Jakarta, Aktual.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa telah menetapkan lima kebijakan ekonomi biru untuk menjaga ekosistem perikanan sebagai salah satu sumber pangan, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.

“Menjaga ekologi ini penting sekali, karena kalau sudah rusak, dampaknya tidak hanya membahayakan kelangsungan ekosistem di dalamnya, kehidupan kita juga terancam,” kata Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Minggu (23/3).

Ia menyebut bahwa kelima program ekonomi biru tersebut, yakni pertama perluasan kawasan konservasi laut, kedua penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota, ketiga pengembangan budi daya perikanan di pesisir darat dan laut.

Program ekonomi biru keempat, yakni pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kelima pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Sektor kelautan dan perikanan mampu berkontribusi maksimal pada sistem ketahanan pangan nasional.

Sektor tersebut rata-tara per tahunnya mampu menghasilkan lebih dari 20 juta ton produk, yang bersumber dari hasil tangkapan sekitar 7 juta ton, budi daya sebesar 5 – 6 juta ton, serta rumput laut di kisaran 9 juta ton.

“Melalui kebijakan ekonomi biru, produktivitas tersebut terus ditingkatkan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), termasuk kualitas dan mutu produk yang dihasilkan,” ujar Trenggono.

Menteri Trenggono optimistis, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan akan berkontribusi maksimal pada pencapaian target swasembada pangan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meraih penghargaan Maritime Leadership Excellence in Food Security Award dalam acara Food Summit 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (19/3).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Menteri Trenggono dalam mewujudkan masa depan pangan biru Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin menambahkan bahwa selain fokus meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan, KKP juga terus memperbaiki sistem pengawasan berbasis satelit dengan mengembangkan ocean big data dan neraca sumber daya laut.

Pengembangan perangkat teknologi tersebut di antaranya untuk menekan praktik ilegal fishing yang berdampak buruk pada pertumbuhan populasi dan ekosistem perikanan, monitoring ekosistem karbon biru, hingga mengawasi kegiatan di ruang laut yang menyalahi aturan.

“Pak Menteri Trenggono di periode keduanya di KKP berupaya mengakselerasi program-program ekonomi biru untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Doni.

“Sinergi dengan lintas sektor pun terus beliau galang demi memastikan sektor kelautan dan perikanan melaju ke arah yang lebih baik,” tambah Doni.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengajak pemerintah daerah turut memantau kualitas gabah agar dapat diserap dengan baik oleh Perum Bulog serta memastikan stok pangan yang stabil.

Arief mengatakan proyeksi peningkatan produksi beras di triwulan pertama tahun 2025 telah disikapi pemerintah dengan menugaskan Perum Bulog melakukan penyerapan setara beras hingga 3 juta ton tanpa ada rafaksi.

“Bulog diminta serap sampai 3 juta ton itu untuk persiapan setahun ke depan. Untuk disimpan. Kalau kadar airnya tidak masuk, broken-nya banyak, akan sulit tahan lama disimpan. Jadi minta tolong ini jadi concern bersama,” kata Arief seusai rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu (23/3).

Dia menyampaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

Bulog pun akan membeli gabah dengan harga tersebut sebagai upaya pemerintah mensejahterakan petani.

“Harga gabah Rp6.500 per kg, itu minta tolong yang dikirimkan ke Bulog bukan gabah yang kadar airnya sampai 40 persen. Jangan sampai gabah yang jelek masuk ke Bulog, tapi gabah yang bagus,” ujarnya.

Selain memastikan kualitas gabah, Arief juga meminta pemda bisa mengawal harga gabah petani, sehingga tidak anjlok.

“Kalau ada harga petani yang jatuh juga tolong bisa ditindaklanjuti,” tambahnya.

Dia menyebutkan total stok beras yang dikelola Bulog per 20 Maret 2025 telah mencapai 2,1 juta ton.

Sementara realisasi penyerapan dalam negeri setara beras telah berada di angka 448 ribu ton atau 14,94 persen dari target 3 juta ton.

Ia meminta kepada segenap Kepala Daerah seluruh Jateng agar dapat memperhatikan harga di tingkat petani.

Bapanas siap membantu menjembatani agar hasil panen petani Jateng dapat terserap secara optimal.

“Bapak dan Ibu bupati dan wali kota, khusus untuk harga yang di tingkat petani jatuh, kita bisa bantu komunikasi agar para pedagang beras bisa serap di daerah Bapak dan Ibu. Kami bisa mengundang pedagang-pedagang misalnya dari Pasar Induk Beras Cipinang untuk serap di Jateng,” ujar Arief.

Arief juga mengimbau pemda untuk bisa menyiapkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), utamanya beras. Kemudian di APBD bisa dianggarkan pula untuk subsidi harga pangan.

“Jadi, itu bisa dipergunakan saat harga pangan sedang meninggi misalnya melalui operasi pasar murah,” kata Arief.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengaku bahwa pihaknya siap menjaga kualitas gabah yang dihasilkan petani di daerahnya.

“Pemerintah sudah berupaya untuk menahan supaya harga (petani) tidak turun, harganya dari Rp6.500, tetapi juga harus kita jaga kualitasnya,” kata Wagub.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan