1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 935

BNI Siapkan Rp21 Triliun untuk Lebaran 2025, Layanan Perbankan Tetap Lancar di Musim Liburan

Karyawan bank BNI menghitung uang rupiah. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyediakan uang tunai sebesar Rp21 triliun rupiah selama periode lebaran mulai 21 Maret – 3 April 2025. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sepanjang Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, persiapan uang tunai periode lebaran 2025 sejalan dengan peralihan perilaku nasabah ke digital. Hal ini membuat alokasi uang tunai lebih rendah dibandingkan tahun lalu seiring berkurangnya transaksi tarik tunai di ATM, Cash Recycle Machine (CRM), maupun outlet cabang.

”Meskipun telah terjadi perubahan masyarakat yang lebih ke arah digital, namun kami memahami bahwa kebutuhan uang tunai saat lebaran dan libur panjang juga cukup besar dibandingkan saat normal, sehingga dengan kesiapan uang tunai ini nasabah dapat memenuhi kebutuhannya,” kata Okki dalam siaran pers.

nominal transaksi BNI mobile banking dan wondr by BNI tumbuh sebesar 36,7% pada Januari 2025 dibandingkan periode sama tahun lalu (_year on year/YoY). Sedangkan frekuensi transaksi meningkat 35,4%. Pada saat lebaran Maret 2024, nominal transaksi digital tersebut juga tumbuh 29% dibandingkan Januari 2025.
”Dengan adanya layanan kami yang terintegrasi didukung oleh jaringan yang kuat dan digital perbankan yang meningkat, maka kebutuhan perbankan nasabah akan tetap terpenuhi,” ujar Okki.

Pada periode lebaran tahun ini, BNI menyediakan rata-rata 31 outlet kantor cabang dalam operasional terbatas mulai 28 Maret – 7 April 2024. Operasional terbatas outlet tersebut melayani transaksi seperti setoran, penarikan, dan pemindahan rekening sesama BNI maksimum Rp25 juta, setoran BBM Pertamina, pembukaan rekening, dan kebutuhan transaksi lainnya termasuk akad kredit khusus untuk H-2 sebelum lebaran atau 28 Maret 2025.

Selain itu, terdapat Layanan Gerak BNI (O-Branch) yang berada di 16 lokasi titik jalur mudik, tempat wisata, maupun lokasi strategis lainnya. Kebutuhan perbankan juga bisa dilakukan melalui 214 ribu BNI Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia dan channel lainnya seperti ATM dan CRM, serta penggunaan aplikasi digital wondr by BNI yang penggunanya sudah mencapai 6,4 juta hingga akhir Februari.

”Alokasi uang tunai di ATM maupun kantor cabang masih didominasi di Pulau Jawa dengan pengisian cash yang semulai disiapkan di kota besar seperti Jabodetabek namun setelah H-2 lebaran akan bergeser ke daerah-daerah tujuan mudik,” tutup Okki. (*)

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menaker: Mekanisme Bonus Lebaran Driver Ojol Diserahkan ke Aplikator

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat memberikan pemaparan pada jumpa pers di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira

Jakarta, Aktual.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemberian bonus hari raya (BHR) atau Lebaran kepada pengemudi ojek daring (ojol) dan kurir daring diserahkan kepada perusahaan berbasis aplikasi (aplikator) masing-masing.

“Itu kita serahkan ke aplikator masing-masing. Saat ini tujuannya adalah bagaimana membangun trust, sehingga ekosistem (pekerja dan perusahaan berbasis aplikasi) terbangun dengan harmonis,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (11/3).

Menaker memastikan bahwa Surat Edaran (SE) terkait pemberian BHR untuk pengemudi dan kurir daring akan diresmikan.

Menurut Yassierli, SE ini nantinya menjadi penegas dari pentingnya hubungan antara perusahaan layanan berbasis aplikasi dan kurir/pengemudi yang saling mendukung dan menghargai.

Selain itu, bonus ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah serta bentuk apresiasi dari perusahaan kepada para pekerjanya yang berbasis mitra tersebut. BHR sendiri diimbau untuk dicairkan dalam bentuk uang tunai, berdasarkan kinerja dan partisipasi aktif para mitra pengemudi dan kurir.

“Tahun ini pemerintah memberikan perhatian untuk pengemudi dan kurir online. Kami mengimbau perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR bagi pengemudi dan kurir dalam bentuk uang tunai,” kata Yassierli.

Ia melanjutkan, terkait besaran nominal BHR sendiri adalah sebesar 20 persen dari pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

“Dengan perhitungan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir,” ujar dia.

Yassierli pun mengimbau BHR diberikan kepada pengemudi dan kurir online paruh waktu, dengan jumlah BHR sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Namun, ia menegaskan bahwa pencairan BHR ini juga mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu diberikan oleh perusahaan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Ini merupakan apresiasi kerja keras teman-teman driver dan kurir dalam mendukung layanan transportasi dan logistik Indonesia,” kata Menaker.

“Saya harap kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik dan mewujudkan ekosistemnya lebih baik lagi,” ujar dia menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Menhan Sebut Ada 15 K/L yang Bisa Dijabat TNI Aktif

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan ada 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3).

Adapun satu dari tiga hal krusial yang bakal direvisi dalam UU TNI adalah bisa masuk Kementerian/Lembaga.

“Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku,” kata Sjafrie.

Berikut 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan:

  1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
    2. Pertahanan Negara
    3. Sekretaris Militer Presiden
    4. Inteligen Negara
    5. Sandi Negara
    6. Lemhannas
    7. DPN
    8. SAR Nasional
    9. Narkotika Nasional
    10. Kelautan dan Perikanan
    11. BNPB
    12. BNPT
    13. Keamanan Laut
    14. Kejaksaan Agung
    15. Mahkamah Agung

Apabila merujuk pernyataan Sjafrie, terdapat penambahan 5 jabatan sipil yang bisa dijabat prajurit TNI, yakni Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang berlaku saat ini hanya ada 10 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat oleh TNI aktif.

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung,” demikian bunyi beleid Pasal 47 ayat 2 UU TNI.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Hamas Tuduh Israel Langgar Perjanjian Karena Tunda Penarikan Pasukan

Pejuang Hamas. (ANTARA/Anadolu/py)

Gaza, Aktual.com – Hamas, gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina, memperingatkan bahwa tindakan Israel menunda penarikan pasukannya dari Koridor Philadelphia di Gaza tengah adalah pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata.

Dalam pernyataannya, Senin (10/3), Hamas meminta mediator untuk campur tangan dan mendesak Israel memenuhi komitmennya, termasuk penarikan pasukan dan dimulainya kembali perundingan tahap kedua.

Hamas juga mengecam Israel karena pelanggaran gencatan senjata yang dilakukannya dengan tidak mematuhi jadwal penarikan pasukan untuk Poros Salah al-Din (Koridor Philadelphia).

Menurut gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina ini, penundaan tersebut merupakan upaya yang disengaja untuk merusak perjanjian.

“Israel belum mematuhi penarikan pasukannya secara bertahap selama tahap pertama, dan juga belum memulai penarikan pasukannya sesuai jadwal,” kata Hamas.

“Penarikan pasukan itu seharusnya selesai pada hari ke-50 perjanjian, yang jatuh pada hari Ahad, tetapi hal itu belum terjadi.”

Pernyataan tersebut menggambarkan penundaan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian dan upaya yang jelas untuk menyabotase dan membatalkan substansi perjanjian tersebut.”

Hamas meminta mediator dan masyarakat internasional untuk segera campur tangan dan menekan Israel agar “menghormati komitmennya, menarik diri dari Poros Salah al-Din, dan melanjutkan negosiasi tahap kedua tanpa penundaan.”

Hamas menekankan bahwa “mematuhi perjanjian adalah satu-satunya cara untuk mengamankan pembebasan sandera dan mencegah manipulasi lebih lanjut atas nasib mereka. Setiap penundaan berarti mempermainkan hidup mereka dan emosi keluarga mereka.”

Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang dimediasi Mesir dan Qatar dengan dukungan Amerika Serikat, mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

Kesepakatan tersebut mencakup pertukaran tahanan dan disusun dalam tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Namun, Israel menolak untuk pindah ke tahap kedua perjanjian tersebut, yang akan dimulai pada awal Maret setelah tahap pertama berakhir.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menunda negosiasi, berusaha untuk memperpanjang tahap pertama untuk mengamankan pembebasan lebih banyak sandera Israel di Gaza tanpa memenuhi kewajiban militer dan kemanusiaan yang diuraikan dalam kesepakatan tersebut, kata Hamas.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Kemenhub Pastikan Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Lebaran

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. (ANTARA/Harianto/aa.)

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk angkutan Lebaran pada tahun ini.

“Kemenhub memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk angkutan Lebaran tahun 2025 yakni untuk transportasi darat jalan, kami menyiapkan sekitar 30.451 unit bus,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa (11/3).

Kemudian untuk transportasi laut, lanjutnya, Kemenhub menyiapkan 772 unit kapal, untuk transportasi udara disiapkan 404 unit pesawat.

Untuk transportasi kereta api Kemenhub menyiapkan 2.550 unit kereta, sedangkan untuk transportasi penyeberangan disiapkan juga 187 unit kapal.

“Sehingga dari semua moda transportasi yang ada, Kemenhub menyiapkan total sebanyak 34.364 sarana dan 511 prasarana,” katanya

Sebagai informasi, Menhub Dudy menyatakan bahwa potensi pergerakan mudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang.

Dia menyebutkan bahwa dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, Kementerian Perhubungan sebelum melakukan kegiatan angkutan lebaran, terlebih dahulu melakukan survei kemudian bagikan kepada kementerian dan lembaga lain.

Hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama Badan Litbang Kompas didapatkan bahwa sekitar 146,48 juta orang akan melakukan mudik Lebaran 1446 Hijriah.

Menhub menyampaikan bahwa dari proyeksi tersebut, diperkirakan 33,71 juta orang atau 23 persen dari 146,48 juta pemudik tahun ini akan menggunakan mobil pribadi.

Lebih lanjut, Menhub menyebutkan bahwa daerah asal dari para pemudik terbanyak dari Jawa Barat disusul Jawa Timur, dan Jawa Tengah termasuk dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain berkoordinasi berbagai Kementerian dan Lembaga, Menhub sebelumnya telah melakukan koordinasi terkait persiapan Angkutan Lebaran 2025 dengan berbagai pemerintah daerah seperti Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, sehingga dapat berjalan aman dan lancar.

Koordinasi dengan Pemprov Jabar meliputi pengaturan dan rekayasa lalu lintas angkutan Lebaran di gerbang tol yang berada di wilayah Jawa Barat. Termasuk adanya potensi pasar tumpah yang kemungkinan akan bermunculan pada masa angkutan Lebaran.

Dudy juga telah melakukan koordinasi terkait persiapan Angkutan Lebaran 2025 dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhi.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Polri Usulkan Cabut Izin Perusahaan Produsen MinyaKita Curang

Pedagang menunjukkan minyak goreng Minyakita di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Senin (15/7/2024). . ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.

Jakarta, Aktual.com – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) mengusulkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencabut izin dua perusahaan produsen MinyaKita yang kedapatan curang dengan mengurangi takaran minyak pada kemasan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/3), mengatakan bahwa dua perusahaan tersebut itu adalah PT MSI dan PT ARN (AYA Rasa Nabati).

“Untuk efek jera kedua PT yang telah diberikan izin merek, nanti kami usulkan untuk pencabutan izin usaha dan pencabutan izin mereknya di Kemendag yang akan ditindaklanjuti,” katanya.

Jenderal bintang satu itu juga mengimbau para pelaku usaha agar bertindak dengan jujur dalam proses produksi dengan mengisi minyak goreng sesuai dengan ukuran yang tertera dalam label kemasan.

“Diharapkan para pelaku usaha segera memperbaiki jika yang dilakukan tidak sesuai untuk bisa mengemas kembali dengan komposisi yang betul, ukuran yang betul sehingga tidak merugikan masyarakat. Harapan kita seperti itu,” ucapnya.

Apabila ditemukan kembali produsen yang curang, dirinya memastikan bahwa kepolisian akan menindak dengan tegas. Sanksi pidana akan dijatuhkan oleh Polri, sedangkan sanksi administratif oleh Kemendag.

“Untuk sanksi tentunya tadi disampaikan sudah cukup banyak diterapkan. Ada undang-undang (UU) pangan, UU perlindungan konsumen, UU perdagangan, sanksinya cukup berat. Jadi, nanti penegak hukum akan menerapkan tiga UU tersebut terhadap pelaku. Belum lagi ada sanksi administratif,” terangnya.

Diketahui, Dittipideksus Bareskrim Polri selaku Satgas Pangan Polri menetapkan satu tersangka berinisial AWI dalam kasus minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai takaran dengan yang tertera pada label kemasan.

Brigjen Pol. Helfi mengatakan bahwa AWI berperan sebagai kepala cabang sekaligus pengelola PT AYA Rasa Nabati (ARN) yang bertugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek, salah satunya MinyaKita.

Tersangka AWI, kata dia, telah menjalankan usaha tersebut sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi minyak goreng sebanyak 400 sampai 800 karton sehari dalam bentuk kemasan maupun pouch.

“Tersangka mengaku ditunjuk sebagai kepala cabang oleh PT MSI dan PT ARN dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek, salah satunya MinyaKita,” katanya.

Diketahui pula bahwa tersangka AWI mendapatkan bahan baku minyak goreng curah dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga Rp18.100 per kilogram.

Atas perbuatannya, tersangka AWI disangkakan pasal berlapis.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain