11 April 2026
Beranda blog Halaman 938

Harga Emas di Pegadaian Turun

Emas Batangan Antam

Jakarta, aktual.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (12/8), menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, kompak turun.

Emas Galeri24 turun dari angka Rp1.935.000 menjadi Rp1.924.000 per gram, begitu pula emas Antam turut turun ke angka Rp2.014.000 dari awalnya Rp2.020.000 per gram.

Selanjutnya emas UBS turun menjadi Rp1.933.000 dari semula Rp1.953.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.045.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.933.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp3.835.000

‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp9.476.000

‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp18.850.000

‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp47.032.000

‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp93.869.000

‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp187.663.000

‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp469.018.000

‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp936.930.000

‎Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.009.000

‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.924.000.

‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.790.000

‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.406.000

‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.760.000

‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.785.000

‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.494.000

‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp186.895.000

‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp467.007.000

‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp933.552.000

‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.867.104.000.

‎Harga emas Antam:

‎- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.059.000

‎- Harga emas Antam 1 gram: Rp2.014.000

‎- Harga emas Antam 2 gram: Rp3.965.000

‎- Harga emas Antam 3 gram : Rp5.921.000

‎- Harga emas Antam 5 gram: Rp9.833.000

‎- Harga emas Antam 10 gram: Rp19.609.000

‎- Harga emas Antam 25 gram: Rp48.891.000

‎- Harga emas Antam 50 gram: Rp97.699.000

‎- Harga emas Antam 100 gram: Rp195.317.000

‎- Harga emas Antam 250 gram: Rp488.019.000

‎- Harga emas Antam 500 gram: Rp975.819.000

‎- Harga emas Antam 1.000 gram: Rp1.951.596.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bandara Mutiara SIS Al Jufri Palu Resmi Jadi Internasional

Wakil Ketua MPR RI AM Akbar Supratman. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI AM Akbar Supratman mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Perhubungan, serta seluruh pihak terkait atas penetapan Bandara Mutiara SIS Al Jufri Palu sebagai bandara internasional.

Status tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025. Menurut Akbar, keputusan ini merupakan langkah strategis yang akan memberi dampak positif bagi perekonomian, pariwisata, dan hubungan internasional Sulawesi Tengah.

“Penetapan status internasional ini bukan sekadar pengakuan administratif, tetapi lompatan besar yang membuka gerbang Sulawesi Tengah menuju dunia. Konektivitas udara akan semakin kuat, arus barang dan orang akan lebih lancar, serta menjadi magnet investasi,” ujar Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Ia menilai posisi geografis Sulawesi Tengah yang strategis di kawasan Indonesia tengah memberi peluang besar untuk menjadi pusat distribusi logistik dan destinasi wisata internasional. Potensi wisata alam seperti Taman Nasional Lore Lindu, Kepulauan Togean, hingga kekayaan kuliner dan kerajinan lokal diharapkan semakin terangkat.

Akbar juga menyoroti kesiapan infrastruktur dan layanan bandara. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Sulteng dalam meningkatkan kapasitas pelayanan, membangun kerja sama lintas sektor, dan memastikan keamanan serta keselamatan penerbangan.

“Kita optimistis, dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Bandara SIS Al Jufri akan menjadi pintu utama mobilitas global yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” kata Senator Dapil Sulawesi Tengah ini.

Ia menegaskan, status internasional ini harus diiringi pelayanan prima bagi penumpang domestik maupun mancanegara. “Kualitas layanan dan profesionalisme harus dijaga agar setiap tamu yang datang mendapat kesan positif,” ujarnya.

Dengan penetapan tersebut, Akbar optimistis Bandara Mutiara SIS Al Jufri akan menjadi gerbang utama Sulawesi Tengah menuju dunia.

SOROTAN: Agrinas, Pangan Nol-Anggaran Nol-Dukungan Nol

Ilustrasi: Agrinas, Pangan Nol-Anggaran Nol-Dukungan Nol

Ketika Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memutuskan mundur, alasan yang disampaikan terdengar sederhana tapi memalukan, karena anggaran masih nol.

Bayangkan, sebuah perusahaan pelat merah yang digadang-gadang menopang visi besar Presiden Prabowo untuk swasembada pangan ternyata berjalan tanpa bensin. Mesin disiapkan, sopirnya ada. Parahnya lagi tangki kosong. Bagaimana mau melaju?

Joao tak hanya mundur, ia membawa serta permintaan maaf pada Presiden, petani, dan rakyat. Ironisnya, ia tidak minta maaf karena gagal bekerja, tapi karena tidak pernah diberi amunisi untuk berperang.

Di balik itu, ada nada getir tentang visi besar negara ini untuk kedaulatan pangan yang ternyata masih terjebak dalam ruang rapat stakeholder yang tidak punya sense of crisis.

Visi Prabowo tentang swasembada pangan sudah jelas, petani sejahtera dan negara mandiri. Tetapi, sebagaimana kisah klasik BUMN strategis di negeri ini, niat baik Presiden seringkali terjebak di meja birokrasi pembantunya.

BPI Danatara, badan investasi yang seharusnya menjadi pendorong, justru tampak seperti penonton di tribun dan menunggu laga usai baru berkomentar.

Dengan anggaran nol, sulit berharap Agrinas bisa melangkah. Lebih sulit lagi membayangkan bahwa masalah ini baru diungkap ketika pucuk pimpinannya sudah frustrasi.

Apakah tidak ada yang membaca tanda-tanda ini sebelumnya?

Atau memang ini strategi natural selection di dunia BUMN, siapa yang bertahan tanpa anggaran, dialah pemenang?

Kritik Joao sebetulnya bukan sekadar kepada Danatara, tapi kepada pola pikir birokrasi yang lebih senang menggelar seremoni daripada aksi.

Mereka yang duduk di kursi empuk stakeholder tampaknya lupa bahwa krisis pangan bukan wacana, melainkan ancaman nyata.

Danatara, lewat CEO Rosan Roeslani, tentu mengucapkan salam perpisahan yang manis. Proses transisi dijamin tertib, terukur, dan terencana, katanya. Kalimat ini terdengar seperti template yang dipakai setiap kali ada pergantian direksi mendadak, tak peduli penyebabnya.

Ironisnya, pengunduran diri Joao juga mengingatkan kita pada tren yang sudah terlalu sering terjadi di BUMN dan menjadi buah bibir beberapa waktu belakangan, yaitu pengangkatan pejabat yang jauh dari kompetensi bidangnya.

Alih-alih menempatkan orang yang paham pangan dan pertanian, yang datang justru figur-figur dengan latar belakang jauh dari sektor tersebut. Akibatnya, bukan cuma anggaran yang nol, tapi juga kepemimpinan yang kehilangan arah dan kemampuan untuk bergerak cepat.

Jika pejabat utama saja tak menguasai ladangnya, bagaimana mungkin visi besar swasembada pangan bisa terwujud?

Pola ini semakin mempertegas bahwa persoalan di BUMN bukan hanya soal dana, tapi juga soal tata kelola sumber daya manusia yang masih amburadul dan lebih mengedepankan kepentingan politik ketimbang profesionalisme.

Akhirnya, mundurnya Joao menjadi pengingat bahwa dalam republik ini, mimpi besar bisa kandas bukan karena lawan, tapi karena kawan sendiri lupa menyalakan mesin.

Swasembada pangan? Mari mulai dari swasembada logika.

Tabik

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Perjuangan Ulama dalam Perang Kemerdekaan: Kiprah KH. Hasyim Asy’ari dan Laskar Hizbullah-Sabilillah

Hadrotussyekh KH Hasyim Asy'ari

Jakarta, aktual.com – Peran para ulama Islam pada masa perang kemerdekaan merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah bangsa yang patut dipahami. Hal ini tidak hanya memperluas wawasan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menunjukkan betapa besar kontribusi ulama dalam proses tersebut.

Salah satu contoh nyata adalah keterlibatan KH. Hasyim Asy’ari, sosok ulama kharismatik yang menjadi guru bagi berbagai kalangan. Menjelang kemerdekaan, Kiai Hasyim memusatkan perhatian pada upaya membangun kekuatan bangsa, termasuk membina para pejuang dari Laskar Sabilillah dan Hizbullah. Beliau bahkan berani menentang penjajah dengan menolak tunduk pada kekuasaan mereka.

Para kiai dan ulama pada masa itu tidak sekadar mengajar agama, tetapi juga berada di garis depan melawan penjajah. Perjuangan mereka bukan hanya demi mempertahankan keyakinan, melainkan juga untuk membela tanah air. Bagi Kiai Hasyim, agama dan negara adalah dua hal yang tidak terpisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang saling menguatkan.

Generasi muda perlu memahami betapa besar jasa para kiai di masa tersebut. Pada momentum peringatan kemerdekaan, penting untuk merenungkan peran tokoh seperti Kiai Hasyim yang berjuang demi tegaknya NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tak lepas dari perjuangan kaum santri, khususnya pada periode 1943–1945 ketika hampir semua pesantren membentuk pasukan laskar demi merebut kemerdekaan.

Dua laskar yang paling dikenal adalah Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Laskar Hizbullah, yang berarti “Tentara Allah”, dibentuk pada 8 Desember 1944 menjelang akhir kekuasaan Jepang. Anggotanya adalah para pemuda Islam dan santri dari berbagai daerah. Awalnya, Hizbullah didirikan sebagai kekuatan cadangan PETA (Pembela Tanah Air), setelah Jepang memberi izin kepada para tokoh Muslim untuk membentuk pasukan militer. Saat itu Jepang tengah terdesak oleh Sekutu.

Sebagai pimpinan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Kiai Hasyim menjadi penggerak semangat para pejuang. Di Pesantren Tebuireng, beliau memberikan wejangan, amalan, doa, dan ritual pemberangkatan yang sakral, menjadi penyemangat besar bagi para santri. Selain pelatihan militer, anggota Hizbullah juga dibekali pendidikan spiritual. Setelah selesai berlatih, mereka kembali ke daerah masing-masing dan membentuk satuan militer. Sementara itu, para kiai pesantren membentuk Laskar Sabilillah yang turut bertempur mempertahankan kemerdekaan, termasuk dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945.

Sebelum diberangkatkan ke medan tempur, para anggota Hizbullah—terutama dari Jawa Timur—digembleng langsung oleh Kiai Hasyim. Kiai Abu Bakar Diwek Jombang menyebut bahwa beliau memberikan doa dan wirid khusus, meski bacaan persisnya dirahasiakan. Dari didikan ini lahir pejuang tangguh seperti Kiai Munasir Mojokerto, Kiai Yusuf Hasyim (putra beliau), dan Kiai Ahyat Chalimi Mojokerto, yang memimpin Hizbullah Jombang-Mojokerto melawan Sekutu.

Banyak pula kiai muda yang menjadi komandan andal, seperti Kiai Hasyim Latief, Kiai Nawawi Mojokerto, dan Kiai Masykur Malang. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Bung Tomo, dan Jenderal Soedirman sering meminta nasihat kepada para kiai. Bahkan, pada 17 September 1945, Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa jihad bahwa membela tanah air merupakan jihad fi sabilillah. Fatwa ini menjadi jawaban atas permintaan Soekarno untuk menetapkan hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam.

Pada 21–22 Oktober 1945, PBNU menggelar rapat konsul NU se-Jawa dan Madura di Surabaya. Hasilnya, pada 22 Oktober, lahir Resolusi Jihad yang menegaskan kewajiban mempertahankan NKRI, di mana yang gugur dalam pertempuran dianggap syahid. Naskah resolusi ini bahkan menjabarkan kewajiban fardhu ‘ain bagi Muslim dalam radius 94 km dari lokasi musuh.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tonggak keberlanjutan bangsa. Jika saat itu Sekutu berhasil tanpa perlawanan, Indonesia mungkin hanya menjadi negara boneka atau bagian dari persemakmuran, bukan negara berdaulat.

KH. Salahuddin Wahid pernah menjelaskan bahwa di masa pendudukan Jepang, banyak ruang diberikan kepada tokoh Islam. Jepang membentuk Shumubu, badan urusan agama, yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy’ari, namun sehari-hari dikelola oleh putranya, KH. Wahid Hasyim. Dari sinilah lahir banyak tokoh Islam yang bergerak menuju kemerdekaan, termasuk pembentukan Hizbullah dan PETA yang dilatih Jepang. Langkah ini merupakan hasil lobi para tokoh, termasuk Kiai Hasyim, Soekarno, dan Supriadi, meski menuai kritik dari tokoh seperti Sutan Sjahrir yang menganggapnya sebagai bentuk kolaborasi. Padahal, menurut Gus Sholah, itu hanyalah strategi dakwah.

Melalui Masyumi, Kiai Hasyim dan Kiai Wahid mempersatukan umat Islam Indonesia. Tokoh-tokoh Masyumi berperan besar di jalur politik dan diplomasi. Pemanfaatan kesempatan bekerja sama dengan Jepang terbukti mempermudah jalan menuju kemerdekaan. BPUPKI kemudian dibentuk, melahirkan usulan dasar negara, yang akhirnya dirumuskan Panitia Sembilan—termasuk KH. Wahid Hasyim—dalam Piagam Jakarta. Meskipun akhirnya tujuh kata pada sila pertama dihapus, umat Islam menunjukkan kebesaran hati menerima keputusan tersebut demi persatuan bangsa.

Semua strategi politik dan dakwah yang dijalankan KH. Wahid tidak lepas dari arahan Kiai Hasyim. Keputusan-keputusan bijak di masa genting itu memastikan kemerdekaan dapat segera diproklamasikan. Karena itu, kesetiaan umat Islam terhadap NKRI tidak perlu diragukan; sejak awal, mereka telah membuktikan pengorbanannya demi negeri ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Banteng Berpaling! Tiga Kader Senior PDIP Loncat ke PSI, Sinyal Retaknya Kandang Jateng?

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024)

Jakarta, Aktual.com – Aroma manuver politik kian menyengat dari Jawa Tengah. Tiga eks kader senior PDI Perjuangan—Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto—memutuskan angkat kaki dari “kandang banteng” dan resmi berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan ini tak hanya mengagetkan publik, tapi juga memicu pertanyaan: apakah ini sekadar perpindahan kader atau tanda retaknya dominasi PDIP di basis terkuatnya?

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memilih merespons dingin dan tanpa nada emosi. “Kalau kemudian seseorang, atau tiga orang, atau berapa pun jumlahnya sudah tidak berkeinginan untuk ada di PDI Perjuangan, monggo saja,” ujarnya di Senayan, Jakarta, Senin (11/8). Jawaban singkat ini terdengar ringan, namun di telinga para pengamat, terselip pesan politik: PDIP tak akan memburu mereka yang memilih jalan berbeda.

Langkah ini menjadi sorotan lantaran ketiga eks kader tersebut memiliki rekam jejak politik di Solo dan Jawa Tengah yang erat dengan PDIP. Bahkan, Wawanto merupakan mantan anggota DPRD Solo. Kini, mereka berada di bawah komando Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, yang mengklaim bahwa keputusan bergabung diambil karena PSI dinilai memiliki kesamaan visi dan arah perjuangan politik.

Kepindahan ini tak bisa dilepaskan dari dinamika politik Jateng. Selama dua dekade terakhir, wilayah ini dianggap “tanah merah” yang sulit ditembus partai lain. Namun, masuknya PSI—partai yang identik dengan kaum muda dan manuver media—dapat menjadi ujian serius bagi PDIP, terutama menjelang Pilkada 2024 dan Pemilu 2029.

Pengamat politik menilai, PSI berpotensi menggunakan wajah-wajah eks PDIP ini untuk mengikis dominasi banteng dari dalam. “Ini bukan sekadar soal pindah partai. Mereka membawa jejaring, simpatisan, dan sebagian basis suara. Kalau dikelola dengan benar, ini bisa menjadi pintu masuk PSI di kantong suara PDIP,” ujar salah satu analis yang enggan disebut namanya.

Di sisi lain, PDIP disebut sedang menghadapi tantangan menjaga soliditas kader di tengah derasnya arus politik transaksional. Pergeseran loyalitas kader dianggap sebagai efek dari dinamika politik nasional yang semakin cair pasca Pemilu 2024. Jika gelombang ini berlanjut, bukan tidak mungkin “retakan kecil” di Jateng akan melebar menjadi celah besar yang dimanfaatkan lawan politik.

Kini, publik menanti langkah lanjutan kedua partai. Apakah PSI akan mengkapitalisasi momentum ini untuk mengukir pijakan di Jateng, atau PDIP akan mengerahkan kekuatan penuh menutup celah perpecahan? Yang jelas, lonceng peringatan sudah berbunyi di kandang banteng, dan politik Jawa Tengah tidak akan lagi sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kemerdekaan Palestina Dengan Sarat Demiliterisasi Untungkan Israel

Tank-tank Israel sedang memasuki wilayah Gaza - foto X

Jakarta, aktual.com – Setelah hampir 22 bulan Israel melakukan kekejian hingga genosida rakyat Palestina di Jalur Gaza. Sejumlah negara mulai menyatakan akan mengakui kemerdekaan Palestina di sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Beberapa negara yang akan mendukung Kemerdekaan Palestina diantaranya adalah Prancis dan Inggris sebagai pemilik Hak Veto di PBB. Hak luar biasa yang tidak dimiliki semua negara anggota PBB.

“Jika Inggris dan Prancis mewujudkan rencana itu bulan depan, tinggal Amerika Serikat dari lima pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB belum mengakui kemerdekaan Palestina,” kata Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf kepada Aktual.com, Senin (11/8/2025).

Baca Juga:

PBB Peringatkan Rencana Israel Kuasai kota Gaza Beresiko Timbulkan Bencana Kemanusiaan

Pendiri situs Albalad.co ini menambahkan, rencana beberapa negara Barat itu merupakan sinyal positif dalam panggung politik internasional, namun pengakuan atas negara Palestina sekadar simbolik dan tidak akan mengubah keadaan di lapangan.

“Israel masih menjajah Palestina,” tegasnya.

Faisal melihat, Rencana pengakuan terhadap negara Palestina bukan seperti negara diimpikan bangsa Palestina. Indikasi ini terlihat dari pengumuman disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron bulan lalu.

“Prancis akan mengakui negara Palestina demiliterisasi (tanpa angkatan bersenjata),” ungkapnya.

Baca Juga:

Israel Sedang Siapkan Perang Baru di Gaza

Dengan situasi tersebut, menurutnya bagaimana mungkin Palestina menjadi sebuah negara tanpa angkatan perang mesti hidup berdampingan dengan bekas penjajahnya, Israel.

“Tentu saja, negara Zionis itu bisa berbuat seenaknya kapan saja,” ucapnya.

Pernyataan Marcon itu sebenarnya membuka rencana negara-negara Barat mengakui Palestina, yang dibarengi tekanan terhadap Hamas untuk menyerah dan melucuti senjata.

“Akhirnya ketahuan, rencana pengakuan sejumlah negara Barat itu sekadar formalitas bukan terobosan untuk membantu Palestina segera merdeka dan berdaulat,” ungkapnya.

Selain itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah bilang dia setuju pembentukan negara Palestina dengan dua syarat. Pertama tanpa angkatan bersenjata dan bukan beribu kota di Yerusalem Timur.

“Mestinya yang harus segera dilakukan bukan mengakui negara Palestina tapi bagaimana mengakhiri kebiadaban Israel di Jalur Gaza sekaligus memberikan hukuman atas kejahatan perang dan kemanusiaan dilakukan Israel,” tegasnya.

Menurutnya, semua negara perlu memberi sanksi politik (pemutusan hubungan diplomatik dan mengeluarkan Israel dari beragam organisasi regional dan multilateral, serta menetapkan Netanyahu beserta pejabat sipil dan militer terlibat dalam perang di Gaza sebagai persona non-grata sanksi ekonomi (pemutusan hubungan dagang dan kerjasama bisnis, blokade darat, laut, dan udara), serta sanksi militer (embargo senjata).

Selain itu, melaksanakan surat perintah penangkapan dikeluarkan ICC (Mahkamah Kejahatan Internasional) terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, ditambah perwira dan tentara terbukti melakukan kejahatan perang di Gaza.

“Tentu saja semua itu sulit dilakukan bila masih takut terhadap Amerika Serikat merupakan sekutu istimewa Israel,” jelanya.

Baca Juga:

Evakuasi Warga Gaza, Pengamat Ingatkan presiden Prabowo Tak Terjebak Agenda Israel

Sementara itu Presiden Prabowo sempat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 28 Mei 2025. Dalam per6emuan tersebut Prabowo tegas menyampaikan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kemerdekaan Palestina adalah kunci perdamaian sejati,” tegas Prabowo.

Negara negara yang mendukung Kemerdekaan Palestina

Perjuangan kemerdekaan dan dukungan untuk Kemerdekaan Palestina dari berbagai negara didunia terus bergilir sejak beberapa dekade terakhir, meskipun belum membuahkan hasil yang signifikan hingga saat ini.

Sejauh ini, sudah 147 dari 193 negara telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dari jumlah ini, termasuk 14 dari 32 anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), yaitu Albania, Bulgaria, Ceko, Hungaria, Islandia, Montenegro, Norwegia, Polandia, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, serta Turki.

Dari 147 negara itu mencakup sepuluh negara anggota G 20. Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Brasil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki.

Jika Inggris dan Prancis mewujudkan rencana itu bulan depan, tinggal Amerika Serikat dari lima pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB belum mengakui kemerdekaan Palestina.

Akankah Inggris dan Prancis mengikuti jejak Rusia dan Chaina yang telah lebih dahulu menyatakan dukungan kemerdekaan Palestina, dan penghentian genocide di Jalur Gaza.

“Jangankan menjadikan Palestina merdeka, 147 negara sudah duluan mengakui tidak sanggup menghentikan genosida Israel, memaksa negara ini mencabut blokade atas Gaza, merobohkan semua permukiman Israel dan tembok pemisah di Tepi Barat, serta tidak mampu membuat jera Israel,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain