Palangka Raya, Aktual.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan, salah satu upaya yang dilakukan dalam menyukseskan salah satu program utama pemerintah yakni swasembada pangan adalah dengan melakukan transformasi pertanian tradisional ke modern.

“Transformasi pertanian ini kita lakukan besar-besaran, begitu pula di Kalteng,” jelas Amran usai mengikuti rakor luas tambah tanam dan sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian di Palangka Raya, Rabu (19/3).

Pemerintah pusat khususnya untuk Kalimantan Tengah hingga saat ini terus memberikan dukungan dalam melengkapi maupun meningkatkan sarana prasarana pertanian, khususnya berbagai alat mesin pertanian (alsintan).

Mengenai jumlah bantuan alat dan mesin pertanian untuk Kalteng pada 2024 mencapai sebanyak 180 unit, bantuan untuk brigade pangan pada 2024 dan 2025 sebanyak 226 unit yang terdiri dari traktor tanam padi, traktor roda empat dan dua, serta mesin pompa air.

“Traktor, alat panen, hingga penyimpanan gudang pun lengkap. Sementara terus berproses dengan sebagian sudah kita lengkapi,” jelasnya.

Dalam paparannya, Amran menekankan pentingnya mewujudkan transformasi pertanian tradisional ke modern, karena akan berdampak positif, khususnya dalam menekan biaya produksi dan mampu meningkatkan produksi.

Lebih lanjut Amran mengatakan, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam rangka mendukung penguatan pangan nasional.

Menurutnya apabila Kalimantan Tengah bisa memproduksi satu juta ton beras, maka dapat menyuplai provinsi lainnya sekaligus mengangkat pendapatan masyarakat.

Dia pun meminta dukungan dan fokus semua pihak dalam menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden RI saat ini.

Adapun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet 2 Desember 2024 empat program utama yang menjadi fokus pemerintah, meliputi swasembada pangan, makan bergizi, ketahanan energi (biofuel) serta hilirisasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Bogor, Aktual.com – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebut terdapat 106 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap isi kemasan minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita.

Moga menyampaikan pelaku usaha tersebut terdiri dari distributor, produsen, repacker atau pengemas maupun pengecer.

“Jadi pelaku usaha yang kita sudah temukan melakukan pelanggaran itu, baik distributor, produsen, repacker maupun pengecer jumlahnya 106. Dari jumlah tersebut sudah kita berikan sanksi, teguran dan penarikan barang dari peredaran untuk di-repacking kembali, untuk didistribusikan sesuai dengan ukurannya,” ujar Moga ditemui di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3).

Menurut Moga, sanksi tersebut merupakan sanksi administratif. Surat sanksi tersebut sudah ditembuskan ke Bareskrim Polri dan Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum pidana.

Lebih lanjut, Moga memastikan bahwa tidak akan terjadi kelangkaan pada produk Minyakita. Ia mengatakan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sudah mengundang para distributor untuk berkoordinasi mengenai kesiapan penyediaan Minyakita selama Ramadhan dan Lebaran 2025.

“Mendag sudah mengundang distributor yang juga punya kebun untuk melipatkan-gandakan distribusi dalam rangka Idul Fitri,” katanya.

Sebelumnya, Kemendag mengumpulkan para pelaku usaha pengemas Minyakita dalam rapat koordinasi pada Selasa, (18/3) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Pada rapat tersebut, Kemendag mengimbau para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan penggunaan merek Minyakita, baik yang tercantum dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2024 maupun ketentuan perundangan lainnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan mengatakan Kemendag sepakat dengan para pelaku usaha Minyakita, yang tergabung dalam berbagai asosiasi repacker, untuk memenuhi segala ketentuan yang menyangkut pemanfaatan merek Minyakita.

“Belakangan ini, kami temukan beberapa repacker mengurangi takaran, tidak sesuai dengan label, dan mengalihpihakkan lisensi Minyakita yang mereka miliki. Hal-hal tersebut melanggar ketentuan,” kata Iqbal.

Iqbal juga mengatakan, Kemendag dan para pelaku usaha telah memiliki kesamaan pandangan bahwa minyak goreng dengan merek Minyakita bukanlah minyak goreng subsidi.

Oleh karena itu, tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses penyediaan Minyakita hingga sampai ke tangan konsumen.

Iqbal juga menyerukan agar pelaku usaha Minyakita memprioritaskan distribusi ke pasar rakyat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan minyak tersebut sampai ke target pasar yang tepat, yaitu kalangan menengah ke bawah.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan