28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 883

Polres Metro Depok Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Kendaraan Bus dalam Rangka Operasi Ketupat Jaya 2025

Depok, aktual.com – Dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan arus mudik Lebaran 2025, Satlantas Polres Metro Depok bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan pemeriksaan kendaraan (Rump Check) kepada pengemudi bus angkutan umum di Terminal Jatijajar, Kota Depok, pada Senin (24/03).

Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi Ketupat Jaya 2025 yang bertujuan untuk memastikan kesiapan armada angkutan umum dan kesehatan pengemudi bus menjelang musim mudik Lebaran. Pemeriksaan yang dimulai pada pukul 15.00 WIB itu, dipimpin langsung oleh Kepala Satlantas Polres Metro Depok, Kompol Joko Sembodo, serta dihadiri oleh sejumlah instansi terkait.

Kegiatan Pemeriksaan yang Dihadiri Berbagai Pihak

Selain petugas dari Satlantas Polres Metro Depok, turut hadir dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Dishub Kota Depok, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), serta perwakilan dari Jasa Raharja dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Barat.

Kegiatan tersebut juga mencakup himbauan mengenai pentingnya berkendara dengan aman serta tes alkohol kepada pengemudi bus untuk memastikan tidak ada pengemudi yang mengemudi dalam kondisi terpengaruh alkohol.

Hasil Pengecekan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kendaraan (Rump Check) yang dilakukan oleh petugas Dishub Kota Depok dan anggota Satlantas Polres Metro Depok, sebagian besar bus yang diperiksa dinyatakan aman dan layak jalan. Pemeriksaan dilakukan secara teliti untuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan memenuhi standar keselamatan untuk mengangkut penumpang, sekaligus memastikan para pengemudi dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan tugasnya dengan aman.

“Dengan dilakukannya kegiatan ini, diharapkan bisa mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan menciptakan arus mudik yang aman dan lancar selama Operasi Ketupat Jaya 2025,” ungkap Kompol Joko Sembodo, Kasat Lantas Polres Metro Depok.

Operasi Ketupat Jaya 2025 akan terus berlangsung selama periode Lebaran, dengan kegiatan serupa akan dilaksanakan di sejumlah titik strategis di Kota Depok. Polres Metro Depok mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. (Ron)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lestari Moerdijat: Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun Harus Dipersiapkan dengan Baik

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Persiapan untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.

“Persiapan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun harus benar-benar dilakukan secara baik dengan melibatkan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah dalam menjalankannya,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/3)

Pemerintah memastikan Wajib Belajar 13 tahun merupakan program super prioritas dan akan dilaksanakan tahun ini.

Namun, catatan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saat ini terdapat 27.650 satuan pendidikan seluruh jenjang (PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah) belum memiliki akses internet.

Selain itu, 3.323 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik. Sejumlah 302 kecamatan tidak memiliki SMP/MTs, 727 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA dan 18 ribu lebih desa yang tidak memiliki PAUD.

Menurut Lestari, sejumlah catatan terkait belum adanya dukungan infrastruktur dan ketersediaan satuan pendidikan di beberapa daerah dalam rencana pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun ini harus menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusinya.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat kesiapan sejumlah sarana dan prasarana pendukung dalam program Wajib Belajar 13 Tahun harus benar-benar dipastikan agar program super prioritas itu bisa berjalan sesuai rencana.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap para pemangku kepentingan di daerah dapat merespon program Wajib Belajar 13 Tahun itu dengan baik melalui sejumlah kebijakan dan tata kelola yang mampu mengakselerasi pelaksanaan program tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejak usia dini itu bisa segera direalisasikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.*

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Sengketa Merek Minyak Kutus-Kutus, Bambang Pranoto Bongkar Fakta

Bambang Pranoto menjelaskan fakta fakta ssputar merek minyak Kutus-Kutus dan klarifikasi fakta di balik konflik Aktual/DOK PRIBADI

Jakarta, aktual.com – Sengketa hukum terkait merek minyak balur Kutus-Kutus terus bergulir di Pengadilan Niaga Surabaya. Bambang Pranoto, yang dikenal sebagai peracik dan pemilik awal merek tersebut, menanggapi pernyataan Fazli Hasniel Sugiharto yang diduga berupaya menggiring opini publik bahwa konflik ini terjadi karena kehadiran pihak ketiga.

Bambang, yang akrab disapa Babe, menegaskan bahwa tidak ada campur tangan pihak lain dalam perselisihan ini. Ia menyebut bahwa sengketa merek Kutus-Kutus murni antara dirinya dan Fazli, yang merupakan anak angkatnya. Babe menyesalkan adanya dugaan upaya manipulasi fakta yang bisa menyesatkan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Babe mengungkap beberapa poin penting yang perlu diketahui publik:

1. Permintaan Rp50 Miliar Sebelum Sengketa
Babe mengklaim bahwa Fazli awalnya bersedia menyerahkan merek Kutus-Kutus kepadanya dengan syarat pembayaran Rp50 miliar. Namun, permintaan tersebut dinilai tidak masuk akal dan bertentangan dengan prinsip bisnis yang sehat, sehingga Babe menolak. Setelahnya, Fazli memilih jalur hukum dan mulai menyerang bisnis ayah angkatnya.

2. Upaya Damai Ditolak, Babe Justru Diserang
Babe menyebut dirinya telah rela melepas merek Kutus-Kutus dan beralih ke merek Kutus-Kutus Aksara Bali, serta membangun brand baru bernama Sanga-Sanga. Namun, Fazli diduga tetap melakukan serangan dengan mengirimkan somasi kepada Babe dan para agen bisnisnya. Akibatnya, produksi dan penjualan Babe terganggu karena produk-produknya diturunkan dari berbagai platform e-commerce.

3. Dugaan Motif untuk Menguasai Merek Secara Sepihak
Babe menilai alasan Fazli yang ingin meneruskan perjuangan ibunya hanya dalih semata. Ia menduga bahwa motif utama Fazli bukanlah mempertahankan warisan keluarga, melainkan ambisi pribadi untuk menguasai bisnis yang telah dibangun oleh ayah angkatnya.

4. Kesempatan Damai Ditolak
Babe mengaku telah beberapa kali mengajak Fazli berdamai dan menawarkan kerja sama untuk membangun merek Kutus-Kutus bersama. Namun, Fazli menolak semua tawaran tersebut dan lebih memilih jalur konflik demi menguasai bisnis secara penuh tanpa kompromi.

5. Sudah Menerima Rp18 Miliar, Tapi Masih Menyerang
Babe juga mengungkap bahwa Fazli telah menerima Rp18 miliar dari hasil penjualan sebidang tanah yang sebetulnya atas nama Bambang Pranoto. Namun, setelah menerima uang tersebut, Fazli justru semakin agresif meluncurkan produk tandingan dengan merek Kutus-Kutus.

Babe berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi yang dibangun secara sepihak dan melihat kasus ini secara objektif. Ia menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya bertujuan untuk mempertahankan haknya serta melawan tindakan yang dianggap mencederai keadilan.

Sebagai penutup, Babe juga menegaskan bahwa produk Kutus-Kutus yang beredar saat ini bukanlah hasil produksinya. Ia mengajak masyarakat untuk memahami fakta-fakta yang ada sebelum mengambil kesimpulan terkait sengketa ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Malaysia Siap Tampung 15 Warga Palestina yang Baru Bebas Dari Penjara Israel

Kuala Lumpur, Aktual.com – Malaysia memutuskan untuk menampung 15 warga Palestina yang baru-baru ini dibebaskan dari penjara Israel. Mereka diterima di Malaysia setelah menjalani prosedur pemeriksaan keamanan dan kesehatan. Hal tersebut disampaikan juru bicara pemerintah Fahmi Fadzil

Dilansir dari Middle East Monitor, saat berbicara dalam pengarahan mingguan setelah rapat kabinet baru-baru ini, Fadzil menyatakan bahwa proses pemukiman kembali belum dimulai, sementara Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan di Gaza, menurut surat kabar Malaysia, Star.

Fadzil menambahkan bahwa pihak berwenang akan secara ketat mengatur pergerakan dan keberadaan orang-orang yang dibebaskan, dengan badan-badan keamanan memberlakukan persyaratan ketat pada aktivitas mereka.

Fadzil menjelaskan bahwa 15 warga Palestina tersebut termasuk di antara 380 warga Palestina yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di penjara-penjara Israel, tetapi baru-baru ini dibebaskan berdasarkan perjanjian gencatan senjata dengan imbalan pembebasan tawanan Israel. Fadzil mencatat bahwa, selain mereka yang datang ke Malaysia, 100 orang akan dimukimkan kembali di Qatar dan 100 lainnya di Turki.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BPOM Bantah Isu di Medsos soal Produk Ratansha Gunakan Merkuri

Jakarta, aktual.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membantah informasi tidak akurat di media sosial tentang pabrik skincare milik PT. Ratansha Purnama Abadi ditutup dan telah diajukan ke pengadilan karena menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya selalu berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh produk kosmetik yang beredar di masyarakat. BPOM juga memiliki prosedur evaluasi yang ketat sebelum mengeluarkan izin edar bagi setiap produk kosmetik

BPOM juga memiliki prosedur evaluasi yang ketat sebelum mengeluarkan izin edar bagi setiap produk kosmetik

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang dapat merugikan pabrik yang telah mematuhi regulasi dan memperoleh izin edar resmi,” kata Ikrar dikutip dari siaran pers BPOM, Senin (24/3/2025).

BPOM dengan tegas mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pabrik Ratansha yang dinarasikan telah diajukan ke pengadilan oleh BPOM sebanyak dua kali, tetapi selalu gagal adalah informasi tidak benar.

“Pabrik yang dimaksud (Ratansha) tidak teridentifikasi sebagai pabrik pemasok merkuri,” ujarnya.
Menurut Taruna Ikrar, tuduhan semacam ini tidak memiliki dasar fakta dan dapat merugikan reputasi pabrik yang telah mematuhi regulasi.

“Perlu kami tegaskan bahwa berita yang beredar di media sosial terkait dengan penutupan pabrik kosmetik tertentu yang diakibatkan oleh ditemukannya bahan berbahaya adalah tidak benar,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa BPOM sangat prihatin dengan fenomena penyebaran informasi tidak akurat alias hoaks yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat, hubungan produsen dengan mitra bisnis, dan bahkan mengancam keberlangsungan lapangan kerja karyawan industri kosmetik.

Tuduhan yang tidak berdasar dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat dan dampak ekonomi yang serius bagi industri yang telah mematuhi regulasi. BPOM juga mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa legalitas produk kosmetik melalui aplikasi BPOM Mobile atau situs resmi BPOM.

“Segera laporkan kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 apabila mengetahui atau mencurigai kegiatan produksi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan,” tegas Taruna Ikrar.

“BPOM akan terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dengan memastikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk kosmetik yang beredar, sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat bagi produsen yang telah mematuhi regulasi,” tutup Taruna Ikrar.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menteri Senior India Minta Setiap Wanita Tamil Untuk Punya 10 Suami

New Delhi, Aktual.com – Seorang menteri senior Negara Bagian Tamil Nadu, di India Selatan membuat pernyataan yang menghebohkan di seantero India. Durai Murugan yang merupakan Menteri Tamil Nadu meminta para wanita di seluruh wilayah India Utara Selatan banyak suami atau poliandri.

Tidak tanggung-tanggung, Murugan meminta setiap wanita setidaknya mempunyai 10 suami. Pernyataan Murugan langsung menuai polemik. Sebab dengan aturan ini, maka di India Selatan saat ini setiap wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami, maka sekarang akan berubah. Pernyataan menghebohkan ini dinilai untuk ”menyaingi” populasi di India Utara yang selama ini membolehkan wanita bisa memiliki banyak suami, begitu pun sebaliknya.

Dilansir dari News18, Murugan juga mengancam akan ”memotong” lidah orang-orang yang menghina Tamil. Pernyataan tersebut memperdalam jurang pemisah antara Utara dan Selatan yang telah menjadi pokok perdebatan di koridor politik.

Pernyataannya Murugan muncul pada saat pemerintah Pusat dan Tamil Nadu terlibat dalam perdebatan sengit mengenai ”pemaksaan Hindi” dan usulan penetapan batas wilayah. Berbicara pada pertemuan umum, Murugan mengklaim bahwa tradisi India Utara, tidak seperti adat Tamil, mendukung poligami dan poliarki.

”Dalam budaya kami, seorang pria hanya boleh menikahi satu wanita. Namun, di India Utara, seorang wanita dapat memiliki banyak suami – terkadang lima atau bahkan sepuluh. Demikian pula, lima pria dapat menikahi satu wanita. Ini adalah tradisi mereka. Jika seorang pria pergi, pria lain akan menggantikannya,” kata Murugan yang tampaknya merujuk pada kisah Dewi Drupadi yang memiliki lima suami, yakni Pandawa Lima dalam riwayat Mahabharata.

Perselisihan mengenai batas wilayah merupakan inti kontroversi, di mana pemerintah Tamil Nadu khawatir akan kehilangan jumlah kursi di Parlemen jika proses tersebut dilaksanakan berdasarkan data populasi baru.

”Kongres dan partai-partai lain yang berkuasa di Pusat mendesak kami untuk mengendalikan populasi, dan kami mengikuti arahan mereka. Akibatnya, populasi kami menurun. Namun, di India Utara, populasi tidak menurun. Keluarga-keluarga di sana terus memiliki 17, 18, atau bahkan 19 anak, seolah-olah mereka tidak memiliki tanggung jawab lain,” katanya baru-baru ini.

Ia merujuk pada pernyataan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan terhadap anggota parlemen DMK di Parlemen dan berkata, ”Berasal dari budaya busuk ini, dan Anda menyebut kami tidak beradab? Kami akan memotong lidah Anda. Berhati-hatilah.”

Awal pernyataan Murugan ini saat wilayah India Selatan dan India Utara bersitegang masalah perbatasan. Persoalan utama adalah penetapan batas wilayah dengan Tamil Nadu yang khawatir kehilangan perwakilan di Parlemen jika tindakan itu dilakukan berdasarkan data populasi terbaru.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain