25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 922

Mentan Minta Tiga Perusahaan MinyaKita Disegel

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperlihatkan takaran minyak goreng kemasan Minyakita yang tidak sesuai takaran saat melakukan inspeksi mendadak, di Pasar Lenteng Agung, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). ANTARA/Harianto

Jakarta, aktual.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta tiga perusahaan Minyakita disegel dan ditutup jika terbukti melanggar setelah produk mereka ditemukan tidak sesuai takaran yang dijual di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

“Volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadhan saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” kata Mentan di sela melakukan inspeksi mendadak (sidak), di Pasar Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/3).

Dalam sidak untuk memastikan ketersediaan sembilan bahan pangan pokok tersedia untuk masyarakat, Mentan menemukan minyak goreng kemasan dengan merek Minyakita yang tidak sesuai aturan dan di atas harga eceran tertinggi (HET).

Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

Mentan menegaskan bahwa hal itu merupakan pelanggaran serius, yakni Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya juga melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Meskipun di kemasan tertulis harga Rp15.700 per liter, minyak ini dijual dengan harga Rp18.000 per liter.

Menanggapi temuan ini, Mentan menegaskan bahwa praktik seperti itu sangat merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng di pasaran, agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri segera bertindak untuk menegakkan aturan.

Menurutnya, tidak boleh ada pembiaran mengenai praktik tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat,” katanya menegaskan.

Lebih lanjut, Mentan mengingatkan para pelaku usaha untuk menaati regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Saya ingatkan kepada semua produsen dan distributor, jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur, pemerintah akan bertindak tegas. Kami tidak segan-segan menutup dan mencabut izin usaha yang terbukti melanggar aturan,” katanya lagi.

Dalam sidak tersebut, Mentan Amran didampingi oleh Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Burhanuddin.

Burhanuddin memastikan bahwa pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti temuan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami dari Bareskrim Mabes Polri hari ini mendampingi Bapak Mentan Amran dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan ini dan segera menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Burhanuddin.

Dengan adanya temuan ini, pemerintah memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menlu Usul Tiga Langkah Kunci Respons Situasi di Palestina

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pernyataannya dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3/2025). ANTARA/HO-Kemlu RI/aa.

Jakarta, aktual.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengusulkan kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tiga langkah kunci dalam merespons situasi di Palestina yang belum kunjung pulih dan justru terancam dengan potensi mandeknya gencatan senjata dengan Israel.

Dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3), Menlu menegaskan tiga langkah tersebut, yang pertama adalah menjamin semua isi kesepakatan gencatan senjata tetap dipatuhi semua pihak.

“Tersedianya akses bantuan kemanusiaan adalah bagian penting dari kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Ini tidak boleh dijadikan posisi tawar dalam negosiasi untuk fase kedua,” kata Sugiono, menurut keterangan tertulis Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/3).

Keputusan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter serta hukum HAM internasional, kata dia.

Langkah kedua, ucap Menlu, adalah memastikan rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza ke depan (day-after plan) dilakukan benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina, termasuk dengan tidak merelokasi secara paksa warga Palestina dari Gaza dengan dalih apapun.

“Indonesia siap berkontribusi dalam upaya rekonstruksi Gaza melalui berkolaborasi erat dengan organisasi masyarakat,” kata Sugiono, sembari menyatakan dukungan terhadap Deklarasi Kairo soal pemulihan Gaza yang disepakati negara-negara Arab pada Selasa (4/3).

Sugiono menyatakan bahwa langkah ketiga adalah dengan memperkuat upaya mewujudkan solusi dua negara yang semakin mendapat dukungan dari komunitas internasional. Ia menyerukan supaya dorongan tersebut diperkuat di berbagai forum dunia, termasuk OKI, Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, Menlu menyerukan supaya negara-negara OKI memperkuat solidaritas dalam mendukung Palestina dan berperan lebih memulihkan kapasitas badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, serta mendukung upaya dikeluarkannya fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel yang masih berlangsung.

“Kita perlu terus mendesak DK PBB agar mereka mengemban tugasnya dan dapat menghasilkan resolusi untuk implementasi dan terwujudnya solusi dua negara,” ucap Menlu, menambahkan.

Menurut pernyataan Kemlu RI, konferensi tersebut menyepakati dua resolusi, yaitu Resolusi mengenai Situasi Palestina yang memuat dukungan bagi proses rekonstruksi Gaza, serta Resolusi mengenai pemulihan keanggotaan Suriah di OKI, yang sebelumnya dibekukan sejak 2012.

KTM-LB OKI tersebut dihadiri oleh 46 negara anggota OKI, di mana 27 di antaranya diwakili oleh menteri luar negeri seperti dari Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Maroko, dan Turki.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Anak Mantan Gubernur Maluku Utara Kabarkan Kondisi Terkini Ayahnya

Anak mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), Ustadz Toriq Kasuba, Sabtu (8/3/2025). ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)

Ternate, aktual.com – Anak mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), Toriq Kasuba mengatakan ayahnya saat ini dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan di RSUD dr Chasan Boesoirie Ternate.

“Tanggapan dari keluarga terima kasih atas doanya dan dukungan moral, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan pertolongan dalam menghadapi cobaan ini. Kalau kondisi orang tua saat ini sudah kritis, artinya sudah tidak mampu untuk mandiri dan buar air hanya bisa di tempat tidur, semuanya sudah tidak bisa lagi untuk mengurus diri sendiri,” kata Toriq Kasuba di Ternate, Sabtu (8/3).

Oleh karena itu, kata dia, saat ini orang tuanya hanya mendapat bantuan dari alat-alat kesehatan dan keluarga hanya berusaha untuk memaksimalkan ikhtiar.

Toriq menjelaskan ayahnya kritis sudah hampir dua minggu lebih hingga tidak sadarkan diri. “Memang, kondisinya kritis sejak dua minggu terakhir saat alami kejang-kejang dan tak sadarkan diri,” katanya.

Sebelum dilarikan ke ICU, kata dia, ada CT-scan bahwa telah terjadi infeksi nanah di bagian kanan kepala dan penumpukan cairan di bagian tengah yang menekan saraf – saraf otak ayahnya, sehingga lumpuh. Dokter, lanjutnya, menyarankan untuk di bor pada bagian kanan dan kiri untuk mengeluarkan infeksi nanah itu dan bagian kiri dimasukkan selang sampai ke pencernaan guna mengeluarkan air dari pencernaan itu.

“Jadi kami bermusyawarah dengan dokter yang lain, berisiko tinggi sehingga kami belum bisa ambil risiko itu sampai sekarang, karena memang tidak siap untuk dioperasi,” kata Toriq.

Ketika ditanya soal rencana rujuk ke luar daerah, Toriq mengatakan tidak bisa dilakukan karena AGK masih dalam pengawasan KPK.

Untuk itu sebagai keluarga pihaknya hanya meminta yang terbaik buat AGK agar secepatnya sembuh.

“Sebenarnya rujuk atau tidak kan KPK, karena kan KPK yang bawah ke Ternate, kami masih dalam proses ini. Jadi itu kembali ke wewenang KPK, karena rutan hanya dititip dan rutan tidak punya kewenangan apa-apa,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, keluarga hanya bisa maksimalkan upaya saja sesuai kemampuan dengan harapannya yang terbaik untuk kesembuhan orang tuanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mentan Temukan Minyak Goreng MinyaKita Tidak Sesuai Takaran

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyaksikan jajarannya melakukan penakaran Minyakita saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). ANTARA/Harianto

Jakarta, aktual.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng kemasan MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Mentan menemukan hal itu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar yang terletak di Jalan Raya Jagakarsa, Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3).

Dia menjelaskan bahwa dirinya melakukan keliling dan sidak untuk melihat langsung kondisi pasar. Saat sidak, Mentan menemukan MinyaKita dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp15.700 per liter, namun dijual seharga Rp18.000.

Selain itu, Mentan juga menemukan bahwa isi kemasan MinyaKita tidak sesuai dengan yang tertera di label, yakni hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

“Ini jelas tidak cukup 1 liter,” ujar Mentan dengan nada tegas.

Mentan melakukan pembuktian takaran minyak goreng tersebut dengan membeli produk tersebut kepada para pedagang di pasar tersebut.

Setelah itu, Mentan memerintahkan jajarannya yang ikut dalam sidak agar melakukan penakaran dengan menggunakan gelas takar ukuran 1 liter disaksikan langsung aparat kepolisian dari Satgas Pangan.

Alhasil, dari hasil penakaran yang dilakukan, ditemukan minyak tersebut hanya mencapai di garis 0,75 liter hingga 0,8 liter. Kendati demikian, masih ada juga kemasan lain yang ukurannya telah sesuai 1 liter.

Ia mengungkapkan kekecewaannya karena temuan tersebut terjadi di bulan suci Ramadhan, saat umat Islam sedang fokus menjalankan ibadah puasa.

“Saudara kita ini sedang mencari pahala di bulan Ramadhan, tapi malah mencetak dosa dengan tindakan ini,” lanjutnya.

Mentan menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan tersebut harus diproses jika terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami minta untuk diproses dan jika terbukti bersalah, kami minta agar pabrik ini ditutup dan produk mereka disegel,” tambah Mentan.

Menurut Mentan, praktik itu sangat merugikan rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa.

Dia juga menegaskan bahwa tindakan itu tidak hanya merugikan saat puasa, tetapi juga di luar ibadah puasa.

Lebih lanjut Mentan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Kabareskrim Polri termasuk Satgas Pangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Mentan menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, produsen MinyaKita akan dipidanakan dan pabrik mereka akan ditutup.

“Tidak ada kompromi. Jika terbukti salah, kami minta dipidanakan,” tegasnya.

Kendati demikian, Mentan meminta kepada pihak terkait agar pengecer yang ada di Pasar Lenteng Agung tidak diganggu karena tidak tahu menahu soal masalah tersebut, baginya mereka hanya menjual produk itu.

“Ini jangan diganggu (pedagang di Pasar Lenteng Agung). Pak Satgas Pangan, jangan diganggu, minta tolong jangan diganggu. Tetapi dikejar yang ada mereknya tercantum. Begitu benar, ditutup,” kata Mentan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Eddy Soeparno Dorong Optimalisasi CCS untuk Mitigasi Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menemui Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian LH, Kebon Nanas Jakarta Jum'at (7/3). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menemui Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian LH, Kebon Nanas Jakarta Jum’at (7/3).

Eddy menjelaskan pertemuan ini dilakukan untuk membahas akselerasi ekonomi karbon nasional, seperti perdagangan karbon, optimalisasi aset karbon nasional, termasuk Carbon Capture and Storage (CCS), untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sekaligus upaya pengurangan emisi karbon.

Menurut Doktor Ilmu Politik ini, Nature-Based Solutions (NBS) dan Engineered-Based Solutions (EBS) dinilai sebagai pendekatan yang saling melengkapi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Dalam pertemuan tersebut, Eddy menegaskan pentingnya dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam optimalisasi perizinan lingkungan, pembinaan tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK), serta perumusan roadmap CCS yang komprehensif.

“Peran aktif pemerintah, khususnya Kementerian LH akan mempercepat optimalisasi ekonomi karbon nasional dan juga implementasi CCS di Indonesia sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor industri dan energi,”

“Kami melihat optimalisasi potensi ekonomi karbon serta CCS merupakan solusi yang relevan dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Waketum PAN ini menjelaskan, jika kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% tanpa mengorbankan lingkungan, maka peningkatan volume perdagangan karbon, elektrifikasi transportasi, konservasi hutan dan pengembangan teknologi seperti CCS harus menjadi bagian dari strategi nasional.

“Karena itu sinergi antar kementerian sangat penting dalam mempercepat realisasi ekonomi karbon khususnya low carbon business di Indonesia,”

“Kita membutuhkan regulasi yang lebih adaptif dan dukungan kebijakan yang memungkinkan investasi di sektor ini tumbuh. Oleh karena itu, optimalisasi perizinan lingkungan, pembinaan tata kelola NEK, dan rancangan carbon roadmap harus menjadi prioritas bersama,” tambahnya.

Khusus terkait tantangan implementasi CCS, Eddy menegaskan bahwa aspek pemahaman terhadap CCS, biaya investasi yang masih tinggi, serta penguatan regulasi merupakan “PR” yang perlu segera ditangani.

“Kami memahami bahwa ada beberapa tantangan, seperti persepsi risiko kebocoran CO2, biaya investasi yang besar, dan kebutuhan regulasi yang lebih jelas. Saya siap menjadi champion bersama para pemangku kebijakan dari berbagai kementrian dan lembaga untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi karbon,”

Kontribusi ekonomi karbon terhadap pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja serta investasi asing sangat instrumental. MPR adalah rumah kolaborasi dan kami siap berkolaborasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Houthi Ancam Serang Israel Jika Tidak Izinkan Bantuan Gaza Masuk

Pasukan Houthi mengibarkan bendera Yaman dan Palestina dalam parade bersenjata yang dihadiri lebih dari 20.000 anggota yang telah menyelesaikan kursus militer. (Foto: Mohammed Hamoud/Getty Images)

Ankara, aktual.com – Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi memberi Israel tenggat waktu empat hari pada Jumat (7/3) agar mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza atau pihaknya akan melanjutkan operasi angkatan laut melawan Israel.

Al-Houthi menuduh Israel mengingkari komitmen berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, dalam pidato yang dipublikasikan oleh TV Al-Masirah yang dikelola Houthi.

Ia menambahkan bahwa Israel “berusaha untuk kembali ke kebijakan genosida melalui kelaparan di Gaza,” dan menekankan bahwa hal itu “tidak dapat ditoleransi.”

“Kami akan memberikan tenggat waktu empat hari bagi para mediator (gencatan senjata),” kata pemimpin Houthi tersebut. “Setelah itu, kami akan melanjutkan operasi angkatan laut kami melawan musuh Israel, jika mereka terus mencegah bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan terus menutup penyeberangan sepenuhnya.”

Sejak November 2023, Houthi di Yaman telah meluncurkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap target-target Israel dan kapal-kapal kargo yang terkait dengan Israel di Laut Merah sebagai “solidaritas untuk Gaza.”

Pada Minggu, Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza karena Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap antara Tel Aviv dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 48.400 jiwa dan melukai 111.800 lainnya serta membuat daerah kantong itu hancur, dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain