1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 928

Terbukti Mengemplang Kredit, Hakim Vonis Ted Sioeng 3 Tahun Penjara

Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Fitrah Renaldo, saat membacakan amar putusan di ruang sidang, Rabu (12/3/2025). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – “Menjatuhkan pidana penjara tiga tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan,” kata Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Fitrah Renaldo, saat membacakan amar putusan di ruang sidang, Rabu (12/3/2025).

Majelis Hakim menyatakan Ted terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan terkait peminjaman kredit ke PT Bank Mayapada Internasional Tbk, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp133 miliar. Perkara ini diatur dalam Pasal 378 KUHP.

“Menyatakan terdakwa Ted Sioeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP,” jelas Hakim Fitrah.

Pada putusannya, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang memberatkan dalam menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Ted Sioeng.

Hakim Anggota, Agung Sutomo Thoba, menyatakan bahwa hukuman Ted diperberat karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam peminjaman kredit, yang menyebabkan PT Bank Mayapada Internasional mengalami kerugian sebesar Rp133 miliar.

“Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa (Ted) menyebabkan kerugian pada PT Bank Mayapada Internasional sebesar Rp133 miliar,” kata Hakim Agung

Selain itu, Hakim Agung menambahkan bahwa Ted tidak kooperatif selama proses penyidikan kasus ini karena melarikan diri ke luar negeri, sehingga Interpol mengeluarkan Red Notice terhadapnya sejak 27 April 2023. Diketahui, jejak pelarian Ted dari Singapura, Amerika hingga tertangkap di Cina.

“Terdakwa tidak kooperatif dalam proses penyidikan dengan melarikan diri ke luar negeri setelah melakukan perbuatan dan menjadi buronan Interpol,” ucapnya.

Sementara pertimbangan yang meringankan hukuman Ted, adalah karena ia belum pernah diproses hukum sebelumnya dan telah lanjut usia, yakni 80 tahun.

“Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah mengembalikan sebagian uang ke PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebesar Rp70 miliar, dan terdakwa telah lanjut usia,” ujar Hakim Agung.

Ted mengikuti sedang secara daring dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ia mengaku siap mengikuti proses sidang putusan walaupun dalam kondisi terbaring di rumah sakit.

“Jadi Puji Tuhan, sekali lagi. Disini (RSPAD) saya akan mengikutinya (sidang putusan secara langsung di PN Jaksel)” ujar Ted melalui virtual zoom di PN Jaksel.

Sementara itu, legal staff Bank Mayapada, Tony Aries memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim PN Jaksel yang telah memutuskan Ted bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

“Alhamdulillah sudah ada putusan terbukti melanggar pasal 378 KUHP. Terdakwa (Ted) terbukti melakukan penipuan terhadap Bank Mayapada,” ujar Tony usai sidang.

Vonis yang dijatuhkan kepada Ted tidak jauh berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang sebelumnya meminta hukuman tiga tahun 10 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ted Sioeng selama tiga tahun dan 10 bulan, dikurangi masa tahanan sementara, serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ujar Jaksa Setyo Wicaksono dalam sidang di ruang sidang 5 PN Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Dalam surat dakwaan, Ted Sioeng didakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan senilai Rp133 miliar terhadap PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

Menurut JPU Setyo Wicaksono, kasus ini bermula pada Agustus 2014 hingga Agustus 2022. Saat itu, Ted mengajukan pinjaman kredit bertahap hingga mencapai Rp203 miliar.

“Terdakwa Ted Sioeng pada 5 Agustus 2014 mengajukan pinjaman sebesar Rp70 miliar kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Jaminannya berupa personal guarantee atas nama terdakwa. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk membeli 135 vila di Vila Taman Buah, Puncak, Cianjur. Dana pengembaliannya direncanakan berasal dari penjualan dan penyewaan vila,” kata JPU.

Seiring waktu, Ted mengajukan tambahan pinjaman untuk berbagai keperluan, termasuk pembelian apartemen. Namun, aset yang dijadikan jaminan, seperti tanah dan bangunan, ternyata tidak sesuai dengan klaimnya.

Hingga April 2021, total pinjaman Ted Sioeng mencapai Rp203 miliar. Dari jumlah tersebut, ia baru mengembalikan Rp70 miliar. Sejak Agustus 2022, ia tidak lagi membayar pokok maupun bunga pinjaman, lalu melarikan diri ke luar negeri.

Ted sempat menjadi buronan internasional dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Interpol melalui Red Notice. Akibat perbuatannya, Bank Mayapada mengalami kerugian sebesar Rp133 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Pemerintah Upayakan Jaga Stabilitas Pangan Demi Lebaran Tenang

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. ANTARA/Harianto

Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk memastikan Lebaran Idul Fitri 2025 berlangsung dengan tenang dan menyenangkan bagi masyarakat.

“Pemerintah mengupayakan pangan stabil dan mencukupi, demi Idul Fitri yang tenang dan menyenangkan,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis (13/3).

Dia menyampaikan bahwa pemerintah melalui Bapanas memastikan ketersediaan pangan pokok strategis selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah dalam kondisi yang aman dan mencukupi.

“Karena ini memang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari bersama-sama. Kedua, harga pangan secara umum stabil. Concern kita hari ini ada di cabai rawit yang harganya masih cukup pedas,” papar Arief.

Arief menggarisbawahi pada komoditas yang tengah fluktuasi terutama cabai karena kondisi hujan sehingga panen terganggu.

“Cabai ini berkaitan dengan hujan, karena kalau hujan ini biasanya bunga akan rontok dan memang ke depan perlu menggunakan cungkup atau green house. Kemudian yang satu lagi yang perlu concern kita adalah harga MinyaKita. Harganya harus Rp15.700 per liter, tapi di pasaran Rp17.000-18.000 per liter,” sambungnya.

Dia mengemukakan, jika terjadi harga jual yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP) diperlukan intervensi pemerintah. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar selama Ramadhan sampai Idul Fitri, harga-harga terutama pangan harus baik dan stabil.

“Guna intervensi ke pasar, pemerintah bersama Perum Bulog telah kembali menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Selama Ramadhan ini, kami siapkan 150 ribu ton untuk tiga zona,” ujarnya

Bapanas mencatat, realisasi SPHP beras di tingkat konsumen sebelum diberhentikan sementara pada Februari 2025, telah tersalurkan 100,9 ribu ton per 7 Februari. Sementara realisasi SPHP beras setelah ada penyaluran kembali, per 7 Maret telah berada di angka 12,1 ribu ton.

Program SPHP juga turut menyentuh jagung pakan bagi kalangan peternak layer mandiri. Realisasinya per 7 Maret telah menyentuh kuantitas 2,162 ton. Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang ada di Bulog, oleh Bapanas telah ditetapkan dapat dilakukan lelang dengan harga penjualan af (di depan) Gudang Bulog di Rp5.500 per kilogram (kg).

Adapun rata-rata harga jagung di tingkat peternak per 9 Maret dicatat Panel Harga Pangan telah berada di Rp6.129 per kg atau 5,67 persen di atas HAP. Tentunya, kata Arief, tatkala peternak memperoleh jagung dengan harga lebih rendah dapat menstabilkan pula harga daging ayam dan telur ayam.

“Berikutnya lagi ada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) se-Indonesia, termasuk Operasi Pasar Pangan Murah selama Ramadan dan Idul Fitri. Berkat kolaborasi bersama, saat ini sudah ada lebih dari seribu titik,” ungkap Arief.

Program GPM yang merupakan kolaborasi Bapanas bersama dinas pangan pemerintah daerah beserta berbagai stakeholder pangan, hingga 7 Maret telah menyentuh 1.762 kali di 17 provinsi dan 100 kabupaten/kota. Rinciannya Januari telah terlaksana 171 kali, Februari 731 kali, dan di Maret ini 860 kali.

Sementara realisasi pelaksanaan Operasi Pasar Pangan Murah hingga per 9 Maret 2025, telah ada di 1.165 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 351 kabupaten/kota. Masyarakat yang tersasar dalam program ini tercatat sebanyak 202 ribu orang. Pelaksanaan Operasi Pasar Pangan Murah ini diupayakan ada setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 11.00 waktu setempat.

Bapanas mencatat, 1.165 titik operasi pasar pangan tersebut ada di 976 Kantor PT Pos Indonesia, 92 gerai PT Charoen Pokphand Indonesia, 73 titik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, 12 titik di Pinsar Petelur Nasional (PPN).

Kemudian, empat lokasi di kios PT Pupuk Indonesia, tiga lokasi masing-masing di Dinas Pangan dan Dinas Pertanian, dan satu lokasi masing-masing di gerai PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan Pinsar Indonesia.

Mengenai stok pangan pokok strategis seperti beras, Arief meyakini stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ia turut menuturkan proyeksi produksi beras di Maret dan April ini akan menjadi kunci keberhasilan swasembada.

“Stok beras Bulog per 7 Maret sebanyak 1,9 juta ton. Ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan ini adalah stok terbaik selama lima tahun terakhir. Lalu stok di Pasar Induk Beras Cipinang terpantau sekitar 50-51 ribu ton. Biasanya kalau stok di atas 40 ribu ton itu memang Insya Allah aman,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pada Maret akan ada panen setara beras kurang lebih 5,48 juta ton dan April 4,97 juta ton. Baginya, kedua bulan tersebut merupakan kunci sukses untuk menyetop impor.

“Maret dan April ini adalah peak season-nya. Kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman di Kepolisian dan juga TNI, karena membantu kita semua untuk penyerapan,” kata Arief.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Potensi Daerah Pertanian untuk Food Estate

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus, saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Foto: Oji/vel

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus meminta Pemerintah memperhatikan daerah pertanian yang ditunjuk untuk menjadi food estate, yang disesuaikan dengan potensi di daerahnya.

Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung langkah pemerintah terkait food estate meski di tengah efisiensi yang ada.

“Tapi (harus) betul-betul melihat bahwa daerah-daerah yang ditunjuk untuk meningkatkan produksi beras dan jagung harus sesuai dengan potensi daerah tersebut,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3).

Ia mengaku khawatir kejadian food estate seperti di Papua terulang kembali dan ramai menjadi pembicaraan di berbagai grup pertanian.

Diketahui, beberapa pihak berpendapat bahwa program food estate bukan solusi yang tepat untuk menjawab persoalan pokok yang dihadapi Papua, dan lebih baik fokus pada pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua atas tanah, hutan, dan hak lainnya.

Program food estate di Papua, khususnya di Merauke, dianggap tidak mempertimbangkan potensi dan karakteristik wilayah tersebut.

“Saya takutnya ada beberapa diskusi yang terjadi di grup-grup pertanian. Ternyata daerah-daerah tertentu seperti di Papua, Pak. Kami mendukung di Papua,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia pun menjelaskan bahwa ia menemukan salah satu yang menjadi titik food estate ini mengalami banjir. Adapun alat berat seperti eskavator yang akan digunakan untuk membuka lahan tersebut terendam banjir. Maka dari itu, ia menegaskan kembali agar pemerintah memperhatikan hal tersebut.

“Mudah-mudahan program yang diusung oleh Bapak Presiden kita ini sesuai dan sukses dan di tangan Bapak semua. Kami seluruh rakyat Indonesia bergantung karena di pertanian adalah hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Menkeu Sebut APBN Februari 2025 Defisit Rp31,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3).

Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target.

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.

Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.

Dengan menghitung selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun.

Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Akan tetapi, realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp220,1 triliun. Realisasi itu setara 35,7 persen dari target APBN 2025.

Sri Mulyani pun mengakui terjadi penarikan pembiayaan yang cukup besar pada dua bulan pertama tahun 2025. “Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menkeu menjelaskan alasan pihaknya baru menyampaikan laporan APBN setelah menundanya selama sebulan.

Kementerian Keuangan menunggu sampai data cukup stabil sebelum disampaikan kepada publik. Hal itu bertujuan untuk menghindari risiko misinterpretasi terhadap data-data yang disampaikan.

Sebagai informasi, APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

APBN KiTa biasanya dilaporkan pada bulan setelah periode realisasi. Artinya, realisasi APBN Januari umumnya dilaporkan pada Februari, realisasi Februari dilaporkan pada Maret, dan seterusnya.

Namun kali ini, realisasi Januari hingga Februari 2025 disampaikan dalam satu waktu yang sama, yakni pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Kolaborasi PNM dan Kementerian UMKM Perkuat Literasi Usaha Nasabah

Jakarta, aktual.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam meningkatkan literasi usaha dan pemberdayaan pengusaha ultra mikro di Indonesia. Dalam acara Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar di Auditorium Universitas Tanjungpura, Senin (12/3), PNM berkolaborasi dengan Kementerian UMKM untuk menyerahkan sebanyak 1.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat.

Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen PNM dalam membangun ekosistem usaha yang lebih berdaya dan berkelanjutan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), PNM tidak hanya memfasilitasi perizinan usaha bagi nasabahnya tetapi juga memberikan pelatihan literasi usaha dan pendampingan yang berfokus pada legalitas bisnis serta strategi pengembangan usaha.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap aspek hukum usaha, akses permodalan, dan strategi bisnis yang berkelanjutan, terutama dalam mendorong kegiatan usaha UMKM untuk tumbuh pada Ramadan 2025.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya kolaborasi antara PNM dan Kementerian UMKM dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Total sertifikasi perizinan yang diserahkan dalam kegiatan ini mencapai 9.402 sertifikat, termasuk 1.000 NIB yang diterbitkan melalui koordinasi dengan PNM. Selain itu, Bank Indonesia turut mendukung UMKM dengan memberikan 300 sertifikasi halal bagi pengusaha kecil.

“Total per hari ini ada kurang lebih 9.402 penyerahan sertifikasi perizinan dan lain sebagainya. Dari jumlah itu, NIB sebanyak kurang lebih 1.000 berkat koordinasi kita dengan PNM. Selain itu, dari Bank Indonesia ada 300 sertifikasi halal,” ujar Maman.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa secara nasional, PNM telah memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Menurutnya, legalitas usaha bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.

“Hingga saat ini kami telah memfasilitasi sekitar 2.2 juta nasabah dalam mendapatkan NIB. Legalitas usaha menjadi modal dasar mereka untuk bertransaksi dengan pihak lain, termasuk mendapatkan akses pendanaan atau pembiayaan,” jelas Arief.

PNM terus berkomitmen untuk memperkuat ekosistem literasi usaha melalui pendekatan yang holistik, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, dan stakeholder lainnya. Dengan peningkatan akses terhadap edukasi bisnis dan legalitas usaha, PNM optimis bahwa nasabah PNM Mekaar akan semakin mandiri dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kementerian PANRB Dorong Penguatan Tata Kelola OGP di Indonesia

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan jajaran perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) OGP Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (12/03/2025). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan jajaran perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) OGP Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (12/3), mengatakan komitmen ini bertujuan memastikan keberlanjutan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Ke depan, OGP harus semakin berperan dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/3).

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Kementerian PANRB memandang perlu adanya strategi yang terstruktur dalam mengarusutamakan prinsip OGP di setiap kementerian/lembaga.

“OGP merupakan alat strategis yang mempermudah kerja sama antarkementerian, serta memastikan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil optimal, diperlukan mekanisme tata kelola yang lebih kuat sehingga kita dapat mewujudkan upaya reformasi tematik yang melibatkan baik sektor privat maupun masyarakat sipil,” jelasnya.

Selain aspek kelembagaan, dia juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat mendorong keterbukaan pemerintahan. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar menyediakan layanan berbasis teknologi, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang solid.

“Pemerintah telah membangun INA Digital, sebagai penyelenggara yang mengintegrasikan layanan pemerintah, dalam mendorong transformasi digital pemerintah dan keterpaduan layanan digital, untuk mempermudah masyarakat. Jadi tidak boleh ada lagi proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PANRB juga memberikan sejumlah saran bagi penguatan OGP di Indonesia, seperti penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program OGP, serta peningkatan mekanisme pemantauan serta evaluasi keterbukaan pemerintahan.

“Kami berharap program OGP semakin selaras dengan agenda reformasi birokrasi, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih sederhana dan efisien. Ini bukan hanya tentang sinergi antar kementerian, tetapi juga tentang bagaimana kita benar-benar memperbaiki layanan publik hingga ke tingkat yang paling teknis,” tambah Rini.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan bahwa rencana aksi OGP yang telah berjalan perlu terus diperkuat dan dikembangkan agar semakin relevan dengan program prioritas pemerintah.

“Rencana aksi OGP harus lebih adaptif terhadap program-program nasional, seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Informasi berupa masukan dari masyarakat yang dihimpun CSO OGP sangat dibutuhkan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintah,” jelas Purwadi.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain