Sebanyak 16 organisasi masyarakat antara lain NU dan Muhammadiyah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya Hambalang, Bogor.
Dalam pertemuan itu membicarakan soal situasi dan kondisi terkini yang dihadapi bangsa dan negara. Ketua PB NU Yahya Tsaquf mingimbau agar masyarakat tenang dan tidak melakukan tindakan anarkisme.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.com – Dua anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya dinonaktifkan dari posisinya sebagai anggota DPR. Penonaktifan itu dilakukan DPP PAN menyusul pernyataan dan aksi joget keduanya yang memicu kemarahan masyarakat.
Penonaktifan Eko dan Uya Kuya disampaikan oleh Waketum PAN Viva Yoga Mauladi.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Viva Yoga dalam keterangan video, Minggu (31/8).
Ia menambahkan, masyarakat diharapkan tetap tenang menghadapi situasi yang ada, serta menjaga kepercayaan kepada Presiden Prabowo.
“PAN menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujarnya.
Hal sama juga dialami politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Penonaktifan keduanya dari parlemen diketahui dari surat keterangan pers yang diteken Ketum Nasadem Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim, tertanggal Minggu (31/8). Sahroni dan Naffa tak lagi menjadi anggota Fraksi Nasdem terhitung sejak 1 September 2025.
Menurut Hermawi, keputusan tersebut diambil bukan hanya mencermati dinamika yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, tetapi menyerap aspirasi publik.
“Sesungguhnya aspirasi masyaraat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem,” kata Hermawi.
Keputusan menonaktifkan Sahroni dan Naffa Urbach bakal ditindaklanjuti dengan pergantian antar waktu (PAW) terhadap keduanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
Jakarta, aktual.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menghentikan aksi penjarahan dalam berdemonstrasi, karena hal tersebut melanggar hukum.
“Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak,” katanya melalui keterangan di Jakarta, Minggu (31/8).
Niam menekankan penyampaian aspirasi, bahkan dalam situasi kemarahan pun, tidak boleh diikuti dengan anarkisme, penjarahan dan/atau pencurian harta orang lain, karena itu bertentangan dengan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bagi massa yang mengambil, menyimpan, dan/atau menguasai barang secara tidak hak, agar segera mengembalikan kepada pemilik atau kepada yang berwajib, supaya tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Niam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri, muhasabah (melakukan introspeksi), berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian, melakukan perbaikan, serta mencegah terjadinya tindakan destruktif yang bisa mengganggu keamanan dan kedamaian.
“Di tengah situasi sosial ekonomi dan sosial politik yang kurang baik, kesenjangan yang masih tinggi, maka pejabat dan masyarakat sudah seharusnya mengedepankan gaya hidup yang sederhana, membangun solidaritas sosial, mengedepankan semangat kesetiakawanan sosial, serta menghindari flexing, gaya hidup mewah dan hedonisme, meski sekadar untuk konten,” tegasnya.
Maka dari itu, Niam menegaskan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat untuk perbaikan negeri dan koreksi atas kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat, perlu direspon secara bijak dan cepat, serta komitmen untuk mendengar dan melaksanakan perbaikan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Oleh: Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan
GELOMBANG demonstrasi pecah di berbagai kota besar sejak 25 Agustus hingga 30 Agustus 2025. Dari Jakarta, Solo, Semarang, Bandung, Malang, Surabaya, hingga Makassar, ribuan massa turun ke jalan menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
Pemicunya bermula dari sikap sejumlah anggota DPR yang tampak berjoget-joget dalam rapat usai diumumkannya kenaikan gaji dan tunjangan. Video tersebut cepat beredar dan memicu kemarahan publik, yang merasa dilecehkan karena di saat rakyat semakin sulit secara ekonomi, wakilnya justru berpesta.
Situasi semakin panas pada 28 Agustus 2025, ketika seorang driver ojek online tertabrak polisi saat mengikuti aksi demonstrasi menolak kenaikan gaji DPR. Insiden ini menjadi simbol ketegangan antara rakyat dan aparat, sekaligus memperlebar gelombang protes di berbagai daerah.
Kemarahan rakyat juga diperkuat dengan pernyataan kontroversial beberapa anggota DPR. Ahmad Sahroni menyebut “tolol” bagi rakyat yang ingin membubarkan DPR. Adies Kadir, Nafa Urbach, dan Eko Patrio pun mengeluarkan komentar yang dinilai merendahkan publik, sehingga memperuncing ketidakpuasan masyarakat.
Mekanisme Kenaikan Gaji DPR
Kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR melewati jalur formal:
Meski Presiden menandatangani keputusan, Menteri Keuangan Sri Mulyani berperan sentral. Sebagai Bendahara Umum Negara, ia yang menghitung kelayakan fiskal dan memastikan ada alokasi anggaran sebelum kebijakan bisa jalan.
Peran Sentral Sri Mulyani
Sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menkeu memegang kendali atas penerimaan dan pengeluaran negara. Itu berarti Sri Mulyani punya andil langsung dalam:
Tanpa rekomendasi Kemenkeu, kenaikan gaji DPR tidak mungkin terealisasi. Karena itu, publik wajar mempertanyakan peran Sri Mulyani dalam kontroversi ini.
Ironi di Tengah Kesulitan Rakyat
Bagi rakyat, keputusan menaikkan gaji DPR di saat kondisi ekonomi sulit adalah ironi. Pajak terus dipungut dengan alasan demi keadilan sosial, sementara wakil rakyat mendapat fasilitas berlebih.
Video joget anggota DPR dan pernyataan kasar beberapa anggotanya hanya mempertebal rasa ketidakadilan. Ketika insiden 28 Agustus 2025 menimpa driver ojek online, protes rakyat berubah menjadi gelombang besar.
Penutup
Kenaikan gaji DPR tidak bisa dilepaskan dari peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Walau keputusan final ada di tangan Presiden, Menkeu adalah pintu utama perhitungan dan pelaksanaan kebijakan.
Kini, pertanyaan besar muncul: apakah prioritas fiskal negara benar untuk menaikkan gaji pejabat, sementara rakyat masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang melambung?
Rakyat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan nyata dari para pengelola negara. Tanpa itu, kebijakan fiskal hanya akan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial.
Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang ketua umum partai politik ke Istana Negara pada Minggu (31/8/2025). Salah satu yang hadir adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
“Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat cabinet,” ujar Cak Imin di Istana.
Menurut Cak Imin, agenda pertemuan ini sudah dijadwalkan sejak lama oleh Prabowo, yang kini sedang mencermati dinamika masyarakat. Ia juga menanggapi kritik publik terhadap tunjangan anggota DPR, dengan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh.
“Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga saya kira, baik legislatif maupun eksekutif, untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” katanya.
Cak Imin menegaskan dukungannya terhadap evaluasi total tunjangan rumah anggota DPR. “Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi,” ucapnya.
Selain Cak Imin, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga hadir mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sedang dalam perjalanan pulang dari Tiongkok.
“Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi berjalan kembali dari Tiongkok tugas negara sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa,” jelas Ibas.
Menanggapi isu tunjangan DPR, Ibas menegaskan partainya sejalan dengan aspirasi publik. “Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi dan bagian dari kontemplasi. Sekaligus juga kami ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa atau publik yang pada hal ini inginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan. Tentu kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tutur Ibas.
Selain mereka, Ketua MPR Ahmad Muzani juga telah tiba di Istana, meski ia mengaku belum mengetahui topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Denpasar, aktual.com – Seorang personel Polresta Denpasar dilarikan ke rumah sakit setelah mobil samapta yang dikendarainya diserang dan dibakar massa aksi secara tiba-tiba di Kantor DPRD Bali.
“Untuk sementara yang menaiki truk kami larikan ke rumah sakit, ada satu personel luka, dia itu pengemudinya karena dilempari dari depan,” kata Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol I Nyoman Wiranata di Denpasar, Sabtu (30/8) malam.
Tanpa menyebut lokasi rumah sakit yang dituju, Kompol Wiranata menduga massa aksi yang datang ke Kantor DPRD Bali bukan pengemudi ojek online dan aliansi yang berunjuk rasa di Mapolda Bali pada siang harinya, sebab mereka anarkis dan datang ke DPRD Bali tanpa melapor.
“Kami tidak tahu, yang jelas informasinya ada massa mau masuk ke DPRD, jadi kami langsung mengarah ke sini untuk mengamankan,” ujarnya.
Sebelumnya, sejak pukul 10.00 Wita, massa aksi yang terdiri dari Aliansi Bali Tidak Diam dan pengemudi ojek online berunjuk rasa di Mapolda Bali dengan membawa 33 tuntutan, diantaranya membubarkan DPR RI, menuntut reformasi total Polri, memakzulkan Prabowo-Gibran, serta pemberhentian anggaran tunjangan dan redistribusi kekayaan Polri dan DPR kepada rakyat yang membutuhkan.
Kericuhan terjadi setelah massa melemparkan batu, botol minuman, mercon suar hingga mencoba menerobos masuk ke dalam Mapolda Bali, hingga akhirnya polisi dengan kendaraan taktisnya mendorong mundur massa aksi.
Sekitar pukul 17.00 Wita, massa aksi terlihat berkumpul di depan Kantor DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja, sedangkan aparat kepolisian belum tiba, sebab tak ada informasi rencana unjuk rasa.
Sekitar pukul 17.30 Wita, personel Polresta Denpasar dengan mobil samapta dan public address kemudian tiba, namun seketika ratusan massa aksi berlari dan menghancurkan alutsista polisi.
“Kendaraan kami untuk mengangkut alat-alat seperti tameng, yang tadi dibakar, kami baru datang sudah dicegat,” ujar Kabag Ops Polresta Denpasar,”
“Sekarang kami sebanyak 120 personel, ada gabungan juga dengan Polda Bali, kami siaga dulu lihat situasi mudah-mudahan aman ya, karena ini sudah anarkis kelompoknya beda, kalau ojol tadi sudah selesai di Polda Bali,” sambungnya.
Mengingat massa aksi belum sepenuhnya bubar hingga pukul 19.00 Wita, Kompol Wiranata mengimbau agar segera dapat kembali ke rumah masing-masing, sebab jika kondisi semakin tidak kondusif maka berpengaruh terhadap pariwisata Bali.
“Kalau bisa segera bubarkan diri tidak usah anarkis, kita kan tahu Bali tujuan wisata, nanti kalau sampai kemana-kemana yang rugi kita masyarakat Bali, tadi sebenarnya di polda sudah berjalan baik tapi kelompok-kelompok lain ingin suasana ricuh,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
