Istanbul, Aktual.com – PBB dan mitranya mengumumkan mereka sedang mencari dana sebesar 934,5 juta dolar AS (Rp15,47 triliun) untuk mendanai rencana penanganan krisis kemanusiaan Rohingya yang sedang berlangsung di Bangladesh.

Rencana untuk tahun 2025 tersebut bertujuan untuk mendukung hampir satu juta pengungsi Rohingya dan membantu lebih dari 390.000 warga Bangladesh yang rentan di komunitas tuan rumah, menurut laporan dari Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Senin (24/3).

Ini merupakan pertama kalinya Bangladesh menerapkan rencana tanggapan selama dua tahun, mencerminkan berlarut-larutnya krisis serta memburuknya kondisi di kamp-kamp pengungsian.

Anggaran yang diperluas itu menargetkan peningkatan ketahanan pangan, mengatasi masalah gizi buruk, serta meningkatkan keamanan. Prioritas utama mencakup peningkatan infrastruktur, pembangunan tempat tinggal sementara yang lebih aman, serta program ketahanan untuk mengurangi kerentanan pengungsi.

Penambahan anggaran itu juga akan membantu menangani kasus malnutrisi yang parah serta risiko perlindungan, sekaligus memastikan akses berkelanjutan terhadap bantuan pangan dan langkah-langkah keamanan di kamp-kamp.

Selain itu, rencana tersebut mencakup penyediaan peluang ekonomi, pengembangan keterampilan, serta solusi tempat tinggal sementara guna mengatasi kesenjangan pendanaan. Upaya ini juga mendukung repatriasi sukarela serta meningkatkan keamanan kamp melalui pelatihan penegakan hukum dan inisiatif keterlibatan komunitas.

Saat ini, sekitar 50.000 pengungsi baru telah melarikan diri dari kekerasan yang kembali terjadi di Myanmar — negara tempat Rohingya menghadapi upaya genosida pada 2017 — dan mereka membutuhkan perlindungan serta bantuan kemanusiaan segera.

PBB dan mitranya juga mendesak komunitas global untuk mempertahankan komitmen pendanaan mereka dengan memperingatkan bahwa tanpa dana yang memadai, jatah makanan dan layanan penting lainnya bisa mengalami pengurangan drastis.

Mereka menambahkan bahwa tanpa solusi politik jangka panjang, krisis Rohingya bisa memburuk, menyebabkan meningkatnya ketidakamanan dan ketidakstabilan regional yang lebih besar.

Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Amy Pope mengatakan bahwa organisasinya seharusnya tidak berada dalam situasi pengungsian yang berlarut-larut hingga delapan tahun.

“Dan sekarang, jika kami berada dalam situasi di mana, jika kita menghadapi pemotongan dana sebagai organisasi, masyarakat Rohingya tidak akan makan, tidak akan mendapat perlindungan, atau kebutuhan dasar mereka tidak akan terpenuhi,” katanya

Menyoroti memburuknya keamanan di kota Cox’s Bazar, ia memperingatkan: “Jika pendanaan dikurangi tanpa ada alternatif, orang-orang akan mati.”

Sementara itu, Khalilur Rahman, perwakilan tinggi untuk penasihat utama dalam krisis Rohingya, menekankan tekanan akibat menampung lebih dari satu juta pengungsi dan menyerukan tanggung jawab internasional yang lebih besar.

Kepala UNHCR Filippo Grandi menegaskan kembali bahwa solusi yang langgeng terletak di Myanmar dan menekankan perlunya perdamaian di negara bagian Rakhine di Myanmar, tempat pengungsi Rohingya melarikan diri.

Dia memperingatkan konsekuensi dari kekurangan dana dengan mengutip lonjakan malnutrisi ketika Program Pangan Dunia mengurangi jatah.

“Ada korelasi langsung antara bantuan dan kelangsungan hidup,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Hamilton, Aktual.com – Perintah evakuasi Israel kini mencakup sekitar 14 persen Jalur Gaza, kata Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di tengah gelombang baru serangan udara dahsyat yang telah menewaskan ratusan orang dalam beberapa hari terakhir.

“Kemarin, otoritas Israel juga mengeluarkan perintah evakuasi baru di Rafah, mencakup sekitar 2 persen wilayah dan memengaruhi lima lingkungan,” kata Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric kepada wartawan, Senin (24/3).

“Dengan arahan terbaru ini, total area yang diperintahkan untuk dievakuasi dalam sepekan terakhir mencakup sekitar 14 persen dari Jalur Gaza, ditambah dengan zona ‘terlarang’ yang luas di sepanjang perbatasan dan koridor Netzarim,” tambahnya.

Mengutip Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Dujarric mengatakan sedikitnya 124.000 orang telah menjadi pengungsi baru dengan banyak yang mengungsi dengan berjalan kaki menuju wilayah Mawasi.

“Sejumlah besar orang dilaporkan mencari perlindungan di rumah sakit,” kata Dujarric.

Situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk.

“Sembilan puluh persen orang yang disurvei dalam beberapa minggu terakhir tidak memiliki akses yang cukup ke air bersih dengan responden tidak bisa mencuci tangan selama beberapa hari,” ujarnya.

Tentara Israel melancarkan kampanye udara mendadak di Jalur Gaza pada 18 Maret, menewaskan sedikitnya 730 orang dan melukai hampir 1.200 lainnya meskipun ada kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Januari.

Lebih dari 50.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 113.200 orang terluka dalam serangan militer brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan