Jakarta, aktual.com – Aliansi Dosen Indonesia menyuarakan ungkapan keprihatinan menyikapi situasi di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menyerukan hentikan kekerasan dan menyatakan mendukung publik dalam menyuarakan pendapat serta menyentil Polri dan DPR yang memprovokasi rakyat.
Puluhan dosen lintas universitas antara lain dari UI, Airlangga, 11 Maret dan Hasanuddin menilai situasi yang terjadi belakangan ini bukan spontanitas, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan massa khususnya pada akar rumput. Celakanya, elite tak peka dan memihak pada aspirasi mereka.
“Banyak kebijakan serta sikap dari aparat pemerintah dan wakil rakyat di parlemen yang seolah tidak peduli dan tidak berpihak
kepada kepentingan serta kebutuhan hidup rakyat sehari-hari,” kata anggota aliansi, Mohammad Novrizal, di Jakarta, Minggu (31/8).
Baca Juga:
Hindari darurat Militer, Setop Penjarahan!
Seluruh elemen masyarakat, lanjut Novrizal, kecewa atas kepongahan dan keengganan anggota DPR dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Mereka tak sadar akan kedudukannya sebagai wakil rakyat, yang seharusnya bertindak untuk kepentingan rakyat. Belakangan, warga menyantroni kediaman sebagian anggota DPR dan mencoba untuk menjarah sebagai bentuk kekecewaan.
Amarah publik juga dipicu dari produk kebijakan DPR dan pemerintah dalam menentukan besaran tunjangan keuangan bagi pejabat negara secara berlebihan dalam Undang-Undang APBN, sehingga melanggar asas nemo judex in causa yang melarang pejabat publik membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk dalam masalah finansial.
“Tetap terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai lini pemerintahan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Politisasi kasus-kasus hukum yang mencederai rasa keadilan, sehingga telah menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada hampir semua lembaga pemegang cabang kekuasaan negara, baik di ranah legislatif, eksekutif, bahkan yudisial,” tuturnya.
Baca Juga:
Bertemu Prabowo 16 Ormas Islam Sepakat Menenangkan Masyarakat
Aliansi dosen menuntut agar Polri melakukan pengusutan terhadap tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan di tengah aksi pada Kamis (28/8) lalu. Tewasnya Affan turut memancing kemarahan publik hingga meluas. Para dosen meyakini penyelesaian kasus ini menjadi salah satu solusi untuk menenangkan publik.
“Polri dan lembaga penegak hukum lainnya dapat memberikan sanksi dan tindakan yang tegas kepada pihak-pihak yg bersalah dalam insiden yang telah menyebabkan meninggalnya dan terlukanya para pengemudi ojek online di Jakarta, sesuai aturan/hukum yang berlaku,” ujarnya.
Para dosen juga mengingatkan rentetan aksi demonstrasi yang terjadi di banyak daerah tak lepas dari lemahnya kaderisasi, Maka partai politik diminta melakukan rekrutmen dan kaderisasi dengan metode yang lebih baik agar dapat menyediakan wakil rakyat yang berkualitas untuk dipilih rakyat untuk duduk di DPR.
Baca Jakarta:
Damailah! Cukup Luka, Mari Jaga Persatuan
Selain itu, DPR dan pemerintah harus mengubah kebijakan anggaran dan insentif yang menguntungkan diri mereka sendiri.
“Kami mengusulkan agar seluruh gaji pokok dan tunjangan yang diterima pejabat negara, khususnya anggota parlemen wajib dikenakan pajak yang dibebankan kepada penerimanya dan tidak lagi dibebankan ke APBN, serta melakukan reformasi “take home pay” bagi mereka,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah diminta meninjau kembali secara komprehensif semua kebijakan dan harga-harga kebutuhan pokok kehidupan masyarakat, demi mengurangi beban hidup yang semakin terasa berat bagi banyak kalangan akhir-akhir ini.
“Kebijakan DPR dan Pemerintah harus pro rakyat karena keberadaan kedua Lembaga negara ini ada karena rakyat,” ujarnya. (Erwin)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
