1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 933

Setelah Ditangkap Interpol, Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Dibawa ke Belanda

Manila, Aktual.com – Setelah ditangkap pasukan Interpol di Bandara Internasional Manila, di hari yang sama mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte diterbangkan ke Kota Den Haag Belanda. Ia ditangkap karena kebijakannya saat menjabat sebagai presiden Filipina menggelar kampanye anti narkoba hingga menewaskan sekitar 30 ribu orang bandar, pengedar, dan pecandu narkoba.

Dilansir dari The Guardian, Ia diterbangkan ke Belanda beberapa jam setelah ia menerima surat perintah penangkapan dari pengadilan pidana internasional atas pembunuhan yang diakibatkan oleh perang melawan narkoba yang digagasnya .

Presiden Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong Marcos mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa pesawat yang membawa Duterte lepas landas pada pukul 11.03 malam waktu setempat pada hari Selasa (11/3) untuk terbang ke Belanda. Kota Den Haag di Belanda merupakan kantor pusat Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

”Pesawat itu sedang dalam perjalanan menuju Den Haag di Belanda, yang memungkinkan mantan presiden tersebut menghadapi tuntutan atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan perang berdarahnya melawan narkoba,” katanya.

Sebelumnya Bongbong juga mengatakan : ”Interpol meminta bantuan dan kami menurutinya. Inilah yang diharapkan masyarakat internasional dari kami,” kata Bongbong.

Sedangkan putri bungsu Duterte, Veronica Duterte, mengatakan di media sosial bahwa pesawat itu telah digunakan untuk ”menculik” ayahnya. Untuk diketahui, salah satu putri Rodrigo Duterte yang bernama Sara Duterte saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina.

Mantan pemimpin itu, yang akan berusia 80 tahun bulan ini, dituduh oleh Jaksa ICC atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas tindakan kerasnya terhadap narkoba, yang menewaskan sebanyak 30 ribu orang. Sebagian besar korban adalah laki-laki di daerah perkotaan miskin yang ditembak mati di jalan.

Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, Karim Khan, mengatakan pada 24 Juni 2022 bahwa ia telah meminta izin dari pengadilan untuk melanjutkan penyelidikan atas pembunuhan terkait narkoba sebagai kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, mulai 1 November 2011 saat Duterte masih menjabat sebagai wali kota Davao hingga 16 Maret 2019.

Seperti diberitakan sebelumnya, Duterte ditangkap pada Selasa pagi (11/3) di Bandara Internasional Manila setelah terbang kembali dari Hong Kong. ”Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC,” kata juru bcara istana kepresidenan dalam sebuah pernyataan. ”Saat ini, ia berada dalam tahanan pihak berwenang.”

Video yang dibagikan daring sebelumnya memperlihatkan mantan pemimpin itu berjalan dengan tongkat dan dibantu menaiki tangga pesawat, dikelilingi oleh petugas keamanan. Pengacaranya, Martin Delgra, mengatakan kepada media lokal bahwa pesawat itu akan menuju Den Haag, tempat ICC bermarkas, meskipun hal ini belum dikonfirmasi oleh para pejabat hingga Marcos berbicara setelah keberangkatannya.

Marcos, yang sebelumnya bersekutu dengan putri sulung Duterte, Sara Duterte, wakil presiden negara itu, sebelumnya menolak bekerja sama dalam penyelidikan ICC. Namun, pendiriannya berubah setelah kedua keluarga itu terlibat dalam perseteruan.

Marcos mengatakan penangkapan itu dilakukan atas permintaan ICC. ”Saya yakin penangkapan itu pantas, benar, dan mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan,” kata Marcos, setelah Duterte pergi. ”Kami tidak membantu Pengadilan Kriminal Internasional dengan cara apa pun. Penangkapan itu dilakukan sesuai dengan Interpol,” lontarnya.

Sedangkan Sara Duterte mengatakan dia ”tidak punya pesan” untuk mantan sekutunya itu. ”Jika Anda orang Filipina, Anda tidak akan pernah menuruti orang asing di negara Anda sendiri. Saya tidak punya pesan apa pun untuk [Marcos]. Saya rasa tidak ada gunanya berbicara dengan orang yang akan membiarkan warga negaranya diserahkan kepada orang asing,” ujar Sara.

Sebuah video yang dibagikan oleh penyiar GMA memperlihatkan momen penangkapan saat Duterte dihentikan di dalam pesawat saat tiba di Manila. ”Kalian harus membunuhku. Aku tidak akan membiarkan kalian berpihak pada orang asing kulit putih,” kata Duterte saat ditangkap.

Duterte mengatakan kepada polisi setelah ia ditahan bahwa ia harus diadili di pengadilan di Filipina . ”Jika saya melakukan dosa, tuntut saya di pengadilan Filipina,” katanya dalam sebuah video yang dibagikan di media sosial oleh seorang kerabat.

Saat proses penangkapan, pihak kepolisian Filipina mengatakan 379 personel polisi telah dikerahkan ke bandara dan lokasi-lokasi penting lainnya. Leila de Lima, salah satu kritikus Duterte yang paling keras yang dipenjara selama lebih dari enam tahun atas tuduhan yang tidak berdasar di bawah pemerintahan sebelumnya, mengatakan: ”Hari ini, Duterte diminta untuk menjawab – bukan kepada saya, tetapi kepada para korban, kepada keluarga mereka, kepada dunia yang menolak untuk melupakan. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan yang akhirnya mengambil jalannya.”

Sedangkan para pendukung Duterte berpendapat bahwa, karena Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada tahun 2019, ICC tidak lagi memiliki yurisdiksi. Namun, ICC sebelumnya mengatakan bahwa mereka tetap memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang terjadi di negara tersebut sebelum penarikan diri tersebut.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Waketum Sebut RK Digeledah KPK Tidak Ada Sangkut Pautnya dengan Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan bahwa Partai Golkar tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang menimpa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang kediamannya sempat digeledah oleh KPK.

Menurut dia, masalah yang menimpa Ridwan Kamil adalah masalah pribadi. Walaupun begitu, dia pun akan meminta badan hukum Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan Ridwan Kamil untuk mengetahui duduk permasalahannya.

“Ya kita kan belum tahu ya terkait dengan apa, kemarin kan hanya BJB, tapi BJB ini kasusnya kasus yang mana kan kita tidak tahu,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/3).

Secara prinsip, menurut dia, Golkar tidak mengetahui secara detail terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ridwan Kamil selama menjabat sebagai gubernur. Pasalnya, dia mengatakan bahwa Ridwan Kamil baru bergabung dengan Partai Golkar.

“Baru periode ini beliau masuk di salah satu ketua, jadi memang koordinasi-koordinasi kita belum begitu intens, karena beliau adalah hitungannya masih kader baru,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Sebelumnya pada Senin (10/3), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.

Kemudian, Ridwan Kamil pun membenarkan bahwa rumahnya telah digeledah oleh tim penyidik KPK.

“Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB. Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi,” kata Ridwan Kamil, Senin (10/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Minta Pemerintah Tegas ke Sritex Soal THR

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago saat menanggapi pertanyaan awak media usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta pemerintah untuk tegas kepada PT Sritex agar melakukan tanggung jawabnya, imbas dari kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada mantan pekerja PT Sritex akan masih terhutang dan dibayarkan dari hasil penjualan aset perusahaan.

“Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan lain-lain itu akan terhutang dan akan dibayar dari hasil penjualan aset. Itu lagu lama memang seharusnya begitu, tapi kurator memang seperti itu kelakuannya, perusahaan juga seperti itu kelakuannya,” kata Irma dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/3).

Ia juga menyoroti praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sering terjadi menjelang Hari Raya, terutama tanpa adanya kepastian pembayaran hak-hak pekerja. Dia menilai klausul dalam undang-undang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi tegas diperlukan terhadap perusahaan yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti ini.

“Ini mau hari raya, sama sekali tidak menghormati orang yang sedang berpuasa, yang juga akan hari raya. Tiba-tiba PHK ini kelakuan ini udah bertahun-tahun terjadi begini dan terjadi pembiaran ini,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa perusahaan tekstil besar tersebut memiliki 11 anak perusahaan, namun tetap menyerahkan tanggung jawab pembayaran THR kepada pemerintah. Selain itu, dia pun mendengar dari kurator bahkan ada anak perusahaan Sritex yang juga menagih hutangnya kepada Sritex yang pailit ini.

Menurut dia, perusahaan seharusnya dapat mengalokasikan anggaran dari anak perusahaannya untuk membayar THR karyawan yang terkena PHK. Ia menilai tidak adil jika seluruh tanggung jawab tersebut diserahkan kepada pemerintah.

“Jangan mentang-mentang pemerintah men-supporting sedemikian besar karena Sritex ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahkan kepada pemerintah. Ngemplang pajak, pinjam uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR,” kata dia.

Untuk itu, dia meminta perusahaan agar tidak membebankan kerugian mereka kepada pemerintah. Menurut dia, para pemilik perusahaan seharusnya memiliki empati terhadap nasib pekerja, terutama menjelang Hari Raya.

Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menangani kasus Sritex, agar tidak menjadi preseden bagi perusahaan lain yang mengalami pailit untuk meminta perlakuan yang sama.

“Karena apa, nanti perusahaan-perusahaan lain yang pailit juga akan minta diperlakukan sama. Hati-hati, jangan terjadi ada pembedaan nanti,” katanya.

Komisi IX DPR RI dengan lingkup tugas membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Eddy Soeparno Apresiasi Prabowo, Siap Kolaborasi dengan Pandawara Atasi Sampah

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengundang kelompok aktivis lingkungan Pandawara Group ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai permasalahan sampah di Indonesia.

Menurut Eddy, pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan yang semakin mendesak.

“Apresiasi saya untuk Presiden Prabowo yang memberikan perhatian serius terhadap isu sampah dan mengajak anak-anak muda seperti Pandawara Group untuk terlibat dalam solusi nyata. Ini langkah progresif yang harus kita dukung,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, sudah saatnya masalah sampah menjadi perhatian khusus pemerintah agar tidak terus berulang menjadi masalah lingkungan.

“Menurut saya Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat sampah. Saat ini Indonesia menghasilkan 56 juta ton sampah per tahun dengan didominasi oleh sampah makanan dan plastik. Dari 56 juta ton, sementara ini yang terkelola baru 40 persen,” lanjutnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini menilai Pandawara Group sebagai contoh inspirasi gerakan masyarakat sipil yang telah membuktikan bahwa aksi nyata di tingkat akar rumput bisa membawa perubahan. Apalagi personil Pandawara mewakili generasi Z sebagai inisiator gerakan anak-anak muda.

“Saya meyakini pertemuan dengan Presiden Prabowo akan menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan, baik dalam bentuk regulasi maupun aksi nyata di lapangan. Pemerintah perlu mendukung inisiatif seperti ini dengan kebijakan yang mempermudah dan memperkuat peran komunitas dalam menjaga lingkungan,” tambahnya.

Sebagai Anggota DPR RI Komisi XII yang juga aktif dalam isu lingkungan, Eddy Soeparno menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan dunia usaha sangat penting dalam mengatasi masalah sampah.

Bahkan, Eddy menegaskan MPR membuka lebar ruang kolaborasi dengan Pandawara untuk mengatasi permasalahan sampah sekaligus mencegah dampak perubahan lingkungan.

“Isu sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kita perlu sinergi semua pihak agar Indonesia bisa bebas dari darurat sampah,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Pramono Ingin Dorong Penggunaan Kendaraan Umum di Jakarta

(Arsip) Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama President Director of Chandra Asri Group Erwin Ciputra usai serah terima bantuan penanganan banjir di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/aa.

Jakarta, aktual.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berupaya mengubah kebiasaan warga dalam bertransportasi dengan mendorong penggunaan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengajak masyarakat untuk lebih mengandalkan transportasi umum guna menciptakan kota yang lebih nyaman dan tertib.

“Salah satu langkah strategis dengan mengubah paradigma dari car oriented development menjadi transit oriented development,” ujar Pramono usai menghadiri Apel Siaga Operasi Lintas Jaya Tahun 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Dia menegaskan bahwa Pemprov Jakarta secara bertahap ingin mengalihkan kebiasaan warga dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk mengubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia berharap langkah ini dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas di ibu kota, serta menjadikan Jakarta kota yang lebih aman dan nyaman bagi penduduk maupun pendatang.

“Jakarta harus dibuat lebih tertib lagi, membuat bagi siapa pun yang datang ke Jakarta menggunakan lalu lintas di Jakarta merasa aman, nyaman, dan baik,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga memimpin Apel Siaga Operasi Lintas Jaya 2025, sebuah operasi gabungan antara Pemprov DKI Jakarta, TNI, dan Polri yang bertujuan menjaga kelancaran lalu lintas. Sebanyak 1.460 personel gabungan diterjunkan dalam operasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Jakarta.

“Pemerintah DKI Jakarta pada hari ini melakukan Apel Siaga Operasi Lintas Jaya yang diadakan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya, kemudian Pomdam Jaya, dan seluruh stakeholder yang ada untuk menghadapi mudik Lebaran, sekaligus tentunya juga menghadapi bulan Ramadan ini,” kata Pramono.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hamas Ungkap Babak Baru Perundingan Gencatan Senjata dengan Israel

Pejuang Hamas. (ANTARA/Anadolu/py)

Gaza City, aktual.com – Hamas menyatakan bahwa babak baru perundingan gencatan senjata dengan Israel resmi dimulai pada Selasa (11/3) malam dan optimistis bahwa pembicaraan tersebut akan bermuara pada “kemajuan nyata”.

“Hamas telah memulai babak baru negosiasi gencatan senjata,” ucap pejabat tinggi Hamas, Abdel Rahman Shadid, dalam platform digital organisasi Palestina tersebut.

Ia menegaskan komitmen Hamas melibatkan diri “dengan tanggung jawab dan optimisme penuh”, termasuk untuk pembicaraan yang dilakukan dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk urusan sandera, Adam Boehler.

“Kami harap babak kali ini menghasilkan langkah konkret menuju tahap kedua negosiasi untuk menghentikan agresi, memastikan ditariknya pasukan penjajah Israel dari Gaza, dan merampungkan kesepakatan pertukaran tahanan,” kata Shadid.

Pekan lalu, Boehler bertemu dengan pejabat senior Hamas di Doha, Qatar, untuk membahas pembebasan sandera Israel di Gaza, termasuk lima WN AS, tanpa sepengetahuan Israel.

Menurut pihak Israel, masih ada 59 sandera mereka di Jalur Gaza yang 24 di antaranya diyakini masih hidup.

Sementara, lebih dari 9.500 orang Palestina saat ini masih ditahan di penjara Israel di mana mereka, menurut laporan HAM, didera siksaan dan pengabaian medis, sehingga menyebabkan banyak kematian.

Negosiasi tak langsung antara Israel dan Hamas yang dimediasi Qatar berlangsung di Doha. Hal tersebut terjadi usai pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengulur-ulur fase kedua kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri pertempuran dan memastikan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Fase pertama gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi Qatar dan Mesir dengan dukungan Amerika Serikat, berlangsung dari 19 Januari hingga 1 Maret 2025.

Netanyahu masih belum melanjutkan gencatan senjata ke tahap kedua karena mengutamakan pembebasan lebih banyak sandera Israel, namun enggan berkomitmen menghentikan serangan dan menarik pasukan militernya dari Gaza.

Pada 8 Maret lalu, Netanyahu mengeklaim bahwa Hamas menolak usulan AS supaya ada gencatan senjata sementara sepanjang Ramadhan dan Pesakh (Paskah Yahudi). Namun, bantuan kemanusiaan sudah dihalangi masuk ke Gaza sejak 2 Maret, sehingga memperburuk kondisi di wilayah itu.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak tewas akibat agresi militer Israel di Gaza. Serangan tersebut berhenti sementara sepanjang gencatan senjata dan pertukaran tahanan sejak Januari lalu.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk Netanyahu dan bekas pejabat pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain