Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, aktual.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang berarti masih proses atau dipelajari.
Prasetyo, di Jakarta, Selasa, menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami lapori dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.
Hasan Nasbi, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala PCO. Keputusan itu disampaikan Hasan melalui unggahan video berdurasi lebih dari empat menit di akun Instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).
Dalam video tersebut, Hasan menyebut bahwa Senin (21/4) merupakan hari terakhirnya menjabat sebagai pimpinan PCO.
“Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” ujar Hasan dalam video tersebut.
Hasan menjelaskan bahwa pengunduran dirinya didasarkan pada evaluasi pribadi yang matang. Ia merasa bahwa jika ada persoalan yang tak lagi bisa diatasi dan berada di luar kapasitasnya, maka lebih baik menepi secara tenang dan memberi ruang bagi figur lain yang lebih tepat.
“Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan diambil secara tiba-tiba atau emosional, melainkan merupakan jalan terbaik demi perbaikan komunikasi pemerintah ke depan.
Hasan mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Hasan Nasbi sebelumnya ditunjuk sebagai Kepala PCO oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024, setelah sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 lewat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Lembaga ini dibentuk untuk mewujudkan efektivitas komunikasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.
Hingga saat ini, belum ada nama yang disebut sebagai calon pengganti Hasan Nasbi. Pemerintah akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah Presiden menuntaskan kajiannya terhadap pengunduran diri tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, aktual.com – Organisasi masyarakat (Ormas) Mathlaul Anwar menyarankan Pemerintah untuk mengambil sikap tegas dengan membubarkan ormas yang secara keseluruhan atau beberapa anggotanya melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan negara.
Ketua Umum Ormas Mathlaul Anwar Kiai Haji Embay Mulya Syarif menilai ormas harus menjalankan fungsi kaderisasi agar para anggotanya mampu menjadi agen perdamaian dan persatuan bangsa, sehingga semua ormas di Indonesia harus berlandaskan Pancasila.
“Nilai-nilai Pancasila itu yang harus dijunjung oleh semua ormas, baik ormas keagamaan maupun ormas secara umum. Kalau melanggar nilai-nilai Pancasila, ya ditutup saja atau dibubarkan,” ungkap KH. Embay dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (30/4).
Maka dari itu, dia menekankan bahwa Pemerintah mempunyai hak untuk memaksa sebagai bentuk supremasi hukum.
Sebelumnya, Pemerintah telah membubarkan beberapa ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), yang terbukti bertentangan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Kendati demikian, menurut Embay, akan lebih baik jika tindakan pembubaran yang dilakukan Pemerintah juga diikuti dengan kebijakan lanjutan yang mampu membatasi ruang gerak dari para mantan anggota ormas radikal.
Dia mencontohkan, salah satunya seperti HTI yang sudah dibubarkan, tetapi sebagian besar orang-orangnya tidak ditangkap. Dengan begitu, berbagai tokoh eks HTI seharusnya ditangkap.
“Saat ini mereka tetap jalan terus tanpa adanya HTI sebagai organisasinya, media dakwah mereka ke masjid-masjid masih berjalan, melalui media sosial juga terus aktif. Pemerintah harus tegas, kalau perlu blokir media mereka atau tangkap tokoh-tokohnya,” tuturnya.
Ia menjelaskan ormas merupakan wadah bagi kesamaan ide dan gagasan sekelompok warga negara yang tergabung di dalamnya.
Meski belakangan ini muncul banyak kontroversi terhadap eksistensi ormas, tetapi dirinya menuturkan bahwa ormas merupakan salah satu produk sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa.
Untuk itu, kata dia, adanya sebagian ormas yang bermasalah tidak menjadikan keseluruhan ormas yang ada ikut mendapatkan stigma sosial.
Ulama senior asal Banten itu pun menyampaikan bahwa sejatinya ormas berfungsi sebagai pengikat kesatuan masyarakat, khususnya ormas keagamaan. Hal itu dinilai perlu dijaga muruahnya.
Embay pun bercerita tentang adanya mantan anggota kelompok radikal yang ikut bergabung dengan Mathlaul Anwar setelah mereka bersedia mengucapkan ikrar setia NKRI dan telah menjalankan hukumannya.
Selain itu, dia juga menyampaikan komitmen Mathlaul Anwar sebagai salah satu ormas keagamaan tertua dan terbesar di Banten.
Dikatakan bahwa organisasi Mathlaul Anwar selalu memposisikan diri agar sejajar dengan landasan bernegara RI, sehingga patut dicontoh bagi kelompok masyarakat lainnya.
“Kalau di Mathlaul Anwar kan kami tegas. Bahkan kami punya mantan-mantan napi teroris yang sekarang sudah lunak,” ungkap Embay.
Melunaknya sikap para mantan narapidana terorisme, lanjut dia, terjadi karena Mathlaul Anwar memiliki sikap tegas untuk membina dan mengawasi.
Apabila ada anggota organisasi yang melanggar dasar negara, ia mengatakan pihaknya tak segan memecat orang itu karena Mathlaul Anwar tidak akan kompromi soal hukum.
Oleh karena itu, Embay berharap agar Pemerintah Indonesia bisa menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan paripurna, sebagai bentuk konsistensi terhadap berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
Dengan demikian, diharapkan pula agar Pemerintah bisa bersikap tegas terhadap segala bentuk upaya destabilisasi nasional, baik secara daring (online) maupun luring (offline).
“Jangan sampai hanya karena ada pihak yang mendukung partai tertentu atau diperkirakan dekat dengan kekuasaan, lalu pihak ini bisa seenaknya saja bertindak di luar koridor hukum yang berlaku,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, aktual.com – Akibat malapraktik yang dilakukan oleh salah seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi Jakarta berupa tertinggalnya dua buah jarum utuh yang terletak diantara rektum atau bagian akhir usus besar dan dinding vagina pasca dilakukan operasi hemoroidekdomi (ambeien), pasien bernama Gladys Enjelika Mokodompit dan suami sepakat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Dalam keterangan di Permata Boulevard, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Gladys dan suami yang didampingi oleh Sadrakh Seskoadi selaku kuasa hukumnya dari Lawfirm Sadrakh Seskoadi & Partners menjelaskan bahwa musibah tersebut bermula ketika Gladys hendak melakukan operasi ambeien atau wasir pada Selasa (4/2) lalu.
Menurut Gladys sebelum memutuskan melakukan operasi, sebulan sebelumnya dirinya sempat melakukan konsultasi dengan dr. MS dan meminta operasi ambeien dilakukan dengan cara laser. Namun dokter dengan inisial dr. MS tersebut lanjut Gladys menyarankan operasi ambeien dengan cara stapler atau stapled hemorrhoidopexy.
“Singkat cerita setelah dioperasi, saya memperoleh informasi awal ada patahan jarum yang tertinggal di tubuh saya. Setelah didesak oleh keluarga, pihak rumah sakit menyatakan akan melakukan operasi kembali dan saya dalam kondisi panik serta takut mengingat baru operasi ambeien dan harus dioperasi kembali,” ungkap Gladys pada Senin (28/4).
Setelah berdiskusi panjang lebar dengan dr. MS dan pihak rumah sakit untuk mengetahui posisi pasti jarum, dari hasil CT Scan ternyata tandas Gladys baru diketahui bahwa yang tertinggal di tubuhnya bukan patahan jarum melainkan dua buah jarum dalam bentuk utuh.
“Saat itu pihak RS MRCCC Siloam Semanggi menjadwalkan kembali dilakukan operasi dalam rentang waktu sebulan lebih, tetapi hal itu saya tolak mengingat terlalu lama dan sangat membahayakan karena ada benda tajam didalam tubuh saya,” sesal Gladys.
Untuk menahan rasa sakit akibat adanya dua buah jarum didalam tubuhnya, Gladys menuturkan dengan terpaksa dirinya harus meminum obat pereda nyeri. Rasa sakit seperti tertusuk kerap dirasakan Gladys ketika tubuhnya bergerak dan untuk meminimalisir rasa sakit tersebut, Gladys mengurangi pergerakan tubuhnya.
Mengingat pihak RS MRCCC Siloam Semanggi dinilai menganggap kejadian ini hanya sebagai sebuah resiko medis biasa, Gladys dan Ryan Oro selaku suami akhirnya sepakat menggugat pihak rumah sakit untuk dibawa ke jalur hukum.
Gladys, suami dan kuasa hukumnya sepakat mendaftarkan kasus ini di Pengadilan Negeri Tangerang dan oleh pengadilan kasus tertinggalnya dua buah jarum utuh di tubuh pasien diterima dengan nomor perkara 341/Pdt.G/2025/PN Tng.
Sementara itu Sadrakh Seskoadi selaku kuasa hukum dari Gladys, sangat menyayangkan sikap dari pihak kuasa hukum RS MRCCC Siloam yang meninggalkan lokasi persidangan pada sidang perdana yang digelar pada Kamis (24/4) dengan alasan keberatan atas proses mediasi. Didalam proses mediasi yang akan berjalan, pihak pengadilan menunjuk mediator non hakim.
“Jika tidak setuju dengan proses mediasi yang disarankan oleh pihak pengadilan dengan menunjuk mediator non hakim, seharusnya pihak kuasa hukum dari Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi tidak walkout dengan meninggalkan lokasi persidangan,” sesal Sadrakh.
Adapun kompensasi senilai Rp 200 juta yang ditawarkan pihak RS MRCCC Siloam sebagai pengganti kesalahan malapraktik tandas Sadrakh tidak sebanding dengan luka dan dampak lanjutan dari rasa sakit yang luar biasa yang diderita oleh client-nya.
Posisi jarum yang semula berada disekitar anus, ketika menanti proses operasi berikutnya selama 1 bulan 3 minggu untuk mengangkat kedua buah jarum utuh yang sempat tertinggal, lanjut Sadrakh ternyata ketika akan dilakukan operasi pengangkatan telah bergeser ke bagian vagina pasca dilakukan operasi ambeien.
“Adapun tuntutan yang kami tempuh kepada RS MRCCC Siloam Semanggi Jakarta melalui Pengadilan Negeri Tangerang, meliputi pengobatan serta pertanggungjawaban lanjutan dari pihak rumah sakit,” tutup Sadrakh.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, aktual.com – Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh Al-Jasser, menyambut kedatangan rombongan pertama jamaah haji tahun ini di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, pada Selasa (29/4/2025). Kedatangan ini menandai dimulainya kedatangan jamaah dari berbagai negara ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji tahun ini.
Dalam rombongan tersebut, sebanyak 396 jamaah dari Dhaka, Bangladesh tiba sebagai bagian dari gelombang awal kedatangan jamaah haji yang dijadwalkan melalui dua bandara utama: Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Internasional Pangeran Mohammed bin Abdulaziz di Madinah.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Arab News, Saleh Al-Jasser mengatakan, “Enam bandara utama telah dialokasikan untuk melayani jamaah: Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, Bandara Pangeran Mohammed bin Abdulaziz di Madinah, Bandara Internasional Pangeran Abdulmohsen bin Abdulaziz di Yanbu, Bandara Internasional Taif, Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam.”
Ia menjelaskan bahwa penerbangan jamaah akan terus berdatangan hingga awal bulan Dzulhijjah, dan seluruh proses perjalanan mereka akan didukung oleh sistem layanan yang terintegrasi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Kerajaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah serta memperkuat peran kepemimpinan Arab Saudi dalam melayani Dua Masjid Suci.
Dalam penerbangan terpisah dari Bangladesh, sebanyak 414 jamaah haji lainnya tiba di Jeddah. Mereka disambut langsung oleh Duta Besar Bangladesh untuk Arab Saudi, M. Delwar Hossain, beserta pejabat dari kedua negara. Duta besar menyampaikan ucapan selamat datang dan memastikan bahwa seluruh kebutuhan jamaah akan didukung sepenuhnya oleh Kedutaan Besar Bangladesh, konsulat, dan misi haji yang bertugas.
Jamaah menyampaikan rasa terima kasih atas penyambutan hangat dan pelayanan yang efisien selama proses kedatangan di bandara. Menurut informasi resmi, tahun ini sekitar 87.100 jamaah asal Bangladesh akan menunaikan ibadah haji.
Sementara itu, penerbangan perdana dalam skema Inisiatif Rute Makkah dari Islamabad, Pakistan, tiba di Madinah pada hari yang sama, membawa 442 jamaah. Pemerintah Pakistan menargetkan lebih dari 89 ribu jamaah akan diberangkatkan melalui skema ini dalam kurun waktu 33 hari masa operasional penerbangan haji.
Dalam acara pelepasan keberangkatan jamaah dari Islamabad, Menteri Agama Pakistan, Sardar Muhammad Yousaf, bersama Duta Besar Arab Saudi untuk Pakistan, Nawaf bin Said Al-Malki, turut hadir. Dalam pidato yang disiarkan secara langsung, Yousaf menyampaikan pesan kepada para jamaah, “Sebagai jamaah haji, Anda melakukan perjalanan ke tanah suci sebagai tamu Allah dan duta besar Pakistan, dan Anda didesak menghormati hukum dan budaya Arab Saudi.”
Menteri Yousaf juga menegaskan bahwa ia akan segera melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk memastikan kesiapan dan kenyamanan jamaah. “Saya akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi jamaah haji Pakistan di Arab Saudi dan secara pribadi akan berada di antara mereka untuk menyediakan fasilitas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pemerintah Pakistan berupaya memperluas cakupan Inisiatif Rute Makkah ke lebih banyak kota di Pakistan. Ia juga menyebut bahwa setiap jamaah telah menerima kartu SIM khusus yang dilengkapi aplikasi navigasi, untuk membantu mereka jika tersesat di kawasan Mina.
Di hari yang sama, penerbangan kedua haji dari Pakistan berangkat dari kota Lahore menuju Madinah, membawa 150 jamaah dengan maskapai AirSial. Total enam penerbangan dijadwalkan berangkat dari Pakistan menuju Arab Saudi pada hari itu, masing-masing dua dari Lahore dan satu dari Islamabad, Karachi, Quetta, serta Multan.
Untuk tahun ini, ibadah haji diperkirakan berlangsung pada bulan Juni. Sebanyak hampir 89 ribu warga Pakistan akan diberangkatkan di bawah skema pemerintah, sementara lebih dari 23.620 lainnya diperkirakan menunaikan haji melalui operator tur swasta.
Dari Malaysia, kelompok pertama jamaah dalam program Inisiatif Rute Makkah juga tiba di Madinah pada Selasa, berangkat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur. Inisiatif ini ditujukan untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada jamaah, termasuk menyelesaikan seluruh prosedur imigrasi di negara asal seperti penerbitan visa elektronik, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan paspor di bandara keberangkatan.
Selain itu, barang bawaan jamaah diberi kode dan diorganisir sesuai jadwal akomodasi dan transportasi mereka di Arab Saudi. Setibanya di Tanah Suci, para jamaah langsung diantar ke tempat tinggal masing-masing di Mekkah dan Madinah, dan barang bawaan mereka dikirim secara langsung ke lokasi yang telah ditentukan.
Program Inisiatif Rute Makkah adalah inisiatif Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang dijalankan bersama dengan kementerian luar negeri, kesehatan, haji dan umrah, serta berbagai lembaga pemerintah terkait lainnya.
Tidak hanya dari Bangladesh, Pakistan, dan Malaysia, rombongan pertama jamaah haji asal India juga tiba di Madinah pada hari Selasa. Sebanyak 262 jamaah dari Hyderabad disambut oleh pejabat setempat dengan bunga dan suvenir. Seluruh prosedur imigrasi dilakukan dengan lancar berkat koordinasi yang baik antarinstansi di bandara.
Pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa semua otoritas terkait telah menjalankan rencana operasional guna memastikan kelancaran kedatangan dan pemindahan jamaah ke tempat tinggal mereka, sebagai wujud nyata komitmen kerajaan dalam memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji dengan aman, tertib, dan nyaman bagi para tamu Allah dari seluruh dunia.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Bengkayang, aktual.com – Komitmen Polres Bengkayang dalam mendukung program ketahanan pangan nasional menuai pujian. Tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri yang melakukan kunjungan ke Mapolres Bengkayang memberikan apresiasi tinggi atas berbagai inovasi yang dilakukan, Selasa (29/4).
Dipimpin, Kombes Pol Ucok Lasdon Silalahi, S.I.K., M.H., dan Kombes Pol Joko Purnomo, S.H., S.I.K., M.M., tim Itwasum Polri menilai langsung kesiapan Polres Bengkayang dalam menghadapi panen raya sekaligus asesmen operasional SPPG Polda Kalbar.
Kapolres Bengkayang, AKBP Teguh Nugroho, S.H., S.I.K., M.I.K., memaparkan sederet program unggulan yang telah digulirkan sejak November 2024, mulai dari pembentukan koperasi, pendampingan kelompok tani, distribusi bibit, hingga pengolahan hasil panen.
Salah satu inovasi yang mendapat sorotan adalah pendirian Koperasi Produsen Teguh Sejahtera Bengkayang, yang sejak 2023 telah berbadan hukum dan beranggotakan 350 orang. Koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal lewat skema bagi hasil yang adil dan kolaboratif.
“Koperasi ini tidak hanya menjadi mitra strategis petani dalam distribusi barang dan jasa, tetapi juga membantu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian melalui skema bagi hasil yang adil,” ungkap Kapolres Bengkayang.
Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dikembangkan, seperti penggunaan Mikroba Google sebagai bioaktivator tanah dan pemupukan terpadu berbasis kompos fermentasi dan pupuk kimia. Langkah ini dinilai efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil jagung.
Program strategis lainnya adalah pembangunan pabrik dan gudang pengolahan jagung bertajuk “Pangan Merah Putih” di lahan seluas 6 hektare, dengan kapasitas produksi 300 ton per hari dan gudang berkapasitas 5.000 ton. Proyek ini telah rampung 55% dan ditargetkan selesai pada pekan ketiga Mei 2025.
Rencana ekspor jagung ke Malaysia melalui PLBN Jagoi Babang dan Pelabuhan Kijing juga tengah disiapkan. Langkah ini diharapkan tak hanya memperluas pasar petani lokal, tetapi juga menjadi kontribusi nyata bagi devisa negara.
Kombes Pol Ucok menyebut inisiatif Polres Bengkayang sebagai bentuk nyata dari pengabdian Polri yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Jika berhasil, program ini akan menjadi role model nasional, tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Senada, Kombes Pol Joko Purnomo mengingatkan pentingnya mitigasi risiko bencana alam seperti banjir dalam menjelang panen raya. Ia mendorong semua pihak untuk bersinergi demi ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Dalam rangkaian asesmen, tim juga meninjau langsung sejumlah titik strategis, termasuk lokasi pabrik di Jalan Bukit Tinggi, Koperasi Teguh Sejahtera, serta lahan jagung di Lanud Harry Hadisoemantri Sanggau Ledo, yang diproyeksikan menjadi lokasi panen raya serentak. Kolaborasi Polri dan TNI AU ini menjadi simbol kuatnya sinergitas antar-lembaga negara.
Kegiatan asesmen ini bertujuan memastikan kesiapan penuh panen raya serta mengevaluasi efektivitas dan tantangan di lapangan.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Polres Bengkayang menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi bangsa. (Ron)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
