Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
12 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 935

BMKG Peringatkan Hujan, Petir, Gelombang Tinggi hingga Banjir Rob di Sejumlah Wilayah Indonesia

Hujan Disertai Angin
Ilustrasi. Awan hitam menyelimuti langit Jakarta, Kamis (4/11/2021). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi curah hujan yang tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologis di sejumlah daerah akibat adanya fenomena La Nina yang di prediksi akan berlangsung dari akhir tahun hingga Februari 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz

Jakarta, Aktual.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia pada Rabu (13/8). Hujan dengan beragam intensitas, petir, gelombang tinggi, hingga banjir rob diperkirakan terjadi di sejumlah daerah.

Prakirawan BMKG, Sekar Anggraeni, menyebut hujan ringan berpotensi mengguyur Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Jambi, Palembang, Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, Banjarmasin, Palu, Mamuju, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Sementara hujan sedang diprakirakan di Tanjung Pinang, Bengkulu, Tanjung Selor, serta beberapa wilayah Sumatra.

“Waspadai hujan disertai petir di Bandar Lampung, Sorong, dan Nabire,” tegas Sekar dalam keterangan resminya di kanal YouTube BMKG.

Selain itu, BMKG memprediksi gelombang laut setinggi 2,5–4 meter berpotensi terjadi di perairan Samudera Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Potensi banjir rob juga mengancam pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua Selatan.

BMKG mengimbau masyarakat, nelayan, dan operator transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat kombinasi hujan, gelombang tinggi, dan banjir rob dapat mengganggu aktivitas harian serta membahayakan keselamatan.

Joao Mota Mundur karena Minimnya Dukungan Danantara, DPR Sebut Super Sibuk

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI E Herman Khaeron meminta Joao Angelo De Sousa Mota tidak perlu menuduh bahwa minimnya dukungan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi sebab ia mundur dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

“Saya kira tidak perlu menuduh kanan kiri. Mengelola BUMN banyak tantangan dan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Apalagi perusahaan baru berdiri dan sedang tahap penguatan struktur korporasi,” kata Herman Khaeron kepada Aktual.com, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini menyampaikan, sejak diresmikan pada Februari 2025 lalu kerja Danantara super sibuk, karena dengan keterbatasan jumlah staf sedang melakukan telaahan terhadap 1042 BUMN, termasuk holding, subholding, dan anak cucunya.

Baca juga:

Agrinas-Danantara Harus Duduk Bareng, Jangan Sampai Saling Menghambat

“Kerja Danantara ini jangan diganggu dengan urusan dan kepentingan direksi yang tidak tangguh menghadapi situasi transisi saat ini. Bekerjalah sesuai amanah yang diemban dan sukseskan dengan kapasitan dan kapabilitas yang dimiliki,” papar Herman Khaeron.

Sebelumnya, Direktur Utama Joao Angelo De Sousa Mota resmi mengundurkan diri pada Senin (11/8/2025), tepat enam bulan setelah dipercaya memimpin perusahaan yang dibentuk untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam jumpa pers yang disiarkan langsung, Joao mengungkap telah mengirimkan surat pengunduran diri ke super holding Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari yang sama. Alasannya tegas: tidak ada dukungan maksimal dari para pemangku kepentingan, termasuk soal anggaran yang hingga kini masih nol rupiah.

Baca juga:

Bongkar Drama Mundurnya Joao Mota dari Agrinas: Pemerintah Bantah, Prabowo Soroti Birokrasi Berbelit

“Hari ini tepat enam bulan saya menjabat, namun kami belum dapat memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi negara maupun kesejahteraan petani. Perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri, sekaligus meminta maaf kepada masyarakat, petani, dan Presiden Prabowo yang telah memberikan kepercayaan,” kata Joao dengan suara bergetar sambil membungkuk.

Joao membeberkan, niat Presiden Prabowo untuk menggerakkan kedaulatan pangan tidak diimbangi dukungan nyata di lapangan. Bahkan, proyek-proyek yang direncanakan Agrinas tertahan akibat birokrasi Danantara yang dinilai berbelit dan tidak berorientasi bisnis.

Menurutnya, Danantara yang seharusnya mempercepat proses justru menambah hambatan. Salah satu contoh adalah permintaan feasibility study (FS) yang dilakukan berulang kali. “Kami sudah menyerahkan FS ketiga bahkan keempat kalinya, namun tetap diminta lagi, tanpa kejelasan persetujuan,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Mundur di Tengah Jalan, Joao Mota Bongkar “Nol Anggaran” Agrinas: Benarkah Ada Tarik-Menarik di Balik Layar?

Ilustrasi - Seorang petani memanen padi
Ilustrasi - Seorang petani memanen padi

Jakarta, Aktual.com – Drama pengunduran diri Joao Angelo De Sousa Mota dari kursi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara menguak aroma tak sedap di lingkaran pengelolaan proyek pangan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Joao, yang baru enam bulan dilantik, secara terbuka mengklaim dirinya mundur karena tidak mendapat dukungan anggaran sama sekali. Padahal, Agrinas adalah motor penggerak ambisi swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu proyek bergengsi Prabowo.

“Keseriusan presiden dalam mendukung kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder dan pembantu-pembantunya… sampai hari ini Agrinas Pangan Nusantara masih nol,” tegas Joao, Senin (11/8).

Pernyataan ini ibarat bom waktu. Jika benar, berarti ada “rem” yang sengaja diinjak di dalam lingkaran pemerintahan sendiri.

Pemerintah Membantah, Tapi…
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudianto, buru-buru membantah tuduhan Joao. Ia menegaskan anggaran sudah tersedia, hanya terhambat prosedur administrasi.

“Enggak ada masalah anggaran. Semua sudah terencana dengan baik, hanya prosesnya butuh waktu. Ada prosedur yang harus dilalui,” ujar Aries di Istana Kepresidenan, Selasa (12/8).

Namun, Aries tak menampik adanya kesalahpahaman antara Joao dengan jalur birokrasi yang berlaku. Ia bahkan mengakui telah memberi sejumlah arahan, tapi proses “tersendat” tetap terjadi.

Pertanyaan kritisnya: kalau benar anggaran ada, mengapa hingga enam bulan menjabat, Joao menyebut realisasinya “nol”? Apakah ada blokade tak kasat mata?

Isyarat Teguran Presiden
Tak lama setelah kisruh ini mencuat, Prabowo memanggil Aries. Instruksi yang keluar tegas: potong birokrasi yang berbelit, percepat eksekusi program, dan pastikan tepat sasaran.

Target Prabowo jelas—program strategis seperti Dana Desa, Pupuk Subsidi, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Makan Bergizi Gratis harus melaju tanpa hambatan.

“Jangan terlalu berbelit-belit. Yang bisa dipangkas, dipangkas. Penyederhanaan tetap harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Aries menirukan pesan Presiden.

Friksi di Balik Agrinas?
Sumber Aktual.com di lingkaran BUMN pangan menyebut, mundurnya Joao bukan sekadar persoalan teknis administrasi. Ada dugaan tarik-menarik kepentingan antara kelompok lama yang menguasai rantai distribusi pangan dan manajemen baru Agrinas yang mencoba memutus pola lama.

Joao sendiri adalah figur yang dipilih langsung Prabowo, namun tanpa dukungan penuh dari sebagian stakeholder, langkahnya seperti terjebak di tengah pusaran politik internal dan birokrasi yang sengaja diperlambat.

Kini, publik menunggu: apakah Presiden akan turun tangan langsung mengeksekusi pembenahan Agrinas, atau justru kisruh ini akan menguap di balik rapat-rapat tertutup?

Yang jelas, mundurnya Joao adalah alarm keras: visi besar swasembada pangan bisa tersandera bukan oleh lawan politik, tapi oleh “tangan-tangan” di dalam istana sendiri.

Bongkar Drama Mundurnya Joao Mota dari Agrinas: Pemerintah Bantah, Prabowo Soroti Birokrasi Berbelit

Jakarta, Aktual.com – Polemik mundurnya Joao Angelo De Sousa Mota dari kursi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara makin panas. Pemerintah langsung membantah klaim Joao yang menyebut dirinya hengkang karena nihil dukungan anggaran untuk program swasembada pangan.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudianto, menegaskan tuduhan itu keliru. Menurut Aries, semua anggaran sudah disiapkan. Masalahnya hanya soal proses administratif yang harus dijalani.

“Enggak ada (masalah anggaran). Semua sudah terencana dengan baik, hanya prosesnya butuh waktu. Ada prosedur administrasi yang memang harus dijalani,” ujar Aries di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8).

Aries mengaku sudah memberi arahan kepada Joao, namun menganggap ini sebagai hal lumrah bagi pejabat baru yang belum menguasai mekanisme birokrasi. Bahkan ia menegaskan Joao dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena kecakapannya.

Di balik pernyataan itu, Aries mengungkap pihaknya sudah berkoordinasi dengan CEO BPI Danantara dan menyerahkan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki kinerja Agrinas Pangan.

Sebelumnya, Joao meledakkan kabar mengejutkan: dirinya mundur hanya enam bulan setelah dilantik. Dalam pernyataannya, Joao mengaku kecewa lantaran upayanya menjalankan mandat swasembada pangan dari Presiden Prabowo tak didukung penuh oleh para pembantu presiden, termasuk soal anggaran.

“Keseriusan presiden dalam mendukung kedaulatan pangan tidak didukung penuh oleh stakeholder dan pembantu-pembantunya. Dukungan anggaran hingga hari ini masih nol,” tegas Joao, Senin (11/8).

Prabowo Tegur Birokrasi Lamban
Di tengah kisruh ini, Prabowo memanggil Aries untuk membahas pengawasan birokrasi yang dinilainya terlalu lamban dan berbelit. Presiden memerintahkan agar prosedur yang tidak perlu segera dipangkas demi percepatan realisasi program.

Fokus pengawasan Prabowo mencakup program strategis yang menyentuh langsung masyarakat, seperti Dana Desa, Pupuk Subsidi, Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis.

“Beliau meminta penyederhanaan proses, tapi tetap terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsipnya sudah berjalan baik, tinggal penyempurnaan,” pungkas Aries.

Kisruh mundurnya Joao ini membuka pertanyaan besar: apakah Agrinas Pangan tersandung deadlock birokrasi, atau ada friksi internal yang menghambat visi besar Prabowo di sektor pangan?

Ombudsman Sebut Tom Lembong Laporkan Proses Audit BPKP

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih (kedua kiri) dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong (ketiga kiri) memberikan keterangan kepada pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (12/8/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya

Jakarta, aktual.com – Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menjelaskan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih “Tom” Lembong mengajukan laporan terkait proses audit, bukan personal auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

“Yang dilaporkan adalah proses auditnya yang dianggap tidak sesuai sehingga hasilnya dianggap merugikan Pak Tom Lembong. Proses auditnya yang dilaporkan, ini masih kita dalami,” kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (12/8).

Menurut Najih, Tom Lembong mempersoalkan proses audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan dan sudah sempat mengajukan keberatan ke BPKP.

“Mereka melakukan keberatan itu sudah diajukan keberatan ke BPKP, tetapi belum direspons. Sudah sekian bulan, lalu lapor ke Ombudsman, jadi yang kita periksa nanti adalah apa yang menjadi maksud dari pelaporan itu sendiri,” tuturnya.

Ombudsman, imbuh Najih, masih belum bisa memastikan ada atau tidaknya malaadministrasi dalam proses audit dimaksud. Saat ini, Ombudsman tengah menelaah laporan yang diajukan Tom bersama penasihat hukumnya.

“Ini masih sedang kami telaah. Kami belum tahu apakah ada malaadministrasi atau tidak karena dugaan yang dilaporkan dalam naskah laporannya dan tadi didiskusikan dalam audiensi adalah persoalan-persoalan yang berkaitan bahwa kerugian negara yang mengakibatkan Pak Tom ini dijadikan tersangka,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen yang diterima dari tim penasihat hukum, Tom Lembong dalam laporannya itu menduga ada ketidaksesuaian data dan metode audit dalam laporan hasil audit perhitungan BPKP tahun 2025.

Menurut pihak Tom Lembong, auditor BPKP mendasari perhitungan bea masuk dengan gula kristal putih (GKP), padahal impor yang dilakukan adalah gula kristal mentah (GKM).

Selain itu, Tom Lembong dan tim hukumnya menduga ada kekeliruan substansial secara sistematis dalam dokumen dan data audit BPKP tahun 2025, yaitu kesalahan labelling terkait HS code oleh auditor BPKP.

Tom Lembong juga menduga ada pelanggaran prinsip profesionalisme dan objektivitas dalam audit BPKP. Tom menyebut auditor BPKP tidak mampu menjelaskan dasar dalam melakukan perhitungan pada saat pemeriksaan persidangan.

Berikutnya, Tom menduga ada inkonsistensi dan ketidakkredibelan dalam laporan hasil audit dari auditor BPKP. Dalam hal ini, dia menyoroti kerugian keuangan negara yang selalu berubah-ubah.

Adapun Ketua Ombudsman pada Selasa siang menerima audiensi Tom Lembong bersama penasihat hukumnya.

Selain mendalami laporan, Najih menjelaskan, pihaknya juga mendengarkan harapan dan keluhan dari Tom dalam pertemuan tersebut.

Pada kesempatan itu, Tom Lembong mengajak publik untuk tidak merundung auditor BPKP. Ia mengatakan laporan yang dilayangkan bukan atas nama personal auditor, melainkan keseluruhan tim yang menghitung kerugian negara dalam kasus yang sempat menjerat dirinya itu.

“Tolong auditor muda, Ibu CK, jangan di-bully (dirundung) di media sosial. Beliau sekedar menjalankan tugas dan saya bahkan respek pada beliau sebagai seorang yang jelas di persidangan kelihatan cerdas,” ucap Tom.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PBB Respon Surat Celios Soal Lapor Dugaan Inkonsistensi Data Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, aktual.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan tanggapan atas surat permohonan investigasi terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Surat tersebut dikirim Celios pada Jumat, 8 Agustus 2025, setelah muncul dugaan adanya inkonsistensi dalam data resmi pemerintah.

Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan pihaknya mempertanyakan keakuratan angka pertumbuhan ekonomi yang menjadi landasan penyusunan Nota Keuangan.

“Saya menunggu nih sebetulnya. Karena nota keuangan kan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, indikator-indikator makro. Yang itu juga saya kritisi kemarin ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita agak questionable angkanya karena ada kecenderungan inkonsistensi,” ujarnya di Kantor Celios, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

Media menjelaskan bahwa sebagai lembaga non-pemerintah, Celios tidak memiliki akses ke data mentah BPS. Namun, analisis terhadap data publik mengindikasikan kemungkinan adanya pemolesan angka. “Beberapa teman-teman itu penyebabnya ada potensi window dressing gitu lah ya, dipoles begitu. saya nggak tahu ya karena kita lembaga non-pemerintah. Jadi, kita nggak mungkin pegang raw datanya gitu. Tapi dari data-data yang kita analisis itu banyak inkonsistensi,” jelasnya.

Menurut Media, komisi statistik PBB telah mengonfirmasi penerimaan surat Celios dan akan membahasnya secara internal sebelum memberikan tindak lanjut resmi. “Jadi, kita mengirimkan surat ke UN, tadi malam sudah dibalas. Tadi malam sudah dibalas dan mereka akan merespon itu. Dan sudah dibalas oleh komisi statistiknya PBB, head-nya. Kemudian mereka akan merespon itu dan kemudian didiskusikan di internal PBB,” tuturnya.

Ia menambahkan, Celios masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari PBB, termasuk kemungkinan lembaga tersebut menghubungi BPS Indonesia untuk memverifikasi data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025. “Saya nggak tahu apakah mereka menghubungi BPS Indonesia. Saya nggak tahu itu. Karena itu adalah bagian dari tugas mereka sebagai fungsi pengawasan data statistik,” ucapnya.

Celios menekankan pentingnya keakuratan data, mengingat APBN 2026 akan disusun berdasarkan basis data tahun ini. Kesalahan data, kata Media, bisa mengakibatkan kebijakan yang melenceng dari kebutuhan sebenarnya. “Lagi-lagi ya, APBN 2026 tergantung dari basis data hari ini. Kalau basis datanya nggak benar, kita akan bergerak ke arah yang salah,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...934935936...43,526Halaman 935 dari 43,526

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya