29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 892

Ketua MPR Lepas Mudik Gratis ke Lampung, Wujud Kepedulian untuk Rakyat

Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbincang dengan pemudik saat melepas sekitar 15 bus pemudik ke beberapa daerah asal di Provinsi Lampung, di area Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani melepas atau flag off sekitar 15 bus pemudik dari Jakarta dan sekitarnya ke beberapa daerah asal di Provinsi Lampung. Kegiatan pelepasan yang dimulai di area Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025) ini, merupakan rangkaian acara Mudik Gratis Bersama Ketua MPR RI.

Turut hadir dalam kegiatan yang diinisiasi Persatuan Mahasiswa Lampung Jakarta tersebut, Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dan jajaran direksi BNI.

Dalam keterangannya, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa kegiatan mudik gratis ke Lampung ini merupakan bentuk kepedulian MPR dan elemen masyarakat lain, dalam hal ini BNI dan Persatuan Mahasiswa Lampung Jakarta kepada rakyat yang membutuhkan.

“Pelepasan hari ini merupakan tahap pertama yang terdiri dari 15 bus, yang langsung membawa pemudik dari Jakarta ke beberapa daerah di Lampung seperti, Bandar Lampung, Metro, Tulang Bawang, Bandar Jaya, Pringsewu, dan Kota Bumi. Tahap kedua akan dilepas pada tanggal 27 Maret nanti,” katanya.

Ahmad Muzani berkesempatan mengunjungi dan memeriksa kondisi bus dan berbincang kepada para pemudik. Kepada salah seorang pemudik bernama Beni, Ahmad Muzani menyampaikan beberapa hal antara lain, agar pemudik memanfaatkan sebaik-baiknya program kepedulian masyarakat seperti ini.

“Saya doakan perjalanannya mudik ke kampung halaman lancar dan sampai dengan selamat serta bertemu dengan keluarga untuk merayakan Hari Raya Iedul Fitri,” ujarnya.

Dikatakan Beni, dirinya yang merupakan pekerja proyek di daerah Bekasi sangat mengapresiasi program mudik gratis ini yang sangat membantu masyarakat seperti dirinya.

“Saya baru tiga tahun bekerja di Bekasi pak. asal dari Metro Lampung. Saya sangat berterima kasih, sebab saya baru sekali ini mengikuti mudik gratis. Mudah-mudahan tahun depan akan ada lagi program seperti ini,” ujarnya menjawab pertanyaan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Putin Tolak Gencatan Senjata, Pasukan Rusia Terus Marangsek Wilayah Ukraina

Moskow, Aktual.com – Di tengah upaya gencatan senjata, pasukan Rusia terus bergerak maju di selatan setelah mendorong Ukraina keluar dari Kursk. Saat ini Ukraina menghadapi perkembangan militer dan diplomatik yang suram selama seminggu terakhir.

Dilansir dari Al Jazeera, hal itu terjadi lantaran Presiden Rusia Vladimir Putin menolak gencatan senjata penuh dengan menyatakan ada ”masalah” yang perlu diselesaikan. Vladyslav Voloshyn, juru bicara pasukan selatan Ukraina, mengatakan pasukan Rusia meningkatkan serangan mekanis mereka saat cuaca musim semi membuat tanah yang basah menjadi padat.

”Lumpur telah menghilang. Ada lebih banyak tumbuhan, dan jarak pandang berkurang. Oleh karena itu, musuh berusaha memperbaiki posisi taktisnya,” kata Voloshyn.

Pasukan Rusia pada hari Selasa (18/3) memasuki desa Stepove di Zaporizhia barat, provinsi selatan Ukraina yang sebagian diduduki pasukan Rusia. Penangkapan itu akan mempersulit logistik lokal Ukraina, kata seorang pejabat Rusia.

”Ada jalan yang membentang dari Orekhov ke Kamenskoye melalui Stepove, yang terus-menerus digunakan musuh. Mereka harus bergerak melalui rute yang lebih panjang. Ini membawa perubahan positif bagi kita di garis depan Zaporizhia secara keseluruhan,” kata Vladimir Rogov kepada kantor berita pemerintah Rusia TASS.

Ada juga berita buruk bagi pasukan Ukraina di Provinsi Kursk, Rusia, tempat mereka melancarkan invasi balasan pada Agustus lalu, yang menarik sebagian besar kekuatan senjata Rusia dari tanah Ukraina.
Rusia kembali merebut kembali Kota Sudzha pada Kamis (13/3), mendorong pasukan Ukraina hampir ke perbatasan, dan tampaknya berniat untuk menekan wilayah Ukraina.

”Kami tidak hanya akan membebaskan tanah kami sendiri, tetapi kami juga akan membangun zona penyangga yang ditugaskan [Putin] untuk kami buat,” kata Apty Alaudinov, komandan unit pasukan khusus Chechen Akhmat, kepada jaringan televisi Rossiya-1.

Sedangkan wakil komandan batalyon Oleg Ivanov, kepada kantor berita negara TASS mengatakan bahwa sangat penting bahwa zona yang memiliki lebar tidak kurang dari 20 kilometer, dan sebaiknya menjadi 30 kilometer sehingga meluas masuk ke wilayah Ukraina.

Putin sendiri sudah tegas menolak usulan Amerika Serikat-Ukraina untuk gencatan senjata penuh pada hari Kota Sudzha sudah jatuh ke tangan Rusia. ”Siapa yang akan menentukan di mana dan siapa yang melanggar perjanjian gencatan senjata sepanjang 2.000 km? Dan siapa yang akan menyalahkan siapa yang melanggar perjanjian itu?” kata Putin, mengacu pada panjang seluruh perbatasan Rusia-Ukraina.

”Situasi di lapangan berubah dengan cepat,” kata Putin kepada wartawan. Ia juga mengklaim pasukan Ukraina di Kursk dikepung.

Pernyataan Putin itu justru didukung Presiden AS Donald Trump. ”[Rusia] telah mengepung sekitar 2.500 tentara, mereka dikepung dengan baik,” kata Trump dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi.

Sementara utusan Trump, Steve Witkoff mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa (18/3) bahwa alih-alih gencatan senjata penuh, Putin menyetujui gencatan senjata pada serangan udara jarak jauh terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur umum, serta serangan angkatan laut jarak jauh di Laut Hitam.

Kesepakatan itu disegel setelah dua pertemuan antara Witkoff dan Putin yang berlangsung hampir delapan jam, diikuti oleh panggilan telepon dua jam antara Putin dan Trump. ”Sampai saat ini, kami belum mencapai konsensus mengenai dua aspek ini, gencatan senjata energi dan infrastruktur serta moratorium penembakan di Laut Hitam. Dan hari ini, kami telah sampai pada titik itu, dan saya rasa gencatan senjata penuh tinggal menunggu waktu saja,” urai Witkoff.

Untuk diketahui, terkait gencatan senjata, pihak Moskow hanya menyetujui untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas energi selama 30 hari. Padahal pihak Washington mendorong gencatan senjata 30 hari segera, sebagai langkah pertama untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Namun hanya disetujui Putin di bagian energi karena menunggu langkah AS untuk menghentikan semua bantuan militer dan intelijen Barat ke Ukraina. ”Hari ini Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata penuh,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa (18/3).

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ketua Fraksi PKB MPR: Semua Agama Ajarkan Kebaikan & Kedamaian

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan bangsa (F PKB) di MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan bangsa (F PKB) di MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz hadir mewakili Pimpinan MPR Rusdi Kirana pada Diskusi Publik Refleksi Menyambut Nyepi,   di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V Komplek MPR DPR RI, Kamis (20/3/2025). Diskusi dengan tema Merawat Keberagaman Mewujudkan Kesejahteraan dan Menyambut Kebangkitan Indonesia Emas 2045 terselenggara berkat kerjasama MPR RI dengan Berani (Badan Persaudaraan Antariman), salah satu sayap PKB.

Ikut hadir pada acara tersebut Anggota MPR RI FPKB Daniel Johan,  Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen TNI (purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Prajaniti Hindu Indonesia KS. Arsana, serta Ketua Berani Pdt. Dr. Lorens Manuputty.

Dalam sambutannya Neng Eem antara lain menyampaikan permohonan maaf dari Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana yang urung hadir, karena ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Neng Eem  mengatakan, sebagai orang luar,  dirinya menyangka bahwa Hari Raya Nyepi tidak boleh dirayakan. Sebagaimana  umat Hindu melakukan puasa selama 24 jam,  tidak menyalakan listrik dan api  saat Hari Raya Nyepi.

“Hanya hari Nyepi yang tidak pernah kami rayakan, karena anggapan yang keliru. Tetapi setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami baru tahu bahwa Hari Raya Nyepi juga bisa dirayakan, pelaksanaannya dilakukan sebelum atau setelah hari Nyepi nya sendiri. Semoga ke depan acara ini bisa terus kita selenggaran, sebagaimana hari raya agama yang  lain,” kata Neng Eem.

Refleksi Menyambut Nyepi, menurut Neng Eem menyadarkan bangsa Indonesia bahwa tidak ada yang bertentangan antara satu agama dengan agama yang lain. Karena semua agama  mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Jika ajaran agama, itu bisa   konsisten dilakukan maka Indonesia akan muncul sebagai negara maju dan damai.

“Semua kita bisa bersalah, semua kita bisa berbuat dosa. Seperti agama lainnya, maka Hari Raya Nyepi juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan koreksi atas apa yang sudah dilakukan, untuk kemudian melakukan perbaikan,” kata Neng Eem lagi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kata Neng Eem perbaikan juga senantiasa dibutuhkan. Karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih kerap ditemukan kesalahan.

“Sebagai bangsa dan bangsa kita perlu selalu berbenah, melakukan perbaikan dari sebelumnya. Kalau perbaikin itu bisa senantiasa kita laksanakan, niscaya kita percaya bahwa pada saat Indonesia emas tahun 2045, kita mampu bersaing  dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Seruan Boikot Produk Pro-Israel Menggema di Depan Kedubes AS, #JanganLupakanPalestina

Aksi Demo Palestina kembali menyerukan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel dalam peringatan satu tahun genosida di Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Aksi Demo #janganlupakanpalestina diiikuti oleh masyarakat dari berbagai organisasi untuk mengurangi penjualan produk-produk yang mendukung Israel sesuai fatwa MUI. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Politik Uang Jelang PSU, Masyarakat Desak Diskualifikasi Paslon 02

Sejumlah massa yang tergabung dalam aktivis Generasi Muda Pro Demokrasi, Aliansi Masyarakat Barito, serta mahasiswa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (19/3/2025). Aktual/DOK GMPD

Kalimantan Tengah, aktual.com – Aksi demonstrasi digelar oleh kelompok aktivis Generasi Muda Pro Demokrasi, Aliansi Masyarakat Barito, serta mahasiswa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (19/3/2025).

Mereka menuntut KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, karena dugaan politik uang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Koordinator Aksi, Hefi.

“Kami menuntut agar PSU pada 22 Maret dibatalkan dan paslon yang terbukti melanggar segera didiskualifikasi. Demokrasi di Barut tidak boleh dirusak oleh praktik kotor seperti ini,” tegas Hefi, pada Rabu (19/3).

Menurutnya, dugaan politik uang di Kabupaten Muara Teweh, Barito Utara ini telah merusak moral demokrasi. Oleh karena itu, Ia mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika tuntutannya tidak dihiraukan.

“Kami akan mengajak lebih banyak masyarakat Barut untuk turun ke jalan jika aspirasi kami diabaikan,” ujarnya.

Selain itu, Hefi menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan, karena menurutnya masa depan Barito Utara ada di tangan pemilih.

“Jangan sampai kita memilih pemimpin yang berani mencoreng nama baik demokrasi. PSU bukan solusi yang tepat, justru bisa menimbulkan masalah baru,” lanjutnya.

Menanggapi aksi demonstrasi ini, anggota KPU Kalteng Wawan Wiratmaja akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa kasus dugaan politik uang saat ini sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Jika terbukti sebagai tindak pidana, maka kasus ini akan dikoordinasikan dengan Gakkumdu, yang terdiri dari Kejaksaan, Bawaslu, dan Kepolisian.

“KPU tidak memiliki wewenang dalam diskualifikasi pasangan calon. Itu adalah ranah Bawaslu. Kami yakin Bawaslu akan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Bawaslu di tempat terpisah membenarkan adanya tindak pidana politik uan yang dilakukan oleh Paslon 02. Mereka telah meneruskan temuan ini ke tahap penyidikan di Polres Barito Utara.

“Kami telah melakukan klarifikasi terhadap berbagai pihak terkait, mengumpulkan fakta di lapangan, serta menelaah aspek hukum yang berlaku. Dari hasil kajian tersebut, kami memutuskan bahwa temuan ini memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga harus ditindaklanjuti oleh kepolisian,” kata Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa pada Rabu (19/3).

Selain itu, Bawaslu Barito Utara juga menyerahkan laporan dugaan adanya pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Tim Paslon 02 ke Bawaslu Provinsi Kalteng.

“Menurut kami, (laporan kasus tersebut) telah terpenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, rekomendasinya kami akan menyerahkan laporan tersebut untuk ditangani Bawaslu Kalteng, sesuai kewenangannya,” terang Adam.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Tok ! Trump Resmi Bubarkan Departemen Pendidikan AS

Washington DC, Aktual.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membubarkan Departemen Pendidikan AS. Ia sebelumnya pada Kamis (20/3) resmi telah menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan departemen tersebut.

Dilansir dari LA Times, pembubaran departemen pendidikan tersebut telah lama dinantikan pendukungnya, lantaran akan memengaruhi bagaimana miliaran dolar dana federal untuk California akan didistribusikan ke jutaan siswa, pendidik, dan lembaga.

”Kami akan menutupnya dan menutupnya secepat mungkin,” ujar Trump di sebuah acara di Gedung Putih untuk merayakan perintah eksekutifnya. ”Itu tidak ada gunanya bagi kami. Kami ingin mengembalikan siswa kami ke negara bagian,” lontar Trump lagi.

Sebelumnya, Trump pernah berjanji bahwa program-program penting yang diamanatkan — Pell Grants untuk mahasiswa berpenghasilan rendah, pendanaan Title I yang melayani mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dan program-program untuk mahasiswa penyandang disabilitas — akan terus berlanjut tanpa gangguan di bawah manajemen lembaga lain.

Pembubaran departemen tersebut secara tidak resmi telah berlangsung selama berminggu-minggu tetapi persetujuan Kongres diperlukan untuk menutupnya sepenuhnya. Namun dampak Trump terhadap pendidikan sudah sangat besar di California. Pemerintahan mencabut dana federal dari entitas yang tidak sesuai dengan agendanya, terutama penentangan Trump terhadap program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, atau DEI, dan upayanya untuk menghapus siswa transgender sebagai kelompok yang dilindungi berdasarkan undang-undang antidiskriminasi.

Pemerintah AS sendiri telah membatalkan hibah pelatihan guru senilai 148 juta dolar untuk California yang dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan guru yang parah — dan mempromosikan tenaga pengajar yang beragam. Tidak jelas apakah pembatalan tersebut merupakan hasil dari pemotongan menyeluruh, masalah ideologis, atau keduanya. Tindakan tersebut sedang digugat di pengadilan, dan seorang hakim telah memerintahkan agar dana tersebut dikembalikan untuk saat ini.

Selain itu, pemotongan staf Departemen Pendidikan hingga setengahnya bulan ini telah memengaruhi kemampuan lembaga tersebut untuk melaksanakan tugas rutin tetapi penting, termasuk tugas yang diamanatkan oleh Kongres, seperti program hibah dan pinjaman untuk siswa.

Pemangkasan baru-baru ini khususnya ditujukan pada upaya penelitian dan investigasi oleh Kantor Hak Sipil. Meskipun demikian, kantor hak sipil telah meluncurkan investigasi besar dan tindakan penegakan hukum terhadap perguruan tinggi dan distrik K-12 yang dituduh tidak bertindak untuk menghentikan antisemitisme atau mengizinkan siswa transgender untuk berpartisipasi dalam olahraga khusus perempuan.

Trump menegaskan penutupan departemen pendidikan akan mengembalikan pendidikan ke negara bagian. Perintah Trump serta pernyataan publik yang berulang kali berfokus pada apa yang disebut presiden sebagai ”mimpinya” untuk ”mengembalikan pendidikan ke negara bagian.”

Negara bagian sudah memegang kendali atas sebagian besar aspek pendidikan — dan kendali telah lebih banyak beralih ke negara bagian dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Florida Ron DeSantis, yang hadir saat penandatanganan perintah eksekutif, merayakan tindakan Trump dan mengakui adanya kontradiksi dalam komentar yang diedarkan pada hari Kamis oleh Gedung Putih.

”Menghapuskan departemen tersebut akan mengawali era baru keunggulan pendidikan Amerika,” kata DeSantis dalam artikel opini di Wall Street Journal.

”Negara-negara bagian sudah menerapkan kurikulum mereka dan mengoperasikan program pendidikan mereka.” Pandangan DeSantis adalah bahwa pemangkasan birokrasi akan memungkinkan negara-negara bagian untuk menyelesaikan lebih banyak hal dengan lebih cepat.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain