Jakarta, aktual.com – KPK mengakui menggeledah PT Atthaya Abbas Mandiri, yang berlokasi di Jl Soepomo, Tebet, Jaksel, pada Kamis (7/8). Namun apa saja alat bukti yang disita belum diungkap.

Jubir KPK Budi Prasetyo menyebutkan, penggeledahan dilakukan terkait dengan penanganan perkara PPT Energy Trading Co Ltd. Diketahui pula bahwa penyidik juga menggeledah sejumlah tempat berkaitan dengan perkara ini, pada Senin (4/8).

Baca juga: Tim KPK Sambangi PT Atthaya Abbas Mandiri, Dikawal Polisi

“Perkara PPT Energy Trading,” kata Budi, membeberkan kegiatan pro yustisia itu, di Jakarta, Jumat (8/8).

Sekalipun sudah ada tersangka, namun KPK belum mengumumkan secara resmi tersangka dan konstruksi perkara korupsi Energy Trading. Sementara Sprindik dalam perkara ini telah terbit pada Juli 2025.

Penyidikan perkara tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus korupsi di Pertamina. erdasarkan profil yang terlacak melalui media sosial, PT Atthaya Abbas Mandiri antara lain bergerak pada bidang enjinering, konstruksi dan procurement.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – KPK belum bisa memastikan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim bakal menjadi tersangka dalam pengusutan kasus pengadaan Google Cloud pada masa pandemi Covid-19. Sementara Nadiem telah memenuhi panggilan klarifikasi oleh KPK pada Kamis (7/8).

“Tergantung kecukupan alat bukti,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, ketika disinggung status Nadiem di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Kita masih tahap awal. Kita belum bisa mengira-ngira,” sambungnya menjelaskan penanganan kasus pengadaan Google Cloud.

Nadiem tak berbicara banyak selepas diperiksa KPK selama 9 jam. Dia tak meladeni pertanyaan wartawan dan menegaskan bakal kembali ke keluarga.

Nadiem yang tiba di kantor badan antikorupsi pukul 09.00 WIB, bersama tim penasehat hukum meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.00 WIB.

“Sekarang permisi dulu saya mau kembali ke keluarga, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media,” kata Nadiem.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – KPK secara resmi telah mengumumkan tersangka perkara korupsi dan TPPU Dana CSR BI dan penyuluh jasa keuangan OJK. Kedua anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 yakni Heri Gunawan dan Satori menyandang status pesakitan. Apakah ini pertanda anggota Komisi XI DPR lainnya seperti Rajiv sedang menunggu giliran?

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik masih mendalami nama-nama politisi yang diduga menerima program CSR BI. Namun fokus pada penggunaan yang tak sesuai peruntukan.

“Kita melakukan pengecekan, paling utama dari penanganan perkara ini selain (melacak) aliran uang, (apakah) uang itu digunakan sesuai dengan peruntukannya,” kata Asep, di Kantor Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8) malam.

KPK memulai mendalami kasus ini bermodalkan LHA PPATK dan laporan dari masyarakat di daerah. Dalam melakukan pengusutan, sejumlah anggota Komisi XI DPR seperti Rajiv dari Nasdem, Kahar Muzakir (Golkar), Fathan Subchi (PKB), Ecky Awal Mucharram (PKS), Fauzi Amro (NasDem), Rajiv (NasDem), Dolfie (PDIP), dan Amir Uskara (PPP).

Sementara penetapan tersangka kali ini hanya menyasar dua politisi. Ketika disinggung mengapa dari pihak BI dan OJK belum menjadi tersangka, Asep menjawab diplomatis. “Sambil maju dulu perkara ini dua tersangka. Peran-peran dari masing-masing pejabat yang dimaksud,” ujarnya.

KPK juga menelusuri apakah dana CSR BI mengalir pada partai-partai. “Apakah pemberian uang ini konekting oleh partai politik, sampai saat ini, ini baru titik awal, nanti akan kita sampaikan, gali juga ke arah sana,” kata Asep.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka perkara korupsi dan pencucian uang dana CSR BI dan penyuluh jasa keuangan OJK. Keduanya menjadi tersangka dengan kapasitas sebagai anggota Komisi XI DPR. Heri berasal dari Fraksi Gerindra sedangkan Satori dari Nasdem.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan, kasus tersebut ditangani atas dasar LHA PPATK dan laporan masyarakat di daerah. Sementara program sosial dari BI tersebut berlangsung selama 2020-2023.

“Bahwa setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah
menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, dan menetapkan dua tersangka yaitu HG dan ST,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8).

Asep menjelaskan, Heri menerima uang dengan total Rp15,86 miliar dari BI-OJK melalui empat yayasan yang dikelola. Namun uang yang diterima tidak digunakan sesuai peruntukan tetapi untuk kepentingan pribadi setelah ditransfer ke rekening penampung.

“HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang,
dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya,
ke rekening pribadi melalui metode transfer,” tuturnya.

“HG menggunakan dana dari
rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah
makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga
pembelian kendaraan roda empat,” ungkapnya.

Sementara Satori disebut menerima total Rp12,52 miliar. Politisi Nasdem juga diduga mencuci atau menyamarkan uang yang diterima untuk keperluan pribadi. Seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, kendaraan dan aset lainnya.

Selain dari BI dan OJK, kedua tersangka juga mengajukan proposal permohonan bantuan sosial kepada mitra kerja Komisi XI DPR. Mengenai ini, KPK masih melakukan pendalaman untuk mengetahui badan atau instansi mana saja yang diajukan proposal.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain