah mengacaukan penelitian akademis, merusak kemitraan yang telah lama terjalin antara pemerintah federal dan universitas-universitas, dan berkontribusi terhadap suasana represif, catat para penandatangan pernyataan tersebut.
”Perguruan tinggi dan universitas kami memiliki komitmen untuk berperan sebagai pusat penyelidikan terbuka, tempat para pengajar, mahasiswa, dan staf bebas bertukar ide dan pendapat dari berbagai sudut pandang dalam upaya mencari kebenaran tanpa takut akan hukuman, penyensoran, atau deportasi,” tulis mereka.
Pekan lalu, Universitas Harvard mengeluarkan teguran paling keras terhadap tuntutan administrasi tersebut, dengan presidennya, Alan Garber, yang memicu pertikaian dengan Gedung Putih dengan mengatakan bahwa universitas tersebut tidak akan ”menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya”.
(Indra Bonaparte)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
