Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
17 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 903

Trump Pimpin Rapat Besar Bahas Rencana Pascaperang Gaza

Presiden AS Donald Trump - foto X

Washington DC, aktual.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan memimpin sebuah rapat besar yang membahas rencana pascaperang untuk Gaza. Pertemuan tersebut akan digelar di Gedung Putih pada Rabu (27/8) waktu setempat.

Rencana ini disampaikan oleh Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam wawancara dengan media ternama AS, Fox News, seperti dilaporkan AFP, Rabu (27/8/2025). “Kami akan menggelar rapat besar di Gedung Putih besok, dipimpin oleh Presiden, dan ini adalah rencana yang sangat komprehensif yang akan kami susun untuk hari berikutnya,” ujarnya.

Meski demikian, Witkoff tidak menjelaskan secara rinci mengenai isi rapat besar itu maupun siapa saja yang akan hadir. Pernyataan tersebut muncul ketika dia ditanya terkait “rencana untuk hari esok di Gaza”, merujuk pada berakhirnya perang antara Israel dan Hamas yang berlangsung sejak Oktober 2023.

Sebelumnya, pada awal tahun ini Trump sempat mengejutkan dunia dengan gagasannya agar AS mengambil alih Jalur Gaza, merelokasi sekitar dua juta penduduknya, serta membangun properti tepi pantai di wilayah tersebut. Ia menyebut rencana itu bertujuan menjadikan Gaza sebagai “Riviera-nya Timur Tengah”, merujuk pada kawasan French Riviera yang populer sebagai destinasi wisata dunia.

Usulan tersebut sempat dipuji oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, namun menuai banyak kritik dari negara-negara Eropa maupun Arab.

Dalam wawancara dengan Fox News, Witkoff tidak memberikan penjelasan lebih detail tentang rencana tersebut. Namun, ia menegaskan keyakinannya bahwa publik akan “melihat betapa teguhnya rencana tersebut dan betapa baiknya rencana tersebut”.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus CSR BI: KPK Buka Peluang Periksa Rajiv Politikus Nasdem

Ilustrasi: Belajar Bisnis ala Legislator di Kasus CSR BI

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem Rajiv, dalam pengusutan perkara korupsi dan pencucian uang dana CSR BI-OJK. Rajiv disebut-sebut turut mendistribusi program CSR periode 2019-2024, namun kapasitasnya bukan sebagai anggota tetapi staf ahli DPR.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan, penanganan perkara tersebut masih berjalan. Penyidik masih fokus pada perkara dua tersangka yakni Satori dan Heri Gunawan.

“Saat ini masih fokus penyidikan dengan dua tersangka tersebut,” kata Budi, di Jakarta, Selasa (26/8) malam.

Baca Juga:

Kasus CSR BI-OJK, DPR Masih Kebal Sentuhan KPK?

“Terbuka kemungkinan memanggil pihak-pihak lainnya untuk melengkapi ataupun mengembangkan penyidikan perkara ini,” lanjutnya, ketika disinggung kemungkinan bakal memeriksa Rajiv.

Rajiv diketahui pernah diperiksa KPK dalam perkara korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Juga:

Jadi tersangka Korupsi CSR BI-OJK, Kekayaan Anggota DPR Heri Gunawan Bikin Geleng-Geleng

KPK belum memeriksa kedua tersangka dan saksi-saksi dari DPR dalam perkembangan penanganan perkara CSR BI. Budi mengatakan, progres perkembangan penanganan perkara tersebut akan disampaikan secara berkala, termasuk agenda pemeriksaan saksi-saksi.

“Jika sudah ada jadwalnya kami pasti update,” tuturnya. (Erwin)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Hasan Nasbi: Pengganti Noel Jadi Hak Prerogatif Presiden

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan terkait agenda HUT Ke-80 RI di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Andi Firdaus/aa.

Jakarta, aktual.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi soal sosok Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia menegaskan bahwa penentuan Wamenaker merupakan hak penuh Presiden Prabowo Subianto.

“Sejauh ini saya tidak punya informasi soal siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Sebab itu hak prerogatif Presiden, dan hanya beliau yang tahu,” kata Hasan Nasbi saat dihubungi, Rabu (27/8/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah memberikan pernyataan terkait OTT Noel yang menjadi kasus pertama anggota kabinetnya terseret korupsi. Prabowo menyebut persoalan tersebut sudah ditangani.

“Sudah diurus semuanya itu,” kata Prabowo usai meresmikan RSPON Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8).

Ketika ditanya mengenai siapa pengganti Noel, Prabowo tidak menjelaskan detail, namun memastikan akan ada sosok pengganti.

“(Pengganti Noel) ada nanti tenang aja,” ujar Prabowo.

Diketahui, KPK menahan Noel dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Noel bersama 10 tersangka lain diduga melakukan pemerasan terhadap pekerja atau buruh yang mengurus izin K3 dengan menaikkan tarif.

Prabowo telah mencopot Noel dari jabatan Wamenaker melalui Keputusan Presiden (Keppres), sekaligus mencabut keanggotaannya dari Partai Gerindra.

Dalam perkembangan terbaru, KPK menemukan empat ponsel yang disembunyikan di plafon rumah Noel di Pancoran, Jakarta Selatan. Pihak KPK akan menanyakan langsung kepada Noel terkait keberadaan ponsel tersebut.

“Penyidik menemukan empat handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphone-nya di plafon, ya tentu nanti dalam proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan itu juga akan ditanyakan,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (26/8).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bupati Sudewo Penuhi Panggilan KPK

Bupati Pati Sudewo (tengah) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025). ANTARA/Rio Feisal.

Jakarta, aktual.com – Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pukul 09.43 WIB untuk diperiksa sebagai saksi.

“Ya memenuhi panggilan,” ujar Sudewo saat ditanya para jurnalis yang menunggu kedatangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8).

Lebih lanjut, dia mengatakan tidak membawa berkas apa pun dalam pemanggilan tersebut.

Ketika ditanya mengenai tanggapan aksi masyarakat Pati, termasuk mengirimkan surat kepada KPK, Sudewo berharap aksi tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Ya, semoga baik-baik saja,” katanya.

Adapun Sudewo memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk klaster proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.

Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

Sementara, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pj Wali Kota Pangkalpinang Pastikan Pilkada Ulang Berjalan dengan Lancar

Warga saat antre untuk menyalurkan hak suara di TPS 06 Kelurahan Gabek 1 Pangkalpinang, Rabu (27/8/2025) pagi. ANTARA/Aprionis.

Pangkalpinang, aktual.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Unu Ibnudin memastikan Pilkada Ulang 2025 sudah siap dilaksanakan dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

“Insya Allah berkat doa seluruh masyarakat tidak terjadi apapun, baik itu cuaca maupun hal lainnya dan bisa berjalan dengan lancar,” kata Unu Ibnudin usai kunjungan ke TPS di Pangkalpinang, Rabu (27/8).

Menurut dia, jika memang terjadi kendala cuaca atau bencana maka TPS bisa direlokasi ke gedung sekolah atau ke tempat-tempat yang aman dan bisa dalam waktu singkat dilaksanakan.

“Alhamdulillah, cuaca hari ini cerah dan mudah-mudahan tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada ulang ini,” ujarnya.

Ia meminta seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih agar bisa hadir ke TPS untuk menyampaikan suaranya pada pilkada ulang ini..

“Kita doakan semoga semua petugas tetap semangat dan sehat. Kita doakan juga semoga seluruhnya bisa berjalan dengan baik dan Pangkalpinang segera punya pemimpin hasil dari pilihan masyarakat,” katanya.

Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghazali mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan dengan jernih.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk sama-sama menolak politik uang agar terselenggara pilkada ulang ini dengan baik dan lancar,” katanya.

Empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang yang mengikuti Pilkada Ulang 2025, yakni pasangan Radmida Dawam-Eka Mulya nomor urut 1, Maulan Aklil-Zeky Yamani nomor urut 2, Saparuddin-Dessy Ayutrisna nomor urut 3, dan Basit Sucipto-Dede Purnama Alzulami nomor urut 4.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Komdigi Panggil TikTok dan Meta, Imbas Kerusuhan Demo di DPR

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memanggil perusahaan raksasa media sosial, TikTok dan Meta, untuk dimintai keterangan usai kerusuhan dalam demonstrasi di depan DPR RI pada 25 Agustus 2025. Pemerintah menilai eskalasi situasi turut dipengaruhi maraknya konten provokatif yang beredar di dunia maya.

“Iya, saya pribadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pacific. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini,” ujar pejabat Komdigi, Angga, kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, komunikasi awal juga sudah dilakukan dengan perwakilan TikTok Indonesia maupun Meta Indonesia. Pemerintah berharap kedua platform itu bisa lebih bertanggung jawab dalam menjaga ruang digital yang sehat di Indonesia.

Selain TikTok dan Meta, pemerintah juga berniat meminta penjelasan dari X (Twitter). Namun, rencana itu terhambat karena platform tersebut belum memiliki kantor resmi di Indonesia.

“Harusnya mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur, dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia. Menurut kami sebagai organisasi dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia,” jelas Angga.

Ia menegaskan, negara tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum. Namun, ruang digital tidak boleh menjadi saluran penyebaran informasi menyesatkan yang dapat memicu kerusuhan.

“Silakan (berpendapat), tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang untuk anarkis, bukan membawa, menggiring sebuah gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak ada kan di lapangan. Dan akhirnya korbannya mohon maaf masyarakat sendiri,” katanya.

Lebih jauh, pemerintah mendorong agar platform media sosial membangun sistem otomatis yang dapat mendeteksi akun-akun palsu, termasuk buzzer. “Platform harus memiliki sistem otomatis yang bisa mendetect bahwa ini bukan akun yang dimiliki orang, real human. Bukan akun yang dimiliki oleh benar-benar orang by name, by address, by number phone dengan benar,” ungkap Angga.

Komdigi menekankan bahwa keterlibatan media sosial penting untuk menjaga iklim demokrasi dan keamanan ruang digital.

“Ini yang negara hadir, dan kita juga minta masyarakat dan teman-teman media membantu menjelaskan ke publik. Kita nggak mau demokrasi kita dicederai dengan hal-hal yang palsu,” Angga menandaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

1...902903904...43,548Halaman 903 dari 43,548

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya