Kepala Bappenas Dorong Pemda Kerja Keras Perbaiki Kinerja Kurang Baik

17 Maret 2025, 17:52

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (12/3/2025). ANTARA/HO-Bappenas

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk bekerja lebih keras dalam mencapai pembangunan di daerah dengan kinerja kurang baik.

“Kami dari Kementerian PPN/Bappenas terus mendorong pemerintah daerah untuk terus bekerja lebih keras dalam upaya pencapaian pembangunan di daerah yang masih memiliki kinerja yang kurang baik,” katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin (17/3).

Indikator makro menunjukkan kondisi yang beragam di setiap wilayah, di mana tingkat kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih terkonsentrasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rasio gini yang tinggi justru terkonsentrasi di wilayah Jawa atau Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Perekonomian Indonesia pada 2024 masih sebagian besar dikontribusikan oleh KBI. Namun, seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi KTI yang relatif tinggi, kontribusi wilayah ini terhadap perekonomian nasional terus mengalami peningkatan.

Pada 2025, Bappenas menargetkan KBI dan KTI masing-masing tumbuh 5 persen dan 6,1 persen. Adapun pada 2026, pertumbuhan ekonomi di masing-masing kawasan tersebut ditargetkan 6,1 persen dan 7,1 persen.

Dengan begitu, lanjutnya, kesenjangan wilayah antar provinsi maupun antara pusat-daerah bisa dikurangi.

“Alhamdulillah bahwa kondisi perekonomian Indonesia Timur itu menunjukkan tanda-tanda yang baik, ungkap Rachmat Pambudy.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

AS Jajaki Alternatif Relokasi Rakyat Palestina Ikuti Rencana Trump

17 Maret 2025, 17:27

Ilustrasi pertemuan Liga Arab. /ANTARA/Anadolu/py

Washington, Aktual.com – Amerika Serikat (AS) sedang mengeksplorasi berbagai alternatif untuk relokasi warga Palestina setelah mantan Presiden Donald Trump mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza, kata utusan khususnya pada Minggu (16/3).

“Saya pikir kami sedang mempertimbangkan semua alternatif dan opsi yang dapat membawa kehidupan lebih baik bagi warga Gaza. Dan, tentu saja, bagi rakyat Israel,” ujar Steve Witkoff kepada CBS News saat ditanya apakah AS sedang berdiskusi dengan negara lain mengenai pemukiman kembali warga Palestina.

“Jadi, kami sedang mengeksplorasi semua kemungkinan tersebut,” tambahnya.

Bulan lalu, Trump menyatakan bahwa AS akan “mengambil alih” Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah” dengan merelokasi warga Palestina ke negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir.

Usulan itu menuai kecaman luas dari warga Palestina, negara-negara Arab, serta banyak negara lain di dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.

“Tapi saat ini, yang ada di depan kita adalah mencari solusi atas konflik ini,” kata Witkoff.

Pekan lalu di Qatar, Witkoff dan Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional AS untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Eric Trager, mempresentasikan proposal “jembatan” yang bertujuan memberikan waktu untuk merundingkan kerangka kerja menuju gencatan senjata permanen.

“Bagi saya, kami telah mengajukan proposal yang sangat masuk akal, yang dimaksudkan sebagai jembatan menuju diskusi akhir dan resolusi permanen,” kata Witkoff.

Menurutnya, proposal tersebut mencakup demiliterisasi Hamas, yang dianggap sebagai “garis merah” bagi Israel, serta kemungkinan menuju solusi perdamaian jangka panjang.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Mendag Libatkan 33 Perwakilan Perdagangan Global Dukung Ekspor UMKM

17 Maret 2025, 16:43

Screenshot 2025-03-17 160347 — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjawab pertanyaan awal media seusai menghadiri kegiatan Sampoerna untuk Indonesia, di Jakarta, Senin (17/3/2025). ANTARA/Harianto/aa.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya memanfaatkan 33 perwakilan perdagangan di berbagai negara untuk mendukung ekspor produk UMKM Indonesia agar dapat menembus pasar global dan meningkatkan daya saing internasional.

“Jadi kami akan membantu menjualkan produk-produk itu untuk bisa ekspor. Kita mempunyai perwakilan perdagangan, kita mempunyai atase perdagangan ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, di 33 negara,” kata Mendag dalam kegiatan Sampoerna untuk Indonesia, di Jakarta, Senin (17/3).

Untuk pasar ekspor, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berfokus pada pembukaan pasar ekspor baru melalui perjanjian dagang untuk mempermudah akses bagi produk Indonesia ke pasar global.

Kemendag juga berupaya meningkatkan kemampuan UMKM agar dapat mengekspor produk mereka, dengan memastikan produk, kualitas, dan manajemen yang memenuhi standar internasional.

“UMKM bisa ekspor, bisa artinya berani inovasi, siap adaptasi. Artinya kalau UMKM mau ekspor, dia harus punya resource space yang bagus. Manajemennya harus bagus, produknya harus bagus, kualitasnya harus bagus, kemudian juga kontinuitas terhadap produk itu sendiri,” jelasnya.

Untuk memfasilitasi ekspor UMKM, Kemendag menggunakan perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara dan menyelenggarakan program business matching setiap bulan untuk mempertemukan UMKM dengan buyer potensial.

Pada Januari, Kemendag berhasil melakukan 40 kali pitching dan 32 kali business matching dengan nilai transaksi sebesar 5,22 juta dolar AS. Lalu, pada Februari kembali menggelar 77 kali business matching dengan transaksinya 3,55 juta dolar AS. Kemudian pada Maret mencapai 300 ribu dolar AS.

“Trennya menurun, Kenapa? Karena jumlah UMKM yang ikut business matching itu-itu. Kemudian tidak secepat itu kita mencari buyer. Tetapi tren yang menurun ini nanti juga akan naik ketika terjadi repeat order. Ini kan baru kontrak dagang, nanti kalau terjadi repeat order maka akan naik terus volume-nya misalnya,” tambah Mendag.

Dia menegaskan bahwa target utama pihaknya bukan pada jumlah transaksi, tetapi membangun kepercayaan UMKM bahwa produk mereka bisa menembus ekspor, serta melakukan branding bahwa produk-produk UMKM dalam negeri diminati oleh pasar global.

Meskipun ada penurunan sementara, Kemendag tetap berfokus pada jangka panjang untuk membangun kepercayaan buyer terhadap produk UMKM Indonesia dan memastikan keberlanjutan ekspor melalui repeat order.

Dia menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara umum memiliki tiga program utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan pengamanan pasar dalam negeri, peningkatan pasar ekspor, dan membantu UMKM agar bisa ekspor.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8 persen memerlukan dorongan dari pengembangan pasar, baik pasar domestik maupun pasar ekspor, sebagai faktor utama dalam perekonomian.

Program pengamanan pasar dalam negeri bertujuan agar industri dan UMKM dapat mengisi pasar domestik yang besar, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

“Kalau yang pertama tadi, pengamanan pasar dalam negeri artinya pasar yang besar di dalam negeri ini harus bisa diisi oleh industri, oleh UMKM kita agar bisa masuk atau mengisi pasar yang besar ini,” ujar Mendag.

Oleh karena itu, dia menilai program Sampoerna dianggap relevan karena dapat membantu mengisi pasar domestik, meningkatkan partisipasi UMKM dalam sektor ritel, serta memperkuat ekonomi lokal melalui produk-produk yang ditawarkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Ketua MPR Terima Penasihat Khusus Presiden Palestina, Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Kemerdekaan Bangsa Palestina

17 Maret 2025, 16:30

IMG_20250317_161905 — Ketua MPR Ahmad Muzani (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid (kedua kiri) menerima Penasihat Presiden Palestina Urusan Agama Mahmoud Al Habbash (ketiga kanan) didampingi Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Syeh Zuhair SM Al-Shun (kedua kanan), di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima Penasihat Khusus Presiden Palestina yang juga merangkap Menteri Kehakiman, Yang Mulia Mahmoud Al Habbash beserta delegasi, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Yang Mulia, Zuhair S.M Alshun di kantor MPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Muzani menyampaikan terima kasih atas kunjungan Yang Mulia Mahmoud Al Habbash beserta delegasi. Pada kesempatan ini, Muzani menegaskan sikap dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina serta mengecam segala bentuk agresi dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel.

“Kami juga menolak dengan tegas proposal Presiden Trump yang ingin memindahkan rakyat Palestina ke sejumlah negara tetangga seperti Mesir, Yordania, bahkan Indonesia. Kami merasa rakyat Palestina berhak hidup dan berdaulatan di tanahnya sendiri. Wacana pemindahan itu bukanlah solusi konflik, itu sama saja sebuah pengusiran terhadap bangsa Palestina di tanahnya sendiri,” kata Muzani.

Muzani melanjutkan, bangsa Indonesia akan terus melalukan advokasi pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina. Muzani mengatakan, Palestina adalah salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia ketika itu. Dan Indonesia, sampai hari ini masih konsisten untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina melalui forum-forum dunia seperti PBB, OKI, dan Liga Muslim.

“Kami bangsa Indonesia ynag berjarak ribuan kilometer jauhnya dengan Palestina, tapi kami merasa dekat dan selalu memberikan dukungan secara konsisten agar Palestina bisa menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Karena bagi Indonesia Palestina dalah saudara kami, dan bagi Palestina Indonesia adalah saudara,” ujar Muzani.

Komitmen dan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina juga sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo. Beberapa kali Presiden Prabowo berkomitmen bahkan mengajak negara-negara muslim untuk bersatu dalam membela kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai bangsa dan negara.

“Pemerintah Presiden Prabowo akan terus mendukung penuh dengan tulus kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan ketegasan itu beberapa kali sudah disampaikan Presiden Prabowo pada pidato pidatonya dalam lawatannya keluar negeri dan forum-forum internasional,” ujar Muzani.

Bantuan kemanusiaan juga akan terus disalurkan pemerintah Indonesia kepada rakyat Palestina. Rakyat Indonesia, kata Muzani, dengan niat yang tulus tanpa diminta telah mengumpulkan dana yang cukup besar untuk membantu rakyat Palestina untuk bangkit kembali dalam keterpurukan.

Sementara Penasihat Khusus Presiden Palestina Mahmoud Al Habbash menyampaikan terima kasih telah diterima dengan hangat. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang memiliki kepedulian tinggi terhadap bangsa Palestina dari dulu hingga saat ini.

“Kami beterima kasih atas sikap pemerintah Indoensia yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak dulu sampai saat ini. Kami juga sampaikan terima kasih atas sikap yang tegas pemerintah Indonesia yang mendukung pengusiran rakyat Palestina dari tanahnya. Kepedulian rakyat Indonesia kepada Palestina tidak hanya sebatas kesamaan agama, tapi juga faktor sejarah dan sisi kemanusiaan,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Komisi IX DPR: Pemberian THR Bagi Ojol Harus Berkelanjutan untuk Tahun Mendatang

17 Maret 2025, 16:18

Wakil_Ketua_Komisi_IX_DPR_RI_Nihayatul_Wafiroh__Foto__Dok_vel20250317082216 — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Dok/vel

Jakarta, Aktual.com – Langkah pemerintah yang memastikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi online mendapatkan apresiasi banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta kebijakan tersebut tidak bersifat insendental tapi berkelanjutan.

“Kami tentu mengapresiasi kebijakan pemberian tunjangan atau bonus hari raya kepada para gigs worker termasuk pengemudi online. Kami berharap kebijakan ini bukan pertama dan terakhir tetapi berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang,” ujar Nihayah Wafiroh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (16/3).

Dia mengatakan THR biasanya hanya diberikan kepada pekerja yang berstatus karyawan. Pengemudi online merupakan gigs worker dengan status mitra dari aplikasi layanan transportasi online yang belum diatur secara formal fasilitas pemberian THR-nya.

“Namun Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan perusahaan aplikasi layanan transportasi online untuk memberikan THR atau Bonus Hari Raya kepada mitra mereka,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Perempuan yang akrab disapa Ninik ini menilai saat ini jumlah pengemudi online cukup besar. Setidaknya ada 4-5 juta warga yang menjadi mitra dari aplikasi layanan transportasi online.

“Sektor transportasi online harus diakui menjadi salah satu lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka sudah seharusnya jika kesejahteraan mereka menjadi concern bersama dari pemerintah dan pengusaha,” ujarnya.

Ninik menegaskan pemberian THR merupakan langkah positif yang mendukung kesejahteraan pengemudi ojol. Menurutnya, dengan adanya THR, para pengemudi ojol bisa merasakan manfaat yang setara dengan pekerja formal lainnya, sehingga memberikan rasa keadilan di kalangan pekerja informal.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan perusahaan aplikasi transportasi online telah mendengarkan kebutuhan pekerja, yang selama ini sering kali terabaikan dalam hal pemberian hak-hak kesejahteraan,” katanya.

Legislator dari Dapil Jatim III ini meminta pemberian THR dilakukan fair dan transparan oleh operator aplikasi ojol. Ia juga meminta agar operator aplikasi ojol memenuhi pemberian THR sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemberian THR kepada pengemudi ojol sebesar 20 persen dari pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto. Misalnya jika pengemudi ojol menghasilkan rata-rata Rp 4 juta dalam sebulan selama setahun terakhir, maka ia akan mendapat THR sebesar Rp 800 ribu dari operator aplikasi ojol.

“Pemberian THR ini harus tetap seusai dengan perundang-undangan dan diberikan paling telat H-7 sebelum lebaran tiba,” katanya.

Ninik juga menyoroti pentingnya penguatan payung hukum bagi pekerja di sektor gig economy, termasuk pengemudi ojol. Saat ini, status mereka masih berada di antara pekerja mandiri dan pekerja tetap, sehingga banyak aspek perlindungan ketenagakerjaan yang belum mencakup mereka secara optimal.

“Kami mendorong adanya regulasi yang lebih jelas dan kuat untuk memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojol. Mereka harus mendapatkan perlindungan sosial yang layak, termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan skema kesejahteraan lainnya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan