Jakarta, Aktual.com – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) ditunjuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola lahan sawit seluas 221 ribu hektar yang merupakan barang sitaan dari kasus dugaan korupsi PT Duta Palma.

Penyerahan aset ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang disaksikan oleh Meteri BUMN Erick Thohir di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (10/3), Kementerian BUMN mendapat tugas untuk mengoptimalisasi lahan yang bisa digunakan untuk ketahanan energi nasional.

“Kami dari Agrinas melaksanakan aktivitas ini dalam rangka mewujudkan swasembada energi menuju Indonesia Emas, sekaligus mengurangi kemiskinan, pengangguran serta mensejahterakan rakyat Indonesia,” ujar Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Letjen TNI Purn Agus Sutomo.

Agus mengatakan dalam pengelolaan perkebunan tersebut, Agrinas akan bekerja sesuai dengan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berlaku. Selain itu, Agrinas juga akan dibantu oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Lebih lanjut, kata Agus, setiap lahan seluas 17 hektar akan dijadikan satu kawasan regional. Kawasan-kawasan tersebut akan dikepalai oleh satu orang kepala regional, yang membawahi lima general manager, 25 manager, 125 assistant manager dan juga melibatkan para mandor, petani, hingga masyarakat.

“Kami Agrinas Palma dengan tekad akan meningkatkan produktivitas, sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan para karyawan, juga akan memperbaiki seluruh lini kehidupan yang ada di kebun, baik infrastrukturnya, maupun sistem pemeliharaannya,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah menyampaikan penitipan barang bukti kepada Kementerian BUMN bertujuan untuk menjaga agar produktivitas lahan sawit tersebut tidak turun.

Menurutnya, proses hukum yang sedang berlangsung dapat memakan waktu lama. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung tidak ingin membuat para pekerjanya kehilangan mata pencaharian dan aset lahan tersebut tidak dijarah.

Selain itu, Kementerian BUMN akan mengelola secara bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Mengenai status pengelolaannya, nanti Agrinas yang merawat ini. Ini tentu semuanya di backup mana yang boleh, mana yang tidak secara hukum. Kalau sistem keuangannya mungkin nanti di Kementerian BUMN juga melakukan pembimbingan, kita juga ada saksi langsung Kepala BPKP yang menjamin akuntabilitasnya,” ujar Febrie.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Semarang, Aktual.com – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa jika sampai ada mafia yang bermain terkait stok dan harga bahan komoditas pokok, termasuk selama Ramadhan dan menjelang Lebaran bakal ditindak tegas.

“Saya ingatkan kepada kawan-kawan pengusaha semua, enggak ada yang boleh main-main urusan pangan rakyat, ya,” katanya, saat meninjau Operasi Pasar Bahan Pangan Pokok, di Kantor Pos Johar, Semarang, Senin (10/3).

Menurut dia, tindakan menimbun stok, atau mengurangi takaran barang komoditas adalah yang sama saja dengan menari di atas penderitaan orang lain, yakni rakyat kecil.

“Enggak boleh ada mafia, enggak boleh ada orang nimbun, enggak boleh orang ngatur-ngatur timbangan dengan ‘takarane’ dikurangi dan seterusnya, enggak boleh. Apalagi, berkongsi melakukan suatu tindak kecurangan dan kejahatan,” katanya.

Ia yakin sebagian besar pengusaha memiliki komitmen dan jujur, sedangkan jika ada yang tidak jujur hanyalah segelintir oknum yang tentunya akan ditindak tegas oleh penegak hukum.

“Rakyat itu sudah susah, sudah ‘struggling’, sudah berjuang dalam hidupnya. Jangan sampai ada orang, oknum, tidak semua. Hampir semua pengusaha Insya Allah, semuanya komit, jujur. Hanya ada satu-dua orang (tidak jujur, red.). Bukan berarti kalau ada satu-dua orang, kemudian semuanya salah,” katanya.

Yang jelas, Sudaryono memastikan bahwa mafia pangan atau siapapun yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat terkait komoditas pangan akan ditindak tegas.

Termasuk terkait dengan adanya Minyakita dengan takaran kurang yang beredar di pasaran, ia mengaku sudah ada temuan di Jakarta dan beberapa daerah lain, serta pelakunya juga sudah ditindak.

“Sudah ditangani sama polisi, ya kita segel, kita tutup. Kemarin di Jakarta ada, kemudian ditemukan di beberapa kota yang lain. Kalau ada takaran kurang, bukan hanya ancaman akhirat, ‘mlebu’ neraka, tapi ancaman pidana,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan gerai PT Pos Indonesia yang dinamakan Agri Pos menyediakan kebutuhan pokok dalam operasi pasar tersebut, dengan pembelian yang dibatasi.

“Jadi, satu KTP (Kartu Tanda Penduduk) hanya boleh membeli maksimal 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan 10 kg beras,” katanya, di sela mendampingi tinjauan Wamentan.

Ia menyebutkan bahwa ketiga komoditas pokok itu, yakni beras, minyak goreng, dan gula dipastikan selalu ada di setiap gerai, tetapi beberapa komoditas lainnya menyesuaikan.

“Yang lain-lain juga tentu ada daging kerbau. Kebetulan yang di Semarang ini daging kerbau dipasok dari ID Food juga Berdikari. Kemudian, ada bawang merah, bawang putih, sama cabai,” katanya.

Ia menyebutkan ada 1.050 gerai Agri Pos di seluruh Indonesia, kemudian 265 gerai di Jawa Tengah dan DIY, dan khusus di Kota Semarang ada 22 gerai.

“Jadi, ketiga ini (komoditas beras, minyak, dan gula, red.) Insya Allah selalu ada. Tapi, kalau yang lain tergantung dari lokasi dan pasokan. Kadang-kadang ada bawang merah, kadang enggak. Kadang ada cabai, kadang enggak, termasuk daging,” kata Faizal.

Gerai Agri Pos dijadwalkan menggelar operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat dimulai pada 24 Februari 2025 hingga tiga hari sebelum atau H-3 Lebaran 1446 Hijriah, atau 29 Maret 2025.

Turut hadir pada tinjauan operasi pasar di Kantor Pos Johar, antara lain Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan