9 April 2026
Beranda blog Halaman 944

DPR Dorong Pemkab Trenggalek Jadikan Pasar Pon Destinasi Wisata Internasional

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini (kiri) berbicara dengan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya (kanan). (ANTARA/HO-DPR RI)

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, Jawa Timur, untuk menjadikan Pasar Pon Trenggalek sebagai destinasi wisata internasional berbasis gastronomi dan ekonomi kreatif.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (7/8), Novita menilai bahwa Pasar Pon harus menjadi jantung ekonomi bagi masyarakat. Keberlanjutan lalu lintas ekonomi pasar tersebut pun menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.

Maka dari itu, Novita mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memetakan kembali arah pembangunan Pasar Pon agar menjadi destinasi wisata yang menarik bagi seluruh wisatawan yang datang ke Kabupaten Trenggalek.

“Trenggalek punya kekuatan geografis yang berada di kawasan strategis antara destinasi superprioritas Borobudur dan Bromo-Tengger-Semeru. Trenggalek berada di kawasan teluk yang menyebabkan ombak tetap tenang meskipun berada di kawasan pesisir selatan,” katanya.

Novita juga menyoroti Trenggalek yang memiliki kekayaan geologi dan hayati, mulai dari keberadaan Gua Lowo yang terbesar se-Asia Tenggara hingga hutan durian terbesar dengan luas kurang lebih 700 hektare.

Menurutnya, kekayaan alam tersebut berpotensi menjadi magnet wisata agro di Provinsi Jawa Timur.

Novita pun menekankan pentingnya menyiapkan infrastruktur dan pola perjalanan wisata yang sesuai dengan karakteristik pengunjung, baik yang berbasis group tour maupun adventure tourism.

“Dengan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, maka saya optimis kita bisa membawa kebermanfaatan ekonomi besar bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek,” ucapnya.

Sebagai mitra dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Komisi VII DPR RI, Novita memastikan dirinya akan terus mendorong kebijakan dan program yang mendukung pengembangan destinasi wisata berbasis kreativitas dan kolaboratif lintas sektor.

“Pariwisata bukan sekadar tentang keindahan yang dilihat oleh mata, tetapi bagaimana menciptakan kenangan, rasa, dan pengalaman. Maka, kita harus gali lagi atraksinya, rasanya, produk-produk turunannya,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa mengapresiasi Pemda Trenggalek dalam mengelola akomodasi secara profesional.

Dia mengatakan, pihaknya akan mendukung Pemda Trenggalek dalam mengembangkan potensi wisata, salah satunya dengan mengidentifikasi sejumlah lokasi strategis yang dapat dikembangkan bersama investor potensial.

“Untuk mendukung hal ini, kami juga akan berkoordinasi dengan Perhutani guna memastikan kelancaran proses perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan yang memiliki potensi investasi tinggi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

TNI Berhasil Lumpuhkan Pimpinan OPM

Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya Mayer Wenda alias Kuloi Wonda (ANTARA/Ho- Puspen Mabes TNI)

Jakarta, aktual.com – Prajurit TNI berhasil melumpuhkan salah satu pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya, Selasa (5/8).

Dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang dikutip dari Antara, Kamis (7/8), dijelaskan Mayer Wenda tewas saat pasukan TNI ingin menangkap dirinya di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Saat proses penangkapan berlangsung, Wenda melakukan perlawanan sehingga kontak senjata pun tidak bisa dielakkan lagi.

Dijelaskan dalam siaran pers tersebut, Wenda tewas bersama satu orang yang diduga sebagai adiknya.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan operasi penindakan itu dilakukan lantaran Wenda merupakan tokoh OPM yang telah lama dicari TNI.

“Mayer Wenda alias Kuloi Wonda merupakan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2014,” kata Kristomei.

Kristomei melanjutkan, Wenda memiliki rekam jejak keterlibatan dalam berbagai aksi kekerasan yakni Penyerangan Mapolsek Pirime tahun 2012, pembunuhan anggota Polri di Tolikara tahun 2012, penghadangan patroli dan aksi penembakan terhadap aparat keamanan di wilayah Lanny Jaya tahun 2014.

Dengan adanya penindakan ini, Kristomei menegaskan TNI akan selalu hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua serta menjaga kedaulatan NKRI.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa setiap tindakan prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegas Kristomei.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tim KPK Sambangi PT Atthaya Abbas Mandiri, Dikawal Polisi

Ilustrasi: Tim KPK Sambangi PT Atthaya Abbas Mandiri, Dikawal Polisi

Jakarta, aktual.com – Tim penyidik KPK menyambangi PT Atthaya Abbas Mandiri, Tebet, Jaksel, Kamis (7/8) pagi. Kedatangan tim sekitar pukul 11.00 WIB dikawal polisi. Namun belum diketahui giat apa yang dilakukan penyidik.

Sedikitnya, lima mobil terparkir di luar gerbang perkantoran. Terlihat pula anggota tim membawa koper besar dan kamera untuk keperluan dokumentasi. Sementara lokasi PT Atthaya Abbas Mandiri berada di bagian belakang perkantoran.

Berdasarkan profil yang terlacak melalui media sosial, PT Atthaya Abbas Mandiri antara lain bergerak pada bidang enjinering, konstruksi dan procurement.

Jubir KPK Budi Prasetyo belum merespons ketika dikonfirmasi mengenai kehadiran tim di kawasan Jl Supomo ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Minta Pemerintah Sikapi Protes Masyarakat Terkait Tambang Ilegal

Sejumlah penumpang kapal feri dari Weda dan Patani berjalan saat tiba di Pelabuhan Penyeberangan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (3/7/2025). Layanan penyeberangan menggunakan kapal feri milik ASDP yang melayani rute Patani-Pulau Gebe tersebut berlayar sepekan sekali dan menjadi salah satu transportasi alternatif bagi masyarakat di wilayah Weda dengan harga tiket Rp180 ribu per orang serta manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga terutama di wilayah kepulauan terluar Pulau Gebe. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom (ANTARA FOTO/ANDRI SAPUTRA)

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah menyikapi protes yang dilakukan masyarakat dan aktivis terkait maraknya praktik tambang ilegal dan distribusi BBM solar gelap di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

“Kami mendapat aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dugaan penambangan nikel ilegal di Pulau Gebe yang secara geografis berdekatan dengan Raja Ampat. Selain itu, di media sosial juga sudah viral beredar tagar #SavePulauGebe,” kata Chusnunia dalam keterangan di Jakarta, Kamis (7/8).

Praktik penambangan tanpa izin tersebut, menurut dia, dapat merusak kawasan hutan dan pesisir, dengan potensi dampak ekologis yang dapat menjalar hingga perairan Raja Ampat karena keterkaitan ekoregion di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Chusnunia mengatakan penambangan yang dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tidak tercatat dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikategorikan sebagai penambangan ilegal.

“Jika benar terdapat aktivitas penambangan ilegal maka pemerintah harus segera menindak tegas dan menertibkannya terlebih bila aktivitas tambang nikel tersebut juga berpotensi merusak mata pencarian warga, baik di hutan maupun laut,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat harus bersama-sama menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan agar keunikan pulau itu tetap lestari bagi generasi mendatang.

Sebagai informasi, Pulau Gebe sendiri merupakan pulau kecil di Kabupaten Halmahera Tengah yang berada di lingkungan geografis dekat Raja Ampat.

Selain lokasinya yang berdekatan dengan Raja Ampat, Pulau Gebe juga memiliki hutan yang cukup lebat, dengan berbagai flora dan fauna endemik. Beberapa spesies burung yang jarang ditemukan di tempat lain juga bisa dijumpai di pulau tersebut.

Sebelumnya, Koalisi Anti Mafia Tambang Halmahera Tengah (Kamtam-Halteng) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat (25/7) sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya praktik tambang ilegal dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) solar gelap di Pulau Gebe.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus Korupsi CSR BI, Status Rajiv Cs Masih Misteri

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv. Foto: Dok/Andri

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau terbuka mengungkap status anggota DPR dalam perkara korupsi CSR Bank Indonesia (BI). Badan antikorupsi enggan membeberkan ketika disinggung mengenai progres pemeriksaan terhadap Rajiv, Satori dan Heri Gunawan.

Jubir KPK Budi Prasetyo menyebutkan, perkembangan penananganan perkara masih menunggu waktu untuk diungkap kepada publik. Termasuk dua nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Kami akan segera sampaikan update penyidikan perkara ini,” kata Budi, di Jakarta, Kamis (7/8) pagi.

“Termasuk pihak-pihak yang nanti ditetapkan sebagai tersangka,” sambungnya.

Kendati begitu, Budi tak merespons ketika disinggung kapan para anggota DPR yang diduga memanfaatkan dana CSR BI tak sesuai peruntukan, segera diperiksa. Dalam penyidikan kasus ini, penyidik telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah tempat.

Selain menggeledah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 16 Desember 2024, KPK juga menggeledah Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 Desember 2024. Tak ketinggalan, penyidik turut menggeledah kediaman anggota DPR RI Heri Gunawan.

Sementara Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan nama-nama para tersangka bakal diumumkan pada Agustus ini. “Tidak lewat dari bulan Agustus mudah-mudahan akan sudah kami umumkan, termasuk nama-namanya (tersangka, red.),” kata Asep.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gus Yaqut Tiba di Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus.

Berdasarkan laporan pewarta di lapangan, Kamis, Yaqut tiba pada pukul 09.31 WIB dan membawa map biru.

“Saya hanya bawa SK sebagai menteri,” ujar Yaqut kepada para jurnalis sebelum memasuki gedung.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

Setelah pernyataan pada tanggal tersebut, KPK sempat memanggil sejumlah pihak, seperti ustad Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

Untuk 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain