2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 937

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Interpol di Bandara Manila

Manila, Aktual.com – Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap sesaat setiba di Bandara Internasional Manila pada Selasa pagi (11/3) waktu setempat, setelah penerbangannya dari Hongkong. Ia ditangkap atas perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang sedang menyelidiki tuduhan ”kejahatan terhadap kemanusiaan” yang dilakukan selama masa jabatan kepresidenannya.

Dilansir dari Al Jazeera, menurut pemerintah Filipina, begitu ditangkap Duterte langsung ditahan sesuai permintaan ICC melalui badan kepolisian internasional, Interpol. ”Setibanya di sana, Jaksa Agung menyampaikan pemberitahuan ICC untuk surat perintah penangkapan kepada mantan presiden atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dia kini dalam tahanan pihak berwenang,” demikian pernyataan pemerintah Filipina.

Terkait dakwaan ICC, disebutkan Duterte telah menggelar kampanye anti narkoba secara brutal. Apa yang disebut sebagai ”perang melawan narkoba di saat Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina pada tahun 2016 hingga tahun 2022. Disebutkan kalau Duterte telah merampas hak-hak tersangka untuk ”mendapatkan proses hukum yang semestinya” sehingga mengakibatkan kematian ribuan orang, termasuk anak-anak , menurut pengaduan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Human Rights Watch (HRW) menggambarkan penangkapan Duterte sebagai langkah penting untuk akuntabilitas di Filipina. ”Penangkapannya dapat mendekatkan para korban dan keluarga mereka dengan keadilan dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada seorangpun yang kebal hukum. Pemerintah Bongbong Marcos harus segera menyerahkannya kepada ICC,” demikian pernyataan Bryony Lau, selaku wakil direktur HRW untuk Asia.

Sebelumnya ditangkap, Duterte sempat mempertanyakan legalitas penangkapannya. ”Apa hukumnya dan apa kejahatan yang telah saya lakukan,” ujar Duterte dalam sebuah video yang diunggah di media sosial oleh putrinya, Veronica Duterte.

”Jelaskan kepada saya sekarang dasar hukum keberadaan saya di sini karena tampaknya saya dibawa ke sini bukan atas kemauan saya sendiri. Itu kemauan orang lain,” ujar Duterte lagi.

Sedangkan dalam pidatonya pada hari Sabtu (8/3) lalu, di Hong Kong, ia juga membela tindakannya sebagai presiden dengan mengatakan bahwa dirinya melakukan segalanya untuk rakyat Filipina.
”Jika memang ini takdir hidupku, tidak apa-apa, aku akan menerimanya. Tidak ada yang bisa kulakukan,” kata Duterte di Hongkong.

Sementara itu, dalam catatan kepolisian Filipina, selama enam tahun masa jabatan Duterte sebagai presiden, tercatat lebih dari 7 ribu orang terbunuh dalam operasi anti narkoba resmi. Namun, para pegiat hak asasi manusia mengklaim bahwa pembunuhan tersebut berjumlah lebih dari 30 ribu orang, termasuk mereka yang dibunuh oleh tersangka tak dikenal, beberapa di antaranya kemudian ternyata adalah petugas polisi.

Untuk diketahui, ICC mulai memeriksa pengaduan tersebut pada tahun 2018 lalu. Perintah penangkapan tersebut dipandang sebagai kemenangan besar bagi para pegiat hak asasi manusia dan keluarga korban, meskipun Manila memutuskan untuk menarik diri sebagai penandatangan Statuta Roma.

Selama masa jabatannya, Duterte mendeklarasikan perang tanpa henti terhadap narkoba, dengan menghasut petugas polisi untuk “menembak dan membunuh” tersangka narkoba, atau memprovokasi mereka untuk melawan guna membenarkan penggunaan kekuatan mematikan. Sebagian besar kasus yang diselidiki ICC terjadi antara tahun 2016 dan 2019, ketika perintah Duterte untuk menarik diri dari ICC mulai berlaku.

Di antara mereka yang terbunuh selama kampanye perang anti narkoba terdapat lebih dari selusin walikota dan pejabat lokal lainnya serta pengacara dan hakim. Beberapa anak , yang tidak terkait dengan aktivitas narkoba, juga terbunuh. Pemerintah menganggap kematian ini sebagai ”kerusakan tambahan”.

Investigasi ICC terhadap perang narkoba berdarah telah membuat Duterte marah, hingga ia memerintahkan penarikan Manila dari ICC. Ia juga mengancam, dengan menggunakan bahasa bermuatan rasial, akan menangkap jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, jika dia mengunjungi Filipina untuk melakukan penyelidikan resmi. Bensouda sendiri akhirnya pensiun pada tahun 2021 dan digantikan oleh Karim Khan, yang melanjutkan penyelidikan.

Untuk diketahui, Statuta Roma, sebuah perjanjian internasional yang membentuk ICC untuk mengawasi kasus-kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, mulai berlaku pada tahun 2002. Filipina awalnya meratifikasinya pada tahun 2011.
Untuk diketahui pula, pada 1 Juli 2016, sehari setelah Duterte dilantik sebagai Presiden Filipina, Kepolisian Nasional Filipina meluncurkan Project Double Barrel, sebuah kampanye anti narkoba yang digencarkan secara agresif. Konsekuensinya, dalam operasi anti narkoba ”brutal” itu, berbagai lembaga pembela HAM mencatat lebih dari 30 ribu orang tewas dengan puncak kematian terjadi selama tahun 2016 dan tahun 2017.

Kelompok pembela HAM melaporkan bahwa selama periode itu, ribuan pengguna narkoba dan pedagang kecil tewas dibunuh secara misterius oleh penyerang tak dikenal. Pada waktu itu, bahkan sejak kampanye kepresidenan, Duterte berulang kali menyerukan pembunuhan para penjahat dan anggota organisasi perdagangan narkoba. Duterte mengatakan penjahat dan pengedar narkoba halal untuk ditembak mati tanpa harus takut dituntut.

”Saya akan menjadi diktator. Tetapi hanya untuk melawan kejahatan, narkoba, dan korupsi di pemerintahan,” lontar Duterte sehari setelah pemilihan presiden Filipina 2016 lalu. Ia juga menegaskan bahwa ia akan mundur dari jabatan jika dalam enam bulan dirinya gagal memenuhi janji tersebut.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menteri ESDM Kantongi Rancangan Keppres Pembentukan Badan Nuklir

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) Eniya Listiani Dewi dalam Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/3/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Jakarta, Aktual.com – Rancangan keputusan presiden (keppres) soal pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir disebut sudah di Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan dalam persiapan untuk meminta izin prakarsa kepada presiden.

“Keppresnya sudah di Pak Menteri (Bahlil), di meja Pak Menteri. Nanti izin prakarsanya naik dari Pak Menteri ke Pak Presiden (Prabowo Subianto),” ucap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/3).

Eniya menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah menyiapkan struktur yang lebih sederhana terkait dengan pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebagaimana mandat dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Ia juga menyampaikan bahwa yang akan menjadi anggota dalam struktur organisasi dari badan nuklir tersebut adalah seluruh kementerian terkait.

“Nanti itu (badan nuklir) semacam mirip-mirip satgas gitulah. Nanti Pak Menteri bisa lebih intens di situ, ini baru di meja Pak Menteri,” ucap Eniya.

Meskipun demikian, Eniya belum dapat memastikan kapan keppres pembentukan badan nuklir tersebut dapat diluncurkan.

“Kita berdoa bersama, ya,” kata dia.

Pemerintah Indonesia menyatakan segera membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) on-grid sebesar 250 megawatt. Semula, ditargetkan untuk on-grid pada 2032, namun kini diupayakan dipercepat menjadi 2029.

Pengembangan pembangkit nuklir merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghadirkan pembangkit listrik dari energi baru.

Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 443 gigawatt (GW) pada 2060, dengan 79 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

PM Palestina Desak Tekanan Internasional untuk Hentikan Serbuan Israel

Infrastruktur Gaza yang hancur setelah serangan Israel

Ramalah, Aktual.com – Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menyerukan peningkatan tekanan internasional terhadap Israel agar berhenti menyerang warga Palestina dan membuka kembali seluruh perlintasan di Gaza.

Tuntutan itu disampaikan Mustafa saat bertemu Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel pada Senin (10/3), di kantor perdana menteri di Ramallah, wilayah pendudukan Tepi Barat.

Mustafa mendesak negara-negara Uni Eropa untuk lebih menekan Israel agar menghentikan serangan, membuka semua perlintasan Gaza, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, termasuk pasokan tempat tinggal sementara, dan material rekonstruksi.

Seruan itu muncul setelah fase pertama gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan AS, berakhir pada 1 Maret.

Setelah berakhir, Israel kembali menutup semua perlintasan Gaza, memblokir bantuan kemanusiaan dalam upaya menekan Hamas.

Menurut pernyataan dari kantor Mustafa, ia juga menekankan perlunya menghentikan serangan militer Israel di Tepi Barat bagian utara, yang telah menghancurkan infrastruktur, rumah warga, dan fasilitas publik serta memaksa penduduk meninggalkan rumah-rumah mereka.

Militer Israel terus melancarkan serangan mematikan di Tepi Barat bagian utara, menewaskan sedikitnya 65 warga Palestina dan menyebabkan ribuan orang mengungsi sejak 21 Januari 2025.

Mustafa menyampaikan apresiasinya atas dukungan Uni Eropa terhadap rencana rekonstruksi Gaza yang telah disepakati dalam pertemuan puncak darurat Liga Arab di Kairo pada 4 Maret 2025 dan pertemuan menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Rencana tersebut diperkirakan akan menelan biaya 53 miliar dolar AS (sekitar Rp870,5 triliun) selama lima tahun tanpa menyebabkan pengusiran warga Palestina.

Namun, Israel dan Amerika Serikat menolak rencana tersebut, dengan tetap berpegang pada proposal yang diajukan Presiden AS Donald Trump sejak 25 Januari 2025, yang bertujuan memindahkan warga Palestina di Gaza ke Mesir dan Yordania, sebuah langkah yang ditolak oleh kedua negara tersebut, serta negara-negara Arab dan lembaga internasional lainnya.

Menanggapi hal itu, Bettel menegaskan urgensi untuk mengakhiri penderitaan warga Palestina, terutama di Gaza, serta menegaskan kembali dukungan Luksemburg terhadap upaya gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan reformasi pemerintahan Palestina, demikian menurut pernyataan yang dirilis setelah pertemuan berlangsung.

Sementara itu, Peminpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu masih enggan memulai fase kedua kesepakatan, dengan menuntut lebih banyak pembebasan sandera tanpa memenuhi komitmen seperti menghantikan perang atau menarik pasukan secara penuh dari Gaza.

Pada Senin, Hamas kembali menegaskan sikapnya dalam sebuah pernyataan: “Kami menegaskan komitmen penuh terhadap perjanjian gencatan senjata, pelaksanaannya, dan kesiapan kami untuk segera memulai negosiasi tahap kedua”.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Operasi Militer di Suriah Disertai Pembantaian Massal Diumumkan Berakhir

Damaskus, Aktual.com – Setelah empat hari pertempuran dan pembunuhan massal terhadap sisa-sisa pengikut mantan Presiden Basyar Hafiz al-Assad, pemerintah Suriah mengumumkan berakhirnya operasi militer, khususnya di Provinsi Latakia dan Tartus yang merupakan kantung minoritas Alawite Assad.

Dilansir dari The New Arab, bentrokan pasukan pemerintah dan pengikut Basyar al-Assad telah menewaskan lebih dari seribu warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Namun Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan lebih dari 1.500 orang telah tewas sejak Kamis (6/3) lalu, termasuk 1.068 warga sipil yang merupakan anggota minoritas Alawite yang dieksekusi massal oleh pasukan keamanan atau kelompok sekutu .

Kekerasan di jantung pesisir komunitas Alawite, yang merupakan kampung halaman Basyar al-Assad disebut pemerintah telah mengancam akan menimbulkan kekacauan pada transisi negara yang masih rapuh itu, akibat puluhan tahun di bawah kekuasaan tangan besi rezim Assad.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Hassan Abdul Ghani dalam sebuah pernyataan menyebutkan pada hari Senin (10/3) secara resmi mengakhiri ’operasi militer’ besar-besaran mereka terhadap ancaman keamanan dan ”sisa-sisa rezim” di provinsi Latakia dan Tartus di pantai Mediterania.

”Pasukan kami telah menetralisir sel-sel keamanan dan sisa-sisa rezim lama di Kota al-Mukhtareyah, Kota al-Mazairaa, wilayah al-Zobar, dan lokasi lain di Provinsi Latakia, serta Kota Dalia, Kota Tanita, dan Qadmous di Provinsi Tartous, sehingga berhasil menggagalkan ancaman dan mengamankan wilayah tersebut,” kata Hassan Abdul Ghani.

Ia juga mengatakan bahwa lembaga-lembaga publik di kawasan itu kini sudah dapat kembali menjalankan aktivitasnya, seraya menambahkan, ”Kami tengah mempersiapkan diri untuk kembali ke kehidupan normal dan berupaya memperkuat keamanan dan stabilitas.”

Abdul Ghani berjanji bahwa pasukan keamanan juga akan ”memberikan kesempatan penuh kepada komite investigasi untuk mengungkap keadaan insiden ini, memverifikasi fakta, dan memberikan keadilan kepada yang tertindas.”

Pengumuman itu muncul setelah Presiden sementara Ahmed al-Sharaa , yang kelompok Islamisnya memimpin serangan yang menggulingkan Assad pada tanggal 8 Desember, mengatakan negara itu tidak akan terseret kembali ke dalam pertikaian sipil.

”Suriah tidak akan membiarkan kekuatan asing atau pihak domestik mana pun menyeretnya ke dalam kekacauan atau perang saudara,” kata Sharaa dalam pidatonya. Ia juga berjanji untuk menuntut pertanggungjawaban, dengan tegas dan tanpa keringanan, siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil, atau yang melampaui kewenangan negara.

Dalam wawancara pada hari Senin (10/3), Sharaa mengakui bahwa ada banyak pelanggaran setelah pecahnya kekerasan dan berjanji akan menghukum semua orang yang bertanggung jawab, termasuk sekutunya sendiri jika perlu.

”Suriah adalah negara hukum. Hukum akan berlaku bagi semua orang. Kami berjuang untuk membela kaum tertindas, dan kami tidak akan menerima adanya pertumpahan darah secara tidak adil, atau tidak ada hukuman atau pertanggungjawaban, bahkan di antara orang-orang terdekat kami,” katanya kepada kantor berita Reuters.

Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan terjadi di daerah tersebut pada hari Kamis setelah orang-orang bersenjata yang setia kepada presiden terguling menyerang pasukan keamanan baru Suriah. Pertempuran itu telah menewaskan 231 personel keamanan pemerintah, dan 250 pejuang pro-Assad, menurut Observatory yang berpusat di Inggris, yang mengandalkan jaringan sumber di dalam Suriah. Namun pihak berwenang tidak memberikan secara resmi angka korban.

Di Jableh di Provinsi Latakia, seorang penduduk yang meminta identitasnya dirahasiakan karena masalah keamanan berbicara kepada AFP sambil menangis tentang teror yang dilakukan kelompok bersenjata yang telah menguasai kota tersebut. ”Lebih dari 50 orang dari keluarga dan teman saya telah terbunuh. Mereka mengumpulkan mayat-mayat dengan buldoser dan menguburnya di kuburan massal,” ungkap warga itu.

Di beberapa daerah, warga sudah mulai berani keluar rumah, tetapi banyak yang masih takut meninggalkan rumah setelah gelap dan mengeluh kurangnya persediaan dasar. ”Saat ini situasi di Latakia sedikit lebih tenang, orang-orang sudah keluar dan beraktivitas setelah lima hari dilanda kecemasan dan ketakutan ekstrem,” kata Farah, seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang hanya menyebutkan nama depannya.

Namun karena situasi masih ”sangat tegang”, dia mengatakan bahwa ”setelah jam enam sore, lingkungannya berubah menjadi kota hantu”.

Sebuah video yang tersebar di media sosial memperlihatkan jasad sedikitnya dua lusin pria berpakaian sipil, ditumpuk di halaman sebuah rumah, di al-Mukhtareyah. Di tempat lain, muncul laporan tentang para pejuang yang mencari anggota Alawite dan membunuh seluruh keluarga di tempat.

Hiba, seorang wanita Alawite di Baniyas, mengatakan kepada BBC bahwa pejuang Chechen yang setia kepada pemerintah telah menyerang lingkungannya. ”Tetangga kami terbunuh termasuk anak-anak. Mereka datang dan mengambil semuanya, emas, semuanya. Mereka mencuri semua mobil di lingkungan itu. Mereka bahkan pergi ke supermarket dan mengambil semua barang dari rak,” ungkap Hiba.

”Kami menunggu giliran. Kami tidak tahu kapan giliran itu akan tiba. Kami melihat kematian, kami melihat orang-orang sekarat di depan kami dan sekarang semua teman, tetangga kami, telah tiada. Mereka membunuh orang-orang tak berdosa dengan kejam yang tidak ada hubungannya dengan semua ini,” masih tutur Hiba.

Kepala hak asasi manusia PBB Volker Türk mengatakan kantornya telah menerima banyak laporan tentang terbunuhnya seluruh keluarga, termasuk wanita, anak-anak, dan pejuang yang tidak berdaya.
”Ada laporan tentang eksekusi singkat atas dasar sektarian yang dilakukan oleh pelaku yang tidak diketahui identitasnya, oleh anggota pasukan keamanan pemerintah sementara, serta oleh elemen-elemen yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya,” kata Volker.

Seorang jurnalis AFP mengatakan jalan antara Latakia dan Jableh di selatan sebagian besar kosong, hanya kendaraan militer dan ambulans yang melintas. Kendaraan yang rusak akibat bentrokan juga berserakan di pinggir jalan.

Sementara itu, dalam khotbahnya di Damaskus pada hari Minggu (9/3), Patriark Ortodoks Yunani dari Antiokhia, John X mengatakan bahwa ”banyak orang Kristen yang tidak bersalah juga terbunuh bersama dengan orang Alawi.

Berita duka dibagikan di media sosial untuk beberapa anggota komunitas Kristen kecil yang tinggal di pesisir, tujuh di antaranya dapat dikonfirmasi AFP telah terbunuh. ”Kami semua adalah korban, dari semua sekte. Kita semua berada di kapal yang tenggelam, dan tidak ada seorang pun yang akan melindungi kita kecuali diri kita sendiri,” kata Michel Khoury, 42, seorang pengacara Kristen di Latakia.

Sedangkan Amnesty International mengatakan pada hari Senin (10/3) bahwa pihak berwenang juga harus memberikan akses kepada penyelidik nasional dan internasional independen ke Suriah, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan pencarian fakta mereka sendiri.

Para analis mengatakan kekerasan terbaru ini mempertanyakan kemampuan pemerintah baru untuk memerintah dan membangun kembali negara yang hancur akibat perang saudara selama 13 tahun. ”Kekacauan milisi yang kita saksikan di kota-kota pesisir Alawite memberitahu kita, bahwa tentara Suriah yang baru tidak memegang kendali,” kata Joshua Landis, seorang pakar Suriah di Universitas Oklahoma.

Menurut Landis, kekerasan tersebut akan menghalangi upaya Ahmed al-Sharaa untuk mengonsolidasikan kekuasaannya dan meyakinkan masyarakat internasional bahwa ia memegang kendali.

Untuk diketahui, kekerasan tersebut adalah yang terburuk di Suriah sejak Sharaa memimpin serangan pemberontak kilat yang menggulingkan Assad pada bulan Desember, mengakhiri 13 tahun perang saudara yang menghancurkan dimana lebih dari 600 ribu orang tewas dan 12 juta lainnya terpaksa mengungsi.

Terkait bentrokan yang terjadi empat hari terakhir, sebuah sumber keamanan juga mengatakan kepada Reuters bahwa 300 personel keamanan telah tewas. Namun kantor berita pemerintah Sana mengatakan kuburan massal berisi jasad personel keamanan telah ditemukan di Qardaha. Televisi Suriah yang berbasis di Turki mengutip warga yang mengatakan para loyalis Assad telah menguburkan polisi yang tewas dalam pertempuran baru-baru ini di sana.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mentan Tegaskan Tidak Boleh Kompromi Terkait Pelanggaran MinyaKita

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Aris Wasita

Solo, aktual.com – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak boleh ada kompromi untuk penindakan terkait pelanggaran takaran MinyaKita di pasaran.

“Kami sudah berkoordinasi dengan penegak hukum Pak Kapolri, yang bersalah ditindak tegas,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/3).

Ia mengatakan, siapa pun tidak boleh ada kompromi dalam menyikapi pelanggaran soal MinyaKita ini.

“Karena kalau kita kompromi sama dengan berternak kejahatan dan korbannya adalah rakyat,” katanya.

Mengenai MinyaKita yang dijual tidak sesuai takaran yang tercantum 1 liter pada kemasan, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

“Kami kompak dengan Pak Mendag (Menteri Perdagangan), justru informasi awal dari Pak Mendag dan kami mengecek di lapangan, jadi kami kompak dengan beliau,” katanya.

Ia mengatakan, seluruh aparat penegak hukum juga terus bekerja mengawasi di lapangan.

“Tadi saya cek langsung masih ada yang kurang tapi tidak seperti empat hari lalu, jadi ada perubahan,” katanya.

Sejauh ini, aparat penegak hukum sudah menyegel lima tempat produksi MinyaKita yang menjual tidak sesuai takaran.

“Hari Sabtu ada tiga, tadi dua, jadi lima yang kami dapatkan. Pasti kami tindak, kayaknya sudah disegel, kami koordinasi dengan Pak Mendag agar disegel. Tidak ada ruang untuk mempermainkan rakyat kecil, kalau bisa dipidana pasti dipidana,” katanya.

Sementara itu, mengenai temuan MinyaKita di Pasar Gede yang tidak sesuai dengan takaran 1 liter, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan aparat bidang perekonomian.

“Kami cek di sana, memang ada selisih sedikit. Tadi memang Pak Mentan sudah ngecek, ada miring sedikit. Kami dari Tim Satgas Pangan berkomunikasi dengan produsen agar lebih teliti lagi supaya berat bersihnya betul-betul 1 liter,” katanya.

Ia mengatakan jika pada kasus tersebut murni ada pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi maka akan langsung dikomunikasikan dengan kepolisian.

“TPID di dalamnya ada polisi. Kalau tidak sesuai takaran harus ditarik, diganti, harus bertanggung jawab. Kami di daerah sebagai pengawas supaya masyarakat tidak dirugikan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PIHPS Catat Harga Cabai Rawit Merah Rp89.200/Kg dan Telur Ayam Rp30.950/Kg

Bapanas menyatakan harga pangan di pasar tradisional Kota Tangerang dalam kondisi stabil dan stok cukup Pemda diminta rutin melakukan pemantauan apalagi menjelang Ramadhan akhir Februari 2025.
Bapanas menyatakan harga pangan di pasar tradisional Kota Tangerang dalam kondisi stabil dan stok cukup Pemda diminta rutin melakukan pemantauan apalagi menjelang Ramadhan akhir Februari 2025.

Jakarta, aktual.com – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI) mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, cabai rawit merah di harga Rp89.200 per kilogram (kg) dan telur ayam ras di harga Rp30.950 per kg, Selasa (11/3) pagi.

Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, pukul 10.00 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp45.350 per kg, bawang putih di harga Rp47.650 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.050 per kg; beras kualitas bawah II Rp13.800 per kg; beras kualitas medium I Rp15.050 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp14.900 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.900 per kg; dan beras kualitas super II Rp15.600 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp55.900 per kg; cabai merah keriting Rp57.400 per kg; dan cabai rawit hijau Rp63.700 per kg.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp37.000 per kg, daging sapi kualitas I Rp134.600 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp126.550 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.000 per kg; gula pasir lokal Rp18.700 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.100 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.750 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.100 per liter.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain