29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 94

Gubernur Mualem Tak Pernah Izinkan Bupati Mirwan Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyerahkan bantuan kepada pengungsi banjir dan longsor di Aceh Utara, Minggu (30/11/2025). ANTARA/HO-Tim Gubernur Aceh
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyerahkan bantuan kepada pengungsi banjir dan longsor di Aceh Utara, Minggu (30/11/2025). ANTARA/HO-Tim Gubernur Aceh

Banda Aceh, Aktual.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau sering disapa Mualem menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS untuk berangkat umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya.

“Tidak saya teken (surat izinnya). Walaupun Mendagri teken, ya sudah, terserah,” ujar Mualem di Banda Aceh, Jumat (05/12/2025).

Mualem menyayangkan keputusan Mirwan meninggalkan daerah saat ribuan warga membutuhkan bantuan cepat di tengah masa tanggap darurat. Ia kembali mengingatkan seluruh pejabat Aceh agar tidak bepergian hingga situasi bencana teratasi.

“Untuk sementara waktu jangan pergi. Dia (Bupati Aceh Selatan) pergi juga terserah,” katanya dengan nada kesal.

Keberangkatan Mirwan juga menuai kritik dari Ketua Umum PC SEMMI Aceh Selatan, Heriadi, yang menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan di saat rakyat sedang kesusahan.

“Kami menghormati umrah sebagai ibadah. Tapi ini soal prioritas kepemimpinan. Rakyat mengungsi, logistik terbatas, tapi bupati malah pergi. Ini keputusan tidak bijak dan melukai rasa keadilan publik,” tegasnya.

Heriadi menambahkan, umrah adalah ibadah sunnah yang dapat ditunda, terlebih ketika seorang kepala daerah memegang tanggung jawab besar dalam situasi krisis.

Diketahui, Mirwan juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan, dan terpilih pada Pilkada 2024 dengan dukungan banyak partai politik.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Puan Maharani Ajak Media Jadi Mitra Transformasi DPR Lewat Pemberitaan Berimbang

Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto, sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, serta Ketua KWP Ariawan, foto bersama awak media KWP saat acara "Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun" bertema Peran Media dalam Mewujudkan Transformasi DPR, Jumat (5/12) di Bandung Jawa Barat. Aktual/DOK WFP

Bandung, aktual.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak media massa menjadi kawan strategis dalam mewujudkan transformasi DPR RI melalui pemberitaan yang berimbang dan akurat. Pesan itu ia sampaikan dalam forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” bertema “Peran Media dalam Mewujudkan Transformasi DPR” yang digelar Jumat (5/12) di Bandung, Jawa Barat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto, pimpinan sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Indra Iskandar, serta Ketua KWP Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA.

Mengawali sambutannya, Puan mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah terdampak bencana hidrometeorologi. Ia menekankan pentingnya solidaritas nasional dalam menghadapi situasi darurat tersebut.

Puan menyatakan bahwa transformasi DPR adalah agenda jangka panjang yang tengah dikerjakan secara konsisten dan terencana. Ia menegaskan perubahan tidak dilakukan secara reaktif, melainkan melalui perencanaan menyeluruh baik dari sisi teknis maupun substansi.

“Transformasi DPR ini betul-betul niat baik. Tapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi,” ujarnya.
Beberapa pembenahan yang tengah berjalan antara lain penataan kawasan bebas rokok, peningkatan standar keamanan gedung parlemen, hingga penyempurnaan tata kelola internal.

Ia juga menegaskan bahwa moratorium perjalanan luar negeri bagi anggota DPR masih diberlakukan ketat, kecuali untuk misi diplomasi yang wajib dihadiri pimpinan.

Puan menyampaikan keprihatinan atas maraknya pemberitaan tidak proporsional yang berpotensi memunculkan persepsi keliru publik terhadap DPR. Ia meminta insan pers kembali menegakkan etika jurnalistik seperti verifikasi, keseimbangan, serta akurasi informasi.

“Kalau ada satu dua anggota yang salah, jangan sampai merusak citra seluruh lembaga. Ada 580 anggota DPR yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberitaan sensasional dapat berdampak pada keluarga narasumber serta stabilitas sosial, terutama menjelang fase politik menuju Pemilu 2029.

Puan menilai hubungan DPR dan media ibarat keluarga besar yang harus saling memahami. Perbedaan pendapat, menurutnya, adalah hal wajar selama tetap berada dalam ruang dialog yang sehat.

“Transformasi DPR tidak mungkin berjalan tanpa dukungan media. Berita dari DPR sampai ke publik hanya melalui media,” ujarnya. Karena itu, ia menegaskan DPR sangat terbuka terhadap kritik selama disampaikan objektif dan tidak memecah belah.

Menutup pernyataan, Puan menyampaikan harapan agar kolaborasi DPR dan media makin kuat pada 2026. Ia memastikan evaluasi fasilitas, tunjangan anggota, serta tata kelola kelembagaan akan terus menjadi bagian dari agenda pembenahan DPR.

“Saya mohon dukungan media untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Soal Ajakan Tobat Nasuha, Sekjen KSPN Minta Presiden Prabowo Evaluasi Cak Imin

Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Jenderal KSPN Nusantara, Giofedi Rauf, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi posisi Muhaimin Iskandar setelah pernyataannya soal ajakan “tobat nasuha” kepada kementerian terkait penanganan bencana Sumatra.

Sebelumnya, Muhaimin—Cak Imin—menyerukan evaluasi total kepada Kementerian Kehutanan, ESDM, dan Lingkungan Hidup dalam acara di Bandung pada 1 Desember 2025. Ia menilai kebijakan ketiga kementerian itu perlu ditinjau karena berkaitan dengan penyebab serta dampak banjir dan longsor besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Giofedi menilai pernyataan tersebut berpotensi mengganggu soliditas Kabinet Merah Putih.

“Dalam situasi bencana, para menteri seharusnya saling bahu-membahu, bukan menciptakan situasi yang bisa memecah belah pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo,” ujarnya di kantor KSPN Nusantara, Jumat (5/12/25).

Ia menyebut kritik seperti itu lebih tepat disampaikan dari luar pemerintahan.

“Jika Muhaimin ingin mengkritik Presiden Prabowo, lebih baik ia berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi saja,” tegasnya.

Giofedi menutup dengan mendesak adanya evaluasi terhadap posisi Muhaimin di kabinet.

“Sebaiknya sosok seperti Muhaimin dievaluasi karena berpotensi mengganggu Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Dialog MPR–Liga Muslim Dunia Tegaskan Kekuatan Pancasila untuk Harmoni Global

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dalam Dialog Kekuatan Ideologi Pancasila untuk Perdamaian Dunia bersama Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (MWL) H.E. Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam, terletak pada keteguhan spiritual dan nilai kebersamaan yang diajarkan para ulama dan tokoh masyarakat.

Hal itu disampaikan Ahmad Muzani dalam Dialog Kekuatan Ideologi Pancasila untuk Perdamaian Dunia bersama Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (MWL) H.E. Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa sendiri hadir bersama jajaran lainnya, yakni Asisten Sekretaris Jenderal bidang Hubungan Internasional, H.E. Dr. Mohammed Al-Majdouei; Asisten Sekretaris Jenderal bidang Komunikasi Korporat, Mr. Abdulwahab Al-Shehri; Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Yang Mulia Faisal Abdullah H. Amodi; serta Direktur Kantor MWL di Indonesia Abdulrahman Khayyat.

Ahmad Muzani sendiri didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, dan Mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan Mantan Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog Antaragama dan Antarperadaban, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Ahmad Muzani membuka dengan seruan syukur dan doa bagi korban bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta sejumlah provinsi lainnya.

“Data terakhir menunjukkan ratusan korban terdampak, dengan banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, tempat ibadah, hingga rumah warga mengalami kerusakan berat. Kita mendoakan mereka yang meninggal diterima amalnya oleh Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” ujarnya.

Ahmad Muzani menekankan bahwa Indonesia merupakan negeri subur yang sekaligus berada di kawasan rawan bencana. Menurutnya, kekuatan masyarakat Indonesia dalam menerima musibah sebagai ujian tidak lepas dari peran para ulama dan kiai yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta keyakinan bahwa setiap ujian meningkatkan derajat seseorang.

“Melalui pengajian dan majelis ilmu, para kiai membentuk ketangguhan masyarakat kita,” kata Ahmad Muzani.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Muzani menyoroti kekayaan keragaman bangsa yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, 713 bahasa daerah, ratusan suku, serta enam agama. Ia menegaskan bahwa sejak kemerdekaan, para pendiri bangsa telah bersepakat untuk berdiri dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan itu, menurutnya, harus terus dijaga.

“Negara ini memang tidak didirikan sebagai negara agama, tetapi agama tumbuh subur dan saling memperkuat. Dalam negara Pancasila, menjalankan ibadah sesuai keyakinan bukan hanya diperbolehkan, tetapi memperkokoh persatuan,” tuturnya.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kehadiran Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Yang Mulia Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Issa, dalam dialog tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kerukunan, persaudaraan, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat tumbuh kuat di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa peran ulama, kiai, dan pemimpin pesantren sangat besar dalam menjaga harmoni tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bahlil Usulkan Koalisi Permanen di Hadapan Prabowo: “Pemerintahan Butuh Stabilitas”

Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembentukan koalisi permanen bagi partai-partai pendukung pemerintah. Usulan itu ia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Menurut Bahlil, pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas politik jangka panjang. Karena itu, koalisi pendukung Prabowo–Gibran perlu memiliki komitmen yang solid.

“Partai Golkar berpandangan bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar ini izinkan kami memberikan saran: perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujarnya.

Bahlil menekankan pentingnya konsistensi dalam koalisi. Ia mengkritik model koalisi yang mudah berubah arah.

“Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” katanya.

Ia menambahkan bahwa partai-partai yang berada dalam koalisi pendukung pemerintahan seharusnya memiliki prinsip dan komitmen yang kuat.

“Kalau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau senang, senang bareng-bareng. Dan ini dibutuhkan gentleman, dibutuhkan gentleman yang kuat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung target perolehan kursi Partai Golkar pada Pemilu 2029. Ia menyebut partainya saat ini menguasai 102 kursi DPR RI, dan menargetkan jumlah yang lebih besar pada pemilu mendatang.

Dengan nada bercanda, Bahlil menyebut target tersebut bisa tercapai jika Golkar terus mendapat dukungan Presiden.

“Insyaallah besok targetnya harus di atas 102. Itu bisa terwujud kalau Bapak Presiden senyum bersama Golkar,” ujarnya sambil berkelakar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Prabowo Tegaskan Demokrasi Indonesia Tak Bisa Mengadopsi Sistem Negara Lain

Jakarta, Aktual.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak bisa mengadopsi sistem politik dari negara lain secara mentah-mentah. Menurutnya, politik nasional harus dibangun berdasarkan jati diri dan karakter bangsa sendiri.

Dalam pidatonya pada puncak HUT Ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025), Prabowo menekankan perlunya paradigma baru politik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Paradigma baru politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di Barat cocok sama kita,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung ironi negara-negara yang pernah menjajah Indonesia tetapi kini mengajarkan soal demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

“Dia ngajarin demokrasi ke kita, padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun. Dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM. Jadi rupanya demokrasi dan HAM itu sesuai selera,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa politik Indonesia harus bertumpu pada keyakinan terhadap kemampuan bangsa sendiri, serta menghargai sejarah dan perjuangan nasional.

Prabowo juga menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus memiliki ciri khas: bersaing secara sehat selama pemilu, namun kembali bersatu setelah kontestasi usai.

“Politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan saat pemilu, tetapi setelah selesai, kita bersatu dan bergotong royong,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain