11 April 2026
Beranda blog Halaman 936

Agrinas-Danantara Harus Duduk Bareng, Jangan Sampai Saling Menghambat

Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), di Jakarta. Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com – Pengamat Ekonomi Eliza Mardian menyampaikan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus duduk bersama mencari solusi dari masalah yang dihadapi Agrinas Pangan.

Hal ini menyikapi mundurnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota karena menganggap tidak ada dukungan dana dari Danantara sejak Agrinas dibentuk. Joao Angelo juga menuding, Danantara menerapkan birokrasi yang panjang dan berbelit.

“Harus duduk bareng, diskusi gimana solusinya agar ini tidak saling menghambat dan semua berjalan sesuai dengan Tupoksi dan prinsip tata kelola perusahaannya,” papar peneliti Center of Reform on Economic (CORE).

Baca juga:

Joao Mota Bongkar Skandal Kartel Padi: Petani Dijadikan Buruh di Tanah Sendiri

Menurut Eliza, jika telusuri salah satu penyebab pengunduran Dirut Agrinas karena hingga saat ini belum menerima alokasi anggaran apa pun sejak berdiri, meskipun telah menyusun rencana strategis.

Eliza menjelaskan, beberapa faktor penyebab dana masih belum turun mungkin secara kelayakan studi belum memenuhi. Di sisi lain, Danantara yang relatif masih baru harus menunjukkan kinerjanya agar mengelola dana secara prudent, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

“Jadi memang sebaiknya antar stakeholder ini harus berdiskusi duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan dan mencari win-win solution-nya,” katanya.

Terkait pengakuan Joao Mota bahwa Agrinas Pangan telah mengirimkan feasibility studies (FS) hingga empat kali namun belum ada tindak lanjut dari Danantara, menurut Eliza, berarti yang harus di evaluasi adalah apakah FS tersebut sudah layak dan realistis.

Baca juga:

Pengunduran Diri Dirut Agrinas Membuka Problem Utama Danantara

“Karena Danantara ini memiliki kepentingan besar mengelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Eliza juga menyampaikan, mekanisme menilai kelayakan program lewat FS amat penting. Karena beberapa program pemerintah sebelumya, seperti food estate, katanya, banyak yang sebetulnya kurang layak tapi tetap dipaksakan sehingga berakhir gagal dan merugikan negara.

“Jika kegagalan ini berulang tentu akan menambah ketidakpercayaan publik. Jadi harus berhati hati,” ucap Eliza.

Menurut Eliza, semua pihak harus mencari solusi terbaik, jangan sampai karena rencana strategisnya belum sesuai seperti yang diharapkan kemudian dibiarkan sehingga menjadi terhambat dan tidak ada progress.

“Jangan dibiarkan, harus ditindaklanjuti. Visi dan semangat Pak Prabowo terkait upaya mencapai swasembada pangan ini harus sampai dan dimiliki oleh para stakeholder terkait. Perlunya kesamaan visi dan ritme. Dengan demikian semua bisa berjalan harmonis, dan saling mendukung,” pungkas Eliza.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Wamenekraf Pastikan Akan Cari Tahu Soal HKI di Film “Merah Putih One for All”

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif dalam acara bersama komunitas IP lokal di Jakarta, Selasa (12/8/2025) (ANTARA/Fitra Ashari)

Jakarta, aktual.com – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memastikan kementeriannya akan mencari tahu apakah ada ada hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilanggar dalam pembuatan film animasi “Merah Putih One for All”.

Hal ini terkait adanya beberapa potongan adegan dalam animasi tersebut yang diduga merupakan kekayaan intelektual dari film lain yang juga menjadi perbincangan warganet dan kreator.

“Kalau yang kita lihat sebenarnya ada dua sih. Jadi aset itu kalau misalnya di dunia animasi dan termasuk dunia game juga, ada aset yang diperjualbelikan namanya digital asset seperti di Unity, it’s an open market. Kalau selama mereka membeli aset-aset yang ada di sana, ini tidak menyalahgunakan aturan,” kata Irene saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (12/8).

Irene mengatakan dalam industri digital dan visual game, ada aset kekayaan intelektual yang bisa diperjualbelikan dan legalitasnya terjamin. Namun jika pembuat animasi mengambil kekayaan intelektual tanpa izin dan bukan dari aset yang diperjualbelikan maka hal tersebut melanggar aturan.

Ia mengatakan akan memastikan animasi tersebut tidak menyalahi aturan dalam penggunaan visual dari kekayaan intelektual kreator lain tanpa izin.

Irene juga menegaskan film animasi “Merah Putih One for All” sama sekali tidak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah termasuk dari dana APBN, dan Kementerian Ekonomi Kreatif tidak memberikan dukungan dana baik dari finansial maupun non finansial seperti promosi.

“Satu-satunya yang kita berikan adalah waktu 23 atau 24 menit, saya beraudiensi dengan timnya, dimana seperti biasa kita beraudiensi dengan mereka memaparkan, kemudian kita memberikan umpan balik positif atau negatif, yang penting membangun, dan critical ke pihak-pihak yang waktu itu datang ke kantor, setelah itu kita serahkan ke market,” jelas Irene.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak bisa mengintervensi pihak swasta dalam hal ini bioskop yang ingin menayangkan film animasi “Merah Putih One for All”, dan keputusan untuk menonton atau tidak dikembalikan kepada masyarakat.

Irene menyarankan jika ada kreator animasi yang ingin membuat film namun belum mumpuni membuat dalam skala besar, bisa mencoba memasukkan karyanya ke platform kecil terlebih dahulu dan bisa membuatnya sebagai aset digital yang bisa diperjualbelikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dirut PT Agrinas Mundur, Kritik Birokrasi Berbelit di BPI Danantara

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. Aktual/DOK ANTARA

Jakarta, aktual.com – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membeberkan alasan di balik pengunduran dirinya dari jabatan tersebut. Salah satu faktor utama adalah sistem birokrasi di BPI Danantara yang menurutnya berbelit-belit dan justru menghambat percepatan program pangan nasional.

“Danantara dibentuk sebagai suatu badan baru untuk mempercepat atau mempersingkat proses-proses kegiatan yang sifatnya lebih kepada bisnis, bukan lagi membangun suatu birokrasi yang sangat panjang berbelit-belit, yang hampir tidak mungkin kita wujudkan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (11/8).

Joao mengaku frustrasi dengan lambannya proses administratif di Danantara. Alih-alih menjadi katalisator proyek strategis, badan tersebut dinilainya malah menjadi penghambat. Ia mencontohkan, selama enam bulan menjabat, pihaknya sudah diminta empat kali untuk membuat laporan feasibility studies (FS) oleh Danantara. Bahkan, anggaran untuk perusahaan belum cair sama sekali.

“Itulah birokrasi-birokrasi yang masih tetap dipertahankan dan dipraktikkan di dalam Danantara, sehingga sampai hari ini pun kami masih dimintakan lagi FS yang sampai hari ini mungkin sudah ketiga atau keempat kali yang kami serahkan,” katanya.

Menurut Joao, praktik tersebut bertolak belakang dengan mandat Presiden untuk memangkas prosedur yang menghambat. Ia menyayangkan sikap Danantara yang dinilai tidak sejalan dengan keseriusan Presiden mendorong kedaulatan pangan.

“Presiden yang ingin memotong atau mempercepat administrasi itu yang selama ini menghambat di mana para pembantunya selalu bilang ‘iya Pak’, tapi tidak ada yang mengeksekusi dan kita bertelit-telit dan tidak fokus,” ucapnya.

Merasa malu karena tak mampu memberi kontribusi nyata, Joao memilih mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Saya sangat malu memimpin perusahaan ini selama enam bulan tanpa bisa berkontribusi. Saya tidak mau menyalahkan anak buah, karena kegagalan ini adalah tanggung jawab saya sebagai pemimpin,” ujarnya.

Joao mengakui dirinya tidak cocok bekerja dalam sistem birokrasi berbelit. Sebagai pengusaha swasta, ia terbiasa bekerja cepat, taktis, dan berorientasi pada profit. Daripada terus berada di posisi yang tidak memberi dampak signifikan bagi industri pangan nasional dan kesejahteraan petani, ia memilih mundur.

“Budaya ini ternyata sangat jauh daripada apa yang kami praktikkan selama ini. Sehingga saya melihat semangat dan keseriusan Pak Prabowo untuk mewujudkan itu yang luar biasa tidak didukung oleh para pembantu-pembantunya termasuk Dananya masih terbelenggu dengan administrasi yang sangat panjang, rumit bertumpang tinggi dan tidak pernah selesai. Sehingga sudah 6 bulan kami masih belum bisa melakukan apapun,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dua Skandal Raksasa BRI! Kredit Macet Rp 31,6 Triliun & Korupsi EDC Rp 744 Miliar, CBA: Mantan Dirut Sunarso Terancam “Dobel” Jeratan

EDC BRI

Jakarta, Aktual.com – Nasib PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kian terpojok. Bank pelat merah yang selama ini menjadi kebanggaan pemerintah itu kini dibelit dua skandal kelas berat yang menyeret nama mantan Direktur Utama, Sunarso, ke bibir jurang hukum.

‎Kasus pertama datang dari Sumatera Selatan. Kamis (7/8/2025), Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Adhryansah, mengumumkan keberhasilan penyelamatan aset Rp 506 miliar terkait dugaan korupsi pemberian kredit BRI kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dan PT Sri Andal Lestari (SAL). Kredit macet ini diduga bukan kasus tunggal.

‎Center for Budget Analysis (CBA) bahkan mendesak Kejaksaan Agung untuk menggeledah kantor pusat BRI. Direktur CBA, Uchok Sky, mengungkap fakta mengejutkan: pada 2024, total kredit direstrukturisasi BRI yang masuk kategori perhatian khusus tembus Rp 31,6 triliun. Rinciannya, Rp 1,9 triliun masuk kategori “kurang lancar”, Rp 4,4 triliun “diragukan”, dan Rp 9,2 triliun sudah masuk daftar hitam alias macet.

‎“Dengan kondisi ini, Kejagung harus segera memanggil mantan Direktur Utama BRI, Sunarso, dan Direktur Utama BRI, Hery Gunardi. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti di level bawah,” tegas Uchok, Selasa (11/8).

‎Namun, badai yang mengancam BRI tak berhenti di situ. Sunarso juga dibayangi kasus korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020–2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proyek ini diduga merugikan negara hingga Rp 744 miliar.

‎Uchok menilai, posisi Sunarso kini ibarat “terjepit di antara dua palu godam hukum”.

‎“Satu kaki dipegang Kejagung karena kredit macet, satu kaki lagi dipegang KPK karena kasus EDC. Tapi, anehnya, KPK sampai sekarang belum berani memanggil Sunarso. Seolah ada ketakutan,” sindirnya.

‎Dengan nilai kerugian negara yang begitu fantastis, publik menunggu apakah kedua lembaga penegak hukum itu berani menembus tembok kekuasaan dan memproses pucuk pimpinan bank BUMN terbesar di negeri ini. Atau, sekali lagi, publik harus menyaksikan skandal besar yang menguap tanpa ujung?

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Klinik Pratama MPR Disurvey Lafkespri, Setjen MPR Komitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah foto bersama peserta kegiatan Survei Luring Akreditasi Klinik Pratama MPR RI Tahun 2025 di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menghadiri kegiatan Survei Luring Akreditasi Klinik Pratama MPR RI Tahun 2025 yang dilakukan oleh Dr. dr. Misbahul Munir, MKK dan Jayanti Indra Vury, SST Tim Surveyor Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI), di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Turut hadir dalam acara, beberapa pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI antara lain, Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Dyastasita WB, Kepala Bagian SDM Haris Purwa Priyambada, Penanggung Jawab Klinik Pratama drg. Dian Kusumaningrum serta seluruh dokter, perawat, apoteker, petugas farmasi dan staf Klinik Pratama.

Dalam sambutannya, Sesjen MPR Siti Fauziah mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya Setjen MPR untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan berstandar nasional. “Ini juga merupakan komitmen dari Setjen MPR untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan seluruh anggota MPR juga lingkungan kerja MPR,” katanya.

Dikatakan Ibu Titi -sapaan akrab Siti Fauziah-, Klinik Pratama MPR ingin mewujudkan pelayanan yang lebih dari sekedar fasilitas tapi pelayanan yang datang dari hati sehingga pasien yang sebagian besar dari Pimpinan dan anggota serta pegawai di lingkungan kerja MPR merasa nyaman berkunjung dan mendapatlan layanan kesehatan di Klinik Pratama MPR.

“Alhamdulillah, dari sisi fasilitas kami upayakan lengkap dan ‘komplit’. Antara lain, ada layanan konsultasi, dokter umum, poli gigi, fisioterapi, laboratorium dan farmasi. Ini adalah bentuk usaha dan upaya kami untuk memberikan pelayanan yang Paripurna, sehingga kita harapkan bisa mendapatkan akreditasi yang Paripurna juga,” ujar perempuan pertama dalam sejarah yang menjabat Sesjen MPR RI ini.

Upaya tersebut, lanjut Ibu Titi, dilakukan dengan sangat serius. Tidak hanya di sisi administrasi dan teknis. Tapi menyeluruh, termasuk membangun gedung klinik baru yang dirancang sedemikian rupa sesuai standar. Ruangan-ruangan yang dibutuhkan baik untuk IGD dan lain-lainnya itu pun sudah dipersiapkan. Intinya, Klinik Pratama MPR sangat memperhatikan semua detil yang ada dengan tujuan, supaya semuanya bisa terlayani dengan baik.

“Sekali lagi, kami mengucapkan selamat datang dan bertugas kepada Tim Surveyor Lafkespri. Kami disini membuka diri seluas-luasnya terhadap proses evaluasi dan siap menerima saran. Dan semoga niat baik kami ini diridhai Allah SWT. Semoga semua ini berjalan lancar, serta mendapatkan hasil yang terbaik,” tandasnya.

Joao Mota Bongkar Skandal Kartel Padi: Petani Dijadikan Buruh di Tanah Sendiri

Jakarta, Aktual.com – Dunia pangan nasional diguncang! Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, memilih mundur hanya enam bulan setelah menjabat. Alasannya? Ia mengaku muak melihat invasi penggilingan padi raksasa yang menguasai gabah petani kecil, mengoplos beras tak layak, dan mengeruk keuntungan dari subsidi pemerintah.

Joao menyebut, hanya 10 persen pangan nasional yang benar-benar dikuasai pemerintah, sisanya didominasi oleh segelintir pengusaha besar yang bergerak bak “kartel pangan” di balik layar.

Baca Juga: Pukulan Telak di Pangan Nasional! Dirut Agrinas Mundur, Bongkar Danantara Biang Birokrasi dan Anggaran Nol Rupiah

“Ada invasi luar biasa. Petani kita hanya dijadikan buruh di tanah mereka sendiri,” tegas Joao, Senin (11/8), di Jakarta Timur.

Tak hanya membongkar permainan kotor di hilir, Joao juga menuding Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) lalai mendukung kinerja Agrinas. Padahal, lembaga itu memiliki mandat untuk mengamankan investasi BUMN pangan.

Baca Juga: Dirut Agrinas Joao Mota Mundur: Anggaran Nol Rupiah, Birokrasi Danantara Dituding Hambat Kedaulatan Pangan

Keputusan mundur, menurutnya, adalah bentuk tanggung jawab pribadi sekaligus upaya menjaga integritas. Namun, mundurnya Joao menyisakan tanya besar: apakah ini sekadar pengunduran diri… atau langkah berani melawan cengkeraman “mafia” pangan yang tak tersentuh hukum?

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain