29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 816

Soleman Ponto: TNI Tidak Sedang Baik-Baik Saja, Sistem Sudah Rusak

Jakarta, aktual.com – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, menilai bahwa kondisi TNI saat ini tengah bermasalah, menyusul pembatalan mutasi jabatan Pangkogabwilhan I, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang diketahui merupakan putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Mutasi tersebut dibatalkan hanya dalam waktu satu hari.

“Ini bukti bahwa TNI tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. TNI sedang tidak baik-baik saja. Kita bukan melihat siapa yang digeser, tetapi sistemnya. Artinya ada sistem yang tidak main di sini,” ujar Soleman dikutip aktual dalam program Sapa Pagi Indonesia Kompas TV, Senin (5/5/2025).

Ia menekankan bahwa proses pergantian jabatan untuk perwira tinggi bintang tiga di TNI selalu dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden, mengingat posisi ini strategis dan berpotensi menjadi kepala staf angkatan.

“Yang patut diingat, bintang 3 selalu pergeserannya itu atas permintaan atau atas persetujuan presiden sebagai pemegang kekuasan tertinggi di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pergeseran bintang 3 selalu diketahui oleh presiden. Karena itu adalah calon-calon kepala staf angkatan,” jelasnya.

Soleman menganggap peristiwa pembatalan mutasi tersebut sebagai hal yang luar biasa dan mencurigakan, bukan kejadian yang biasa terjadi di tubuh TNI.

“Kalau ini tiba-tiba seperti ini ya kita tidak bisa melihat bahwa ini hanya sesuatu yang biasa saja, ini sesuatu yang luar biasa,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya melihat juga ini salah satu akibat dari UU TNI yang memperpanjang perbintangan ini supaya pensiun lebih panjang.”

Ia menyoroti munculnya gejala resistensi dari kalangan bawah yang bisa saja ingin mempercepat pergeseran di level atas. “Yang bawah ini ogah-ogahan ‘yaudah kita cungkil aja yang atas biar cepat geser dia, biar kita juga cepet naik’,” tambah Soleman.

Purnawirawan bintang dua itu bahkan secara tegas menyatakan, “Jadi ini sudah tambah rusak ini sistem ini.”

Soleman turut mengkritisi prosedur pengiriman surat mutasi yang ditembuskan kepada prajurit yang bersangkutan, sebuah hal yang menurutnya tidak lazim dilakukan. “Dalam surat keputusan itu, biasanya tidak ditembuskan kepada yang bersangkutan. Sekarang ditembuskan kepada yang bersangkutan, 8 atau 6 itu, kenapa tidak semua?” katanya. Ia melanjutkan, “Artinya ini memang tidak baik-baik saja ini. Yang terjadi apa? Yang di atas jalan sendiri, yang di bawah ogah-ogahan.”

Selain itu, Soleman merasa TNI tampak seperti sedang “bermain-main” dalam menyikapi pembatalan mutasi ini. Ia mempertanyakan mengapa proses yang seharusnya dilakukan secara prosedural justru tampak asal-asalan.

“Sekarang itu semua jalannya sudah nggak bener. Seharusnya itu bukan dianulir begitu, tetapi yang lama dicabut, diganti, tetapi ini kan hanya bilangnya tidak jadi, ini kan seperti main-main. Harusnya kan dicabut. Yang dicabut lalu ditempatkan kembali,” ujarnya.

Menurutnya, alasan yang menyebut adanya “kekeliruan” dalam keputusan mutasi justru semakin menunjukkan adanya masalah serius. “Kalau ini hanya bilang nomor 4 ini terjadi kekeliruan, mengaku terjadi kekeliruan ini kan memperlihatkan sedang tidak baik-baik saja. Karuan sekalian oke ini sudah terjadi, diangkat kembali itu akan lebih tegas. Ini terjadi kekeliruan, nah kekeliruan ini diakibatkan oleh apa? Tidak mungkin keliru ini kalau tidak ada tekanan yang besar, karena tentara sudah memiliki sistem yang kuat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Kaji UU BUMN 2025, Soroti Status Direksi-Komisaris dan Potensi Celah Antikorupsi

Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Aktual/DOK KPK

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), khususnya terkait klausul yang menyebut bahwa direksi dan komisaris BUMN bukan lagi termasuk penyelenggara negara.

Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kajian ini dilakukan sebagai respons atas substansi pasal dalam UU terbaru yang dinilai berpotensi mempengaruhi kewenangan lembaga antirasuah tersebut dalam melakukan penindakan.

“Dalam melakukan kajian tersebut, KPK tentu juga akan melihat peraturan dan ketentuan lainnya, seperti KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Keuangan Negara,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Menurut Budi, KPK ingin memastikan bahwa perubahan status hukum direksi dan komisaris BUMN tidak menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari jerat hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil mencakup aspek pencegahan, pendidikan, hingga penindakan.

“Kami memandang penting melakukan intervensi pencegahan korupsi di BUMN agar iklim bisnis di Tanah Air tetap bersih dan berintegritas,” ujarnya.

Sebagai informasi, UU BUMN 2025 menggantikan UU Nomor 19 Tahun 2003 dan resmi berlaku sejak 24 Februari 2025. Salah satu pasal krusial dalam beleid baru ini adalah Pasal 9G yang menyebutkan bahwa “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.”

Padahal, dalam UU KPK yang berlaku (UU Nomor 19 Tahun 2019), KPK hanya memiliki kewenangan untuk menindak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau yang merugikan negara lebih dari Rp1 miliar.

KPK menegaskan, hasil kajian ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyesuaikan arah kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi, khususnya di sektor strategis seperti BUMN.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Stok Beras Tertinggi dalam 57 Tahun, Waka MPR Puji Komitmen Prabowo dan Koordinasi Menko Pangan

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia dengan proyeksi produksi beras nasional dalam panen raya tahun 2025 mencapai 18,76 juta ton.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan, Ia juga menyebut keberhasilan pemerintah mencapai stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir dimana stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang telah mencapai lebih dari 3,5 juta ton.

Rinciannya dari hanya 1,7 juta ton pada Januari 2025, stok cadangan beras melonjak drastis menjadi 3,5 juta ton pada 4 Mei 2025 tanpa impor.

Doktor Ilmu Politik UI ini meyakini keberhasilan ini merupakan bentuk kesungguhan Presiden Prabowo dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

“Komitmen Presiden Prabowo langsung dibuktikan dengan quick wins dari Kemenko Pangan dengan stok beras tertinggi yang naik 1,8 juta ton dalam kurun waktu 4 bulan mencapai 3,5 juta ton. Ini stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir,”

Hal ini disampaikan Eddy Soeparno di sela-sela hadir sebagai Keynote Speaker/Pembicara Kunci dalam pelantikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Cianjur, Senin (5/5).

Selain apresiasi terhadap komitmen dan kesungguhan Presiden Prabowo, Eddy Soeparno menyebut pencapaian ini merupakan bagian dari keberhasilan koordinasi dari Menko Pangan Zulkifli Hasan.

“Kepercayaan Presiden Prabowo kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dijawab dengan koordinasi strategius lintas kementerian untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan,”

“Dalam hal ini, kami mendukung penuh realisasi target swasembada pangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo,” tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Baleg DPR Buka Peluang Pembahasan RUU Perampasan Aset Bergulir Tahun Ini

Pimpinan Baleg DPR RI saat rapat dengar pendapat umum mengenai RUU PPRT bersama sejumlah koalisi masyarakat sipil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan membuka peluang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset bergulir tahun ini.

“Saya kira tahun ini karena kemarin ‘kan jelas ‘kan arahan Bapak Presiden kemarin. Nah, itu harus kami ejawantahkan dalam melakukan itu,” kata Sturman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

Meski demikian, dia menyebut sampai dengan saat ini Baleg DPR RI belum mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tersebut.

“Belum. Kalau itu belum ada (penugasan), kami menunggu. Walaupun kami juga memasukkannya dalam prolegnas prioritas, tetapi belum ada penugasan, ‘kan itu ‘kan ditugaskan lagi. Kami sedang merancang naskah akademiknya, termasuk juga RUU-nya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas jangka menengah untuk dilakukan pembahasan.

“Masuk dalam jangka menengah sebagai prioritas menengah yang diinisiasi oleh Pemerintah, seperti itu,” kata Bob.

Bob mengatakan bahwa pihaknya bersedia untuk memutakhirkan muatan materi dalam RUU Perampasan Aset sebab Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi atas RUU tersebut.

“Bilamana sudah ada sinyal dari Bapak Prabowo Subianto, tentunya akan kami coba lakukan satu proses. Kita ketahui sama-sama bahwa perampasan aset itu muatan materinya masih memerlukan satu pemutakhiran kembali,” ucapnya.

Pemutakhiran muatan materi RUU Perampasan Aset, kata dia, diperlukan agar aturan yang dimuat dalam RUU itu nantinya tidak berbenturan dengan aturan hukum lainnya.

“Publik harus tahu bahwa judulnya (RUU) Perampasan Aset itu muatan materinya harus benar-benar mengandung apakah yang dilakukan perampasan aset ini adalah akibat daripada kerugian negara atau umum? Ini yang sebenarnya menurut saya, menurut kami di Baleg, yang paling penting harus dibahas, seperti itu,” katanya.

Misalnya, lanjut dia, apakah RUU Perampasan Aset kelak bertabrakan atau tidak dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang di dalamnya termaktub pula aturan tentang perampasan aset?

“Apakah ini nanti akan perampasan aset koruptor atau perampasan aset pidana? Nah, (muatan materi) ini yang harus diperbaiki kembali karena masih ada Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang TPPU juga mengandung perampasan aset seperti itu,” tuturnya.

Ia lantas menekankan bahwa yang perlu menjadi fokus dari RUU Perampasan Aset nantinya ialah bagaimana membuat aturan terkait dengan sanksi perampasan aset bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.

Menurut dia, kalau berbicara perampasan aset itu, lebih pada adanya kerugian negara yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi badan hukum.

“Maka, efeknya ketika apa yang dilakukan itu (aturan sanksi) haruslah dilakukan satu proses untuk menimbulkan atau melahirkan keadilan, yaitu penyitaan atau perampasan aset,” ucapnya.

Dia lantas berkata, “Jangan nanti ketika lahir (Undang-Undang) Perampasan Aset kemudian itu diasumsikan atau dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya, seperti di luar hukum pidana, terutama pidana tipikor (tindak pidana korupsi) dan pidana korupsi.”

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

“Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-undang Perampasan Aset,” kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Brimob Polda Jateng Ukir Prestasi di Kejuaraan Menembak Danjen Kopassus Cup 2025

Kejuaraan Menembak Danjen Kopassus Cup 2025 yang digelar di Lapangan Tembak Grup 2 Kopassus, Kandang Menjangan, Surakarta, pada Sabtu sampai Minggu, 3-4 Mei 2025.

Surakarta, Aktual.com – Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Satuan Brimob Polda Jawa Tengah dalam ajang bergengsi “Kejuaraan Menembak Danjen Kopassus Cup 2025” yang digelar di Lapangan Tembak Grup 2 Kopassus, Kandang Menjangan, Surakarta, pada Sabtu hingga Minggu, 3–4 Mei 2025.

Dalam kejuaraan tersebut, dua personel Brimob Polda Jateng, Brigpol Angki Yuansa dan Briptu Ajik Hidayanto, turut ambil bagian. Keduanya menunjukkan kemampuan terbaik mereka di kategori Sniper Tactical Prone 600 Meter Open, menggunakan senjata laras panjang jenis Steelcore kaliber 7,62 mm.

Kategori ini diikuti oleh 79 peserta yang berasal dari unsur TNI, Polri, dan sipil. Persaingan berlangsung ketat, namun Brigpol Angki Yuansa mampu menunjukkan performa terbaiknya sepanjang pertandingan.

Angki, yang merupakan personel Detasemen Gegana Satbrimobda Jateng, sukses meraih Juara 1 dalam kategori tersebut. Ia berhasil mengungguli Ilham dari TSC 81 Sat Gultor yang berada di posisi kedua, serta Sembiring dari MSC Marinir Surabaya yang menempati posisi ketiga.

Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Satuan Brimob Polda Jateng dan membuktikan kesiapan serta kemampuan tinggi personelnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Rudal Balistik Hipersonik Yaman Hantam Kawasan Bandara Ben Gurion Israel

Yerusalem, Aktual.com – Otoritas zionis Israel menghentikan sementara seluruh penerbangan dan lalu lintas penumpang di bandara internasional Ben Gurion. Musababnya, setelah rudal hipersonik yang diluncurkan pihak Houthi Yaman gagal ditangkis sistem pertahanan udara Iron Dome Israel, dan melesak masuk ke kawasan bandara, pada Minggu (4/5).

Akibat ledakan rudal tersebut membuat kepanikan di antara penumpang, dan menghentikan semua operasional di bandara. Dilansir dari CBS News, serangan terhadap Bandara Internasional Ben Gurion terjadi beberapa jam sebelum para menteri Kabinet Israel bersiap untuk memberikan suara mengenai apakah akan mengintensifkan operasi militer negara itu di Jalur Gaza. Sementara itu, militer mulai memanggil ribuan pasukan cadangan untuk mengantisipasi operasi yang lebih luas di Gaza, kata para pejabat.

Peluncuran rudal hari Minggu (4/5) memicu sirene serangan udara di beberapa bagian Israel. Gumpalan asap terlihat di bandara, menurut rekaman yang dibagikan oleh media Israel. Para penumpang terdengar berteriak dan berebut mencari tempat berlindung.

Tidak jelas apakah proyektil yang mendarat di ladang dekat jalan akses menuju tempat parkir bandara itu adalah rudal atau pecahannya, atau pencegat dari sistem pertahanan udara Israel. Proyektil itu meninggalkan kawah yang dalam di tanah dan jalan di dekatnya dipenuhi tanah.

Polisi mengatakan bahwa lalu lintas udara, jalan raya, dan kereta api turut dihentikan setelah serangan tersebut. Lalu lintas kembali normal setelah sekitar satu jam, kata Otoritas Bandara Israel. Layanan paramedis Israel Magen David Adom mengatakan empat orang mengalami luka ringan.

Juru bicara militer Houthi Brigjen Yahya Saree mengatakan dalam sebuah pernyataan video bahwa kelompok itu menembakkan rudal balistik hipersonik ke bandara tersebut. Namun selain rudal hipersonik yang menghantam Bandara Ben Gurion, sebuah rudal lainnya tampak menghantam sebuah
lokasi di Israel. Disebutkan kalau rudal balistik hipersonik yang diluncurkan itu terbang sejauh 2040 km, dan berhasil mencapai target dalam waktu 11,5 menit.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain