Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
30 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 906

Ombudsman Dorong Inovasi dan Keberlanjutan Makan Bergizi Gratis

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika melakukan pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/HO-Ombudsman RI)

Jakarta, Aktual.com – Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mendorong inovasi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, Ombudsman mencatat layanan program MBG bukan hanya berupa penyediaan makanan bergizi untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita saja, melainkan memiliki snowbolling effect (tindakan kecil dapat menyebabkan tindakan yang lebih besar dan menghasilkan dampak besar) terhadap peningkatan kesejahteraan petani di lingkungan terdekat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Dengan demikian program MBG akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan pengurangan pengangguran melalui penyediaan tenaga kerja di SPPG,” kata Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (19/3).

Maka dari itu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong penyempurnaan program MBG.

Ombudsman, kata dia, ingin memastikan setiap tantangan mendapatkan solusi nyata agar program MBG semakin baik ke depannya. Ia juga berharap program MBG dapat berjalan semakin optimal dan berdampak positif bagi anak-anak Indonesia.

Salah satu pengawalan yang dilakukan Ombudsman terhadap program MBG gratis dilakukan melalui kunjungan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (14/3).

Dari hasil pemantauan tersebut, Yeka menyampaikan beberapa masukan kepada BGN, termasuk optimalisasi administrasi, penyempurnaan distribusi pangan, serta penguatan pengawasan.

“Kami berharap saran ini dapat membantu program MBG berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak sekolah,” ujarnya.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPPG Warungkiara, yang merupakan pusat distribusi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Pada saat kunjungan, Tim Ombudsman menyaksikan persiapan 3.088 porsi makanan yang akan disalurkan kepada 22 sekolah di Kecamatan Warungkiara.

Ombudsman melihat bahwa sistem distribusi makanan di tempat tersebut sudah tertata dengan baik dan berbasis data yang akurat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dia menilai kualitas dan ketepatan sasaran dapat terus terjaga.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lokasi itu telah menjadi proyek percontohan sejak Januari 2024 dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi anak-anak sekolah, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat.

Program tersebut melibatkan sekitar 50 tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari peternak ayam dan petani beras hingga nelayan yang memasok ikan langsung dari pelabuhan.

Selanjutnya, Ombudsman mengunjungi SD Negeri 3 Warungkiara yang tidak jauh dari lokasi SPPG. Pemantauan bertujuan untuk meninjau langsung proses distribusi MBG.

Menurut Yeka, penerapan teknologi fingerprint (sidik jari) dalam pembagian MBG ideal untuk menjaga ketepatan distribusi. Namun, perlu dipastikan sistem tersebut terus berjalan optimal tanpa kendala teknis.

Pada titik terakhir, Tim Ombudsman meninjau sentra makanan bergizi gratis yang telah dirancang sesuai standar Badan Gizi Nasional.

Di lokasi itu, seluruh proses mulai dari pengolahan hingga distribusi, dilakukan dengan standar ketat untuk menjaga keamanan pangan dan kandungan gizi.

“Kami mengapresiasi penerapan standar ini yang memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak,” ucap Yeka menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Menkeu: Penyaluran THR ASN Pusat Capai 94,73 Persen

Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) pusat telah mencapai 94,73 persen.

“Sampai hari kedua pukul 16.00 WIB, untuk penyaluran THR ASN pusat sudah terealisasi Rp11,57 triliun. Jumlah penerima THR 1,91 juta personel. Ini artinya, kami telah merealisasi 94,73 persen dari target 2,02 juta personel,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip di Jakarta, Rabu (19/3).

Untuk THR pegawai negeri sipil (PNS) pusat Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), realisasinya sebesar Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai.

Untuk Polri, terealisasi Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel. Sedangkan THR TNI terealisasi Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel.

Sementara untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), pembayaran mencapai Rp489,93 miliar untuk 146,39 pegawai.

Jumlah satuan kerja (satker) yang sudah membayarkan THR mencapai 8.826 atau 99,71 persen dari total 8.852 satker.

Menkeu melanjutkan, sebanyak 95 kementerian/lembaga (K/L) sudah melaksanakan pembayaran THR. Artinya, realisasi sudah mencapai 100 persen.

Untuk realisasi THR pensiunan, telah tersalurkan Rp11,57 triliun kepada 3,58 pensiunan atau setara 98,18 persen.

Penyaluran melalui PT Taspen sebesar Rp10,19 triliun kepada 3,09 juta pensiunan. Sedangkan melalui PT Asabri sebesar Rp1,38 miliar untuk 481,86 ribu pensiunan.

Sementara untuk ASN daerah, pembayaran THR baru tersalurkan pada 11 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah, hanya 2 persen dengan nilai realisasi Rp242,19 miliar kepada 44.532 pegawai.

“Untuk daerah, mereka memang perlu beberapa langkah yang harus segera diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasi THR. Jadi, ini masalah proses. Kami harapkan bisa segera direalisasi pada minggu ini,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025.

Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Harga Emas Batangan Antam Naik Rp14.000 per Gram Rabu Pagi

Emas Batangan Antam

Jakarta, Aktual.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia terus mengalami kenaikan sejak dua hari sebelumnya. Kini, Rabu (19/3) emas buatan Antam naik Rp14.000 menjadi Rp1.759.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut melonjak menjadi Rp1.608.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp929.500.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.759.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.458.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.162.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp8.570.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp17.085.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp42.587.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp85.095.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp170.112.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp425.015.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp849.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.699.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Seruan Kecaman Dunia Atas Serangan Baru Israel di Palestina

Infrastruktur Gaza yang hancur setelah serangan Israel

Jakarta, Aktual.com – Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza, Palestina, pada Selasa dini hari waktu setempat.

Tidak hanya menyerang Gaza, Israel juga menyerang Tepi Berat hingga menewaskan sekitar 500 warga Palestina dan melukai ratusan lainnya, menurut Menteri Kehakiman sekaligus Penasihat Presiden Palestina Mahmoud Al-Habbash dalam kunjungannya di Jakarta, pada Selasa (18/3).

Menurut keterangan organisasi kemanusiaan MER-C, serangan Israel di Gaza utara pada Selasa dini hari, atau sekitar pukul 02.00 menjelang waktu sahur di Gaza, juga menewaskan belasan orang sehingga para korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza untuk mendapat perawatan medis.

Serangan itu terjadi di tengah proses gencatan senjata tahap pertama yang tengah berlangsung.

Menyusul serangan besar-besaran tersebut, masyarakat internasional menyampaikan kecaman dan seruan terbaru mereka atas serangan tersebut.

Berikut adalah kecaman dan seruan yang disampaikan masyarakat internasional, dikutip dari berbagai sumber.

1. Kepala HAM PBB serukan diakhirinya mimpi buruk di Gaza

Kepala Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa mengatakan serangan udara Israel baru-baru ini di Gaza “akan menambah tragedi demi tragedi,” dan menyerukan agar “mimpi buruk” di jalur yang terkepung itu segera diakhiri.

“Saya merasa ngeri dengan serangan udara dan penembakan Israel tadi malam di Gaza, yang menewaskan ratusan orang, menurut Kementerian Kesehatan di jalur itu. Ini akan menambah tragedi demi tragedi,” kata Volker Turk dalam sebuah pernyataan.

Turk menekankan bahwa kekerasan selama 18 bulan terakhir “memperjelas bahwa tidak ada jalan keluar militer dari krisis ini,” dan mencatat bahwa satu-satunya jalan keluar ke depan adalah penyelesaian politik, sesuai dengan hukum internasional.

“Langkah Israel untuk menggunakan lebih banyak kekuatan militer hanya akan menambah kesengsaraan lebih lanjut bagi penduduk Palestina yang sudah menderita dengan kondisi yang sangat buruk,” katanya.

“Mimpi buruk ini harus segera berakhir. Para sandera harus segera dibebaskan tanpa syarat. Semua yang ditahan secara sewenang-wenang harus segera dibebaskan tanpa syarat,” desaknya, seraya melanjutkan: “Perang harus berakhir selamanya.”

2. Palestina serukan intervensi internasional hentikan genosida Israel

Palestina pada Selasa menyerukan intervensi internasional yang mendesak untuk menghentikan perang genosida Israel di Jalur Gaza.

Tentara Israel menggempur Jalur Gaza pada Selasa pagi, meskipun ada perjanjian gencatan senjata.

Beberapa gambar yang muncul dari Gaza menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang rumahnya dibom pada malam hari.

Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut serangan Israel terhadap warga sipil di daerah kantong itu sebagai “gangguan terhadap upaya internasional untuk rekonstruksi Gaza dan usaha Israel menghindari kewajiban untuk melakukan gencatan senjata.”

“Solusi politik adalah kunci untuk mencapai ketenangan, menghentikan agresi, dan memulihkan cakrawala politik guna menyelesaikan konflik,” tambahnya.

“Kami menyerukan sikap internasional yang tegas untuk menerapkan penghentian agresi segera dan memperingatkan untuk tidak melakukan upaya pendudukan dengan menggusur rakyat kami,” kata kementerian itu.

3. Mesir kecam serangan Israel ke Gaza, menyebutnya pelanggaran nyata

Mesir mengecam serangan udara Israel yang kembali terjadi di Jalur Gaza pada Selasa, dan menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap perjanjian gencatan senjata.

Tentara Israel menggempur Jalur Gaza pada Selasa pagi, melanggar perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari.

Gambar-gambar yang muncul dari Gaza menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang rumahnya dibom pada malam hari.

“(Serangan itu) merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata dan merupakan eskalasi berbahaya yang mengancam akan menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas kawasan,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.

Mesir menegaskan kembali penolakannya sepenuhnya terhadap semua serangan Israel yang bertujuan untuk menyalakan kembali ketegangan di kawasan tersebut dan menggagalkan upaya untuk mencapai de-eskalasi.

4. Spanyol kecam gelombang baru kekerasan “tanpa pandang bulu” di Gaza

Menteri luar negeri Spanyol pada Selasa mengecam serangan Israel yang kembali terjadi di Jalur Gaza.

“Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan situasi di Gaza,” kata Jose Manuel Albares kepada lembaga penyiaran Spanyol, Onda Cero.

“Kita harus turut berduka dan menolak gelombang kekerasan dan pengeboman baru ini, yang tanpa pandang bulu menghantam penduduk sipil,” katanya.

Sebelumnya pada Selasa, Kepala Badan Bantuan PBB untuk Palestina Philippe Lazzarini, mengunggah di X bahwa ada “pemandangan mengerikan warga sipil yang tewas, di antaranya anak-anak, setelah gelombang pengeboman besar-besaran oleh pasukan Israel semalam.”

Menteri luar negeri Spanyol Albares menambahkan bahwa Spanyol telah mengecam Israel karena memutus bantuan kemanusiaan dan listrik ke Gaza sejak fase pertama gencatan senjata berakhir awal bulan ini.

“Sebagai pengingat, semua ini bertentangan dengan hukum humaniter internasional,” katanya.

Albares juga meminta semua pihak untuk mengupayakan gencatan senjata permanen, mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza, dan memulai upaya rekonstruksi.

5. China desak penghentian eskalasi di Gaza menyusul serangan Israel

China pada Selasa mendesak agar tidak terjadi eskalasi di Gaza di tengah pengeboman Israel baru-baru ini. Mereka juga menyatakan harapannya agar perjanjian gencatan senjata dilanjutkan dan diimplementasikan.

Beijing “sangat prihatin dengan situasi terkini antara Palestina dan Israel,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dalam konferensi pers rutin.

“Kami berharap semua pihak dapat dengan sungguh-sungguh mendorong implementasi perjanjian gencatan senjata yang berkelanjutan dan efektif, menghindari tindakan apa pun yang dapat menyebabkan eskalasi situasi, dan mencegah bencana kemanusiaan berskala lebih besar,” demikian kata juru bicara itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

BMKG Prakirakan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan untuk mewaspadai potensi hujan disertai angin kencang/Antara
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan untuk mewaspadai potensi hujan disertai angin kencang/Antara

Jakarta, Aktual.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan sejumlah kota besar di Indonesia diperkirakan mengalami hujan disertai petir pada Rabu (19/3).

Dikutip dari laman media sosial Instagram BMKG (@infobmkg), hujan disertai petir akan melanda beberapa kota di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Papua.

Di Pulau Sumatera, wilayah Tanjungpinang dan Bandar Lampung diperkirakan mengalami hujan disertai petir. Sementara itu, Palembang diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Kota-kota seperti Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi dan Pangkalpinang diperkirakan mengalami hujan ringan. Adapun Banda Aceh dan Medan diprediksi berawan tebal.

Di Pulau Jawa, wilayah Jakarta perlu diwaspadai karena akan mengalami hujan disertai petir. Surabaya diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, sementara Serang, Bandung, Semarang dan Yogyakarta diramalkan diguyur hujan ringan.

Wilayah Denpasar dan Kupang diperkirakan mengalami hujan disertai petir. Sementara itu, Mataram diperkirakan mengalami hujan ringan.

Di Kalimantan, sejumlah kota seperti Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Tanjung Selor dan Samarinda diperkirakan diguyur hujan ringan.

Di Pulau Sulawesi, hujan disertai petir diperkirakan melanda Kendari. Wilayah Mamuju dan Makassar akan diguyur hujan sedang, sementara Manado, Gorontalo dan Palu diprediksi hujan ringan.

Di willayah Indonesia Timur, Merauke diperkirakan diguyur hujan disertai petir. Ternate diperkirakan mengalami petir, sedangkan Nabire hujan sedang.

Adapun hujan berintensitas sedang diperkirakan membasahi kota-kota seperti Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura dan Jayawijaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Menteri ATR/BPN Tekankan Tanah di Badan Sungai di HPL Atas Nama Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid diwawancara awak media di Jakarta, Selasa (18/3/2025). ANTARA/Harianto

Jakarta, Aktual.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah yang berada di badan dan sepadan sungai harus diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara.

“Yang jelas semua tanah di badan sungai dan sepadan sungai akan di-HPL-kan atas nama negara,” kata Nusron ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dapat pihak terkait lainnya di Jakarta, Selasa (18/3).

Dia menyampaikan bahwa hal itu terkait dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan tanah yang bukan hutan untuk disertifikatkan, baik itu tanah negara maupun tanah yang dikuasai masyarakat. Tanah di sepanjang sungai, termasuk di atas tanggul, harus memiliki status hukum yang jelas dengan sertifikat atas nama negara.

Kepastian hukum ini sangat penting, mengingat banyak tanah di atas tanggul yang sebelumnya tidak disertifikasi. Sebagian tanah tersebut telah diduduki oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian mengurus surat tanah melalui berbagai pihak, termasuk lurah dan instansi lainnya.

Namun, jika tanah tersebut milik negara maka sertifikat yang dikeluarkan tidak sah karena tanah tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi.

Menteri ATR juga mengungkapkan bahwa otoritas atas tanah di badan sungai dan sepadan sungai berbeda-beda tergantung pada pengelolaan sungai tersebut. Jika sungai tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), maka Badan Pengelola Wilayah Sungai (BPWS) yang bertanggung jawab.

Sebaliknya, jika sungai tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, maka pengelolaannya berada di tangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi.

Terkait dengan masalah yang muncul akibat sertifikasi tanah yang tidak sah, Menteri ATR menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin mencari siapa yang salah dalam hal ini.

Sebagai solusi, tanah yang berada di atas tanggul sungai akan di-HPL-kan atas nama negara untuk menjaga status hukum dan pengelolaan yang jelas.

Namun, Nusron juga menyadari adanya masalah terkait dengan bangunan yang sudah ada di atas tanah tersebut. Jika bangunan itu didirikan tanpa alas hak yang jelas maka pendekatan kemanusiaan akan digunakan, dan jika perlu, pemindahan atau relokasi akan dilakukan.

Menteri menegaskan bahwa relokasi bukan berarti menggusur, melainkan melakukan tindakan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, dengan memberikan solusi yang layak bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam hal ini, relokasi bukan berarti memberikan ganti rugi, karena tanah tersebut sebenarnya bukan milik individu yang membangun di atasnya. Ganti rugi baru dapat diberikan jika ada alas hak yang sah atas tanah tersebut.

Proses relokasi nantinya melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa pemindahan warga dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri ATR juga menyinggung soal tanah yang sudah memiliki alas hak. Untuk tanah dengan alas hak, pihaknya akan membentuk panitia pengadaan tanah yang akan menentukan harga tanah melalui penilaian nilai tanah yang objektif.

Mengenai lokasi tanah yang berpotensi untuk diberlakukan HPL, Menteri ATR menyebutkan bahwa salah satu lokasi yang banyak terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah Sungai Bekasi, yang saat ini telah memiliki 124 sertifikat.

Konsep pemindahan atau relokasi ini, menurut Menteri ATR, akan diatur oleh pemerintah daerah dan Kementerian PU. Pemindahan ini akan dilakukan dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan manusiawi bagi masyarakat yang terdampak.

Proses itu diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai.

Menteri ATR menegaskan bahwa penataan tanah di badan sungai dan sepadan sungai merupakan langkah penting untuk mencegah bencana banjir dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air.

“Nanti konsepnya yang mengatur pemda sama PU, pokoknya direlokasi di tempat yang manusiawi dengan cara yang manusiawi. Yang jelas, semua tanah di badan sungai dan sepadan sungai akan di-HPL-kan atas nama negara,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

1...905906907...43,130Halaman 906 dari 43,130

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya