24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 91

Sekolah Negarawan Perkenalkan Cara Baru Memandang Negara kepada Mahasiswa Gen-Z

Jakarta, aktual.com – Dalam rangkaian kegiatan Maiyah Lingkar Mahasiswa (MLM) Camp di Padukuhan Ngasemayu, Sekolah Negarawan memberikan pembekalan intensif kepada para mahasiswa pada Senin, 1 Desember 2025. Dua pemateri utama, Rinto Setiyawan dan Prayogi R. Saputra, menegaskan pentingnya peran Generasi Z dalam memahami struktur negara dan dinamika sosial melalui pendekatan yang segar dan sesuai tantangan era kini.

Sesi pendidikan politik ini menjadi dasar intelektual bagi peserta sebelum memasuki puncak rangkaian camp. Materi diarahkan pada upaya menyederhanakan konsep kenegaraan yang rumit menggunakan analogi kehidupan sehari-hari serta dorongan untuk memanfaatkan teknologi dalam memutus rantai persoalan sosial.

Rinto Setiyawan, Wakil Direktur Sekolah Negarawan, memulai sesi dengan materi berjudul “Analogi Struktur Ketatanegaraan.” Ia menyampaikan bahwa sistem bernegara tidak harus dipahami secara kaku. Struktur negara bisa dijelaskan melalui analogi tubuh manusia atau sebuah keluarga sehingga lebih mudah dipahami.

Dalam paparan tersebut, Rinto menggambarkan kondisi ketatanegaraan setelah Amandemen keempat UUD 1945 sebagai keluarga yang mengalami keretakan.

“MPR itu ibarat suami yang meninggalkan istri dan anak-anaknya, yaitu Rakyat dan Pancasila. Di situlah hilang fungsi pengayoman,” katanya.

Ia juga menyoroti peran TNI dan Polri yang seharusnya menjaga rumah.

“Satpam rumah justru sering teralih fokus untuk kepentingan pihak luar,” katanya.

Rinto kemudian mengajak mahasiswa Gen Z membayangkan rekonstruksi ketatanegaraan menuju kondisi yang harmonis melalui Draft Amandemen kelima. Dalam skema tersebut, MPR kembali menjadi pemimpin yang visioner, DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan saksama, dan Presiden menjadi pelaksana amanah yang menjaga martabat serta kesejahteraan rakyat.

“Kalau struktur keluarga baik, negara pun ikut sehat,” ucapnya.

Setelah penjelasan struktural, Prayogi R. Saputra, Direktur Sekolah Negarawan, menyampaikan materi mengenai fraktal sosial dan pentingnya teknologi digital sebagai solusi bangsa. Ia menerangkan bahwa fraktal adalah pola berulang yang muncul di berbagai skala.

“Banyak masalah besar negara berasal dari pola-pola kecil yang dibiarkan terjadi terus. Itulah fraktal sosial,” ungkapnya.

Prayogi mencontohkan bahwa perilaku seperti melanggar lampu merah atau memberi suap kecil mempunyai kontribusi terhadap budaya korupsi yang muncul dalam skala besar.

“Masalah besar itu biasanya bermula dari hal kecil yang dianggap biasa,” katanya.

Sebagai jalan keluar, ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Mengambil contoh Estonia, ia menekankan bahwa penggunaan teknologi yang tepat dapat mencegah manipulasi dan meningkatkan transparansi.

“Kalau kita memakai Big Data, Blockchain, dan sistem digital yang benar-benar efisien, fraktal negatif itu bisa diputus. Pemerintahan bisa jadi bersih karena datanya tidak mudah diubah,” katanya.

Pembekalan dari Sekolah Negarawan ini merupakan bagian penting dari rangkaian MLM Camp yang berlangsung pada 29 November hingga 5 Desember 2025. Tema kegiatan adalah “Masa Depan Dunia Pertanian: Menata Visi Transformatif Ala Gen Z.”

Sebagai penutup seluruh proses belajar dan pengalaman live in bersama warga, akan diadakan acara kebudayaan “Tawashshulan dan Sinau Bareng bersama Kiai Kanjeng.” Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 3 Desember 2025, pukul 19.30 WIB di Rumah Joglo milik Bapak Janarko, RT 10 RW 3, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Gunungkidul. Forum ini terbuka bagi masyarakat umum dan menjadi ruang untuk duduk bersama, menyelaraskan pengetahuan, serta memperkuat kebersamaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pertemuan Tingkat Tinggi MPR RI–CPPCC Kukuhkan Komitmen Kolaborasi Strategis Lintas Sektor

Ketua MPR RI Ahmad Muzani berjalan bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyambut hangat kehadiran, Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau Chairman of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), Wang Huning saat akan melakukan pertemuan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyambut hangat kehadiran Wang Huning, Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), beserta jajarannya.

Pertemuan ini menjadi bentuk komitmen strategis kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang, khususnya memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok.

Kedatangan Wang Huning sendiri didampingi oleh jajarannya, yakni Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal CPPCC, Wang Dongfeng; Anggota Komite Tetap dan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, He Ping; Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia, Wang Lutong; Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Sun Weidong; dan Wakil Sekretaris Jenderal CPPCC, Hong Liang.

Kehadiran mereka disambut oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani beserta sejumlah Wakil Ketua MPR RI, yakni Drs. H. Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, S.E., Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A, Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., dan Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc. Didampingi juga oleh Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, S.E., M.M, beserta jajarannya.

“Kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada delegasi Republik Rakyat Tiongkok yang hadir, demikian pula penghormatan kami untuk rakyat Indonesia,” ujarnya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ahmad Muzani menekankan bahwa hubungan Indonesia–Tiongkok telah terbangun dalam sejarah panjang dan kini berada pada fase yang sangat baik, terutama di bidang investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis.

“Hubungan kedua pemerintah berada pada titik yang sangat baik. Investasi Tiongkok di Indonesia signifikan, sementara nilai perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok terus meningkat,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, kerja sama budaya dan hubungan antar-masyarakat atau people-to-people contact juga menjadi perhatian kedua pihak. Ahmad Muzani menegaskan bahwa hubungan sosial dan budaya merupakan fondasi penting yang memperkuat persahabatan kedua bangsa.

“Kami berharap hubungan ekonomi, budaya, dan hubungan antar-masyarakat akan terus berkembang sehingga persahabatan Indonesia–Tiongkok semakin kokoh di masa mendatang,” ucapnya.

Pencapaian Republik Rakyat Tiongkok dalam memberantas kemiskinan juga diapresiasinya, dengan ini Ahmad Muzani menilai hubungan kedua negara perlu diperkuat melalui saling belajar dan berbagi pengalaman.

“Indonesia belajar banyak dari Tiongkok dalam penanggulangan kemiskinan, dan sebaliknya, Tiongkok juga dapat belajar dari Indonesia dalam mengelola keberagaman,” ujarnya.

Ahmad Muzani menambahkan, bahwa hubungan personal dan formal antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, berjalan sangat baik, hangat, dan saling menghormati.

“Persahabatan kedua pemimpin tidak hanya menguntungkan dua negara, tetapi juga memberi dampak positif bagi stabilitas kawasan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI juga menjelaskan peran konstitusional MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu, serta menjaga ideologi negara.

“Kami percaya hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia akan semakin maju, tidak hanya dalam hubungan formal, tetapi juga dalam hubungan sosiologis antar-masyarakat. Kehadiran delegasi RRT hari ini memperkuat keyakinan kami bahwa hubungan kedua negara akan semakin kokoh pada masa mendatang,” paparnya.

Soroti Bencara Sumatera Hingga Kolaborasi

Sementara itu Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPCC), Wang Huning, menanggapi dengan belasungkawa mendalam atas bencana alam yang terjadi di Sumatera, serta menyampaikan simpati kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.

“Beberapa waktu terakhir, di Sumatera terjadi bencana alam yang cukup serius. Dengan kesempatan ini, saya ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam serta simpati kepada para korban,” tuturnya.

Tiongkok, tegasnya, menghargai posisi Indonesia yang selalu memegang teguh prinsip saling menghormati isu-isu fundamental kedua negara. Ia menambahkan bahwa Tiongkok akan terus bekerja bersama Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan, keamanan, dan pembangunan bersama.

Di tengah tantangan global, ekonomi Tiongkok tetap menunjukkan stabilitas. Wang Huning menyampaikan bahwa perkembangan tersebut membuka lebih banyak peluang bagi penguatan kerja sama kedua negara.

Tiongkok dan Indonesia disebutnya tengah memasuki fase percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi digital, energi bersih dan teknologi hijau, serta produktivitas baru dan inovasi industri.

Selain itu, Tiongkok juga siap memperluas kemitraan dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI), mencakup industrialisasi, infrastruktur, perdagangan, dan investasi.

“Tiongkok siap memperkuat kerja sama melalui Belt and Road, memperluas kerja sama industri, perdagangan, dan investasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami siap bekerja sama dalam teknologi pertanian, peningkatan kualitas produk perikanan, sistem kesehatan, penelitian obat tradisional, dan pengendalian penyakit,” sambungnya.

Wang Huning juga menyoroti pentingnya hubungan antarmasyarakat yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Tiongkok. Ia menyebut semakin banyak generasi muda Indonesia yang mempelajari bahasa Mandarin dan menegaskan bahwa Tiongkok menyambut lebih banyak pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di berbagai institusi pendidikan di Tiongkok.

“Kami juga menyambut organisasi keagamaan dari Indonesia untuk berkunjung ke Tiongkok guna meningkatkan saling pengertian,” sambungnya.

Ia menegaskan, Tiongkok berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan strategis, memperluas peluang kerja sama, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Ia menutup pernyataan dengan menyampaikan harapan agar kemitraan Tiongkok–Indonesia semakin kokoh dan memberi manfaat luas bagi kawasan serta komunitas global.

Untuk diketahui, sebagai kepala lembaga penasihat politik Tiongkok, Wang Huning sendiri merupakan salah satu pejabat paling senior di negara itu, sejajar dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Ongkos Haji Berpotensi Turun, Pemerintah Siapkan Suplai Makanan dari Indonesia

Kementerian Kesehatan membentuk Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan guna memastikan secara langsung pemondokan jamaah haji layak huni dan menjamin makanan bagi jamaah haji memenuhi syarat kesehatan sehingga layak untuk konsumsi. ANTARA/HO-Kementerian Kesehatan RI

Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan suplai makanan jemaah haji langsung dari Indonesia sebagai langkah menekan biaya penyelenggaraan haji. Selama ini, belanja konsumsi jemaah yang mencapai sekitar Rp60 triliun sebagian besar masih dipenuhi dari negara lain.

Zulkifli menjelaskan bahwa suplai makanan dari Indonesia akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan produksi nasional. “Kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian-sebagian sesuai kemampuan kita dulu,” ujarnya pada Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan bahwa suplai makanan dari Indonesia diharapkan dapat menurunkan ongkos haji. “Setidak-tidaknya, kalau makanan kita bisa lebih murah, ongkos haji juga bisa diturunkan, atau minimal tidak naik,” katanya.

Pemerintah juga menyoroti hambatan perdagangan makanan ke Arab Saudi, termasuk regulasi otoritas pangan setempat. Karena itu, Zulkifli meminta Badan POM RI segera berkomunikasi untuk menghapus kendala tersebut. Pemerintah turut mempertimbangkan pemanfaatan jalur Uni Emirat Arab (UEA) yang bebas pajak sambil menunggu rampungnya perjanjian dagang dengan Arab Saudi.

Zulkifli turut menyinggung potensi ekonomi dari pelaksanaan dam jemaah haji. Saat ini, sekitar 221.000 jemaah wajib melakukan penyembelihan kambing dengan biaya sekitar 200 dolar AS per orang, belum termasuk denda pelanggaran. Menurutnya, hampir separuh jemaah dikenai denda, sehingga nilai ekonominya sangat besar.

“Kalau penyembelihan bisa dilakukan di Indonesia, bukan di Arab Saudi, hasilnya bisa diberikan ke pondok pesantren sehingga gizinya meningkat. Ini yang sedang dibahas dan akan diputuskan bersama MUI,” ujarnya.

Pemerintah menilai, jika suplai makanan dan pelaksanaan dam dapat dilakukan di Indonesia, maka potensi aliran dana besar bisa masuk ke dalam negeri. Selain menggerakkan industri lokal, harga makanan juga diperkirakan lebih murah, dari sekitar 2 dolar menjadi 1,8 dolar per porsi.

Meski begitu, Zulkifli menegaskan bahwa seluruh perhitungan masih dalam penyusunan. Pemerintah akan menjalankan skema ini secara bertahap berdasarkan kajian mendalam terkait porsi makanan yang memungkinkan untuk disuplai dari Indonesia.

Ia menutup dengan memastikan bahwa pemerintah terus bekerja menghadirkan efisiensi penyelenggaraan haji. “Analisis biaya masih berjalan, dan potensi penghematannya besar bagi jemaah Indonesia,” terangnya.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kejagung Diminta Percepat Penetapan Tersangka Perpanjangan Konsesi Tol CMNP Cawang–Pluit Tanpa Lelang

Ilustrasi - Gedung Kejaksaan Agung
Ilustrasi - Gedung Kejaksaan Agung

Jakarta, aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mengusut dugaan korupsi dalam perpanjangan konsesi Tol Cawang–Pluit yang melibatkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ( kode saham: CMNP ). Penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan, namun sejumlah temuan auditor negara dinilai menguatkan indikasi adanya pelanggaran serius.

Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nurcahyono menyebut bukti yang ada sudah cukup kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Kami melihat indikasi tindak pidana korupsi oleh CMNP sangat jelas dan sudah memenuhi syarat untuk penetapan tersangka,” ujarnya kepada wartawan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menyoroti proyek pengembangan tol layang Ancol Timur–Pluit yang diduga tidak melalui proses pelelangan sebagaimana mestinya. Ketidaksesuaian prosedur tersebut dinilai menyebabkan pemerintah tidak memperoleh skema investasi terbaik, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2024.

Selain itu, dugaan pelanggaran juga muncul pada perpanjangan konsesi Tol Cawang–Priuk–Ancol–Pluit.

Konsesi yang seharusnya berakhir pada 2025 itu diperpanjang hingga 2060 sebelum jatuh tempo pada 2020 tanpa proses lelang, sehingga diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan jalan tol.

Arifin mendesak Kejagung memeriksa pemilik CMNP, Jusuf Hamka, serta mantan pejabat BPJT.

“Kejaksaan Agung harus memeriksa kembali Jusuf Hamka dan para mantan pejabat BPJT. Penggeledahan di kantor CMNP dan rumah Jusuf Hamka perlu dilakukan untuk mengamankan bukti sebelum hilang,” katanya.

Ia menyebut potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah akibat konsesi yang tidak kembali ke negara melalui BUMN operator jalan tol. “Masyarakat juga dirugikan, karena seharusnya tol Cawang–Priuk–Ancol–Pluit bisa dinikmati gratis setelah masa konsesi selesai,” ucapnya.

Arifin menegaskan Kejagung memiliki dasar yang cukup untuk menaikkan status perkara. “Sudah ada dua alat bukti yang memenuhi syarat untuk menetapkan tersangka. Kejaksaan Agung tidak boleh tebang pilih dalam mengembalikan aset negara yang dikuasai pihak swasta dengan cara melanggar aturan,” tegasnya.

Ia juga meminta Jampidsus bertindak cepat. “Jangan sampai Jampidsus kalah cepat dengan Kejari Tanjung Perak yang mampu menetapkan enam tersangka kasus korupsi pengerukan kolam pelabuhan Surabaya dalam waktu singkat,” ujar Arifin.

KAKI berharap proses penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan demi kepentingan negara dan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Purbaya Ultimatum Bekukan Bea Cukai, Dirjen Djaka Janji Perbaikan Total

Jakarta, Aktual.com — Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa ultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal potensi pembekuan Bea Cukai menjadi peringatan penting bagi jajarannya untuk berbenah total.

Djaka menyebut ancaman tersebut harus dipahami sebagai koreksi keras agar Bea Cukai tidak kembali mengalami masa kelam seperti era Orde Baru ketika perannya digantikan oleh Société Générale de Surveillance (SGS).

“Kami tidak ingin sejarah itu terulang. Banyak perubahan sudah kami lakukan agar persoalan serupa tak terjadi lagi,” ujarnya di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menegaskan bahwa Bea Cukai akan memperkuat pengawasan di pelabuhan dan bandara, memperbaiki kultur pelayanan, serta memaksimalkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk menutup celah praktik under-invoicing.

“Teknologi ini kami harapkan bisa meminimalisir peluang pelanggaran,” kata purnawirawan jenderak Kopassus ini.

Selain peningkatan sistem, Bea Cukai juga mengambil langkah tegas terhadap internal. “Tidak ada ruang bagi pelanggaran. Yang bandel akan kami selesaikan,” tegasnya.

Djaka meminta dukungan masyarakat untuk mempercepat perbaikan kinerja lembaga. “Ini penting untuk menghilangkan stigma negatif yang telanjur melekat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya mengeluarkan ultimatum keras agar Bea Cukai segera memperbaiki kinerja. “Kalau Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Kamis (26/11/2025).

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Imipas Tegaskan Penindakan Cepat terhadap Kasus Kalapas Enemawira Paksa Napi Makan Daging Anjing

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

Jakarta, aktual.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memberikan penjelasan terkait kasus Kepala Lapas Enemawira, Sulawesi Utara, yang diduga memaksa warga binaan mengonsumsi daging anjing. Agus menegaskan bahwa langkah tegas telah diambil segera setelah pemerintah menerima laporan tersebut beberapa hari lalu.

Menurutnya, CS—kepala lapas yang dimaksud—langsung dicopot begitu laporan masuk sekitar empat hari sebelumnya.

“Sudah kami copot, sudah kita proses sejak dapat informasi sekitar 4 hari lalu,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan internal sedang berjalan untuk menggali alasan di balik tindakan tersebut. Dari keterangan awal, kejadian itu diduga terjadi dalam konteks perayaan ulang tahun di lingkungan lapas. Ia menegaskan bahwa latar belakang apa pun tidak dapat menjadi pembenar tindakan yang melanggar keyakinan warga binaan.

“Ini lagi kita periksa alasannya mereka sedang pesta ulang tahun, intinya kita tidak menolerir hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa proses etik sedang berlangsung dan pencopotan CS dilakukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif. Tindakan lanjutan akan ditentukan melalui sidang etik yang saat ini tengah berlangsung di kementerian terkait.

“Kita copot dulu lah baru 4 hari,” tambah Agus.

Heboh Kasus Pemaksaan Konsumsi Daging Anjing

Kasus ini pertama kali mencuat setelah diungkap oleh anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, yang menyebut warga binaan di Lapas Enemawira dipaksa memakan daging anjing oleh kepala lapas.

“Kepala Lapas memaksa warga binaan Muslim mengonsumsi makanan yang jelas dilarang dalam ajaran Islam,” kata Mafirion pada Kamis, 27 November 2025.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. CS diperiksa pada 27 November 2025 oleh Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Utara.

“Pada hari itu juga CS dinonaktifkan dari jabatannya dan selanjutnya telah ditunjuk pelaksana tugas Kalapas Enemawira,” ungkap Kasubdit Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, melalui keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Ia menambahkan bahwa pada 28 November 2025 telah diterbitkan surat perintah pemeriksaan dan sidang kode etik terhadap CS di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sidang etik digelar hari ini, 2 Desember 2025, oleh Tim Direktorat Kepatuhan Internal Ditjenpas.

“Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, apabila dari hasil pemeriksaan dan sidang kode etik AS terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain