Jakarta, Aktual.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sempadan sungai merupakan tanah negara.

“Sempadan dan badan sungai itu adalah tanah negara,” ujar Nusron Wahid di Jakarta, Senin (17/3).

Tanah negara ini dimiliki oleh otoritas sungai, dan otoritas sungai bisa dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Perum Jasa Tirta, ataupun Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat.

“Karena itu Gubernur Jawa Barat terhadap hal ini sudah berkomitmen akan memfasilitasi pembiayaan sertifikasinya atas nama masing-masing,” kata Nusron.

Kementerian ATR nantinya akan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk sungai yang berada di bawah BBWS atas nama Kementerian PU, kemudian sungai di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta atas nama Perum Jasa Tirta, dan sungai yang berada di bawah PSDA Jawa Barat atas nama Pemerintah Provinsi.

“Sehingga kalau nanti suatu hari ada orang lagi yang menduduki tempat tersebut tidak bisa lagi mensertifikatkan dan tidak boleh menduduki tanah tersebut, karena sudah ada pemiliknya dan sudah ada alasan,” kata Nusron.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti akan dipegang balai besar sungai wilayah. Sehingga, tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikatnya akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya memanfaatkan 33 perwakilan perdagangan di berbagai negara untuk mendukung ekspor produk UMKM Indonesia agar dapat menembus pasar global dan meningkatkan daya saing internasional.

“Jadi kami akan membantu menjualkan produk-produk itu untuk bisa ekspor. Kita mempunyai perwakilan perdagangan, kita mempunyai atase perdagangan ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, di 33 negara,” kata Mendag dalam kegiatan Sampoerna untuk Indonesia, di Jakarta, Senin (17/3).

Untuk pasar ekspor, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berfokus pada pembukaan pasar ekspor baru melalui perjanjian dagang untuk mempermudah akses bagi produk Indonesia ke pasar global.

Kemendag juga berupaya meningkatkan kemampuan UMKM agar dapat mengekspor produk mereka, dengan memastikan produk, kualitas, dan manajemen yang memenuhi standar internasional.

“UMKM bisa ekspor, bisa artinya berani inovasi, siap adaptasi. Artinya kalau UMKM mau ekspor, dia harus punya resource space yang bagus. Manajemennya harus bagus, produknya harus bagus, kualitasnya harus bagus, kemudian juga kontinuitas terhadap produk itu sendiri,” jelasnya.

Untuk memfasilitasi ekspor UMKM, Kemendag menggunakan perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara dan menyelenggarakan program business matching setiap bulan untuk mempertemukan UMKM dengan buyer potensial.

Pada Januari, Kemendag berhasil melakukan 40 kali pitching dan 32 kali business matching dengan nilai transaksi sebesar 5,22 juta dolar AS. Lalu, pada Februari kembali menggelar 77 kali business matching dengan transaksinya 3,55 juta dolar AS. Kemudian pada Maret mencapai 300 ribu dolar AS.

“Trennya menurun, Kenapa? Karena jumlah UMKM yang ikut business matching itu-itu. Kemudian tidak secepat itu kita mencari buyer. Tetapi tren yang menurun ini nanti juga akan naik ketika terjadi repeat order. Ini kan baru kontrak dagang, nanti kalau terjadi repeat order maka akan naik terus volume-nya misalnya,” tambah Mendag.

Dia menegaskan bahwa target utama pihaknya bukan pada jumlah transaksi, tetapi membangun kepercayaan UMKM bahwa produk mereka bisa menembus ekspor, serta melakukan branding bahwa produk-produk UMKM dalam negeri diminati oleh pasar global.

Meskipun ada penurunan sementara, Kemendag tetap berfokus pada jangka panjang untuk membangun kepercayaan buyer terhadap produk UMKM Indonesia dan memastikan keberlanjutan ekspor melalui repeat order.

Dia menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara umum memiliki tiga program utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan pengamanan pasar dalam negeri, peningkatan pasar ekspor, dan membantu UMKM agar bisa ekspor.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8 persen memerlukan dorongan dari pengembangan pasar, baik pasar domestik maupun pasar ekspor, sebagai faktor utama dalam perekonomian.

Program pengamanan pasar dalam negeri bertujuan agar industri dan UMKM dapat mengisi pasar domestik yang besar, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

“Kalau yang pertama tadi, pengamanan pasar dalam negeri artinya pasar yang besar di dalam negeri ini harus bisa diisi oleh industri, oleh UMKM kita agar bisa masuk atau mengisi pasar yang besar ini,” ujar Mendag.

Oleh karena itu, dia menilai program Sampoerna dianggap relevan karena dapat membantu mengisi pasar domestik, meningkatkan partisipasi UMKM dalam sektor ritel, serta memperkuat ekonomi lokal melalui produk-produk yang ditawarkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan