Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.com – Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasi pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Satgas ini melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi, dan Kepala Badan Gizi Nasional.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/3), Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa target utama dari satgas yang telah dibentuk adalah untuk mewujudkan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Instruksi Presiden (Inpres) akan segera diterbitkan guna mengatur pembagian tugas antar kementerian dan lembaga yang terlibat.
Mengenai sumber dana, Zulkifli menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa akan didukung oleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta pinjaman yang disediakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Adapun rencana detail terkait skema pembiayaan koperasi ini akan dirumuskan lebih lanjut.
Ia lebih lanjut menjelaskan, proses pembentukan koperasi desa ini akan diputuskan melalui musyawarah desa, yang melibatkan perangkat desa, untuk menentukan apakah perlu dibentuk koperasi baru atau cukup dengan menggabungkan koperasi yang sudah ada.
“Jadi para kepala desa tidak usah khawatir, karena ini bertujuan memajukan desa. Jadi nanti musyawarah desa yang akan memutuskan pembentukan koperasi desa karena di desa itu sudah ada koperasi, gapoktan (gabungan kelompok tani), ada BUMDes, dan lain-lain, bisa digabungkan, bisa buat koperasi baru, tapi akan diputuskan oleh musyawarah desa,” ujar dia.
Menurut dia, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi penting untuk membantu menyerap hasil pertanian di desa-desa, serta memotong rantai pasok sembako. Dengan demikian, kebutuhan desa dapat langsung dipenuhi dari produsen melalui koperasi, yang kemudian akan mendistribusikannya ke warung-warung desa dan masyarakat, sehingga dapat memangkas peran tengkulak.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
Sanaa, Aktual.com – Serangan udara yang digelar Amerika Serikat (AS) ke wilayah Yaman langsung direspon keras militer Yaman dengan menyerang kelompok kapal Induk AS. Kali ini kelompok Houthi Yaman menyerang kapal induk USS Harry Truman dengan 18 rudal balistik dan jelajah, serta satu pesawat nirawak.
Dilansir dari Euro News, serangan itu terjadi hanya sehari setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan udara terhadap wilayah benteng Houthi di Yaman. Houthi mengumumkan bahwa mereka melancarkan serangan yang terdiri dari 18 rudal balistik dan jelajah, beserta pesawat tak berawak, yang menargetkan kapal induk USS Harry S Truman dan kapal perang pendampingnya di Laut Merah utara pada hari Minggu (16/3).
Juru bicara militer Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menyatakan bahwa serangan itu merupakan respons terhadap lebih dari 47 serangan udara AS – yang diperintahkan Presiden AS Donald Trump – terhadap wilayah yang dikuasai pemberontak di Yaman, termasuk ibu kota Sanaa dan provinsi Saada, yang berbatasan dengan Arab Saudi.
”Angkatan Bersenjata Yaman tidak akan ragu untuk menargetkan semua kapal perang Amerika di Laut Merah dan Laut Arab sebagai balasan atas agresi terhadap negara kami,” kata Saree.
Baik Washington maupun Houthi telah memperingatkan adanya eskalasi lebih lanjut menyusul serangan udara AS, yang bertujuan untuk mencegah pemberontak menyerang kapal militer dan komersial di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Kelompok Houthi telah berulang kali menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah – menenggelamkan dua kapal – dengan mengklaim tindakan mereka sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza di tengah perang Israel dengan Hamas, kelompok lain yang didukung Iran. Serangan ini terhenti ketika gencatan senjata Israel-Hamas mulai berlaku pada 19 Januari, sehari sebelum Trump dilantik.
Namun, hari Minggu lalu (16/3), Houthi mengumumkan bahwa mereka akan kembali menargetkan kapal-kapal Israel setelah Israel memberlakukan blokade terhadap daerah kantong tersebut, yang memutus aliran bantuan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada media AS pada hari Minggu, ”Kita tidak akan membiarkan orang-orang ini mengendalikan kapal mana yang dapat melewatinya dan mana yang tidak.”
“Jadi pertanyaan Anda adalah, berapa lama ini akan berlangsung? Ini akan terus berlangsung sampai mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan itu,” tegas Rubio. Ia menekankan bahwa serangan ini akan berbeda dari serangan satu kali yang dilakukan pemerintahan Biden.
Sedangkan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan Washington akan melancarkan serangan “tanpa henti” terhadap Houthi sampai mereka berhenti menargetkan aset AS dan pengiriman global.
Berbicara kepada Fox News, Hegseth mengatakan kampanye tersebut merupakan respons terhadap berbagai serangan yang dilancarkan Houthi terhadap kapal-kapal sejak November 2023 dan berfungsi sebagai peringatan bagi Iran untuk berhenti mendukung kelompok tersebut.
”Ini akan terus berlanjut sampai Anda berkata, Kita sudah selesai menembaki kapal. Kita sudah selesai menembaki aset,” kata Hegseth.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Yaman melaporkan bahwa serangan udara AS pada hari Sabtu (15/3) yang menargetkan ibu kota, Sanaa, dan wilayah di Saada, Al Bayda, dan Radaa telah menewaskan sedikitnya 53 orang, termasuk lima wanita dan dua anak-anak. Mereka juga mengatakan serangan tersebut melukai lebih dari 100 orang di Sanaa dan Saada, dengan lebih dari selusin orang mengalami luka kritis. Serangan ini termasuk yang paling luas terhadap Houthi sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023.
Untuk diketahui, Pada hari Sabtu (16/3), Trump berjanji akan menggunakan ”kekuatan mematikan yang sangat besar” sampai kelompok yang didukung Iran menghentikan serangan mereka terhadap koridor maritim penting tersebut, dan memperingatkan Teheran bahwa ia akan meminta Iran untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan semua proksi regional mereka, termasuk Houthi.
Dilansir dari Al Jazeera, kelompok Houthi di Yaman menyatakan mereka telah membalas setelah bersumpah untuk ”menanggapi eskalasi dengan eskalasi” menyusul serangan udara AS terhadap kelompok tersebut yang menewaskan sedikitnya 53 orang pada hari Sabtu (15/3).
Abdul Malik al Houthi, pemimpin gerakan Houthi, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi mengatakan bahwa AS dan Israel “berusaha memaksakan persamaan kebolehan pada kawasan dan rakyatnya”.
“Kami akan menanggapi musuh Amerika dengan serangan rudal dan menargetkan kapal perang dan kapal angkatan lautnya,” kata Abdul Malik al Houthi. Ia menambahkan bahwa mereka telah memutuskan untuk ”mengancam pengiriman Israel untuk menekan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza”. Sedangkan Biro politik Houthi menyatakan serangan mematikan tersebut merupakan ”kejahatan perang”.
(Indra Bonaparte)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Manila, Aktual.com – Sekitar 20 ribu pendukung mantan Presiden Filipina 2016 – 2022 Rodrigo Duterte menggelar unjuk rasa di Kota Davao. Dalam tuntutannya, mereka menyerukan pembebasannya dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag Belanda.
Dilansir dari Saudi Gazette, alam aksi unjuk rasa yang digelar Minggu siang (16/3), Wali Kota Davao Sebastian Duterte dan Senator Christopher Lawrence Go juga menyapa para pendukung, mendesak mereka untuk melanjutkan upaya mereka hingga Duterte kembali ke Filipina.
Aksi unjuk rasa itu digelar berbarengan dengan perayaan ulang tahun ke-88 Kota Davao, para pendukung Duterte meneriakkan yel-yel untuk kepulangan Duterte saat mereka berbaris melalui kampung halamannya, tempat ia sebelumnya menjabat sebagai wali kota.
Acara tersebut termasuk rapat umum doa di Taman Rizal, dekat balai kota, menurut Rappler.com. Duterte, yang diangkut ke Den Haag pada hari Rabu (12/3) malam setelah penangkapannya di Bandara Internasional Manila saat tiba dari Hong Kong, dituduh bertanggung jawab atas kematian ribuan para bandar narkoba, maupun pengedar dan pengguna narkoba.
Meskipun ditahan di Rutan ICC di Den Haag Belanda, mantan presiden itu bersaing untuk jabatan Wali Kota Davao dalam pemilihan lokal bulan Mei nanti. Ia berencana mengincar jabatan kedua setelah jeda selama 22 tahun.
Untuk diketahui, setelah ditangkap di Bandara Internasional Manila, pada Jumat (14/3) Duterte muncul di hadapan Kamar Praperadilan ICC untuk menghadiri sidang pertamanya. Sidang yang dipimpin Hakim Julia Antoanella Motoc, sesi tersebut merupakan langkah prosedural daripada pengadilan, yang bertujuan untuk mengonfirmasi identitas Duterte, memberitahunya tentang hak-haknya, secara resmi menyampaikan dakwaan, dan menetapkan tanggal untuk sidang konfirmasi dakwaan.
Melalui putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, mantan presiden tersebut meyakinkan para pendukungnya, memberitahu mereka untuk tetap tenang. Berbicara kepada para pendukung Filipina yang berkumpul di luar lokasi ICC, Sara Duterte mengatakan bahwa dia telah mengunjungi ayahnya di fasilitas penahanan sebelum dia muncul.
”Dia berkata, katakan kepada mereka: ’Santai saja. Ada akhir untuk segalanya. Ada hari perhitungan,’” ujar Sara dalam bahasa Filipina.
Oleh ICC, Duterte dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang berdarahnya melawan narkoba, yang menewaskan 6.252 orang dalam operasi anti narkoba polisi selama masa jabatannya dari tahun 2016 hingga 2022. Kelompok hak asasi manusia mengklaim bahwa sedikitnya 27.000 orang menjadi korban pembunuhan dengan gaya main hakim sendiri yang terkait dengan kampanye anti narkoba yang digagasnya.
Sementara itu, dilansir dari NHK, di Kota Manila lebih dari 1.000 orang berkumpul untuk rapat umum yang diadakan oleh partainya dan partai lainnya di Manila untuk mendukung mantan presiden tersebut.
Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah memulangkan Duterte, dengan mengatakan penangkapan dan pemindahannya tidak adil. Mereka mengatakan tindakan kerasnya berkontribusi pada peningkatan keamanan di Filipina.
Seorang perempuan yang ikut dalam aksi unjuk rasa bersama suaminya mengatakan, ”Apa yang terjadi saat ini benar-benar keterlaluan.” Ia mengkritik tindakan ICC sebagai penindasan politik, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, dan kurangnya proses peradilan.
Penyelenggara protes mengatakan demonstrasi diadakan di 18 lokasi di seluruh negeri. Pasukan khusus polisi terlihat di dekat lokasi di Manila, yang menunjukkan bahwa pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong Marcos mewaspadai berbagai aksi unjuk rasa tersebut.
(Indra Bonaparte)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Padang, aktual.com – Menteri Pertanian (Mentan) bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) meminta Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, menjadi leading sector serta melakukan riset mendalam terkait tanaman gandum.
“Arahan tersebut disampaikan kepada Unand pada pertemuan sebelumnya agar Fakultas Pertanian menjadi leading sector penelitian tentang gandum,” kata Rektor Unand Efa Yonnedi di Padang, Senin (17/3).
Selain itu Mentan bersama Mendiktisaintek juga meminta perguruan tinggi tertua di luar Pulau Jawa tersebut membangun konsorsium riset nasional terkait tanaman bernama latin triticum itu.
Menurut rektor, Fakultas Pertanian Unand memiliki potensi besar menjalankan riset tersebut dalam mendorong dan mewujudkan kemandirian pangan di Tanah Air, termasuk upaya hilirisasi berbagai produk olahan bidang pertanian yang sejalan dengan AstaCita Presiden Prabowo Subianto.
Sejalan dengan upaya itu rektor menginginkan agar hasil riset para akademisi tidak hanya sebatas bahan penelitian atau sampai pada tahap jurnal akademis, namun juga harus bisa menjadi berbagai macam produk yang bisa berguna bagi masyarakat.
“Dengan menghasilkan produk yang bisa digunakan masyarakat, maka Unand juga bisa mendapatkan royalti,” kata dia.
Pada kesempatan itu Efa menyampaikan perguruan tinggi tidak hanya dituntut berinovasi, namun berkewajiban untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, serta mampu bersaing dengan baik.
Oleh karena itu ia menekankan kepada semua pihak, terutama para pengajar, agar selalu memperhatikan proses belajar mengajar kepada mahasiswa yang mengedepankan pembentukan karakter.
“Pesannya adalah bagaimana Unand tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, beretika, serta bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan akademik,” ucap Efa Yonnedi.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
