23 Desember 2025
Beranda blog Halaman 86

Konflik di NU Belum Mereda, Nadirsyah Hosen Soroti Tantangan Otoritas Kiai dan Modernisasi Organisasi

Jakarta, aktual.com – Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (NU) Australia dan Selandia Baru, Nadirsyah Hosen, menyoroti kondisi organisasi yang menurutnya tengah berada pada fase paling krusial dalam usia satu abad keberadaannya. Melalui cuitan di platform X pada Rabu (3/12), ia menilai problem yang dihadapi NU tidak hanya berkaitan dengan persoalan tambang, tetapi lebih dalam menyangkut arah dan identitas jam’iyyah.

“Jam’iyyah berusia satu abad ini benar-benar berada pada titik kritis. Ini bukan semata soal urusan tambang yang bikin amburadul jalannya organisasi, tapi lebih jauh dari itu,” kata Nadirsyah.

Menurutnya, NU kini berada di antara dua tarikan besar: otoritas moral dan spiritual para kiai di satu sisi, serta tuntutan modernisasi tata kelola organisasi di sisi lainnya.

“Pada satu sisi, Jam’iyyah Nahdlatil Ulama ini berdiri atas otoritas moral dan spiritual Kiai. Di sisi lain, tuntutan modernitas membawa jam’iyyah pada tata kelola organisasi modern, di mana otoritas Kiai direduksi oleh aturan main dalam AD/ART,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pilihan yang dihadapi NU bukan sekadar antara islah atau menjaga supremasi Syuriyah, melainkan pertanyaan mendasar tentang kemampuan jam’iyyah menafsirkan ulang kaidah klasik dalam konteks modern.

“Pilihannya bukan sekadar memilih diantara islah atau menjaga supremasi Syuriyah. Pertanyaan sebenarnya jauh lebih dalam, bisakah kaidah “المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح” dipahami sebagai mandat untuk memodernkan jam’iyyah tanpa tercerabut dari akar otoritas keulamaan?” ucapnya.

Nadirsyah menyimpulkan bahwa NU tengah berada di persimpangan jalan. Menurutnya, kembali ke tradisi lama tanpa membaca tantangan zaman hanya akan menjerumuskan NU pada romantisme masa lalu, sementara mengejar pembaruan tanpa menjaga marwah kiai berisiko menjadikan organisasi kehilangan ruhnya.

“Jika NU hanya kembali ke qadim tanpa membaca tantangan zaman, ia akan terperangkap dalam romantisme masa lalu. Tapi jika NU mengejar ‘jadid’ tanpa jaga marwah Kiai, ia akan terjebak dalam logika organisasi modern yang kering dari ruh, berubah menjadi korporasi yang hidup dari rapat dan anggaran, bukan dari hikmah dan karamah ulama,” jelasnya.

Ia menilai masa depan NU sangat bergantung pada kemampuan menemukan formula baru tata kelola jam’iyyah yang mampu menyatukan tradisi dan modernitas. Konflik yang muncul, menurutnya, semestinya melahirkan gagasan-gagasan segar, bukan sekadar memperpanjang siklus ketegangan internal.

“Jika NU gagal menemukan titik temu ini, konflik demi konflik hanya akan menjadi siklus yang berulang: para kiai kehilangan wibawa, para pengurus kehilangan arah, dan jama’ah kehilangan kepercayaan,” katanya.

Namun, ia juga melihat peluang besar apabila jam’iyyah berhasil menemukan keselarasan tersebut.

“Namun jika NU berhasil, maka ia justru akan menjadi model Islamic civil society paling matang di abad ini: memadukan kedalaman spiritual, kearifan tradisi, dan ketangguhan administrasi,” tegasnya.

“Dan mungkin di titik itulah kaidah tadi menemukan maknanya yang paling benar: menjaga yang lama karena ia membawa berkah, dan mengambil yang baru karena ia membawa maslahat,” lanjutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemenhut Sebut Aktivitas Tambang Ilegal di TNGHS Acnam DAS Jawa Barat dan Banten

Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho (tengah) meggergaji fasilitas tambang ilegal dalam operasi gabungan Kemenhut bersama Satgas PKH di kawasan TN Gunung Halimun Salak, Banten, Rabu (3/12/2025). ANTARA/HO-Kemenhut
Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho (tengah) meggergaji fasilitas tambang ilegal dalam operasi gabungan Kemenhut bersama Satgas PKH di kawasan TN Gunung Halimun Salak, Banten, Rabu (3/12/2025). ANTARA/HO-Kemenhut

Jakarta, aktual.com – Kementerian Kehutanan menyebut aktivitas Pertambangan Emas Ilegal (PETI) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) terjadi secara masif dan mengancam salah satu hulu di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Barat dan Banten itu.

Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Dwi Januanto Nugroho dalam pernyataan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam operasi bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda pada Rabu (3/12) telah berhasil mengamankan 55 lubang tambang ilegal.

Dengan demikian digabungkan dengan dua kali operasi sebelumnya pada 28 Oktober-6 November 2025 dan 18-22 November 2025 total sudah dilakukan penertiban lubang PETI sebanyak 281 lubang, bangunan pengolahan emas dan tenda sekitar 811 unit, tabung besi/gelundung sekitar 20.000 unit, mesin-mesin sebanyak 105 unit, dan pemutusan kabel instalasi listrik PLN 44 jaringan.

“PETI di kawasan konservasi TNGHS telah terjadi secara masif dan mengancam terhadap kelestarian kawasan konservasi yang merupakan salah satu hulu DAS di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten,” katanya.

Salah satunya dia merujuk kepada Sungai Cisadene yang memiliki hulu di kawasan konservasi itu.

Dia mengingatkan TNGHS mempunyai fungsi yang strategis sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, serta mencegah banjir dan longsor.

“Operasi ini juga rangkaian kesiapsiagaan kita menghadapi musim penghujan yang dapat mengakibatkan longsor dan banjir,” tambahnya.

Dalam pernyataan serupa Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut Rudianto Saragih Napitu menyebut berdasarkan hasil operasi pada Rabu (3/12) kemarin, perkiraan luas kegiatan ilegal di TNGHS mencapai sekitar 493 hektare (ha). Jumlah itu terdiri dari kegiatan PETI seluas 346 ha dan bangunan vila ilegal sekitar 147 ha.

Potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal PETI dan bangunan vila di kawasan konservasi TNGHS diperkirakan sekitar Rp304 miliar, angka itu belum termasuk nilai kerugian dari hasil tambang ilegal.

Dia memastikan penyidik Ditjen Gakkumhut Kemhut telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan olah TKP berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pemeriksaan tersebut untuk menemukan pelaku aktor-aktor sebagai pemodalnya.

“Upaya penertiban ini sebagai langkah strategis dalam mitigasi bencana yang dapat memberikan dampak kepada masyarakat,” tuturnya

Satgas PKH bersama Kemenhut melakukan penyelesaian kegiatan ilegal di TNGHS melalui melalui instrumen penguasaan kembali kawasan konservasi TNGHS beserta Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan hutan lindung sebagai penyangga seluas 105.072 hektare.

“Apabila instrumen tersebut belum optimal akan dilakukan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir,” kata Rudianto.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemerintah Serukan Kolaborasi Swasta untuk Tingkatkan Respons Bencana

Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa sektor swasta harus mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketangguhan Indonesia menghadapi bencana. Pesan ini ia sampaikan saat menutup Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) 2025 di Perpustakaan Nasional, Kamis (4/12).

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta dan seluruh unsur pentahelix sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas mitigasi dan respons darurat,” ujar Pratikno.

Ia menekankan pentingnya penguatan upaya pencegahan serta kapasitas pemulihan pascabencana. “Kita harus sekuat tenaga mencegah terjadinya bencana. Namun jika bencana tidak terhindarkan, sistem mitigasi dan kapasitas tanggap darurat harus kuat,” tambahnya.

Pratikno juga menyinggung bencana Sumatera yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Ia menyebut kondisi medan menjadi tantangan besar dalam penyaluran bantuan.

“Kami terus berupaya maksimal mengirimkan bantuan, meskipun medan terjal dan lokasi terisolasi menghambat distribusi,” katanya.

Ia menekankan bahwa membangun ketangguhan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa. “Kami memerlukan dukungan dunia usaha dan komunitas kebencanaan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya.

(Nur Aida Nasution)

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ketua Komite Reuni 212 Usul 2 Desember Jadi Libur Nasional

Warga membaca sholawat nabi saat mengikuti Reuni 212 di Monas, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Kegiatan bertema "Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah" itu dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar.
Warga membaca sholawat nabi saat mengikuti Reuni 212 di Monas, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Kegiatan bertema "Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah" itu dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar.

Jakarta, aktual.com – Ribuan peserta dari berbagai daerah berkumpul di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12/2025) malam untuk mengikuti Reuni 212. Agenda ini disebut sebagai ajang memperkuat kembali persaudaraan di antara mereka yang terlibat dalam Aksi Bela Islam 2016.

Ketua Organizing Committee Reuni 212, Habib Muhammad bin Husein Alatas, menilai kehadiran massa dalam jumlah besar menunjukkan bahwa semangat Aksi Bela Islam masih bertahan. Ia menyebutkan bahwa antusiasme peserta menjadi bukti kuat bahwa gelombang tersebut belum padam.

“Alhamdulillah, dari tim logistik tergabung hampir 73 dari komunitas, dan tergabung rangkaian ormas Islam, ormas nasionalis, yang luar biasa begitu hebat,” ujarnya dari atas panggung Reuni Akbar 212.

Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI) itu juga menyebut edisi Reuni 212 kali ini terasa berbeda karena turut dihadiri perwakilan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bahkan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Habib Muhammad bin Husein Alatas mengajukan usulan agar tanggal 2 Desember ditetapkan sebagai Hari Ukhuwah Indonesia. Menurutnya, tanggal tersebut menjadi simbol persatuan umat.

“Mumpung ada Wamenag, mumpung ada Gubernur, saya usul, bagaimana kalau 212, acara momentum besar ini, 2 Desember, kita usulkan jadi Hari Ukhuwah Indonesia. Setuju tidak?” ucapnya.

Usulan tersebut disambut meriah oleh peserta yang memadati Monas. Ia juga mengajukan agar 2 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional, sehingga masyarakat bisa berkumpul tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan.

“Jadi 2 Desember jadi libur nasional, setuju tidak? Kira-kira kalau usul, boleh enggak usul? Jadi 2 Desember libur. Insyaallah, tiap mau harinya jatuh Senin, Selasa, Rabu, tetap hari libur nasional, kita tetap bisa kumpul di Monas,” katanya.

Humas Reuni 212, Buya Husein, menyampaikan bahwa acara tersebut telah rutin digelar sejak 2017 dan akan terus dilanjutkan di masa mendatang.

“Insyaallah reuni ini akan kita jadikan hari persaudaraan, hari persatuan umat Islam, hari kebersamaan. Bukan hanya milik umat Islam, tapi milik rakyat Indonesia bahkan sedunia,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penetapan tanggal 2 Desember sebagai hari persaudaraan Indonesia karena dinilai memiliki banyak manfaat.

Sementara itu, Wamenag Muhammad Syafi’i menanggapi usulan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah akan menampung masukan yang disampaikan.

“Paling tidak sudah saya catat usulan untuk menjadkan libur nasional, tapi apakah bisa atau tidak, itu harus saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemerintah Kebut Perizinan MBG, 29 Kementerian Diminta Bergerak Bersama

Aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah pusat terus menggenjot koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat waktu. Dalam rangkaian rapat koordinasi terbaru, pemerintah menekankan percepatan perizinan di daerah, pembenahan tata kelola, serta penguatan ekosistem koperasi sebagai pemasok utama bahan baku bagi Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera merampungkan inventarisasi aset yang akan digunakan sebagai Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPBG). Selain itu, ia menegaskan perlunya percepatan penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat hygiene–sanitasi sebagai syarat keamanan pangan.

Tiga poin itu sudah kami sampaikan melalui surat resmi ke daerah,” ujarnya, Kamis (04/12/2025).

Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan seluruh unsur 29 kementerian/lembaga wajib aktif dalam penyelenggaraan PMBG. Ia mengatakan pemerintah tengah merampungkan 15 regulasi turunan, termasuk revisi 13 aturan Badan Gizi Nasional (BGN).

Tantangan lain yang masih dikejar mencakup pembangunan SPPG di wilayah 3T, pemenuhan ahli gizi, pelatihan keuangan untuk SPPI, hingga penguatan pengawasan mutu. Ia kembali menekankan agar pasokan pangan memprioritaskan koperasi, UMKM, BUMDes, dan usaha rakyat.

Dalam rapat sebelumnya, Tim Pelaksana Harian melaporkan lima pertemuan teknis terkait penyesuaian SKB tiga menteri, percepatan SMAS, pemenuhan tenaga penjamin keamanan pangan, serta mekanisme distribusi logistik di tingkat KMP dan SPPG. Menjelang Ramadan, Lebaran, dan Natal–Tahun Baru, pemerintah juga memantau ketat stabilitas pasokan ayam, telur, dan ikan.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan koperasi siap menjadi pemasok utama bahan baku SPPG. Ia mencontohkan Koperasi Ponpes Ittifaq di Ciwidey yang telah lama memasok ritel modern. Kemenkop UKM juga menyiapkan pembiayaan LPDB untuk memperkuat kapasitas produksi koperasi, termasuk bagi koperasi peternak yang siap menambah populasi ayam.

Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan saat ini terdapat 16.630 SPPG yang melayani 47,2 juta penerima manfaat, dan jumlahnya ditargetkan mencapai 20 ribu unit pada akhir tahun. Pemerintah optimistis percepatan perizinan daerah, konsolidasi 29 K/L, dan penguatan koperasi dapat menyelesaikan seluruh fasilitas pendukung PMBG tepat waktu.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Tersandung Skandal Proyek Fiktif, Geber BUMN Minta Merger PT PP dan Adhi Karya Ditunda!

Koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN, Achmad Ismail
Koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN, Achmad Ismail

Jakarta, aktual.com – Rencana penggabungan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) dan PT Adhi Karya (ADHI) kembali menuai perhatian setelah mencuat isu proyek fiktif di PT PP. Koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN, Achmad Ismail atau Ais, menilai persoalan tersebut tidak bisa dilewati begitu saja karena dapat mempengaruhi kelanjutan proses merger.

Ais menyoroti aspek tata kelola yang menurutnya masih menyisakan masalah. Ia menyebut adanya celah yang perlu dibenahi lebih dulu agar tidak menimbulkan keraguan dari pihak luar.

“Ini bisa mendorong ketidakpercayaan relasi bisnis,” kata Ais.

Ia menegaskan bahwa merger seharusnya berjalan atas dasar kebutuhan bisnis dan kondisi keuangan yang sehat dari kedua pihak. Ais meminta pengambil kebijakan tidak terburu-buru memutuskan sebelum ada pemeriksaan mendalam.

“Tunda saja, perbaiki tatakelolanya dan lakukan due delligence secara mendalam,” ucapnya.

Ais menjelaskan bahwa penggabungan BUMN biasanya dilakukan untuk menyederhanakan operasional dan memperkuat kapasitas perusahaan dalam menangani proyek besar. Namun, jika salah satu perusahaan justru membawa beban, maka proses tersebut dapat berbalik menjadi kendala bersama.

Karena itu, ia menilai rasio utang PT PP dan kondisi keuangannya harus dicermati.
Menurutnya, perusahaan yang digabung idealnya sama-sama berada dalam kondisi baik.

Bila tidak, perusahaan hasil merger berisiko lebih fokus menyelesaikan masalah lama daripada bergerak maju. Ais bahkan mengingatkan kemungkinan adanya pihak yang ingin memanfaatkan merger sebagai jalan keluar dari persoalan yang belum selesai.

“Jadi, bukan bertambah maju tapi bisa kedua-duanya terpuruk,” tegas Ais.

Ia mengatakan ada pejabat yang tampak berharap penggabungan dapat menutup masalah mereka, dengan ungkapan bahwa mereka ingin “Biar selesai ‘pesta’ lanjut plesir.”

Ais berharap proses ini dikaji lebih teliti agar merger tidak berubah menjadi beban baru bagi kedua BUMN tersebut.

Ia menilai keputusan yang diambil harus memperhatikan semua aspek agar hasilnya benar-benar menguatkan, bukan justru menambah masalah. “Yang dimerger harus BUMN yang sama-sama sehat sehingga bisa diandalkan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Rizky Zulkarnain

Berita Lain